A+ A A-

Konsep demokrasi dan HAM menurut budaya Tionghoa bag.2

  • Written by  Xuant Tong
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Budaya-Tionghoa.Net | Sambungan dari tulisan bagian pertama ..........Meng Zi 孟子 dalam konsep min ben 民本 berpendapat bahwa tanpa adanya rakyat, maka raja dan negara juga tidak ada, raja bisa berganti tapi rakyat tetap. Xun Zi 荀子walau dalam beberapa prinsip bertentangan dengan Meng Zi, tapi disini Beliau setuju dengan pandangan Meng Zi bahkan mengatakan bahwa untuk mendapatkan hati rakyat, maka harus bijak dan memperhatikan rakyat, jika semua hal itu diabaikan maka kekuasaannya akan lenyap ditelan oleh rakyat itu sendiri.

Artikel Terkait :

{module [201]}

Selain hal itu, perlu dipikir jelas konsep shan rang 禅让 atau melepaskan kekuasaan kepada orang lain yang berhak, dan Kong Zi amat menganjurkan sistem seperti ini bahkan selalu memuji kaisar purba Yao 尧舜, Shun dan Yu melakukan hal itu.

Permasalahannya, apakah yang disebut mandat Langit itu ? Disini dalam Shangshu 尚书 (cmiiw¡^, bahwa Langit itu adalah kebajikan, jadi mandat Langit adalah menjalankan kebajikan bagi rakyat.

Konsep Tian Zi, Tian Ming dan ge ming mirip walau tidak sama 100 % dengan konsep demokrasi ala Athena, hal ini kita bisa bandingkan dengan konsep konsep Langit mendengar seperti rakyat mendengar, Langit melihat seperti rakyat melihat. Dalam konsep demos kratos, rakyat memberikan haknya melalui pemberian suara, dalam konsep Tiongkok, rakyat yang mencabutnya. Sayangnya karena tidak ada penegasan secara detail bagaimana cara mencabutnya, sehingga terjadilah qiyi起义 atau bangkit menuntut keadilan dan seringnya kita sebut pemberontakan.

Jaman dinasti Han, dibuat suatu sistem dengan pandangan bahwa orang-orang Ru atau kaum terpelajar kerajaan yang menjadi pejabat yang dianggap mematuhi Tian Dao atau jalan Langit dan memiliki hak untuk mengajukan petisi atau jian 谏. Selain pejabat kerajaan, juga bangsawan atau raja muda memiliki hak seperti itu.

Tapi sistem itu tidak berjalan dengan baik, bagi mereka yang berani menentang bisa saja dipenggal oleh raja atau diacuhkan, jika beruntung nasibnya, didengar pendapatnya. Dan dalam sejarah Tiongkok banyak kisah-kisah keberanian mereka yang menentang atau menasehati perilaku raja yang lalim.

Pada masa dinast Tang, seingat saya sistem guru negara atau guoshi 国师 dari berbagai macam aliran agama, selain wujud perlindungan dan sikap toleransi negara terhadap semua agama ada satu fungsi lain yaitu menjadi penuntun moral kaisar. Tapi untuk hal ini, saya belum berani memastikan sebelum mencek ulang lagi.

Dan demokrasi yang kita kenal sekarang ini juga bisa dikatakan produk olahan baru, belum tentu sesuai dengan demos kratos pada jaman lampau. Banyak yang berpikir bahwa kebudayaan Tiongkok tidak mengenal demokrasi, jelas 2500 tahun yang lampau pandangan mengenai suara rakyat berbeda dengan jaman sekarang. Kendala geografis, komunikasi, transportasi tidak pernah dipikirkan.

Athena sendiri pada masa itu, hanya pria dewasa, warga Athena, bebas dari hutang dan hukuman, yang bisa memiliki hak suara. Budak tidak memiliki hak suara. Dan Athena sendiri akhirnya tergerus juga sistem
demos kratosnya, ini karena kondisi pada masa lampau. Demokrasi modern saja, wanita baru diperbolehkan memilih pada awal abad ke 20 .

Tiongkok jaman dahulu walau memiliki bibit demokrasi tapi hal itu tidak mungkin diterapkan pada jaman dahulu berdasarkan :

  1. Luasnya wilayah kerajaan Zhou ( walau jaman Zhou barat terjadi perpecahan dan saling rebut kekuasaan antar penguasa wilayah ).Jumlah penduduk, seingat saya jaman Han sudah diperkirakan berjumlah 50 juta penduduk. Bandingkan saja dengan kira-kira 15.000 hak suara di Athena pada 500 BCE atau kira-kira berpenduduk 100.000 hingga 200.000 saja.
  2. Transportasi yang belum secanggih jaman sekarang.
  3. Komunikasi yang belum secanggih jaman sekarang.
  4. Perpecahan negara Zhou mau tidak mau membuat para filsuf atau pemikir serta ahli tata negara lebih memikirkan bagaimana membuat suatu negara yang stabil dan rakyat yang damai. Dan untuk mempertahankan suatu negara,diperlukan suatu sistem hirarki dan yang sampai sekarang masih berlaku dengan beberapa perubahan dibanding jaman dahulu. Sistem ini untuk menata kemasyarakatan.

Mengenai sistem kapitalisme dan bebas dari kekangan pemerintah, sebenarnya pada jaman Han sudah diterapkan oleh Liu Bang. Cara itu disebut wuwei jingji, yang artinya perekonomian yang bebas dari campur tangan negara, dan yang menganjurkan cara tersebut adalah seorang taoist bernama Lu Jia.

Lu Jia menganjurkan cara demikian adalah untuk memulihkan perekonomian negara yang hancur-hancuran pada masa dinasti Han berdiri. Sayangnya hal tersebut tidak berlangsung lama, karena lemahnya kontrol pusat terhadap daerah sehingga mengakibatkan pemberontakan 7 raja muda dan kemudian wuwei jingji dihapuskan dari sistem perekonomian dinasti Han.

Secara umum, wilayah pedesaan di Tiongkok yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah melakukan pemilihan kepala desanya dengan cara seperti demos kratos itu. Tapi si kepala desa informal harus tunduk kepada aturan negara.

Apapun sistem pemerintahan, yang terpenting adalah melakukan segala sesuatunya demi kesejahteraan rakyat. Karena itulah sejak dinasti Han, konsep min yi shi wei tian 民以食为天( cat: kesejahteraan ekonomi adalah yang terutama untuk rakyat) menjadi salah satu faktor utama dalam negara.


Hormat saya,


Xuan Tong

[Bagian 1] [Bagian 2]

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing List Budaya Tionghoa,

Last modified onWednesday, 25 July 2012 10:33
Rate this item
(0 votes)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/185-konsep-demokrasi-dan-ham-menurut-budaya-tionghoa-bag2

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto