A+ A A-

Arsip : Kwik Kian Gie - Wahai Presiden Terpilih , Tolonglah Rakyat Dengan Tidak Menunda Agenda Kerja Ini

  • Written by  Kwik Kian Gie
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Arsip : 4150 , 10 Juni 2004

Format : Artikel

Penulis : Kwik Kian Gie

Deskripsi : 2004 , 55 halaman

Subjek : Politik , Ekonomi , Indonesia

Judul : Wahai presiden terpilih, tolonglah rakyat dengan tidak menunda agenda kerja ini!



WAHAI PRESIDEN TERPILIH, TOLONGLAH

 

RAKYAT DENGAN TIDAK MENUNDA AGENDA

KERJA INI !

Oleh Kwik Kian Gie


DAFTAR ISI

I


01 Pengantar
02 Pemberantasan KKN
03 Kemiskinan
05 Pengangguran
07 Pendidikan dan Kesehatan
11 Pembelaan para Petani, terutama Petani Padi
12 Ketahanan Pangan
14 Pengaturan Perdagangan Komoditi Pertanian dan Ikan
15 Paket Pembelaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
19 Transmigrasi
19 Pembelaan untuk Kaum Buruh
20 Pengusaha Non Formal dan Pedagang Kaki Lima
21 Hubungan dengan IMF
23 Hubungan dengan CGI, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia
24 Consultative Group for Indonesia (CGI)

II


24 Utang Luar Negeri
26 Masalah Kedaulatan dan Utang Luar Negeri
27 Utang Dalam Negeri
28 Mengembalikan Reformasi pada Jalur yang Lebih Benar
29 Undang-Undang Dasar 1945
30 UU nomor 22 dan 25 tahun 1999
31 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
32 Industri Pertahanan
32 Hubungan antara TNI dan POLRI
32 Pertahanan dan Keamanan
33 Peran Pemerintah
37 Peran Perencanaan dan Badan Pemikir
38 Penegakan Hukum atau Law Enforcement
39 Kebijakan Ekonomi Makro, Moneter dan Hubungan Ekonomi Internasional
43 Sistem Lalu Lintas Devisa
45 Indikator Ekonomi Makro dan Moneter
45 Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

III


47 Kebijakan dalam Bidang Perdagangan
48 Kebijakan dalam Bidang Industri
49 Kebijakan dalam Bidang Eksplotasi Sumber Daya
Alam (SDA)
50 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
51 Public Utilities (Jalan Tol sebagai Contoh Kasus)
53 Kebijakan dalam Barang Publik atau Public Utilities
54 P E N U T U P


 

 

1

PLATFORM WAHAI PRESIDEN TERPILIH, TOLONGLAH RAKYAT DENGAN TIDAK MENUNDA AGENDA KERJA INI !
Oleh Kwik Kian Gie

Pengantar

Dalam buku kecil ini akan dikemukakan usulan solusi dari masalah-masalah bangsa yang mendesak untuk diselesaikan. Usulan hanya menyangkut intisari dari beberapa hal yang penting saja. Oleh karena mengurus negara menyangkut banyak aspek kehidupan manusia, maka tidak mungkin menjelaskannya dalam buku ini secara rinci dan lengkap. Jadi dalam buku ini hanya dikemukakan hal-hal yang bersifat prioritas saja, seperti yang diharapkan dan dinantikan oleh masyarakat luas. Saya berupaya keras untuk tidak terjebak dalam lingkaran retorika, berupa keinginan tentang yang indah-indah saja atau sekedar what we want to achieve. Sebaliknya saya juga berusaha mengemukakan aspek how to achieve-nya. Namun itu tidak sepenuhnya berhasil, karena memang jauh lebih sulit menyampaikan bagaimana cara memperoleh sesuatu ketimbang merumuskan apa yang ingin diperoleh. Jadi yang dikemukakan dalam buku kecil ini adalah caranya, langkah-langkah yang konkret, dan baru diikuti penjelasannya mengapa itu perlu dilakukan.

2


Pemberantasan KKN

Untuk jabatan-jabatan yang krusial dan rawan KKN, pendapatan bersih yang legal dinaikkan sampai sangat tinggi, tetapi dihukum mati kalau masih berani memperjualbelikan kekuasaan/jabatannya. Jabatan-jabatan krusial ini meliputi jabatan Menteri sampai dengan Kepala Biro, juga Pimpinan Proyek, POLRI, Hakim, dan Jaksa. Penegak hukum harus segera memeriksa kembali semua perkara-perkara KKN terbesar yang masih belum kadaluwarsa. Khusus untuk kejahatan ekonomi, DKI Jakarta diutamakan
penanganannya sesegera mungkin, karena bagian terbesar dari kejahatan dan sekaligus kejahatan-kejahatan terbesar terjadi di DKI Jakarta.

Bersamaan dengan itu, perlu diciptakan lingkungan yang anti korupsi, yang terdiri dari empat langkah. Pertama, menyusun struktur kabinet yang optimal. Ini bisa berdampak adanya penggabungan dan/atau penghapusan lembaga kementerian. Kedua, lembaga kementerian yang masih tetap dibutuhkan, struktur organisasi, jumlah personalia yang dibutuhkan, serta tugas pokok dan fungsinya dibuat optimal. Ketiga, perbandingan tingkat pendapatan bersih dari semua PNS dan TNI/POLRI dari golongan yang terendah sampai yang tertinggi dibuat adil. Langkah keempat, tingkat gaji yang perbandingannya sudah adil ini dinaikkan sampai sangat tinggi. Kalau masih berani melakukan KKN dihukum mati. Untuk mewujudkan kesemuanya ini dibutuhkan biaya yang besar. Namun demikian saya yakin itu dapat dengan mudah ditutup kalau praktik KKN berkurang. Penjelasannya dapat
dibaca di halaman 13 dalam buku kecil tulisan saya berjudul:

3


"Pemberantasan Korupsi untuk meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan".
Masalah terbesar dari bangsa ini adalah KKN dalam arti yang luas. Bagian terbesar dari aparat yang mempunyai kekuasaan menjual kekuasaannya, melakukan mark up, membobol bank dan sejenisnya. Ini sudah parah, tetapi yang lebih parah lagi KKN sudah merasuk dan menjelma menjadi corrupted mind, sehingga daya rusaknya sudah bukan kebendaan lagi, tetapi menyusup pada kebijakan-kebijakan publik. Masyarakat luas menjadi terbiasa dan tidak merasa aneh dengan praktek suap
menyuap. Oleh karenanya, pemberantasan KKN perlu dijadikan agenda yang paling prioritas.

Kemiskinan

Dalam jangka menengah dan jangka panjang, pengentasan kemiskinan terkait erat dengan program transmigrasi. Oleh karena itu, walaupun dewasa ini pemerintah dihadapkan pada masalah keuangan negara yang sangat berat, program transmigrasi harus tetap dijalankan betapapun kecilnya kemampuan keuangan negara untuk itu. Tentang bagaimana rencana tindak yang konkret dari program transmigrasi ini tidak perlu diuraikan dalam tulisan ini. Hal itu cukup dicermati dari yang sudah ada di Departemen Transmigrasi, karena mereka mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam bidang ini, sehingga pasti tidak kekurangan konsep-konsep pelaksanaannya, bahkan dilengkapi dengan pengalaman yang banyak.

4


Pemerintah juga perlu sesegara mungkin menyempurnakan blue print tentang Transmigrasi yang sudah ada. Seperti halnya dengan aspek pemerintahan lainnya, lagi-lagi program transmigrasi juga dihambat atau diganggu pelaksanaannya oleh praktek KKN sehingga menjadi tidak optimal dan tidak efektif pelaksanaannya.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah gulung tikarnya UKM yang sifatnya industri rumah tangga akibat perubahan lingkungan. Oleh karenanya maka pengentasan kemiskinan terkait erat pula dengan program pengembangan UKM yang dibahas dalam paragraf tersendiri.

Telah lama kita mempunyai Asuransi Jaminan Sosial. Rintisannya juga sudah ada dalam bentuk Perum Asabri, Astek, Askes, Jamsostek dan sebagainya. RUU juga telah disiapkan dan mengalami beberapa kali pembahasan dalam sidang kabinet. Presiden akan menindak lanjutinya dengan lebih profesional dan lebih cepat. Ini adalah proyek jangka panjang oleh karena keseluruhan sarana dan lingkungan organisasi pemerintahan yang ada belum menunjang untuk organisasi yang sangat penting, tetapi canggih ini.

Untuk jangka pendek, agar dapat meringankan penderitaan akibat kemiskinan ini tidak dapat lain kecuali meneruskan berbagai santunan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti beras miskin (Raskin), memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan minimal yang dibutuhkannya, dan membuatnya bebas dari praktik KKN dan kebocoran lainnya.

5


Untuk jangka menengah, penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya upah buruh tani dan sempitnya lahan pertanian akan dikemukakan di paragraf selanjutnya. Sedangkan kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran karena lesunya ekonomi dipaparkan dalam bab selanjutnya yang membahas tentang pegangguran.

Pengangguran

Adalah tidak mudah untuk mengurangi angka pengangguran dengan program yang konkret. Pengangguran terkait dengan banyak masalah di berbagai sektor. Pengangguran dapat dikurangi apabila terjadi penciptaan lapangan kerja, misalnya melalui berdirinya perusahaan baru atau perluasan terhadap perusahaan yang telah ada. Perusahaan-perusahaan yang dikembangkan haruslah yang padat karya.

Untuk mendukung itu, dalam kebijakan investasi pemerintah perlu memberikan insentif yang jelas terutama untuk investasi yang padat karya dengan ukuran yang jelas tentang apa yang diartikan dengan padat karya.

Berbagai komoditi yang selama ini diimpor, tetapi dengan mudah dapat dihasilkan di dalam negeri diupayakan penyediaan insentif bagi investor yang mau membangun industri di dalam negeri. Dalam rapat dengar pendapat kami dengan DPR belum lama ini, seorang anggota Komisi IX DPR menyebutkan data-data impor sebagai berikut: 3,7 ton beras, 1,6 juta ton gula, 1,3 juta ton kacang kedelai, 4,5 juta ton gandum, 1,2 juta ton jagung, 450.000 ekor sapi, 30.000 ton tepung telur,

6


140.000 ton susu bubuk, US$ 1,5 milyar makanan olahan, 1,5 juta ton garam, 0,85 juta ton singkong dan 100.000 ton kacang tanah.

Di sektor pengeluaran pemerintah, terutama pengeluaran pembangunan fisik seperti infra struktur, sebanyak mungkin digunakan metode yang padat karya. Walaupun kondisi keuangan negara dirasa sempit, namun pengeluarannya masih relatif besar dibandingkan dengan pengeluaran sektor swasta.

Oleh karenanya ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam mengurangi pengangguran. Jumlah pengangguran yang meningkat dan tetap bertengger pada angka yang tinggi disebabkan oleh karena belum bergairahnya kehidupan ekonomi yang disebabkan oleh banyak faktor.

Faktor utama adalah KKN. Pengangguran akan berkurang kalau investasi meningkat. Peningkatan investasi akan menciptakan lapangan kerja, selanjutnya meningkatkan daya beli dan kegairahan serta pertumbuhan ekonomi. Investasi tak kunjung datang karena lemahnya penegakan hukum.

Lemahnya penegakan hukum disebabkan karena KKN. Investasi juga dihadapkan pada kendala lemahnya daya saing Indonesia, sehingga para pengusahanya lebih memilih mengimpor barang-barang murah dari negara-negara lain, terutama dari RRC. Lemahnya daya saing disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi yang ujung-ujungnya juga disebabkan oleh banyaknya pungutan liar atau KKN. Oleh karena itu, pemberantasan KKN harus mendapat prioritas dan intensitas perhatian yang paling utama. Tidak melalui program jangka panjang seperti pendidikan dan penghayatan

7


nilai-nilai agama. Sambil melakukan ini semuanya, tindakantindakan konkret seperti yang telah dikemukakan tadi harus lebih diutamakan dengan pelaksanaan yang sesegera mungkin.

Pendidikan dan Kesehatan
Betapapun terbatasnya kemampuan pemerintah menyediakan jasa pendidikan dan kesehatan, dalam batas-batas kemampuan keuangannya, mutlak tidak dapat dihindarkan bahwa pemerintah harus menyediakan dua macam jasa ini dengan harga semurah mungkin dengan kualitas setinggi mungkin.

Ketidakmampuan pemerintah ini diisi oleh swasta yang merasa terpanggil memberikan jasa-jasa tersebut secara non profit. Oleh karenanya, maka yayasan-yayasan yang jelas-jelas dapat dibuktikan mewadahi maksud baik ini jangan lantas dipukul rata sebagai lembaga komersial dan harus dipajaki. Juga, jangan sampai lembaga-lembaga pendidikan swasta ini didorong ke arah orientasi laba atau dipaksa memasukkan pihak-pihak yang tidak dipilih oleh pengurus yang sah.

Oleh karena makin hari makin sedikit warga negara yang merasa terpanggil mendirikan dan mengurus yayasan-yayasan non profit tersebut, maka penyediaan jasa pendidikan dan kesehatan dengan motif memperoleh laba dapat diterima selama tidak menjurus pada pembodohan publik. Pembodohan publik yang dimaksud adalah meng-eksploitasi keinginan dan kebutuhan manusia memperoleh pengakuan sebagai orang "terdidik" dan orang "pandai" dengan cara menjual ijasah kepada mereka. Program pendidikan hanya dijadikan tameng yang asal-asalan dan formalitas belaka. Hal yang demikian ini

8


yang harus dicegah dengan berbagai pengaturan oleh pemerintah.

Tentang bagaimana menentukan persyaratan teknis dalam hal penyusunan kurikulum diserahkan kepada para menteri beserta jajarannya yang memang spesialisasinya dalam bidang ini. Jadi campur tangan pemerintah dalam pendidikan milik swasta terbatas pada pemaksaan jaminan mutu pendidikan yang harus meningkat terus. Dalam era globalisasi, tolok ukur mutu pendidikan jangan hanya level nasional, tetapi mutu pendidikan kita harus dapat dipersandingkan dengan mutu lembaga-lembaga pendidikan internasional.

Dari aspek organisasi hendaknya pemerintah jangan "merusuhi" sektor swasta, terutama yang non profit, seperti adanya keinginan memaksakan masuknya orang-orang tertentu yang bukan pendiri maupun bukan pengurus dalam organisasi itu. Ini sangat mengganggu semangat para pendirinya dan akan menjadi counter productive.

Penjelasan: Ketentuan dalam UUD bahwa 20% dari anggaran harus dipakai untuk sektor pendidikan tidak mungkin diwujudkan entah sampai kapan. Dalam pertemuan 5 Menteri dengan Komisi VI DPR pada tanggal 19 Mei 2004 dicapai kesepakatan bahwa anggaran untuk pendidikan sebesar 20 % dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh UUD (setelah diamandemen) akan dicapai di tahun 2009. Hal yang sangat perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah adalah bahwa setelah setiap tahunnya anggaran untuk pendidikan dinaikkan terus sampai mencapai 20 % di tahun 2009, penggunaannya harus diupayakan tepat sasaran dan bebas kebocoran. Program konkret yang harus

9


dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu harus sangat jelas.

Meski anggaran pendidikan sudah mencapai 20 % dari APBN, dapat dipastikan bahwa itu tidak akan mencukupi untuk mencerdaskan seluruh bangsa sesuai dengan amanat konstitusi maupun keinginan kita sendiri. Oleh karenanya anggaran APBN perlu dibatasi penggunaannya hanya untuk mengembangkan lembaga pendidikan negeri saja. Jumlahnya dibatasi, agar anggaran yang meningkat tersebut dapat secara nyata meningkatkan mutu pendidikan. Penyediaan jasa pendidikan oleh pemerintah ini haruslah dibuat sebaik dan semurah mungkin.

Pendidikan wajib selama 9 tahun telah dicanangkan.

Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal dalam bentuk penyediaan sarananya, terutama bagi yang tidak mampu. Memberi pendidikan kepada rakyat adalah kewajiban pemerintah paling pokok setelah kewajiban mencukupi kebutuhan pangan rakyat yang minimal. Oleh karenanya adalah dosa besar kalau pendidikan dikorbankan demi "menyehatkan" perbankan secara berlebihan dan apalagi banknya tidak kunjung sehat. Dr. Daoed Joesoef mengatakan bahwa kalau kaum ibu harus memilih, mengurangi memberikan makanan atau mengurangi memberikan pendidikan kepada anaknya, beliau menganjurkan supaya yang dipilih adalah mengurangi memberikan makanan, selama masih dapat mempertahankan gizi yang paling minimal. Saya cenderung memilih bersikap sangat keras terhadap perbankan dan debitur yang memacetkan kredit daripada mengurangi memberikan pendidikan kepada manusia yang menjadi tanggung jawab para cerdik cendekiawan dan para pemimpin bangsa yang

10


kehidupannya menjadi nyaman justru oleh karena akibat telah menikmati pendidikan yang cukup. Karena keterbatasan keuangan negara yang parah, swasta harus dilibatkan dalam menyediakan jasa pendidikan. Pada awalnya, entah karena apa, pendidikan dan kesehatan dianggap oleh publik sebagai jasa yang sekali-kali tidak boleh dijadikan obyek mencari laba. Maka keterlibatan swasta
diwujudkan dalam bentuk yayasan yang khusus dirancang untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang nirlaba (non profit).

Itulah sebabnya kalau yayasan sedang memperoleh kelebihan pemasukan dibandingkan dengan pengeluarannya, kelebihan itu dinamakan "surplus" dan bukan "laba". Namun karena jiwa, mental dan moral yang KKN dari beberapa gelintir elit bangsa, dan karena kurangnya jasa pendidikan dan kesehatan, lambat laun dua bentuk jasa yang mempunyai nilai kemanusiaan yang sangat tinggi ini dijadikan ajang komersial. Pemerintah menyadari betul akan hal itu.

Tetapi patut disayangkan mengapa bukannya penyakitnya yang diobati, justru semua yayasan dianggap menipu dan diperlakukan sebagai organisasi yang mencari laba, sehingga surplusnya dikenai pajak tanpa ada bedanya dengan perusahaanperusahaan komersial. Bahkan perkembangan lebih lanjut menjadikan perguruan tinggi milik negara atau PTN bercirikan komersial dengan mewadahinya dalam Badan Hukum Pendidikan, lengkap dengan Wali Amanah yang ujungujungnya adalah harus mencari uang sendiri tanpa peduli bagaimana caranya. Maka kita saksikan PTN prestisius dipimpin oleh Wali Amanah yang sama sekali tidak prestisius. Lambat laun lahan-lahan untuk pendidikan direncanakan diruilslag dengan lahan-lahan sempit dengan bangunanbangunan bertingkat yang pengab. Alangkah kontrasnya kalau

11


hal demikian dibandingkan dengan kondisi pusat-pusat pendidikan dan pemikiran yang sangat luas dan indah kebunkebunnya
di negara-negara maju, karena mereka sudah mengetahui bahwa proses pencerdasan dan pemikiran membutuhkan suasana yang tenang dan indah.

Pembelaan para Petani, terutama Petani Padi

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah penghentian alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan yang sejak dahulu untuk tanaman pangan seperti beras untuk fungsi lain, misalnya pertokoan atau hunian. Dengan aparat hukum yang sudah dibenahi tadi, pelanggarnya ditindak tegas dengan hukuman sangat berat.

Lahan pertanian yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah yang tidak digarap sendiri dibeli paksa oleh pemerintah dengan persetujuan DPR dalam bentuk undang-undang, dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah menjadikannya milik bersama para petani penggarap yang dihimpun dalam suatu wadah, misalnya koperasi.

Dengan demikian dapat dihentikan kenyataan bahwa 80% petani yang buruh tani hanya mendapat 1/5 hasil pertaniannya dari tuan-tuan tanah di perkotaan yang tidak bekerja sama sekali. Buruh tani yang hanya memperoleh 1/5 dari hasil garapannya tidak mampu mencukupi kebutuhannya untuk hidup. Maka mereka mencari tambahan nafkah dengan mengerjakan apa saja. Setelah itupun masih harus hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi hidup mereka tiada bedanya dengan ketika masih dalam era penjajahan Belanda. Eksploitasi manusia oleh manusia Indonesia sendiri yang notabene sama-

12


sama memiliki dan berhak atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya jelas tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi, karena kita telah 59 tahun lamanya merdeka dari penjajahan Belanda.

Ketahanan Pangan
Kebijakan Presiden harus menjamin harga yang memadai bagi petani untuk dapat mencukupi kehidupannya. Caranya dengan memfungsikan BULOG yang dalam hal beras dan komoditi pertanian yang penting lainnya, kebijakannya mempertahankan harga yang cukup tinggi guna memberi pendapatan yang memadai kepada para petani. Bagaimana mekanisme kerja BULOG untuk mencapai semua tujuan ini sudah dirumuskan sejak awal BULOG didirikan, dan disempurnakan terus. Yang harus dijalankan sekarang BULOG dijaga kebersihannya dari KKN. Caranya dengan memberikan gaji tinggi kepada para pejabat BULOG, tetapi menghukumnya sangat berat pula kalau masih berani ber-KKN.

BULOG harus disadarkan oleh Presiden bahwa perannya membela rakyat kecil dan ketahanan pangan sangat krusial. Oleh karenanya Presiden perlu bertindak tegas terhadap Bulog kalau terjadi kelalaian dan tidak berdisiplin dalam melaksanakan perannya.

Kebijakan harga beras yang menjamin kehidupan yang layak bagi para petani tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengaturan lahan dalam kerangka yang lebih luas, atau kebijakan tata ruang. Cara mengatasi masalah tata ruang ini telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.

13

Bahan pangan terpenting adalah beras. Beras dihasilkan oleh buruh tani yang dieksploitasi oleh tuan-tuan tanah. Kalaupun petani menggarap lahannya sendiri, luas lahan rata-rata hanya 0,3 hektar yang jelas tidak efisien dan tidak produktif, di samping pendapatan yang diperoleh juga sangat minimal. Namun kita toh pernah swasembada beras, dan di tahun 2003, jumlah produksi beras sebesar sekitar 93% dari kebutuhan nasional.

Bagian terbesar dari petani beras hidup dalam kemiskinan.
Ironisnya, justru mereka yang menyediakan beras untuk seluruh bangsa. Ini sangat tidak adil. Jadi dalam kontroversi tentang harga beras murah atau harga beras mahal, kebijakan Presiden hendaknya jelas, yaitu bahwa harga beras harus menjamin pendapatan yang layak bagi petaninya. Ini berarti bahwa kebijakan harga beras relatif mahal. Untuk kaum miskin yang membutuhkan beras murah diberikan subsidi supaya mampu membeli beras secukupnya.

Liberalisasi dalam perdagangan beras akan memusnahkan kemampuan memproduksi sendiri, sehingga pada akhirnya bangsa ini tergantung sepenuhnya pada impor. Ini sangat besar resikonya, karena total kebutuhan beras Indonesia merefleksikan persentase yang sangat besar terhadap volume perdagangan beras dunia. Sehingga untuk menutup kekurangan beras yang hanya 10% saja sudah tergolong angka yang sangat besar dilihat dari volume perdagangan dunia. Itulah sebabnya proteksi dan dukungan kepada petani yang dimungkinkan oleh World Trade Organisation (WTO) dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara-negara termaju dan terkaya yang memproteksi para petaninya.

14


Rakyat miskin diringankan penderitaannya melalui kebijakan Raskin serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Lagi-lagi, kesemuanya harus dibuat bebas KKN, karena dalam kenyataannya banyak dana untuk tujuan ini tidak sampai kepada kaum miskin karena bocor dan menguap di tengah jalan.

Pengaturan Perdagangan Komoditi Pertanian dan Ikan
Pemerintah perlu menciptakan organisasi yang menangani sekaligus hasil pertanian dan hasil tangkapan ikan yang dilelang sebagai single seller. Volume diatur sedemikian rupa sehingga elastisitas harga memungkinkan untuk memberikan pendapatan yang maksimal. Untuk menampung kelebihan produksi, pemerintah perlu mendirikan cold storage mini di tempat-tempat pelelangan dan desa-desa nelayan. Fasilitas ini digunakan untuk menyimpan sebagian dari hasil tangkapan ikan supaya tidak terjadi over supply.

Dalam tahapan selanjutnya, koperasi nelayan dibangun dan dibenahi dengan baik, melalui pendirian fasilitas processing pengawetan dan/atau pengolahan sampai menjadi barang jadi seperti pengalengan.

Bersama-sama dengan petani, nelayan termasuk kelompok rakyat yang paling miskin dan sangat tidak stabil pendapatannya. Di antara banyak faktor, dalam menjual hasil tangkapannya, para petani dan nelayan berceceran menjual hasil tangkapannya sendiri-sendiri. Padahal pembelinya adalah para pemodal besar yang bercirikan monopolistik. Harga ditekan sedemikian rupa oleh para tengkulak dan pedagang yang bermodal besar. Oleh karena mereka juga relatif lebih

15


berpendidikan, maka mereka cenderung bekerja sama untuk menentukan harga beli yang paling menguntungkan baginya.

Paket Pembelaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

UKM sering dipersepsikan sebagai sekelompok pengusaha yang statis. Karena itu ada kecenderungan menganggap kelompok UKM seolah-olah dipertahankan sebagai UKM. Orientasi yang benar adalah mengusahakan dan menjadikan mereka menjadi lebih besar, sehingga status UKM dapat ditinggalkan dan memasuki kelompok Usaha berskala Besar yang tidak perlu dibina dan dibela lagi oleh pemerintah.

Mereka pada akhirnya sudah menjadi pelaku dalam persaingan di pasar sesuai dengan kaidah-kaidah dan mekanisme pasar yang dianut oleh bangsa kita.

Faktor-faktor yang menghambat UKM untuk berkembang menjadi besar dan solusinya dipaparkan sebagai berikut.
1. Design untuk produk-produk UKM yang dihasilkan dengan keahlian yang bersifat turun temurun dan secara tradisional, banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan selera orang perkotaan atau orang asing, atau dalam bahasa lain sudah "ketinggalan zaman" sehingga tidak diminati oleh konsumen modern di perkotaan maupun konsumen internasional;
2. UKM tidak mempunyai pengetahuan tentang pasar dan jaringan pemasaran sehingga sering UKM tergantung pada para tengkulak;

16


3. UKM tidak dapat memperluas usaha karena tidak mempunyai akses pada sumber permodalan. Semua bank, termasuk lembaga perkreditan yang khusus untuk UKM mengenakan persyaratan yang sama dengan persyaratan untuk perusahaan besar, seperti selalu dipersyaratkannya agunan.

Solusi untuk mengatasi masalah permodalan ini adalah dengan memberikan kredit dalam satu paket dengan pendampingan.
Biaya pendampingan dan bunga kredit dijadikan satu dalam bentuk bunga kredit yang lebih mahal, karena di dalamnya sudah mengandung biaya pendampingan. Oleh karena paket pendampingan ini bersifat wajib, dengan sendirinya agunan untuk kredit tidak lagi diperlukan, karena kegiatan pendampingan dengan sendirinya merupakan monitoring secara terus menerus sambil memberikan asistensi dalam segala kekurangan tersebut. Meski demikian bunga ini masih lebih murah dibandingkan dengan bunga yang dikenakan oleh money lender.

Sistem yang dikemukakan ini bukan sekedar teori, tetapi praktek yang berhasil dilakukan di banyak negara lain. Mengapa kita harus membela UKM kalau kita menganut mekanisme pasar? Bukankah semua pengusaha hanya perlu diberi peluang yang sama (level playing field)? Ada pandangan bahwa kalau ada UKM yang tidak mampu bersaing sehingga tetap saja menjadi UKM, ya harus dibiarkan saja, karena itu berarti bahwa yang bersangkutan tidak mampu bersaing. Kalau dibela berarti mendistorsi pasar. Saya tidak setuju dengan pandangan ini.

17


Kita menganut asas kekeluargaan. Dalam keluarga, semua anak diberi peluang pendidikan yang sama. Tetapi kalau di antara anak-anak itu ada yang kurang mampu sehingga ketinggalan, maka orang tua biasanya memberikan perhatian ekstra dengan mengundang guru-guru privat yang khusus memberikan bimbingan dan pelajaran ekstra di rumah.

Indonesia yang mencantumkan asas kekeluargaan di dalam konstitusinya harus menjalankan kebijakan pembelaan kepada UKM. Semua negara maju melakukan hal yang sama. Negara yang paling kapitalistik dan paling liberal sekalipun, seperti Amerika Serikat, mempunyai Small Business Act dan Small Business Administration. Indonesia sudah mempunyai Undang- Undang Koperasi dan UKM, juga telah memiliki Kementerian Koperasi dan UKM. Efektivitasnya yang harus ditingkatkan.

Pembelaan UKM harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Menurut data per tahun 1998, jumlah seluruh perusahaan di Indonesia sebanyak 36,82 juta. Didalamnya terdapat perusahaan besar sebanyak 1.831, dan UKM sebanyak 36,81 juta. Jumlah UKM merepresentasikan sebesar 99,99 % dari keseluruhan perusahaan yang ada. Sedangkan perusahaan besar hanya merepresentasikan 0,01 %.

Tentang ketimpangan pendapatan rata-rata antara perusahaan besar dan UKM, andil UKM yang 99,99 % itu dalam pembentukan PDB hanya 60 %, sedangkan perusahaan besar yang hanya 0,01 % mempunyai andil sebesar 40 % dalam pembentukan PDB.

UKM membentuk PDB senilai Rp. 638 trilyun setiap tahunnya, sedangkan Usaha Besar yang hanya 0,01 % membentuk PDB sebesar Rp. 437 trilyun. Diambil rata-ratanya, andil perusahaan-

18


perusahaan besar dalam pembentukan PDB adalah Rp. 238,7 milyar per tahun per perusahaan, sedangkan UKM sebesar rata-rata Rp. 17 juta per tahun per perusahaannya. Ini berarti bahwa andil per perusahaan besar dalam pembentukan PDB adalah 13.770 kali lipat dari andil UKM.

Mengapa andil dalam pembentukan PDB begitu penting ? Karena andil dalam pembentukan PDB kurang lebihnya mencerminkan pendapatan. Dapat kita bayangkan betapa timpangnya pendapatan rata-rata dari UKM dibandingkan dengan perusahaan berskala besar.

UKM yang demikian kecil pendapatannya memberikan pekerjaan kepada 99,44 % dari angkatan kerja.

Data di atas tadi adalah kondisi UKM di tahun 1998. Di tahun 2003 gambarannya masih relatif sama, sebagai berikut. Jumlah seluruh perusahaan 40,199 juta, dimana perusahaan berskala besar sebanyak 2.020 perusahaan atau 0,01 %, dan yang tergolong UKM sebanyak 40,197 juta perusahaan atau 99,99 %.

Andil UKM yang 99,99 % dari seluruh perusahaan dalam pembentukan PDB hanya 56,7 %, sedangkan Usaha berskala besar dan raksasa yang hanya 0,01 % andilnya sebesar 43,3 %.

Jadi seperti dapat kita lihat dari angka-angka di atas, sampai tahun 2003 tidak ada perubahan dalam ketidakadilan dan ketimpangan yang amat luar biasa antara UKM dan perusahaan-perusahaan berskala besar dan raksasa. Kepada Presiden terpilih hendaknya dapat berusaha sekuat tenaga untuk memajukan UKM dan Koperasi atau UKMK.

19


Transmigrasi
Pentingnya program transmigrasi sudah lama dikenali, tetapi kesungguhan dalam pelaksanaannya mengalami pasang surut. Penanganan yang konsisten dan bersungguh-sungguh atas dasar rencana induk yang lengkap harus disiapkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Di pulau Jawa, para petani terpaksa menggarap lahan yang luasnya jauh di bawah standar, sementara di luar Jawa tanah masih terhampar luas. Potensi yang sangat besar ini akan dapat menyelesaikan banyak masalah ekonomi dan sosial melalui program transmigrasi. Oleh karenanya transmigrasi nanti harus menjadi program kerja yang serius.

Keahlian dan pengalaman tentang bagaimana menciptakan daerah permukiman kota baru mulai dari nol telah dimiliki oleh banyak negara maju lainnya. Kita juga telah mempunyai pengalaman dalam menciptakan daerah-daerah permukiman untuk menampung penduduk pendatang melalui program transmigrasi.

Kendala yang dihadapi adalah masalah uang, karena keuangan negara sedang dirundung kesulitan yang luar biasa bahkan boleh dikatakan sedang mengalami kebangkrutan. Lagi-lagi menjadi jelas bahwa semua masalah berasal dari beban utang negara dan kebocoran uang negara karena KKN.

Pembelaan untuk Kaum Buruh
Bersama-sama dengan petani dan nelayan, buruh termasuk golongan yang paling miskin. Upah buruh perlu dibenahi

20


sampai dianggap layak untuk hidup. Tentang keluhan majikan/pengusaha bahwa mereka merugi kalau kesejahteraan buruh ditingkatkan, pemerintah perlu meneliti secara mendalam, berapa persen ongkos untuk buruh dari total laba bersihnya.

Perbedaan antara upah tertinggi dan upah terendah tidak boleh lebih dari sekian kali lipat, misalnya duapuluh kali lipat. Berapa kali lipat konkretnya didasarkan atas penelitian dan kalkulasi yang eksak, serta kenyataan yang sudah lama ada dan disesuaikan setahap demi setahap.

Disamping itu semua, perlu dibuat semacam standar minimum untuk lingkungan kerja kaum buruh di pabrik-pabrik. Sistem asuransi kesehatan dan jaminan sosial ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena ini merupakan agenda tersendiri yang penting dan besar, maka akan diuraikan dalam bab tersendiri.

Pengusaha Non Formal dan Kaki Lima


Untuk pengusaha non formal dan pedagang kaki lima perlu disediakan lokasi-lokasi khusus yang cukup nyaman. Pedagang tidak boleh berdagang seenaknya di sembarangan tempat. Hukuman berat perlu diterapkan bagi yang berani melanggar, dan ini pantas karena pemerintah sudah menyediakan tempat yang nyaman.

Program pembelaan UKM yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya juga perlu diterapkan pada pedagang kaki lima dengan sasaran supaya mereka tumbuh dan berkembang

21


menjadi pedagang menengah dan bahkan besar, serta menjadi pengusaha formal

Hubungan dengan IMF

Dalam hal hubungan dengan IMF, saldo utang dari IMF perlu dilunasi segera, sehingga pemerintah tidak perlu membayar bunga yang tinggi. Kita tidak membutuhkan saldo utang tersebut karena cadangan devisa pemerintah sendiri sekitar US$ 25 milyar yang jelas sangat aman untuk memenuhi kebutuhan impor. Keuntungan lain dari melunasi utang tersebut adalah terbebasnya pemerintah dari Post Program Monitoring (PPM) dari IMF yang tiada lain adalah bentuk lain dari pemandoran IMF terhadap negara yang berdaulat.

Penjelasan: Ketika IMF mulai membantu Indonesia, cadangan devisa Indonesia sebesar US$ 14,7 milyar. IMF memang mengumumkan akan memberikan kredit kepada Indonesia sampai mencapai jumlah US$ 43 milyar. Tetapi dalam kenyataannya pemberian kredit tersebut diberikan dalam bentuk Extended Fund Facility (EFF), yaitu diberikan dalam jumlah sekitar US$ 400 juta setiap kali Indonesia selesai menjalankan program yang dinamakan Memorandum on Economic and Financial Policies (MEFP), yang juga terkenal dengan nama Letter of Intent (LoI).

IMF memberikan kredit ini atas dasar kekhawatiran bahwa cadangan devisa kita akan anjlok sampai nol. Nyatanya devisa Indonesia justru meningkat terus atas kekuatan sendiri sampai sekitar US$ 25 milyar pada akhir tahun 2003 ketika EFF diakhiri. Ketika itu saldo utang Indonesia kepada IMF sekitar US$ 9 milyar, sedangkan quota (batas maksimum) utang

22


Indonesia kepada IMF hanya sebesar US$ 3 milyar. Selama quota ini dilampaui, Indonesia akan dikenakan program yang dinamakan Post Program Monitoring (PPM) yang intinya adalah pemerintah harus tetap dimandori oleh IMF.

Saldo utang Indonesia kepada IMF ini nyatanya tidak boleh dipakai sebelum cadangan milik Indonesia sendiri habis sama sekali. Saldo utang ini hanya boleh dipakai sebagai second line of defence. Lantas bagaimana caranya membayar kembali saldo utang yang US$ 9 milyar ini juga ditentukan oleh IMF, yaitu dicicil dengan jadwal sampai saldo utang pada akhir tahun 2007 menjadi US$ 3 milyar. Oleh karena itu, maka hanya pada waktu itulah Indonesia akan terlepas dari PPM.

Hal yang aneh lagi, semua ekonom Indonesia mengatakan bahwa cadangan devisa Indonesia sekitar US$ 34 milyar. Sebenarnya hanya US$ 25 milyar, karena yang US$ 9 milyar adalah saldo utang kepada IMF yang tidak boleh dipakai sebelum devisa milik sendiri yang sebesar US$ 25 milyar habis total. Oleh karenanya, maka saldo utang yang sekarang, yaitu sebesar US$ 9 milyar hanya menjadi relevan ketika cadangan devisa Indonesia hanya tinggal sebesar US$ 3 milyar yang seluruhnya adalah sisa utang dari IMF.

Thailand merupakan negara yang mengalami hal yang sama. Bedanya pemerintah Thailand secara diam-diam melunasi seluruh saldo utangnya dalam waktu satu tahun, karena para pemimpin Thailand mempunyai rasa harga diri dan juga secara obyektif merasa tidak perlu program pemandoran oleh IMF. Hanya saja cara melunasi dilakukan secara diam-diam; dan tiba-tiba utangnya menjadi nol, sehingga PPM juga dengan sendirinya tidak ada.

23


Hubungan dengan CGI, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia

Pemerintah perlu meninjau kembali semua kredit yang sudah disetujui tetapi belum dipakai, apakah kredit memang betulbetul diperlukan. Proyek yang tidak urgen dan belum dilaksanakan sebaiknya dibatalkan, karena selama kredit belum dibatalkan pemerintah harus membayar commitment fee yang cukup besar.

Seleksi terhadap proyek-proyek baru yang diusulkan oleh para menteri diperketat, mengingat beban utang negara yang sudah sangat berat.

Dalam kondisi beratnya pembayaran pokok utang dan bunganya, banyak negara kaya, termasuk lembaga-lembaga multilateral yang berupaya memberikan utangnya kepada Indonesia, adalah hal yang sebenarnya sulit dimengerti. Oleh karena itu, maka pemerintah perlu bersikap sangat ketat dalam merencanakan pembangunan proyek-proyek baru. Perhatian pembangunan perlu dipusatkan pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada yang kondisinya sudah rusak berat.

Dengan demikian utang beserta persyaratannya yang berat dan bersifat mengurangi kadar kedaulatan kita dapat kita bendung. Berbarengan dengan itu, pemerintah perlu meminta kepada lembaga-lembaga tersebut untuk tidak memberikan nasihat apapun kepada pemerintah kalau tidak diminta. Mereka juga perlu diminta untuk membatasi diri dalam memberikan komentar, penilaian, dan kritik terhadap Indonesia, karena

24


berkali-kali dapat dibuktikan bahwa pengetahuan lapangan dan pengetahuan faktual tentang kondisi Indonesia sangat minimal.

Consultative Group for Indonesia (CGI)

Perlu diteliti secara mendalam kemungkinan CGI dibubarkan. Untuk selanjutnya, kalau pemerintah membutuhkan kredit, sumber dana dicari yang paling menguntungkan. Sumber pendanaan bisa berasal dari pemerintah asing, dari lembaga multilateral, atau dari bank komersial, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau ternyata CGI memang lembaga yang paling menguntungkan, yang mempimpin CGI bukan Bank Dunia, tetapi pemerintah Indonesia sendiri.

Utang Luar Negeri

Mensikapi utang luar negeri yang sangat besar, pembayaran kembali utang luar negeri yang telah jatuh tempo beserta bunganya dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ini mungkin dirundingkan di Paris Club, karena saldo utang kepada IMF tidak saja sudah di bawah quota, tetapi bahkan nol karena dibayar lunas seluruhnya seperti dikemukakan di paragraf sebelumnya.

Dalam perundingan itu pemerintah akan minta keadilan dari negara-negara kreditur dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, adalah merupakan bagian dari good corporate governance atau praktek bisnis yang sehat dan diterima di mana


 

25


saja bahwa pemberi utang harus ikut menanggung sebagian dari kerugian kredit yang tidak lancar kalau debitur menghadapi masalah tapi selalu mempunyai itikad baik (good faith). Ketika debitur menerima utang, kreditur menilainya habis-habisan dan juga mengajukan persyaratan seperlunya.

Oleh karenanya, kalau penilaian kreditur meleset, kebiasaan dan logika yang mendasar menganggap bahwa pihak yang melakukan penilaian dan yang nyatanya meleset ini juga harus ikut menanggung kerugian akibat melesetnya penilaian kreditur tersebut.

Kedua, para kreditur janganlah membentuk kartel untuk menggencet Indonesia sesuai dengan yang mereka ajarkan sendiri bahwa pembentukan kondisi monopolistik dan kartel mendistorsi mekanisme pasar. Alasan tidak mau memberi penundaan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo karena tidak lagi mempunyai hubungan dalam bentuk EFF dengan IMF adalah tidak fair. Kalau alasannya Indonesia memang dianggap mampu dan beritikad tidak baik tentu masih dapat diterima. Pemerintah selalu membayar tepat waktu. Namun sejak tahun 1999 memang sudah tidak mampu lagi.


Setelah dengan rendah hati kita jelaskan seperti itu dan kalau para kreditur masih saja tidak mau menerimanya, maka pembayaran kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, dan tidak perlu sesuai dengan tanggal-tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Pemerintah perlu menerapkan aturan yang sangat ketat dalam membuat utang baru. Pemerintah perlu menseleksi dengan ketat semua proyek yang belum dilaksanakan dan sedapat mungkin dibatalkan kalau ada indikasi jelas bahwa pelaksanaan akan tertunda lama, dan/atau proyek memang dirancang sekadar untuk KKN, sehingga tidak bermanfaat. Hal

26


ini dijelaskan dengan santun kepada para kreditur, sambil mohon kepada negara-negara kaya dan lembaga-lembaga internasional agar tidak menyodorkan dan mendesakkan pemberian utang dengan cara membujuk-bujuk dan merayurayu para pejabat tinggi Indonesia supaya mengembangkan proyek-proyek dengan maksud menyalurkan dananya dengan bunga tinggi, dan sekaligus menikmati pekerjaan konsultansi serta pembangunannya dengan harga mahal.

Penjelasan: Saya menemukan cukup banyak kasus tentang adanya kredit luar negeri yang diciptakan dan direkayasa melalui studi kelayakan yang diborongkan kepada perusahaan konsultan yang sebenarnya miliknya sendiri tapi diatasnamakan kerabat atau sahabatnya dengan fee yang sangat tinggi. Tujuannya memang memperoleh fee ini, sehingga pelaksanaannya tidak lagi dipedulikan. Oleh karena itu, maka banyak kredit yang lama sekali tidak dapat diserap akibat proyek tidak dapat terlaksana, padahal untuk kredit yang tidak terpakai itu pemerintah harus membayar commitment fee secara terus menerus.

Masalah Kedaulatan dan Utang Luar Negeri

Kedaulatan pemerintah untuk merumuskan sendiri kebijakannya dan menentukan nasibnya sendiri telah banyak tererosi karena membiarkan diri didikte oleh lembaga-lembaga internasional. Pemerintah sulit menghindar dari pendiktean ini karena besarnya utang kepada mereka yang memang sudah tidak mampu dibayar tepat pada tanggal jatuh temponya. Oleh karenanya sikap pemerintah tentang penyelesaian utang luar negeri hendaknya sangat tegas seperti yang telah

27


dikemukakan dalam paragraf terdahulu. Dalam paragraf ini ingin saya tekankan bahwa masalah utang tidak dapat dianggap sebagai hal yang teknis sifatnya. Dengan dibayarnya saldo utang IMF, Paris Club terbuka. Dalam forum itu utang akan diselesaikan dengan baik-baik, tetapi tegas membela keadilan atas dasar argumentasi yang dikemukakan dalam paragraf sebelumnya.

Utang Dalam Negeri

Obligasi Rekap (OR) yang ada di bank-bank yang masih dimiliki pemerintah hendaknya ditarik kembali dan diganti dengan capital maintenance note ala Paul Volcker (tanpa bunga dan tanpa tanggal pembayaran). Gagasan Paul Volcker ini telah diterapkan dalam menyelesaikan masalah rumit antara Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dalam hal tanggung jawab tentang BLBI tanpa harus Bank Indonesia bangkrut karena modal ekuitinya akan menjadi di bawah persyaratan. Mengapa cara ini tidak dipakai juga untuk menarik OR tanpa membuat bank-bank rekap ambruk? Kerugian bank setiap bulannya ditutup oleh pemerintah. Ini lebih kecil kerugiannya daripada membayar bunga OR, sehingga pemerintah bisa menghemat banyak. Masa subsidi ini dibatasi sampai 4 tahun lagi. Artinya, bank disubsidi sampai 10 tahun, di mana 6 tahun yang pertama telah disubsidi sampai memperoleh laba yang melimpah. Sekarang ini dihentikan, dan bank dibantu sampai tidak merugi saja. Mereka diharuskan dapat menciptakan laba sendiri dengan memperoleh spread positif antara memberikan bunga deposito dan mengenakan bunga kredit.

28


Masih banyak cara untuk mengurangi utang dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam buku berjudul: "Alternatif Solusi Permasalahan Obligasi Rekapitalisasi Perbankan". Mengembalikan Reformasi pada Jalur yang Lebih Benar Reformasi berarti mem-formasi kembali sesuatu ke arah dan bentuk yang benar. Reformasi tidak sekadar asal berbeda dengan yang dahulu, tidak sekadar berbeda dengan Orde Baru.

Niat dan itikad baik mereformasi ke arah yang benar saja tidak cukup. Niat dan itikad ini harus dibimbing oleh hikmah kebijaksanaan, bukan oleh hawa nafsu asal bebas dan asal boleh tanpa rambu-rambu dan tanpa tanggung jawab. Izinkanlah saya mengibaratkan bahwa rakyat Indonesia bagaikan sejumlah per kuat yang jumlahnya berjuta-juta.

Selama 32 tahun per tersebut ditindas dengan lempengenlempengen besi yang banyak, sehingga per itu tidak bisa bergerak lagi, atau istilah yang populis, tidak bisa main lagi, tidak fleksibel atau bahkan mati. Kalau ingin perubahan berupa pembebasan atau demokratisasi yang teratur mestinya diambil dulu satu lempemgen yang paling atas setebal 5 sentimeter misalnya. Per-per atau rakyat itu akan mendapatkan kelonggaran sebesar 5 sentimeter itu. Dari situ kita rasakan, lalu kita perhatikan apakah kebebasan yang sedikit ini juga disertai dengan tanggung jawab yang memadai, sambil memberikan pemahaman dan pengertian apa demokrasi itu, apa hak asasi manusia itu, apa peran TNI/POLRI yang vital itu dan sebagainya. Setelah jelas mantap, diambillah lempengan lainnya yang setebal 5 sentimeter lagi. Ruang kebebasan total sudah menjadi sepuluh sentimeter. Kita tunggu lagi sambil

29


memantapkan segi taggung jawabnya yang merupakan sisi mata uang yang sama dengan kebebasan, dan seterusnya. Dengan demikian, yang terjadi adalah kebebasan dan demokratisasi yang teratur, yang bebas dari anarki dan chaos. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam pikiran, supaya jangan terjadi suasana chaotic.

Reformasi yang terjadi sekarang ini tidak demikian.

Keseluruhan lempengan besi itu diambil sekaligus. Karuan saja berjuta-juta per tersebut berlompatan ke semua penjuru tanpa
arah. Gambaran dari berjuta-juta per yang beterbangan tidak karuan itu adalah suasana anarki, chaos, dan kalau tidak hatihati
dapat menjadi disintegrasi bangsa. Saya mengusulkan halhal sangat fundamental yang menyangkut UUD 1945, UU nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999. Tentu masih banyak lagi hal yang perlu kita dudukkan kembali pada proporsi yang benar dan seimbang. Apa yang saya usulkan hanya sebatas yang paling mendasar saja sebagai berikut.

Undang-Undang Dasar 1945

Presiden sebaiknya berusaha sekuat tenaga meyakinkan lembaga legislatif agar semua amandemen terhadap UUD 1945 dicabut kembali. Setelah itu disusun rencana yang sangat matang untuk melakukan amandemen yang betul dan cermat serta berdasarkan keahlian dan kompetensi yang memadai.

Penjelasan: Saya tidak beranggapan bahwa UUD 1945 dalam bentuk aslinya adalah barang yang sakral, suci, atau dikeramatkan. Bung Karno sendiri menyebutnya sebagai "konstitusi kilat" yang pada waktunya nanti perlu diperbaiki.

30


Namun amandemen yang telah dilakukan saat ini bukanlah perbaikan. Sebaliknya bahkan membingungkan dan membahayakan keutuhan NKRI.

Seperti kita ketahui, amandemen dilakukan dalam waktu yang singkat oleh MPR. Memang benar bahwa para anggota MPR adalah orang-orang yang terdidik, tetapi tidak dalam kapasitas yang khusus mengenai hukum konsitusi. Keahlian di bidang hukum / konstitusi ini bersifat sangat khusus, karena harus mampu melihat dampaknya secara cermat terhadap semua undang-undang turunannya yang ada. Jadi yang diartikan dengan perbaikan dari UUD 1945 yang bersifat "kilat" itu haruslah dengan kesabaran dan rancangannya harus disiapkan oleh para ahli yang memang ahli betul di bidang itu, bukan oleh para anggota MPR dan para ahli yang amatiran. Keputusan politik terakhir memang diambil oleh lembaga legislatif tertinggi, tetapi setelah diberi pemahaman yang mendalam oleh para ahli yang kompeten.

UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999

Untuk menjamin bahwa NKRI tidak bubar, dua undangundang yaitu UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 dicabut dengan komitmen bahwa pemerintah akan mengambil inisiatif mengajukan undang-undang pengganti yang selalu diperbaharui sesuai dengan prinsip pemberian kebebasan dan hak yang lebih besar setelah terbukti bahwa daerah bisa bertanggung jawab yang sepadan. Jadi otonomi diciptakan bersama setapak demi setapak setelah nyata benar bahwa kebebasan lebih besar yang diberikan secara sedikit demi sedikit juga dibarengi oleh tanggung jawab yang besar juga sedikit demi sedikit.

31


Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Salah satu imbas dari reformasi mendadak di tahun 1999 adalah kebablasan-nya reformasi ini yang sebenarnya sudah dikenali oleh banyak orang dengan sebutan "eforia" atau reformasi yang "kebablasan". Ada juga yang mempertanyakan, apakah yang kita alami sekarang ini adalah reformasi atau malah anarki dan chaos? Apakah yang kita alami sekarang ini adalah desentralisasi dan otonomi yang bertanggung jawab ataukah desentralisasi KKN dan disintegrasi? Imbas yang sangat berbahaya dari reformasi yang kebablasan adalah terancamnya keutuhan NKRI yang didorong oleh spirit amandemen UUD 1945. Syarat mutlak untuk mempertahankan NKRI adalah mengembalikan UUD 1945 dalam bentuknya yang asli. Dari sana kita perbaiki dengan cara dan prosedur yang dikemukakan dalam paragraf sebelumnya. Penyempurnaan UUD 1945 tidak boleh melunturkan nilai-nilai Pancasila dan NKRI.

Bagi saya NKRI adalah hal yang final dan tidak dapat ditawar lagi, justru karena pluralisme bangsa kita akan mudah terpecah menjadi negara federal, yang dari sana tinggal satu tapak lagi untuk bubar. Saya kira tidak ada warga negara Indonesia yang menghendaki bubarnya NKRI. Kecuali memperbaiki perundang-undangan yang memperlemah NKRI, setiap gerakan yang bersifat separatis tanpa ragu perlu ditumpas, kalau perlu dengan kekerasan.

32


Industri Pertahanan

Indonesia memiliki empat industri pertahanan yang strategis, yaitu PT Dirgantara Indonesia, Pindad, PT PAL dan PT Karakatau Steel. Keempatnya perlu dibenahi sampai menjadi industri persenjataan yang terintegrasi, yang sekaligus dapat memanfaatkan mesin-mesin produksi yang dimiliki untuk membuat mesin-mesin pertanian, sepeda motor dan sebagainya. Manajemen yang semula dikendalikan oleh Meneg BUMN dialihkan kepada TNI/POLRI.

Hubungan antara TNI dan POLRI

Pemisahan antara TNI/POLRI dengan uraian tugas masingmasing dalam rangka reformasi ternyata menimbulkan kondisi psikologis yang tidak menguntungkan. Koreksinya tidak dalam bentuk digabungkan kembali, tetapi Presiden memastikan bahwa yang akan diangkat menjadi Panglima TNI, KASAD, KASAU, KASAL dan KAPOLRI adalah orang-orang yang benar-benar cocok dan akrab, sehingga tidak ada saling iri dan persaingan di antara mereka.

Pertahanan dan Keamanan

Untuk kondisi di Indonesia, paradigma bahwa TNI hanya bertanggung jawab terhadap keamanan negara yang targanggu karena invasi dari luar negeri, dan POLRI bertanggung jawab terhadap keamanan di dalam negeri, ternyata tidak sejelas yang diasumsikan semula karena beberapa faktor. Pertama, adalah kenyataan bahwa jumlah POLRI jauh lebih kecil dibandingkan jumlah TNI. Kedua, sifat gangguan dalam negeri sering

33


sedemikian besarnya yang sifatnya politis. Maka jenis gangguan tersebut tidak cukup kalau hanya ditangani oleh POLRI saja. Dalam kondisi persenjataan maupun personalia yang serba kekurangan, dalam bidang pertahanan dan keamanan, semua prajurit dan polisi perlu menyatu seakrab-akrabnya dengan rakyat. Hal yang sama telah dibuktikan oleh Korea Utara, Vietnam dan negara-negara lain, bahwa kalau hal ini bisa dilakukan maka tidak akan ada senjata seperti apapun yang dapat menaklukkan bangsa ini.

Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya sudah menjadi pengetahuan kita bersama, yaitu seperti mempertahankan kedaulatan bangsa, menjaga utuhnya NKRI, menjaga ketertiban umum, mencerdaskan bangsa, menaikkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan sebagainya.

Dari sekian banyak peran pemerintah, yang menjadi bahan perdebatan paling kontroversial sepanjang masa adalah peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Oleh karenanya penentuan peran pemerintah dalam bidang ekonomi perlu menjadi perhatian penting, yaitu sebagai berikut: Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sebanyak mungkin diserahkan kepada swasta. Tugas pemerintah pada dasarnya, (tetapi tidak terbatas pada yang dirinci dibawah ini) adalah pada bidang-bidang sebagai berikut:

34


1. Menyediakan prasarana atau infrastruktur yang keras seperti jembatan, irigasi, jalan raya, waduk-waduk, bendungan bendungan dan sejenisnya, yang biasanya disebut public goods and services atau barang-barang dan jasa publik.
2. Menyediakan prasarana atau infrastruktur lunak seperti keamanan dan ketertiban umum yang berdampak pada ketenangan usaha, kepastian hukum, perlindungan kepada konsumen terhadap praktek-praktek bisnis curang yang merugikan masyarakat, mengatur persaingan agar senantiasa wajar, fair dan adil, memberikan dukungan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah, dan sejenisnya. Juga mengarahkan agar masyarakat mengenali produk unggulan yang dapat dikembangkan berdasarkan
semua faktor yang tersedia di Indonesia dalam memproduksinya, seperti iklim, kesuburan tanah, budaya, keterampilan dan bakat tradisional yang turun temurun dsb.
3. Memiliki dan mengelola badan-badan usaha milik negara atau BUMN, sepanjang kepemilikan atas unit-unit produksi dan distribusi itu menguasai hajat hidup orang banyak dan terbatas pasokannya, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa tersebut dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang memadai.
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi makro untuk mengendalikan pasang surutnya ekonomi melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan hubungan ekonomi internasional, termasuk memelihara hubungan baik dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, selama masing-masing dapat duduk sama

35


rendah dan berdiri sama tinggi. Sehingga dengan demikian maka kebijakan fiskal tidak asal defisitnya nol. Kalau perlu dan mampu, diciptakan defisit sebagai prime pumping, juga surplus kalau ekonomi memanas. Tidak ada dogma dalam kebijakan dan pengendalian ekonomi makro.

5. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan kesejahteraan sosial dalam bentuk sistem asuransi dan jaminan sosial untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan sosial. Instrumennya adalah sistem jaminan sosial yang telah teruji di berbagai negara maju, tetapi perlu penyesuaian dengan kebudayaan, nilai dan tingkat ekonomi Indonesia. Sudah sejak tahun 1970-an sistem ini dibangun, tetapi tidak didasarkan atas keahlian dan pengalaman yang benar. Pemahaman terhadap konsep asuransi dan jaminan sosial juga tidak memadai, sehingga organisasi sistem asuransi dan jaminan sosial diperlakukan seperti perusahaan yang bermotifkan laba. Semua organisasi yang sudah ada seperti Askes, Taspen, Jamsostek dan sebagainya dijadikan satu organisasi dengan pengelolaan yang profesional.


6. Mengingat bahwa utang publik, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri sudah mencapai jumlah yang terlampau besar, pemerintah perlu memberikan perhatian yang khusus. Jumlahnya perlu diturunkan secara bertahap dalam setiap penyusunan APBN. Jadi walaupun kita menganut mekanisme pasar, peran pemerintah tetap sangat penting untuk mengisi kekurangan

36


dari mekanisme pasar dan mengkoreksi kesalahan mekanisme pasar. Pemerintah hendaknya tidak mengikuti prinsip-prinsip Washington Concensus, yaitu secara ekstrem mengurangi peran pemerintah, melakukan privatisasi besar-besaran, dan menghapuskan regulasi dan intervensi oleh pemerintah walaupun nyatanya sangat diperlukan. Market fundamentalism ini hanya dapat bekerja baik dalam ekonomi yang sangat sederhana sebelum adanya industrialisasi dan berkembangnya instrumen-instrumen keuangan yang berarti. Justru setelah adanya gugatan terhadap ketimpangan keadilan yang diakibatkan oleh mekanisme pasar dalam bentuknya yang paling murni dan primitif, negara-negara Barat yang sejak awal menganut mekanisme pasar dalam jangka waktu yang panjang akhirnya berhasil mempertahankan inti bekerjanya mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang pas. Intervensi ini antara lain adalah penggunaan instrumen pajak sebagai alat untuk memperoleh keadilan yang lebih besar, kebijakan fiskal untuk mengendalikan business cycle, paling tidak mengurangi ketajaman fluktuasinya, sistem asuransi dan jaminan sosial, pengaturan persaingan yang sehat, pengaturan perlindungan kaum buruh, pembelaan usaha kecil dan menengah, memiliki dan mengelola BUMN tertentu yang memproduksi public utilities dan sebagainya. Kombinasi intervensi pemerintah yang seperti apa yang akan diterapkan harus kita tentukan sendiri yang paling cocok untuk bangsa kita, tidak bisa meniru saja dari bangsa lain. Telah dibuktikan oleh berbagai penelitian bahwa pertumbuhan dengan keadilan yang optimal dihasilkan oleh ekonomi pasar dengan peran pemerintah yang dosisnya pas, dan dosis yang pas untuk setiap negara berbeda-beda.

37


Peran Perencanaan dan Badan Pemikir

Fungsi Bappenas dalam pekerjaan yang sudah rutin dipertahankan, yaitu penanganan pembiayaan pembangunan dan penyusunan anggaran pembangunan yang didahului dengan perencanaannya.

Dengan tidak adanya lagi GBHN dan PROPENAS, Bappenas harus mengisi kekosongan perencanaan jangka menengah dengan jangka waktu tiga tahun yang bersifat rolling. Artinya, setiap tahun rencana kerja pemerintah untuk jangka waktu tiga tahun ke depan diperbarui. Dengan demikian, rencana kerja tahun depan dibuat se-realistis mungkin, tetapi dengan perspektif dua tahun berikutnya yang tentunya tidak bisa sekonkret seperti hanya satu tahun yang akan datang saja.

Tetapi Bappenas juga perlu dijadikan semacam badan pemikir kepresidenan. Dengan demikian Presiden dapat mencerna demikian banyaknya permintaan keputusan, pertanyaanpertanyaan yang harus dijawab, dan mengambil sikap tentang kebijakan para menteri dan demikian banyaknya tuntutan dari demikian banyaknya stakeholders yang semuanya harus diperhatikan. Banyak sekali tarik-menarik kepentingan dari berbagai kelompok. Presiden harus dapat mengambil sikap dan keputusan yang seadil mungkin, dan keseluruhan kebijakan pemerintah harus merupakan satu kesatuan yang harmonis dan mampu membangkitkan sinergi. Untuk itu dibutuhkan berbagai macam keahlian dan disiplin ilmu pengetahuan yang realitasnya sudah ada dalam institusi Bappenas. Modal dasarnya sudah ada dan cukup kuat oleh karena sudah dibangun sejak tahun 1947.

38


Penegakan Hukum atau Law Enforcement

Penegakan hukum atau law enforcement di Indonesia selama ini masih lemah. Tetapi menjadi sangat kacau setelah memasuki
era reformasi. Pembenahan di bidang hukum dilakukan dengan cara menyerasikan keseluruhan peraturan perundangan-undangan
yang ada, keputusan presiden, keputusan menteri dan peraturan daerah, sehingga yang satu tidak berbenturan dengan lainnya. Ini mutlak perlu untuk menghindari penyalahgunaan hukum dengan tafsiran yang sifatnya perpokrolan.

Caranya, dengan mengumpulkan semua peraturan, apapun bentuknya, yang ada dan dihimpun topik-per-topik. Dengan demikian setiap kalimat dari undang-undang, Keppres, SK Menteri dan peraturan-peraturan lainnya yang berbenturan atau tumpang tindih segera akan terlihat. Komputer dan perangkat lunak yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Namun pembenahan hukum ini akan tetap membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan menggunakan semua peraturan yang ada dan belum diselaraskan, tafsiran hukum yang ada didasarkan atas akal sehat dan rasa keadilan. Saya yakin bahwa para penegak hukum mampu melakukan ini seiring dengan konsep dan program pemberantasan KKN seperti yang telah dikemukakan dalam paragraf sebelumnya. Apabila seseorang waras yang dengan sendirinya dikaruniai akal sehat, dan memperoleh pendidikan yang tertinggi dalam
ilmu hukum, tentu memahami falsafah hukum. Sementara pembenahan keseluruhan hukum untuk dibuat konsisten

39


belum jadi, dalam keseluruhan hukum yang "semerawut" ini, sangat dimungkinkan para hakim mengambil keputusan yang dirasa adil oleh publik. Apa yang terjadi dan mengundang demikian banyaknya protes oleh publik adalah keputusan yang demikian luar biasanya bertentangan dengan akal sehat dan rasa adil yang paling mendasar dari masyarakat luas. Apa lagi sebabnya kalau bukan pikirannya, mentalnya, moralnya yang sudah terjangkit KKN? Itulah sebabnya saya masih yakin
hukum dapat ditegakkan dalam ke-semerawut-an hukum kita, asalkan manusia-manusia para penegak hukum itu terbebas dari KKN. Itulah sebabnya saya katakan: "Seiring dengan konsep dan program pemberantasan KKN…."

Kebijakan Ekonomi Makro, Moneter dan Hubungan Ekonomi Internasional

Pemerintah menggunakan instrumen-instrumen kebijakan ekonomi makro, moneter dan hubungan ekonomi internasional sebagai policy mix untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang jelas dan berkeadilan dan juga untuk menciptakan kerangka ekonomi makro yang kondusif untuk iklim investasi, produksi dan distribusi.

Salah satu instrumen yang termasuk ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal atau public finance oleh pemerintah dipakai untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dengan cara menerapkan sistem tarif pajak yang progresif, tetapi tidak terlampau berat buat perusahaan-perusahaan yang berkembang menjadi besar. Kebijakan fiskal juga difungsikan untuk pengendalian gejolak pasang surutnya ekonomi atau business cycle, paling tidak untuk mengurangi ketajaman gejolaknya.

40


Bilamana mungkin (yang sekarang sangat dibatasi oleh kondisi keuangan pemerintah yang praktis bangkrut kecuali kalau kita menerapkan kebijakan pembayaran utang seperti yang dikemukakan dalam paragraf sebelumnya), kebijakan ekonomi pemerintah dipakai untuk memajukan Indonesia bagian Timur dengan membangun infra struktur, dan menyediakan public utilities dengan cuma-cuma yang sifatnya meringankan harga pokok produksi dalam negeri.

Dampak kebijakan ekonomi makro, moneter dan hubungan ekonomi internasional dimonitor secara cermat dengan maksud membuat pemerataan dalam hal andil dari berbagai skala perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi, supaya andilnya terhadap PDB dari UKM dan perusahaan-perusahaan berskala besar dan raksasa tidak sangat timpang seperti yang terjadi sekarang ini.

Kebijakan dalam bidang ekonomi makro, moneter dan hubungan ekonomi internasional selalu dilakukan oleh pemerintah, bahkan cenderung kebablasan dalam arti bahwa tujuannya hanya terbatas pada hal-hal yang sangat normatif (menjaga stabilitas nilai rupiah, menurunkan inflasi, menaikkan harga efek, dll) tanpa mengetahui tujuan-tujuan apa yang hendak dicapai. Penentuan target-target berbagai indikator tersebut seolah-olah adalah tujuan akhirnya sendiri tanpa mengetahui untuk tujuan kemanusiaan apa indikator-indikator tersebut dikejar.

Berbicara tentang ekonomi pada umumnya, baik makro ataupun kebijakan ekonomi perusahaan, kita tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan yang lebih besar, karena di dalam lingkungan itulah ekonomi bergerak. Lingkungan itu

41


adalah lingkungan kebudayaan, tata nilai, moralitas, dan disiplin.

Faktor terpenting yang mengakibatkan negara yang sedemikian kayanya sampai menjadi bangsa pengemis hibah dari negara lain, dan bangsa peminta-minta utang adalah akibat KKN yang telah saya tempatkan pada prioritas tertinggi.

Intinya adalah belajar dari sejarah supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Oleh karenanya kita perlu mengenali dengan baik apa kesalahan-kesalahan itu, yaitu sebagai berikut:

Selama Orde Baru kebijakan pembangunan telah membuahkan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan, yaitu sebesar 7% rata-rata per tahun. Namun pertumbuhan yang tinggi ini ternyata dibarengi oleh ketimpangan yang sangat besar pula antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, antara kelompok etnis yang satu dengan kelompok etnis lainnya. Pembangunan ekonomi dibarengi dengan tumbuh kembangnya KKN, dengan utang pemerintah yang meningkat terus sampai pemerintah tidak mempunyai kekuatan dana untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur, pertahanan/keamanan dan sebagainya.

Pembangunan ekonomi selama Orde Baru juga tidak mampu menghapus adanya ekonomi dualistik yang membuat bahwa antara ekonomi perkotaan dan ekonomi perdesaan tidak ada hubungannya sama sekali. Masing-masing bekerja sendirisendiri dengan ekonomi perdesaan dan rakyat kecil yang tidak pernah disentuh oleh kebijakan maupun bantuan dari pemerintah dalam memakmurkan mereka.

42

Biaya sangat besar yang harus dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia adalah digelapkannya uang rakyat oleh para pemilikbank yang dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat menyimpan uangnya melalui bank-bank mereka. Sebagai akibatnya bank-bank rusak berat. Cara memperbaikinya didikte oleh IMF yang membuat keuangan negara menjadi lebih terpuruk lagi, karena sangat salah dan telah mengakibatkan beban pemerintah dalam jumlah sampai melebihi seribu trilyun dalam kewajiban membayar utang dalam negeri berikut bunganya. Bentuknya adalah menginjeksi dengan surat utang pemerintah yang berlebihan. Detilnya telah dibahas di banyak kesempatan oleh banyak ahli.

Masalah cukup pelik yang oleh pemerintah yang lalu-lalu tidak pernah dituntaskan adalah kondisi tidak normal bahwa deposito berjangka tidak boleh diusut asal usulnya. Ini berasal dari tahun 1967 ketika ingin menarik uang panas ke dalam sistem perbankan yang sampai sekarang masih berlaku. Bagaimana berbicara tentang anti pencucian uang kalau ini masih berlaku, dan juga bagaimana dapat mengusut serta menelusuri korupsi kalau ketentuan ini masih berlaku.

Hal lain adalah masih dijaminnya oleh pemerintah keamanan deposito, tabungan dan giro di bank-bank. Artinya kalau ada bank yang bangkrut, pemerintah yang harus membayar uang semua giran, penabung dan deposan. Ketentuan ini diberlakukan untuk meredam rush karena kesalahan IMF, dan juga karena tidak dapat dipercayanya laporan keuangan bank, walaupun telah di-audit oleh kantor akuntan publik yang termasuk lima besar di dunia. Kondisi tidak normal dan sangat memberatkan keuangan negara ini harus diakhiri. Tidak lagi mengulangi kebijakan burung onta yang hanya memperpanjang dan memperparah masalah, serta menjadikan

43


anggota masyarakat tidak dewasa lagi dalam alam monetasi perekonomian.

Sistem Lalu Lintas Devisa

Kebebasan dalam sistem lalu lintas devisa dibatasi dengan tidak mengizinkan masuknya modal asing kecuali untuk investasi langsung atau untuk Foreign Direct Investment (FDI). Ini berarti bahwa modal asing yang masuk tidak boleh dipakai untuk membeli saham-saham di Bursa Efek Jakarta. Alasannya adalah bahwa penanaman modal seperti ini footloose, bisa terbang setiap saat. Kalau investor merasa sudah waktunya menjual saham-sahamnya, penjualan secara besar-besaran akan
menjatuhkan harga saham. Uangnya yang dikembalikan ke luar negeri akan mengakibatkan permintaan terhadap dollar meningkat tajam yang membuat nilai tukar rupiah anjlok.

Penjelasan lebih lanjut dan lebih rinci dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:
Meningkatnya IHSG sampai menembus angka 800 bukanlah hal yang menggembirakan. Saham adalah kepemilikan dalam perusahaan yang mempunyai nilai. Nilai perusahaan (walaupun telah memperhitungkan kemampuannya membuat laba di kemudian hari) kurang lebihnya stabil. Tetapi harga saham yang diperdagangkan meningkat demikian tajam. Hal yang sangat tidak wajar, yang mengandung bubble dan spekulasi.

Dalam hal pengaruh spekulasi, hendaknya kita jangan lupa bahwa di masa lalu IHSG pernah bergejolak dari 200 ke 600,

44


turun lagi menjadi 200, naik lagi ke 600, turun lagi menjadi 200 dan sekarang meningkat terus sampai pernah menembus 800.

Di masa lampau dapat kita amati bahwa kalau IHSG rendah, investor membeli terus menerus sehingga meningkatkan IHSG. Rata-ratanya adalah jumlah harga terendah dan harga tertinggi dibagi dua. Kalau mereka menganggap sudah waktunya, saham-saham akan dijual dalam waktu singkat untuk merealisasikan labanya. Dampaknya adalah penurunan IHSG yang drastis. Hal seperti ini dapat dicegah atau dikurangi secara signifikan dengan cara capital control dalam sistem lalu lintas devisa seperti yang dikemukakan tadi, yaitu modal asing hanya boleh masuk untuk FDI saja.

Demikian juga dengan modal asing yang masuk tidak boleh dimasukkan ke dalam bank-bank sebagai deposito atau tabungan. Alasannya sama, yaitu footloose yang dapat memungkinkan larinya modal itu setiap waktu dengan menurunkan nilai rupiah dengan tajam.

Sistem lalu lintas devisa yang sebebas seperti kita miliki sekarang ini dapat dimanfaatkan oleh kekuatan politik asing untuk menjatuhkan pemerintahan yang tidak disukai. Caranya adalah dengan memindahkan sejumlah uang yang cukup besar, misalnya US$ 1 milyar menjadi rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Sedikit demi sedikit uang rupiah ini dibelikan dollar dengan harga yang meningkat dan dalam jumlah yang signifikan untuk menaikkan harga dollar. BI dibuat pontang-panting menstabilkan nilai tukar rupiah.

Setelah keseluruhan satu milyar dollar menjadi dollar lagi dengan jumlah yang berkurang, misalnya menjadi 900 juta dollar, keseluruhannya dimasukkan lagi ke dalam rupiah untuk menurunkan nilai tukar rupiah ronde kedua.


 

45


Demikianlah diulang-ulang terus sampai nilai tukar rupiah sangat jatuh dengan maksud menjatuhkan pemerintah Indonesia yang tidak disukai karena tidak mau menurut pada "perintah-perintah" kekuatan asing tersebut.

Indikator Ekonomi Makro dan Moneter

Pemerintah akan mengkaji lebih mendalam tentang indikator ekonomi makro dan moneter yang menunjukkan perbaikan, apakah itu perbaikan semu ataukah perbaikan riil. Bunga deposito yang lebih rendah dari inflasi akan mengakibatkan tererosinya daya beli uang yang ditabung di bank-bank di Indonesia. Kalaupun bunga deposito lebih tinggi dari inflasi, tetapi selisihnya tidak signifikan, orang tetap terusik melarikan uangnya ke dalam valuta asing yang kuat, karena resiko menurunnya nilai rupiah mengandung potensi kerugian yang bisa jauh lebih besar dari selisih positif antara bunga deposito dan inflasi.

Inflasi yang menurun terus belum tentu merupakan indikator dari membaiknya kondisi ekonomi makro, karena bisa juga berarti lemahnya pertumbuhan seperti yang digambarkan oleh Paul Krugman dalam bukunya yang berjudul: "The Return to Depression Economics."

Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penciptaan Lapangan Kerja

Meningkatnya investasi dengan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak berarti dengan sendirinya pengangguran akan berkurang. Kalau investasi lebih berat

46


pada sektor yang padat modal, pengangguran tidak akan berkurang secara signifikan.

Oleh karenanya, kebijakan meningkatkan investasi perlu didasarkan atas analisis yang lebih mendalam tentang sektorsektor pertumbuhan yang sekaligus padat karya.

Cara menarik investasi, baik dari sumber asing maupun dalam negeri tidak dilakukan dengan cara propaganda atau bahkan menyerupai jual kecap. Perusahaan-perusahaan besar selalu mempunyai unit riset yang sangat paham dengan kondisi Indonesia. Mereka akan datang dengan sendirinya kalau investasi di Indonesia bisa membuat laba. Tugas dan fungsi pokok manajemen perusahaan adalah membuat laba bagi para pemegang sahamnya, tidak untuk membela bangsa Indonesia.

Maka kalau pemerintah berhasil membuat bangsa Indonesia lebih mempunyai rasa harga diri, rasa bangga terhadap bangsanya sendiri, tidak lagi mengemis-ngemis, tidak lagi mengobral kekayaannya seperti orang yang sudah bangkrut, dengan sendirinya akan membangkitkan semangat mengurangi atau memberantas KKN, kecuali akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dengan sendirinya investasi akan berdatangan.

Karena itu, buat saya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lebih baik dibubarkan. Setiap kementerian yang dianggap memang dibutuhkan itulah yang harus bekerja sama dan bekerja keras untuk memperbaiki bangsa sendiri. Imbasnya dengan sendirinya ibarat gula yang menarik semut-semut investor.

47


Kebijakan dalam Bidang Perdagangan

Kita memang menganut sistem mekanisme pasar. Tetapi sudah menjadi keyakinan dan pengetahuan umum bahwa mekanisme
pasar murni dengan pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada invisible hands-nya pasar tidak ada dalam perekonomian
yang sudah kompleks.

Maka perlu diciptakan adanya level playing field bagi pedagang berskala UKM dan pedagang yang berskala besar dan raksasa. Intinya yang berskala UKM perlu diberi sarana penggabungan penawarannya untuk memperoleh bargaining position yang relatif seimbang dengan para pembelinya yang jauh lebih kuat.

Dengan begitu maka dengan sendirinya UKM akan mempunyai bargaining position yang lebih kuat pula. Fungsi-fungsi perdagangan yang mendasar harus diciptakan, yaitu fungsi geografis yang menjembatani daerah-daerah produksi dan daerah-daerah konsumsi. Fungsi waktu yang menjembatani antara musim produksi dan musim konsumsi yang tersebar sepanjang waktu. Fungsi keuangan yang menjembatani kebutuhan modal besar atau kredit pada waktu tanam yang dibayar kembali sepanjang penjualan hasilhasilnya pada musim panen.

Untuk mengikuti perkembangan zaman, perlu dikembangkan pasar derivatif untuk memberikan hedging resiko fluktuasi harga barang-barang primer bagi industri hilir dalam bentuk futures trading yang memang sudah ada, tetapi belum berkembang dengan baik. Ini hanya mungkin kalau perdagangan dalam negeri dibenahi agar tertib dan terorganisir. Tidak seperti halnya sekarang, perdagangan dibiarkan dengan berlakunya "hukum rimba" yang menyebabkan pasar bercirikan cut throat competition atau persaingan saling potong leher, atau persaingan yang

48


bercirikan the survival of the fittest. Kita harus menjadikannya the survival of the most able. Caranya yang sangat teknis tidak perlu diuraikan di sini karena sudah menjadi praktek baku sejak berabad-abad di negara-negara maju. Tinggal belajar saja dari sana.

Kebijakan dalam Bidang Industri

Kebijakan pemerintah dalam bidang industri adalah pilihan bahwa pembangunan industri akan didorong ke arah mana. Pada dasarnya ada dua madzhab pemikiran. Madzhab pertama sebagaimana yang dianut sepanjang Orde Baru, yaitu yang kita kenal dengan istilah broad base dan broad spectrum, terutama selama Menteri Industrinya Ir. Hartarto.

Yang lain adalah kebijakan produk unggulan yang pernah saya kemukakan dalam pidato Dies Natalis Institut Manajemen Prasetya Mulya. Dalam konsep ini, pemerintah memilih kebijakan produk yang dianggap mempunyai keunggulan komparatif ditinjau dari sudut sumber daya alam, iklim dan cuaca, kesuburan tanah, budaya bangsa setempat dan keahlian tertentu yang tradisional dan turun temurun. Pembelaan dan dukungan diberikan dalam bentuk berbagai insentif berupa keringanan dan kemudahan dalam memperoleh kebutuhan faktor-faktor produksi yang diperlukan.

Pada tahapan yang lebih maju, pemerintah mendorong terciptanya man made competitive advantage. Kebijakan ini didasarkan atas budaya dan keahlian alamiah atau tradisional tanpa mengandalkan sumber daya alam. Contohnya adalah Swiss yang unggul dalam bidang keuangan dan perbankan,

49


industri presisi dan industri pengolahan makanan mewah(delicatesse).

Kebijakan dalam Bidang Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)
Pemerintah akan mempelajari dan meneliti sedalam-dalamnya setiap kontrak dalam meng-eksploitasi SDA, apakah benar bahwa bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Atas dasar temuan penelitian ini, eksploitasi SDA akan dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dalam hal apakah swasta dapat dilibatkan dalam eksplorasi dan eksploitasinya, dibuat peraturan dan persyaratan baru yang menguntungkan rakyat secara optimal. Seperti dikatakan tadi, kalau perlu SDA dieksploitasi oleh
pemerintah sendiri dengan BUMN sebagai instrumennya.

Hasilnya dijual kepada sektor swasta yang dapat menggarapnya sebagai industri hilir. Thesa atau dogma yang mengatakan bahwa BUMN mesti korup dan mesti salah urus hendaknya tidak diterima. Kebijakan dalam bidang BUMN akan saya bahas tersendiri.

Adalah hal yang sangat menyedihkan kalau SDA yang "dikuras" sedemikian lamanya hanya menghasilkan infra struktur seperti yang kita miliki sekarang ini, yang memang lumayan. Tetapi ternyata sekarang 50% rusak berat tanpa pemerintah dapat memperbaikinya karena tidak mempunyai dana lagi. Sebaliknya pemerintah dirundung utang yang sangat berat.

50


Hubungannya dengan SDA adalah bagaimana mungkin SDA yang melimpah ternyata hanya menghasilkan infra struktur yang kita miliki dan rusak lagi, tetapi ditambah dengan utang yang luar biasa besarnya, sehingga melumpuhkan kemampuan pemerintah menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena tidak mempunyai uang. Maka eksploitasi dan pemanfaatan SDA pada umumnya hendaknya mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pemerintah hendaknya tidak a priori bagaikan dogma menganggap bahwa manajemen BUMN mesti tidak mampu, bahkan mesti korup sehingga BUMN mesti merugi. Memang akan ada BUMN yang perlu dijual kepada swasta, tetapi juga akan ada BUMN baru yang didirikan, dan ada BUMN yang secara prinsipiil perlu dipertahankan.

BUMN yang vital dipertahankan dan bahkan diciptakan yang baru guna difungsikan sebagai organisasi untuk mewujudkan prinsip yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara melalui BUMN dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Apa ukurannya? Sumber Daya Alam yang tinggi nilainya seperti minyak dan gas, uranium, emas, nikel, batu bara dan sejenisnya semaksimal mungkin akan diekploitasi oleh BUMN. BUMN juga mengelola organisasi-organisasi yang memberikan pelayanan publik dan menyediakan public utilities dengan ciri

51


natural monopoly seperti listrik, jalan raya, hutan lindung, irigasi, perumahan rakyat dan sejenisnya. BUMN adalah organisasi yang sangat tergantung pada manusia yang mengelolanya. Kalau pemerintah menyerahkan pengelolaannya pada personalia yang kapabel, kompeten disertai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan lazim, BUMN Indonesia tentunya tidak ada bedanya dengan perusahaan swasta yang sehat atau BUMN Singapura yang ternyata sehat semuanya, dan mampu membeli BUMNBUMN raksasa milik Indonesia.

BUMN memang banyak yang rusak karena KKN. Tetapi ini tidak disebabkan oleh BUMN-nya. BUMN yang ada di Indonesia dikelola oleh manusia Indonesia yang sedang terkena penyakit KKN. Oleh karenanya yang dilakukan bukannya menjuali BUMN, tetapi mengobati manusia Indonesia yang ada di BUMN dan terkena penyakit KKN.

Caranya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Sementara itu BUMN yang berpotensi menguntungkan, apalagi yang mengandung monopoli natural, harus dipertahankan. Di tengah-tengah masyarakat yang korup, BUMN sedapat mungkin ditangani dan diperlakukan seperti perusahaan swasta dalam segala aspeknya. Tidak dijuali dengan harga murah.

Public Utilities (Jalan Tol sebagai Contoh Kasus)

Semua jalan raya bebas hambatan yang di sini dikenal dengan sebutan "jalan tol" dibeli oleh pemerintah dan dikelola oleh BUMN, misalnya PT Jasa Marga. Dengan demikian pengelolaan jalan tol dilakukan tanpa motif laba. Pembelian ini

52


dilakukan dengan kredit yang khusus diperuntukkan untuk membeli semua jalan tol yang ada milik swasta. Utangnya pasti dapat dikembalikan dari hasil pendapatan toll fee. Perluasan pembangunan jalan raya bebas hambatan dibiayai dengan utang dari BUMN yang dijamin oleh pemerintah. Dengan demikian perolehan utang lebih mudah dan bunganya juga lebih rendah. Pendapatan dari pengenaan toll fee dipakai untuk membayar kembali utang dan bunganya.

Bilamana keuangan negara memungkinkan, penggunaan jalan raya bebas hambatan tidak dikenakan tol atau gratis seperti di bagian terbesar negara di dunia. Memang ada yang mengenakan jalan tol, tetapi itu hanya bagian sangat kecil kecuali di Indonesia yang penggunaan jalan bebas hambatannya dikenakan pembayaran tol.

Praktis semua jalan raya bebas hambatan (autobahn di Jerman, free way dan high way di AS, dan snelweg di Belanda) dibangun oleh pemerintah dari pendapatan pemerintah yang disediakan untuk rakyatnya tanpa pungutan bayaran. Di Indonesia jalan raya bebas hambatan dibangun oleh investor swasta karena pemerintah tidak mempunyai dana. Maka investasi dalam
bentuk jalan raya bebas hambatan oleh swasta hanya akan menarik kalau investor memperoleh laba. Itulah sebabnya pembangunannya tersendat, dan penentuan tarifnya juga kacau karena tuntutan laba oleh swasta bervariasi.

Jadi orientasi pemerintah adalah menyediakan jalan raya bebas hambatan dengan cuma-cuma. Bahwa kenyataannya dikenakan toll fee itu adalah semata-mata karena pemerintah tidak mempunyai dana. Sehingga begitu utang telah terbayar lunas, penggunaan jalan tersebut harus bebas biaya. Kalau KKN

53


sudah tidak ada atau dikurangi sampai kadar KKN-nya normal, dengan sendirinya pemerintah akan mempunyai banyak uang. Sejak itu jalan-jalan raya dibangun sebagai public utilities yang penggunaannya gratis. Prinsip yang sekarang berlaku, investor yang berminat berinvestasi dalam bentuk jalan raya diadu dengan investasi di sektor lain yang acuannya adalah laba yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, penyediaan jalan raya di Indonesia diadu profitabilitasnya dengan investasi dalam pabrik BH dan celana dalam perempuan di Vietnam. Tidak ada yang mau menerima kondisi seperti ini kecuali Indonesia. Maka hal ini perlu dikoreksi oleh pemerintah baru.

Kebijakan dalam Barang Publik atau Public Utilities

Dalam paragraf yang menguraikan tentang sistem ekonomi telah dikemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi pemerintah yang penting adalah penyediaan infrastruktur. Kebijakan dalam bidang jalan raya bebas hambatan yang dikemukakan dalam paragraf sebelumnya dimaksudkan sebagai contoh konkret untuk infrastruktur atau public utilities lainnya seperti waduk, irigasi, jembatan, jalan raya, transportasi umum, penciptaan fasilitas pasar fisik untuk barang-barang pertanian dan perikanan, dan masih banyak lagi.

Sudah menjadi kesepakatan umum dan juga praktek umum di banyak negara, termasuk negara-negara yang menganut faham kapitalisme atas dasar menakisme pasar, bahwa barang-barang publik tersebut dibiayai bersama oleh seluruh rakyat dari uang hasil pajak.

54


Namun karena keuangan negara kita yang sedang sangat lemah atau bahkan boleh dikatakan bangkrut, terpaksa harus dibiayai dengan utang yang dibayar dari hasil pengenaan biaya atas penggunaannya. Kondisi keterpurukan dan keterpaksaan ini hendaknya jangan dijadikan prinsip atau dogma.

PENUTUP

Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesabaran Anda telah membaca tulisan ini. Hal yang dikemukakan dalam tulisan ini tidak mungkin lengkap karena seperti telah dikatakan, penyelenggaraan negara dengan sendirinya menyangkut semua aspek kehidupan warga negara, penduduk (termasuk orang asing), dan bahkan stakeholders di seluruh dunia. Sedikitpun saya juga tidak berpretensi bahwa pikiran-pikiran saya benar dan akurat adanya, dan oleh karena itu lalu pasti disetujui oleh Anda.

Tulisan ini semata-mata didorong oleh hasrat dan keinginan untuk mengemukakan pikiran yang bukan hanya berupa inventarisasi permasalahan (what the problems are), tetapi juga didorong oleh hasrat untuk mengemukakan apa yang perlu dan hendak kita capai (what to achieve). Yang terakhir dan yang terpenting adalah hasrat mengemukakan bagaimana cara memecahkan masalah dan bagaimana cara mencapai tujuan yang konkret sifatnya dalam bentuk rencana tindak atau program kerja (how to achieve).

55


Itulah sebabnya saya usahakan mengemukakan solusinya terlebih dahulu, dan kemudian baru memberikan penjelasan tentang latar belakang pikiran, kenyataan, kondisi dan pengalaman saya. Semoga berguna dalam memasuki masa kampanye para calon
Presiden dan calon Wakil Presiden.

Jakarta, Mei 2004

Last modified onWednesday, 25 July 2012 10:33
Rate this item
(0 votes)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/1239-arsip--kwik-kian-gie-wahai-presiden-terpilih--tolonglah-rakyat-dengan-tidak-menunda-agenda-kerja-ini

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto