A+ A A-

Siauw Giok Tjhan, Anak Rakyat Yang Tak Terlupakan

  • Written by  Chan Chung Tak
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Budaya-Tionghoa.Net | 90 tahun yang lalu, tepatnya 23 Maret 1914 di Kapasan-Surabaya, lahir seorang anak bangsa yang kemudian kita kenal bernama SIAUW GIOK TJHAN. Putra pertama dari Siauw Gwan Swie yang baba dan Kwan Tjian Nio yang totok. Satu perkawinan yang cukup unik dimasa itu, karena harus dilangsungkan dengan ber-syarat! Begitulah, sekalipun sebenarnya diantara 2 keluarga itu masih termasuk etnis Tionghoa, tapi ayah Kwan Tjian Nio yang totok itu mempunyai pikiran chauvinist, yang tidak menghendaki putri-nya menikah dengan seorang pemuda baba yang tidak mengerti bahasa-Tionghoa. Namun demikian, percintaan dikalangan muda-mudi dalam kenyataan sulit dicegah. Keuletan Bapak Siauw Gwan Swie untuk mendapatkan gadis Kwan Tjian Nio tidak terpatahkan, akhirnya pernikahan terjadi dengan syarat, yaitu anak pertama harus menerima pendidikan Tionghoa. Dengan demikian, anak pertama yang lahir - Siauw Giok Tjhan harus masuk kesekolah Tionghoa, mendapat pendidikan Tionghoa.

 Tapi beberapa tahun kemudian, sesaat setelah Kakek-nya - Kwan Sin Liep - pulang kembali kekampung halamannya - Swatao, kesempatan ini digunakan oleh Ayah-nya, untuk menarik Siauw Giok Tjhan ke-sekolah berpendidikan Belanda. Dengan demikian, Siauw besar sebagai seorang baba yang pada pokoknya tidak mengerti bahasa Tionghoa. Justru karena Siauw dibesarkan dalam lingkungan keluarga baba dipihak ayah dan totok dipihak ibu inilah, memudahkan beliau berkiprah dikedua golongan komunitas Tionghoa ini, sebagai langkah awal gerakan yang dilakukan semasa hidupnya untuk perjuangan mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas dan kewajiban yang dipikulnya sebagai anak bangsa.

Artikel Terkait:

{module [201]}

 

Siauw sejak kecil sudah mempunyai watak perlawanan atas penghinaan dan ketidak adilan yang menimpa dirinya, begitulah kemahiran silat yang dipelajari dari kakeknya itu memungkinkan baginya untuk berkelahi melawan anak-anak Belanda, indo-Belanda dan Ambon yang men-“Cina loleng”-kan dirinya. Satu peng-hinaan yang biasa dilontarkan pada etnis Tionghoa. Keteguhan dan kekerasan jiwa dalam memperjuangkan ke-adilan tumbuh dalam lingkungan hidup yang harus dihadapi. Terutama setelah kedua orang-tuanya meninggal dalam usia muda,  beliau terpaksa melepaskan sekolah begitu selesai HBS, untuk mencari nafkah meneruskan hidupnya bersama adik-tunggalnya, Siauw Giok Bie yang masih harus meneruskan sekolah itu.

Berkas:Siauw giok tjhan.jpgI. Seorang yang sangat sederhana, keras pada diri-sendiri dan sabar pada orang lain.

Dari kehidupan sehari-hari yang diperhatikan, ada beberapa peristiwa yang bisa diangkat untuk menunjukkan kebenaran orang menyatakan bahwa Siauw Giok Tjhan adalah seorang yang sangat sederhana, keras pada diri-sendiri, tapi sabar pada orang lain.

  1. Begitu keras dan disiplinnya tidak menggunakan milik-umum untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Tan Gien Hwa, istrinya ketika di Malang, September 1947 akan melahirkan anak ke-4, beliau melarang Siauw Giok Bie, adiknya yang mau menggunakan mobil Palang-Biru (tool-car) untuk mengantar ke Rumah Sakit. Palang-Biru adalah organisasi Angkatan Muda Tionghoa untuk memberikan pertolongan-pertama prajurit-prajurit luka di garis-depan melawan agresi-militer Belanda. Beruntung, sekalipun harus diantar dengan naik Becak, istrinya bisa melahirkan dengan selamat, juga anak – Siauw Tiong Hian dalam keadaan selamat.
  2. Pada saat beliau dinobatkan menjadi Menteri Negara – urusan minoritas, Kabinet Amir Syarifudin, Siauw yang belum mendapatkan mobil-menteri, hanya bisa naik andong (kereta kuda, di Yogya) ke-Istana. Tapi malang, ternyata andong dilarang memasuki halaman Istana, terpaksa beliau turun dari andong dan dengan jalan kaki masuk Istana-Yogya. Juga, pada saat itu terbentur dengan masalah rumah tinggal. Ternyata tidak ada Perumahan pemerintah yang bisa diberikan pada beliau sebagai menteri-negara. Sekalipun pada saat itu, bagi menteri yang datang dari luar Yogya, boleh tinggal di Hotel Merdeka. Tapi untuk menghemat pengeluaran uang-Negara, Siauw memilih tinggal digedung Kementerian-Negara, dijalan Djetis-Yogya, dan ….. harus tidur diatas meja-tulis.
  3. Begitu juga, pada saat Ibu-kota pindah dari Yogya ke Jakarta tahun 1950, sekali lagi Siauw sekeluarga, berserta 5 anak-anaknya dengan anak ke-5 yang paling kecil hanya beberapa bulan itu, harus lebih dahulu tinggal dikantor Percetakan Persatuan untuk beberapa bulan, …. bersama-sama tidur diatas meja tulis.
  4. Kesederhanaan hidup sehari-hari, sebagaimana biasa kemana-mana hanya mengenakan baju kemeja-tangan pendek, yang lebih sering terlihat hanya berwarna putih, celana-drill pantalon dan bersepatu sandalet saja itu, beliau harus berkali-kali dianggap sebagai orang kere, yang tidak perlu dilayani oleh noni-noni dibagian “Reception” pada saat beliau harus menemui Menteri-Menteri atau Presiden-Direktur Bank. Tapi, itulah pembawaan Siauw yang sangat bersahaja, yang dikagumi oleh kawan-kawan maupun lawan-lawan politiknya.
  5. Pada saat Siauw Giok Tjhan berkesempatan ikut menghadiri upacara Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Rakyat Tiongkok, 1 Oktober 1964 di BeiJing, ada tawaran dari pihak tuan rumah untuk mengoperasi matanya. Tapi beliau menolak dengan alasan kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Begitu pula, pada awal Oktober 1981 Siauw berkesempatan berada di BeiJing, tuan rumah mengajukan tawaran untuk melakukan operasi jantung yang memang seharusnya dilakukan itu, sekali lagi ditolaknya. Sungguh sayang, ternyata keadaan kesehatannya sudah tidak lagi mampu menunjang kekerasan tuntutan pada diri sendiri untuk berjuang terus. Kesehatannya sudah sangat rusak akibat hidup didalam penjara selama 10 tahun dimasa Orba. Akhirnya tidak lama setelah kembali dari BeiJing itu, tgl. 20 Nopember 1981, selesai makan siang, pada saat jalan menuju aula Univ. Leiden siap untuk memberikan Ceramah “Masalah Demokrasi di Indonesia”, beliau jatuh pingsan karena serangan jantung dan tidak siuman lagi, meninggalkan kita untuk selama-lamanya.

II. Lahir di Indonesia, Besar di Indonesia menjadi Putrta-Putri Indonesia.

“Lahir di Indonesia, Besar di Indonesia menjadi Putra-Putri Indonesia“. Begitulah semboyan yang untuk pertama-kalinya,  dikumandangkan Kwee Hing Tjiat melalui Harian MATAHARI, di Semarang sejak tahun 1933-1934. Dan semboyan ini benar-benar menjadi keyakinan-hidup Siauw sejak masa muda, berjuang menjadi putra ter-baik Indonesia yang tidak ada bedanya dengan putra-putra Indonesia lainnya dalam usaha dan memperjuangkan kemerdekaan dan kebahagiaan hidup bersama.

Pada saat itu, dimana kolonial Belanda menjalankan politik pecah-belah, memperlakukan warga-pribumi sebagai warga yang paling rendah, tentu banyak kesulitan yang dihadapi untuk mewujudkan semboyan tersebut di-tengah masyarakat etnis Tionghoa. Karena kalau menjadi Indonesia, itu berarti harus menurunkan derajat etnis Tionghoa, berarti sama dengan warga-pribumi yang  ketika itu merupakan warga klas-3. Oleh karena itu, begitu semboyan dikumandangkan, bermunculan-lah sindiran-sindiran yang mengejek, seperti “baba-cao” (baba-tahu), lalu mendapat kiriman ikat kepala-batik, pici , blankon … dan lain-lain lagi.

Tidak bisa disangkal, pada saat itu arus pokok dikalangan masyarakat etnis Tionghoa, terutama dilapisan atas, para pengusaha-tuantanah adalah condong kepihak Belanda, mem-Belanda-kan diri tidak hanya ber-pendidikan Belanda, menyandang juga nama Belanda, tata-cara hidup yang ke-Belanda-Belanda-an. Pokoknya bisa-lah dikatakan “Nederlander” yang secara politis berpihak pada kolonial Belanda, dan tentunya menentang gerakan Kemerdekaan. Sedangkan bagian lain, mereka merasa sekali Tionghoa tetap Tionghoa! Jadi, memang tidak ada yang berani mengajukan semboyan “menurunkan derajat” untuk jadi Indonesia. Sinting, orang bilang ketika itu.

Begitulah PTI (Partai Tionghoa Indonesia) dimana Siauw tergabung, sudah bisa mendukung berdirinya GERINDO (Gerakan Rakyat Indonesia) 18 Mei 1937, yang berdasarkan keputusan Kongres di Palembang, menerima Oei Gee Hwat (Sekretaris Pengurus Besar PTI) menjadi salah seorang pengurus GERINDO. Ketika itu, GERINDO dibawah pimpinan A.K. Gani, Amir Syarifudin, Moh. Yamin dll. melanjutkan usaha perjuangan tokoh-tokoh PNI, Partindo, yang di-Digul-kan dan masih dalam pembuangan. Jadi, GERINDO menjalankan garis demokrasi yang mengutamakan perlawanan terhadap fasisme dan tidak mempersoalkan warna-kulit yang berbeda, bisa membuka pintu untuk menerima etnis Tionghoa.

Dari pekerjaan Siauw di Harian Matahari inilah, beliau bisa mendekatkan dirinya dengan pejuang-pejuang Kemerdekaan seperti Ir. Soekarno yang ketika itu masih dalam masa pembuangan di Endeh, Flores; Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri, yang dibuang di Bandaneire; dan juga Drs. Moh. Hatta yang masih dalam pengasingan di Banda. Dengan adanya koresponden dengan pejuang-pejuang Kemerdekaan inilah, Siauw meningkatkan kesadaran dan lebih mantap melangkahkan kaki        dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Artikel Terkait:

{module [201]}

 

Ikut sertenya etnis Tionghoa dalam gerakan kemerdekaan Indonesia adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal, sekalipun kekuasaan lalim mantan Presiden Soeharto selama 32 tahun telah menggelapkan dan menghapus-nya dari catatan sejarah. Seolah-olah benar seperti yang dilihat anak-anak muda diera Orba, bahwa etnis Tionghoa hanya tenggelam dibidang ekonomi, tiada etnis Tionghoa yang terjun dibidang politik, tiada etnis Tionghoa yang mungkin ikut terlibat dalam gerakan kemerdekaan. Tapi setiap orang yang jujur, tentu tidak akan melupakan adanya nama-nama seperti Gam Hian Tjong, Auwyang Tjoe Tek yang tergabung di BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, dibawah pimpinan Bung Tomo), The Djoe Eng (Pemain Sepakbola terkenal masa itu) tergabung di Laskas Merah, juga tidak sedikit pemuda etnis Tionghoa yang terlibat dalam KRIS (Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi). Juga peranan yang tidak bisa diabaikan dari Angkatan Muda Tionghoa dalam membantu memelihara keamanan ketika masa peralihan kekuasaan militer Jepang ke-kekuasaan Republik Indonesia, kemudian usaha membantu dan bekerjasama dengan BPRI dalam distribusi dan kesehatan digaris-depan melawan agresi-Belanda, serangan umum 10 Nopember 1945 di Surabaya dan selanjutnya.

Perjuangan meng-Indonesia-kan masyarakat etnis Tionghoa pada awal Kemerdekaan menjadi lebih berat dan sulit lagi, setelah menghadapi kenyataan masa “revolusi” banyak etnis Tionghoa justru sangat dirugikan, yang menjadi korban. Tak terhindar adanya kesalahan pemahaman atau pandangan ekstrim yang menganggap Revolusi boleh main babat, merampok harta-milik orang lain yang dibilang kapitalis, tuan-tanah dsbnya itu. Sehingga perampokan terjadi dimana-mana pada saat orang berbondong-bondong mengungsi, juga dengan dalih “bumi-hangus” merampok habis semua harta milik etnis Tionghoa, bahkan tidak sedikit sampai jatuh korban jiwa. Harta habis, jiwa-pun melayang. Dan, ….. semua ini yang mereka lihat dan rasakan pahitnya justru dilakukan oleh orang-orang yang dinamakan “pribumi”, bagaiaman mereka mau menyatukan diri dengan orang-orang yang merampok dirinya?

Dipihak lain, menghadapi perang urat-syaraf yang dilancarkan pihak Belanda untuk menjelekkan dan menjatuhkan nama Republik Indonesia yang masih bayi itu, dan yang dijadikan tumbal lagi-lagi adalah golongan etnis Tionghoa, golongan lemah yang minoritas ini. Pihak Belanda menggunakan kelemahan-kelemahan pemuda Indonesia menimbulkan kepanikan luarbiasa di Tanggerang, misalnya. Gerakan meng-Islam-kan masyarakat Tionghoa di Tangerang. Padahal, pembauran di Tanggerang telah berlangsung sangat baik. Orang tidak lagi bisa membedakan mana yang etnis Tionghoa lagi hanya dengan melihat dari warna-kulit dan pekerjaan yang dilakukan. Karena memang ciri-ciri etnis Tionghoa di Tanggerang boleh dikatakan sudah melenyap, satu-satunya yang masih bisa membedakan mereka adalah agama dan kepercayaan yang dianut, …. masih tetap Budha, Konghucu atau Taoisme. Dirumah-rumah mereka masih menempelkan kertas-kuning (kertas “Hoe” hasil sembahyang di Klenteng) untuk mendapatkan rejeki dan pengusir setan. Peristiwa Tanggerang yang berbau rasialis dan religius ini berhasil membuat panik masyarakat Tionghoa, menanamkan kebencian mereka pada Republik yang baru meredeka itu. Tentunya, juga menimbulkan kesan salah pada dunia internasional, bahwa Revolusi Indonesia rasialis dan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, ke-bebas-an bagi setiap orang menganut Agama dan kepercayaan.

Perang urat-syaraf dilanjutkan lebih intensif lagi oleh Belanda untuk mengadu-domba dan memecah-belah persatuan bangsa Indonesia, antara etnis Tionghoa dan penduduk yang dinamakan “pribumi” itu. Di Demak, diberitakan ada seorang “pribumi” meninggal-dunia karena keracunan makan tempe yang dibikin dengan air-sumur penduduk Tionghoa. Tanpa penyelidikan dan fakta-fakta yang ada, Komando-militer memerintahkan menahan semua pemuda etnis Tionghoa diatas 16 tahun. Lagi, di Jawa-Timur front Sidoarjo, beberapa pemuda yang mencoba menyerbu melewati garis pertahanan Belanda, tertangkap. Di-interogasi dengan disiksa secara kejam oleh pemuda etnis Tionghoa yang berpakaian seragam Belanda, dan sengaja menyatakan bahwa orang-tua mereka adalah korban-teror di Tanggerang. Setelah babak-belur, 2 pemuda ini dilepas kembali kedaerah Republik dan …. Jelas mempropagandakan apa yang dikehendaki Belanda itu, bukan hanya menyatakan digebukin oleh si-anu, tapi digebuki oleh si-Cina berseragam Belanda! Di-generalisasi, bahwa Cina-Cina itulah yang berpihak pada Belanda dan menganiaya mereka.

Dengan melancarkan peristiwa-peristiwa yang menghasut demikian, Belanda berhasil meningkatkan rasa curiga-mencurigai, membakar rasa kebencian dan dendam diantara etnis Tionghoa dan “pribumi”. Keadaan demikian ini jelas sangat tidak menguntungkan usaha meng-Indonesia-kan masyarakat etnis Tionghoa. Padahal usaha mempersatukan segenap kekuatan yang ada, termasuk etnis Tionghoa termasuk tugas pokok Revolusi Indonesia, yang ketika itu sedang menghadapi agresi militer Belanda I dan II.

Setelah perang Korea dan Amerika melancarkan aksi untuk membendung pengaruh komunis, tuntutan pada pemerintah Indonesia untuk penangkapan orang-orang komunis dan gerakan revolusioner di lakukan juga. Gerakan revolusioner di Indonesia mengalami ujian baru. Kabinet Su-Su (Sukiman, Perdana Menteri dan Suwirjo, Wakil Perdana Menteri) melancarkan penangkapan massal yang dikenal dengan “razzia Sukiman” atau “Red Drive II” (Red Drive-I, Peristiwa Madiun), belasan ribu orang dijebloskan dalam penjara tanpa proses pengadilan. Menangkap tokoh-tokoh PKI, atau tokoh-tokoh yang dianggap simpatisan PKI, termasuk tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang dianggap pro-RRT dari black-list yang diajukan Kuomintang di Indonesia.

Satu pukulan yang sangat berat bagi perjuangan Siauw, ternyata pemerintah hasil perjuangannya sendiri itu-lah yang menangkap dirinya! Kenyataan pahit dan sangat menyedihkan ini, tidak meruntuhkan tekad Siauw menjadi putra baik Indonesia. Tapi beliau menjadi lebih sangat sedih, karena tidak berhasil meyakinkan seorang kawan seperjuangan yang lebih senior dari dirinya. Seorang kawan yang juga kena “razzia Sukiman” dan dipenjarakan itu, mengalami kekecewaan dan kejengkelan yang sangat berat, bagaimanpun juga tidak bisa menerima pemerintah yang diperjuangkan justru yang menangkap dirinya, akhirnya menggunakan hak repudiasinya melepaskan Kewarganegaraan Indonesia dan menjadi asing.

Lebih lanjut Siauw meneruskan perjuangannya dengan memimpin BAPERKI (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang didirikan 13 Maret 1954. Dibawah pimpinan Siauw, BAPERKI tumbuh besar didalam kancah perjuangan melawan menteri-menteri yang berpandangan rasialis, melawan segala keputusan UU, ketentuan yang berbau rasialis, membela kepentingan moyoritas etnis Tionghoa dan terus berusaha meng-Indonesia-kan masyarakat etnis Tionghoa.

Masalah Kewarganegaraan

Dengan adanya issue-issue RRT akan mengembangkan pengaruh komunis melalui Huakiao atau etnis Tionghoa yang ada di Asia, menjadikan mereka kolone-5 yang sangat membahayakan “keamanan-nasional”, maka masalah penyelesaian Dwi Kewarganegaraan selalu dipersulit dan menjadi berlarut-larut. Seperti yang dilakukan Mr. Sunarjo, menteri-luarnegeri ditahun 1955, kembali menentukan UU Kewarganegaraan dengan menggunakan “sistim aktif”, dimana setiap etnis Tionghoa harus secara aktif memilih Kewarganegaraan Indonesia, kalau tidak, dia menjadi asing. Dengan menggunakan “sistim aktif”, akan makin banyak etnis Tionghoa yang jadi asing. Karena banyak etnis Tionghoa yang jauh dari kota dan yang tidak mampu untuk membayar surat-surat yang diperlukan untuk jadi Warganegara Indonesia. Penghasilan yang didapat dari keharusan membuat Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia ternyata cukup memadai, sedang penghasilan dari penarikan pajak-orang asing juga tidak sedikit. Tapi apakah ini yang harus dijadikan bahan pertimbangan, dan oleh karena itu SBKRI sekalipun sudah dicabut, tapi dibawah tetap saja berlaku sampai sekarang? Padahal kalau kita ingat kembali, berdasarkan UU No.3/1946 sudah diputuskan UU Kewarganegaraan menggunakan “sistim pasif”. Jadi, bagi etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia otomatis menjadi dan diperlakukan sebagai warganegara Indonesia.

 

Dengan terbentuknya Republik Indonesia, terwujud pula secara resmi bangsa atau nasion Indonesia. Usaha membangun bangsa – Nation Building, harus dikaitkan dengan kewarganegaraan Indonesia.  Kewarganegaraan Indonesia-lah yang memberi makna hukum keberadaan Nasion Indonesia.  Bilamana pengertian ini dihayati, diskriminasi rasial tidak akan bisa dilegitimasikan, karena setiap Warga Negara Indonesia tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal perbedaan asal usul keturunan, agama dan status sosial-nya.

 

Bilamana dasar setiap UU dan peraturan serta kebijakan/pelaksanaan UU yang berlaku adalah konsep kewarganegaraan ini, setiap usaha yang mengandung diskriminasi rasial dengan sendirinya melanggar hukum dan harus ditindak atas dasar hukum yang ada.  Dengan demikian, ratusan UU dan peraturan yang berbau diskriminasi rasial dan masih berlaku sampai sekarang, tentunya tidak memiliki legitimasi hukum dan harus segera dihapus.  Mereka harus diganti dengan berbagai UU dan peraturan yang memungkinkan semua komponen bangsa – semua Warga negara Indonesia --untuk bisa menyumbangkan tenaga, pikiran, funds dan resources untuk kemajuan Indonesia secara keseluruhan, tanpa perbedaan apapun.

 

Masalah Ekonomi

Sejak awal kemerdekaan RI, di tahun 1950 Kabinet Natsir dengan Menteri Perekonomian Prof.Dr.Sumitro ketika itu, sudah mengeluarkan instruksi pada bank-bank negara untuk memberi kelonggaran syarat-syarat kredit pada pengusaha-pengusaha yang dinamakan "pribumi", dengan demikian mengurangi bahkan menyetop pemberian kredit pada pengusaha "non-pribumi"(etnis Tionghoa). Maret 1956, dimulailah gerakan Assaat untuk “pribumisasi” distribusi. Menteri Asaat mengeluarkan ketentuan yang lebih kejam lagi, yang menuntut "pribumisasi" perdagangan dan distribusi, adanya importir “benteng” yang memperoleh fasilitas import macam-macam barang. Importir “benteng” yang dimaksud adalah, perusahaan yang 70% saham milik “pribumi”.

Pengalaman demikian membuktikan, sangat merugikan perkembangan ekonomi secara sehat. Pengusaha etnis Tionghoa terpaksa harus “meminjam” nama pejabat-tinggi atau jenderal yang dinamakan “pribumi” untuk duduk sebagai direktur yang “memiliki” 70% saham perusahaan. Dengan demikian tumbuh parasit-parasit yang menambah besar pengeluaran perusahaan dan akhirnya beban dijatuhkan pada rakyat banyak sebagai konsumen. Satu pemborosan yang tidak seharusnya terjadi!

Kemudian 14 Mei 1956, penguasa perang Jawa Barat lebih lanjut mengeluarkan peraturan melarang orang Tionghoa asing berdagang di desa-desa dan akhirnya berkembang menjadi yang kita kenal dengan PP-10/1959 yang merupakan “mini exodus” Huakiao yang sangat memalukan Indonesia. Etnis Tionghoa asing harus keluar meninggalkan desa-desa, dikumpulkan di kota-kota kabupaten tanpa ada pengurusan yang baik dari Pemerintah. Sebagian besar dari mereka dengan bantuan sanak-keluarga dan sahabat-sahabat bisa memulai dengan usaha baru di kota-kabupaten, tapi sebagian lainnya, yang tidak sedikit jumlahnya harus diangkut dengan kapal yang dikirim pemerintah RRT, kembali ke Tiongkok.

Ketentuan-ketentuuan dan tindakan-tindakan pihak penguasa yang berbau rasialis itu, jelas sangat merugikan perkembangan ekonomi Indonesia, dan sangat merugikan proses peralihan ekonomi Indonesia yang masih bersifat kolonial ke ekonomi nasional. Karena dengan perpindahan secara paksa dari desa-desa ke kota-kota, dan tidak adanya pengaturan yang baik dari pemerintah maka mereka (etnis Tionghoa) jadi kehilangan mata-pencaharian, menjadi penganggur. Dipihak lain, rakyat banyak secara langsung juga sangat dirugikan, karena harus membeli barang-barang dengan harga lebih mahal sedang hasil-bumi rakyat yang biasa dikumpulkan oleh orang-orang Tionghoa jadi macet, tidak mendapatkan saluran yang semestinya, barang-barang rusak-busuk tertumpuk. Peredaran barang-barang dari kota ke desa dan sebaliknya, jadi kacau-balau.

Untuk apa harus begitu? Mengapa tidak memusatkan segenap kekuatan yang ada untuk membangun ekonomi lebih cepat, meningkatkan kehidupan masyarakat lebih makmur dengan cepat sebagai tujuan utama. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap orang yang benar-benar berkemampuan dan jujur dalam berusaha, tidak peduli dia “asli” atau peranakan Arab, peranakan Tionghoa, “pribumi” atau non-“pribumi”. Yang pasti, tidak semua orang, termasuk etnis Tionghoa bisa menjadi pengusaha yang baik dan sukses. Karena memang menjadi pengusaha diperlukan satu keahlian dan ketajaman mata melihat pasaran, pandai merebut kesempatan baik.

Masalah Pendidikan

Dibidang pendidikan, BAPERKI telah memainkan peranan yang seharusnya dilakukan pemerintah, dan sangat banyak membantu masyarakat etnis Tionghoa. Ketentuan pemerintah tahun 1958 yang melarang bagi anak-anak yang orang tuanya Warganegara Indonesia masuk sekolah Tionghoa. Dan sungguh celaka, pemerintah dalam mengeluarkan larangan tersebut, tidak lebih dahulu mempersiapkan penampungan anak-anak yang tidak lagi boleh sekolah Tionghoa itu, harus sekolah dimana. Akhirnya tugas ini dipikul oleh BAPERKI, Siauw berhasil mendapatkan dukungan kuat dari etnis Tionghoa totok. Tanpa ragu-ragu sekolah-sekolah Tionghoa bersedia membagi sebagian ruang-klas untuk menampung anak-anak yang WNI. Jadi, dalam sekejap berdirilah sekolah-sekolah SD sampai SMA diseluruh negeri untuk menampung anak-anak WNI yang tidak lagi boleh sekolah Tionghoa.

Juga dibidang perguruan tinggi. Menghadapi kenyataan adanya jatah penerimaan mahasiswa terhadap etnis Tionghoa yang tidak boleh lebih dari 5% di Universitas negeri. Satu ketentuan yang berbau rasialis yang seharusnya tidak terjadi di negeri berasaskan Pancasila. Ternyata, di Indonesia yang menjadi ukuran peneerimaan masuk Universsitas, bukan hasil angka ujian, bukan kemampuan belajar anak tersebut, tapi lebih mengutamakan warna-kulit orang, mengutamakan “pribumi” lebih dahulu. Akibatnya, banyak anak-anak etnis Tionghoa terlempar diluar sekolah.  Bagi mereka yang mampu, masih ada kemungkinan meneruskan sekolah di luar-negeri, tapi kenyataan tidak sedikit anak-anak etnis Tionghoa yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Kasihan, tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi dengan sangat sedih!

Dengan “modal-dengkul” BAPERKI menggerakkan para sarjana untuk mendirikan fakultas yang pertama kedokteran gigi. Dengan kesigapan dr. gigi Be Wie Tjoen yang sangat aktif dan kesediaan Prof. Dr. gigi Mustopo, jenderal purnawirawan, terbentuklah Fakultas Kedokteran Gigi BAPERKI di tahun 1959. Kemudian menyusul Fakultas Teknik yang dipelopori oleh Ir. Pudjono dan Ir. Tan Heng Gwan, dan Fakultas Ekonomi yang dibantu oleh Prof. drs. E. Utrech, Mr. Lie Oen Hok. Dan resmilah pembentukan Universitas Baperki yang dinamakan Universitas Res Publica, dengan rektor pertama-nya Dr. F.L. Tobing. Setelah Dr. F. L. Tobing tutup-usia di tahun 1963, BAPERKI memutuskan pengangkatan Nyonya Utami Suryadarma sebagai gantinya. Dengan demikian Universitas Res Publica menjadi universitas pertama di Indonesia yang dipimpin oleh seorang wanita.


 

III. Integrasi wajar sebagai jalan pemecahan yang paling baik.

Kalau kita perhatikan, Siauw sejak muda sudah berpendirian untuk memecahkan masalah etnis Tionghoa, jalan terbaik adalah menyatukan diri dengan rakyat Indonesia, dan menjadikan aspirasi rakyat Indonesia sebagai aspirasi dirinya sendiri. Menunggal dengan rakyat. Dan itulah yang dikonsekwenkan dalam kehidupan dan perjuangannya untuk bersama-sama tokoh-tokoh gerakan-rakyat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kemudian dalam usaha membangun masyarakat adil dan makmur setelah mencapai kemerdekaan.

Menjadi satu dengan rakyat Indonesia, berjuang bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam kenyataan! Golongan etnis Tionghoa menjadi satu dengan rakyat, menunggal dengan rakyat. Menjadikan inspirasi rakyat banyak juga menjadi inspirasi golongannya, tanpa mempersoalkan perbedaan etnis-keturunan yang ada, tanpa mempersoalkan perbedaan agama yang dianut dan tanpa mempersoalkan perbedaan adat-istiadat setiap suku yang ada. Inilah yang dimaksud oleh BAPERKI "Integrasi Wajar" sesuai dengan makna yang diajukan oleh Liem Koen Hian dan Kwik Hing Tjiat di tahun-tahun 30-an.

Begitulah tokoh-tokoh Nasional seperti Dr. Wahidin, Dr. Sutomo pendiri Budi Utomo; Dr. Douwers Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal sebagai tiga serangkai pendiri Indische Partij, begitu juga dengan mantan Presiden pertama Republik Indonesia - Soekarno, tidak pernah mempersoalkan setiap warganya beradasarkan suku dan keturunan. Yang menjadi persoalan hanyalah mempersatukan semua kekuatan rakyat yang ada dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, perjuangan untuk mencapai Kemerdekaan dan kemudian pembangunan ekonomi nasional setelah Kemerdekaan! Sesuai dengan lambang Negera yang harus dijunjung tinggi, Bhineka Tunggal Ika, menerima segala perbedaan antara suku yang ada, dengan tidak mempersoalkan orang dengan nama yang 3 suku, tidak mempersoalankan perbedaan agama yang ada dan tidak mempersoalkan perbedaan adat-istiadat yang ada. Semua bersatu teguh dalam kesatuan Nasion Indonesia, bangsa Indonesia yang majemuk itu.

Gagasan lain adalah “Asimilasi total” yang diajukan oleh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa), dan yang kemudian dilaksanakan secara intensif oleh Jenderal Soeharto setelah berhasil merebut kekuasaan Oktober 1965. Jadi semboyan "asimilasi total", yang menganjurkan golongan Tionghoa menghilangkan ciri-ciri etnis Tionghoa, dimulai dengan ganti-nama, kawin campur bahkan menjadi Islam, inilah yang telah berlangsung selama lebih 30 tahun. Sedang pendapat yang diwakili oleh Baperki, "Integrasi Wajar", dicampakan dengan tuduhan "komunis", di”komunis”kan.

Memang, sejak berdirinya BAPERKI sudah mendapatkan stigma “merah” yang lebih dekat dengan PKI dan Presiden Soekarno. BAPERKI telah dicurigai hendak membawa golongan peranakan Tionghoa menjadi pendukung Partai Komunis Indonesia dan oleh mereka yang keranjingan komunisto-phobia BAPERKI dituduh menghendaki terbentuknya masyarakat komunis sebagai cara penyelesaian masalah Tionghoa. Benar-kah dan bisa-kah dikatakan Siauw dengan BAPERKI-nya menggandolkan pemecahan masalah etnis Tionghoa pada Soekarno, dan bersandar pada PKI untuk mencapai masyarakat sosialis sebagai jalan pemecahan masalah Tionghoa? Tuduhan demikian itu tentunya tidak berdasarkan kenyataan.

Siauw sendiri yang sejak mudanya sudah bertekad menyatukan diri dengan rakyat. Membantah tuduhan menggandolkan penyelesaian masalah Tionghoa pada Soekarno seorang, secara tegas menyatakan: "Selanjutnya juga telah cukup jelas, bahwa menggantungkan nasib golongan peranakan Tionghoa sebagai keseluruhan pada tetap berkuasanya orang atau orang-orang tertentu, tidak bisa tidak bersifat sementara saja. Orang bisa mati, atau segolongan orang bisa diganti karena prubahan perkembangan. Tetapi berhasil menyatukan diri dengan rakyat dalam rangka pelaksanaan proses integrasi wajar dengan rakyat sebagai pewujudan BHINEKA TUNGGAL IKA, merupakan jalan selamat lebih kekal." (Lihat Siauw Giok Tjhan: "Lima Jaman", edisi bahasa Indonesia, halaman 429)

Artikel Terkait:

{module [201]}

 

Lebih lanjut Siauw menjelaskan keharusan menyatukan diri dengan rakyat: "Ada yang bahkan mengatakan : Politik bersatu dengan rakyat yang diajukan oleh BAPERKI adalah politik PKI. ………Kalau ada orang mengatakan bahwa Soekarno juga telah melaksanakan politik PKI,  itu berarti terlalu membesarkan peranan PKI. Dulu, penjajah  Belanda juga terlalu melebih-lebihkan kegiatan PKI, mereka menganggap bahwa perjuangan kemerdekaan nasional juga sebagai kegiatan PKI, sedangkan kenyataannya gerakan kemerdekaan nasional bukanlah monopoli orang-orang komunis."

"Ada juga orang yang mengatakan BAPERKI sejalan dengan PKI, karena Baperki menyetujui terlaksananya persatuan nasional "NASAKOM". Yang patut diajukan adalah : "Konsep kerjasama NASAKOM bukanlah diajukan oleh PKI, melainkan dikemukakan oleh presiden Soekarno dalam suatu sidang DPA. ……. Jika kita mengambil sikap menentang atau tidak acuh terhadap konsep NASAKOM, justru akan menempatkan diri kita sendiri berada dalam kedudukan terpencil dan patut dikutuk sebagai golongan yang bersikap "sektaris."…. Menghadapi situasi semacam ini, sebagai suatu organisasi massa yang tidak terlalu besar, bila BAPERKI berusaha merintangi pelaksanaan konsep NASAKOM, pasti akan digilas babak belur oleh partai-partai politik besar, sehingga tak punya tempat berdiri lagi. BAPERKI menganjurkan integrasi berarti harus mendukung "NASAKOM", harus ada kesesuaian kata-kata dengan tindakan, tidak boleh plintat-plintut  " (Lihat : "Bhineka Tunggal Ika", edisi bahasa Tionghoa hal. 173 dan hal.159-161)

Baperki merupakan satu-satunya organisasi massa Tionghoa yang berhasil mendidik massanya untuk tidak hanya menjadi penonton dalam percaturan politik Indonesia. Mereka disadarkan untuk menerima Indonesia sebagai tanah airnya sehingga mudah untuk didorong  berpartisipasi dalam menciptakan perubahan-perubahan yang dianggap positif untuk Indonesia secara keseluruhan. Mereka-pun disadarkan akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.  Animo untuk berpolitik para siswa dan mahasiswa sekolah-sekolah dan universitas-universitas Baperki tercatat tinggi dalam sejarah.

Lalu apa yang terjadi setelah “Asimilasi total” dilaksanakan selama 32 tahun lebih itu? Keadaan masalah Tionghoa jadi lebih baik-kah? Tentu saja tidak! Setelah mayoritas mutlak golongan etnis Tionghoa secara terpaksa mengganti nama, lebih banyak yang melangsungkan kawin campur dan bahkan juga tidak sedikit yang ganti agama, jadi Islam, tapi keadaan bertambah jelek, masalah Tionghoa tetap saja tidak selesai! Ketentuan-ketentuan yang berbau rasialis muncul satu persatu, lebih banyak lagi. Dari pelarangan menggunakan huruf-Tionghoa, mengganti istilah Tionghoa-Tiongkok menjadi Cina yang berkonotasi penghinaan, sampai pada pelarangan merayakan Imlek dan beribadah didepan umum. Kerusuhan SARA anti-Tionghoa terjadi lebih kerap kali, lebih luas skalanya dengan korban lebih berat lagi, dengan puncaknya tragedi Mei-1998. Gerak-gerik mereka selalu diawasi oleh Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC). Sedang Siauw sudah dijebloskan dalam penjara, BAPERKI sudah dibubarkan, tidak ada lagi kekuatan yang bisa tampil membela kepentingan etnis Tionghoa.

 

Ketentuan yang berbau rasialis, misalnya, 31 Desember 1966, Mayor Jenderal Soemitro sebagai Panglima Jawa Timur mengeluarkan peraturan penguasa perang daerah, yang isinya antara lain:

  • Melarang orang Tionghoa asing untuk melakukan perdagangan grossier di luar ibukota propinsi, Surabaya;
  • Melarang orang Tionghoa untuk pindah domisili dari satu bagian wilayah ke lain bagian wilayah Jawa Timur;
  • Melarang digunakannya huruf dan bahasa Tionghoa dilapangan ekonomi, keuangan, pembukuan dagang dan telekomunikasi.

Jendral Purnawirawan Soemitro melalui memoarnya yang berjudul "Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib" bahkan secara bangga menyatakan apa yang diajukannya sebagai ketentuan-ketentuan penguasa perang daerah yang berbau rasialis itu,  sebagai hasil pemikirannya yang "luar biasa", ia antara lain mengatakan :"... Yang berbau Cina saya hilangkan. Saya larang pemakaian bahasa Cina di muka umum, saya larang mereka melakukan pembukuan dalam bahasa Cina, jualan dengan memakai bahasa Cina juga saya larang. Tentang agama saya sarankan mereka memilih agama yang ada di daerahnya, yaitu antara Islam, Kristen, Buddha dan Hindu. Suku mereka adalah suku di mana mereka lahir. Saya himbau bagi WNI agar nama diganti dengan nama Indonesia, atau suku di mana mereka lahir. Semua ini saya keluarkan pada tanggal 1 Januari 1967."

Jendral yang satu ini lupa, bahwa pemikirannya itu adalah pelanggaran hak-hak asasi manusia yang bertentangan dengan jiwa Pancasila dan lambang negara Bhineka Tunggal Eka. Sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia, golongan peranakan Tionghoa berhak mempertahankan dan mengembangkan adat-istiadat ke-Tionghoa-annya yang sudah berlangsung turun-temurun. Sebagaimana juga suku-suku yang lain di Indonesia, berhak mempertahankan dan mengembangkan adat-istiadat suku masing-masing. Suku Jawa berhak mempertahankan adat-istiadat Jawa-nya; suku Minang juga berhak mempertahankan adat-istiadatnya; suku Bugis juga berhak mempertahankan adat-istiadatnya. Biarlah setiap suku yang ada mengembangkan ciri-ciri suku yang baik, dan belajar dari keunggulan suku lain untuk memperbaiki kekurangan sendiri. Bagaikan seratus bunga mekar bersama memperindah taman sari dimana kita hidup bersama.

Dan Siauw sebagai anak rakyat, dimasa mantan Presiden Soeharto masih jaya, diakhir tahun 79, didalam karyanya “The Brighter Future” tetap optimis dengan menyatakan: "Apabila rakyat telah sadar, mereka pasti bertekad untuk mengubah situasi politik yang penuh dengan pertentangan ini menjadi situasi politik yang mendorong terjadinya kedamaian bangsa, yang positif,  konstruktif dan harmonis. Prinsip demokratis yang sejati akan unggul, segala diskriminasi rasial akan lenyap oleh hukum, dan segala kebobrokan korupsi  akan berakhir, setiap warganegera akan memperoleh perlakuan yang sama. Dengan demikian dapat ditegakkan  semangat patriot sejati dan tanggung jawab atas kesejahteraan sosial,  sehingga  menjamin seluruh rakyat dapat mengecap  kehidupan yang bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Hari depan pasti cemerlang."

Sekarang dimana reformasi sedang begulir dan demokrasi benar-benar telah menjadi tuntutan rakyat yang tidak bisa ditawar, maka harapan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang harmonis, damai-tentram, tidak ada lagi diskriminasi rasial, adil dan makmur bisa diwujudkan.

Benar-benar hari depan Indonesia pasti cemerlang!

Budaya-Tionghoa.Net | 1466


Pihak yang ingin mempublikasi ulang tulisan dalam web ini diharapkan untuk menyertakan link aktif : www.budaya-tionghoa.net dan link aktif yang berada didalam tulisan atau membaca lebih jauh tentang syarat dan kondisi . Mempublikasi ulang tanpa menyertakan tautan internal didalamnya termasuk tautan luar ,  tautan dalam , catatan kaki , referensi , video , picture , sama dengan mengurangi konten dalam tulisan ini.

 


Last modified onFriday, 12 October 2012 07:08
Rate this item
(0 votes)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/796-siauw-giok-tjhan-anak-rakyat-yang-tak-terlupakan

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto