A+ A A-

Wawancara Dengan Dr. Go Gien Tjwan

  • Written by  Hersri Setiawan
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Arsip Mailing List Budaya Tionghua No 2018

Budaya-Tionghoa.Net |Wawancara Hersri Setiawan (HS) dengan Dr. Go Gien Tjwan *) (Go), tanggal 26 Juli 1998, mengenai beberapa soal khususnya tentang disulutnya  kembali masalah anti-Tionghwa  di  Indonesia,  dan Jakarta  khususnya, yang meledak sebagai Malapetaka Medio  Mei 1998 yang lalu. Wawancara berlangsung di rumah Dr. Go.

Artikel Terkait:

{module [201]}


.***Riwayat singkat Dr. Go Gien Tjwan Lahir di Malang tahun 1920. Pendidikan   Fakultas   Sastra   Jakarta,   sebelum    perang. Selanjutnya  dilanjutkan  di Leiden. Kemudian  mendapat  gelar Doktor   Ilmu  Sosial  Politik  dari  "Universit=E9  Libre"   di Brussel. Tahun 1945 ikut mendirikan Angkatan Muda Tionghwa di Malang. Tahun  1946 anggota Partai Sosialis. Tahun 1947 anggota  Dewan Pimpinan Partai. Tahun  1947  (sampai  Agresi I) bertugas di  Kementerian  Luar Negeri RI di Jakarta. Akhir  1947  dikirim  ke Nederland, dengan mandat  Kementerian Pemuda.  Di Nederland menjadi Sekretaris Perhimpunan Indonesia (PI), dan membuka cabang Kantor Berita "Antara" di Amsterdam. Tahun 1953 diusir (persona non grata) dari Nederland. Tahun 1953-1965 direksi KB "Antara". Tahun  1954 Sekretaris I Baperki; anggota Konstituante; Lektor Kepala PTIP di Malang. Sesudah  bebas  dari  tahanan (1967) berangkat  ke  Amsterdam, sebagai  "senior  lecturer" mengajar Sejarah  Asia  Modern  di Universitas Amsterdam.



Begini Pak Go. Dengan perkembangan situasi  politik  di dalam  negeri,  di Indonesia,  ada beberapa hal  penting  yang saya pikir perlu ditanggapi. Misalnya tentang apa yang disebut "reformasi",  yang  tampaknya  mempunyai  dampak  luas.   Jadi pertanyaan  saya  pertama ialah sehubungan  dengan  pernyataan Ciputra belum lama ini, yang menyatakan bahwa Presiden Habibie sedang  merencanakan  untuk mengeluarkan  satu  undang  undang pelarangan diskriminasi rasial. Tanggapan Pak Go?

Go:  Tentu itu baik. Bahwa Presiden Indonesia menyadari adanya sentimen anti-Tionghwa, yang dalam bahasa asing disebut  anti- sinicisme - sejalan dengan di dunia Barat anti-semitisme (anti- Yahudi).   Dan  selanjutnya  mau  mengeluarkan  undang  undang tentang  itu. Artinya secara eksplisit dirumuskan dalam  suatu undang  undang.  Padahal yang dinamakan SARA sebetulnya  sudah merupakan  masalah terlarang. Meskipun UUD  45  yang  sekarang berlaku,   kalau  tidak  salah  Pasal  27,  sudah   menyatakan larangannya  terhadap diskriminasi, karena semua warga  negara mempunyai  hak  dan kewajiban sama.  Tapi tidak  ada  jeleknya jika  undang undang semacam itu dikeluarkan secara  eksplisit, sebagai tambahan untuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana.      Perlu  saya  tekankan,  menurut hukum  pidana  perbuatan mencuri,  membunuh,  memperkosa  sudah  ada  aturan  perundang undangannya.  Toh setiap waktu masih terjadi  saja  perbuatan- perbuatan  terlarang  itu. Sekarang  ada  undang-undang   atau peraturan,   atau entah apa bentuknya nanti saya  tidak  tahu, yang  melarang diskriminasi ras. Dalam undang undang itu tentu juga  dijelaskan, apa sanksinya, hukumannya begini dan begitu. Tapi di mana-mana, juga di negeri negeri yang sudah maju serta demokratis  seperti  di Holland, Amerika  ...  hal  hal  yang dilarang  hukum pidana itu toh terjadi. Jadi, tanggapan  saya, adanya  undang-undang  semacam itu  baik  saja.  Namun  adakah harapan baik akan hapusnya rasisme dalam masyarakat kita?      Sebab  sadarilah.  Apa yang disebut  rasisme  itu  tidak terjadi di dalam suatu kekosongan atau vakum. Tapi riel ada di dalam  masyarakat.  Dalam hal ini fenomena anti-Tionghwa  itu. Terjadi  di  mana? Dalam masyarakat Indonesia yang  mempunyai ciri-ciri   sendiri,  sejarah  sendiri,  kebudayaan   sendiri, pokoknya   tidak  dalam  kekosongan.  Tapi  dalam   masyarakat Indonesia. Maka itu teliti lah, bagaimana hal itu bisa terjadi di dalam masyarakat Indonesia?     Dalam masyarakat lain, misalnya anti-semitisme atau anti- Yahudi,  di  Belanda  terjadi  juga.  Walau  di  Belanda  sini biasanya dalam ruangan tertutup sambil minum bir atau  anggur. Tapi  yang bagus masyarakatnya dan pemerintahnya tidak  setuju bila anti-semitisme atau kebencian terhadap orang asing nampak kongkret dalam masyarakat. Hanya beberapa kelompok kecil  yang saling bertengkar dalam partai partai gurem masing masing yang terang-terangan  menganjurkan  teori rasisme  secara  terbuka. Tapi  ini dilarang oleh hukum Belanda, dan masyarakat demokrat mengikis  habis partai rasis. Dalam pemilihan umum  tahun  ini partai rasis Centrum Democraten terdepak keluar dari parlemen.     
Seperti  "pogrom", penyerangan massal terhadap  golongan etnis   Yahudi.   Itu  kata  Rusia,  artinya   "penghancuran", "pemusnahan".  Terjadi berabad abad di Rusia, Eropa-Timur  dan Sentral,  sewaktu  kawasan  ini  masyarakatnya  masih  feodal. Dalam  krisis  ekonomi,  Tsar atau penguasa  lain  mengalihkan kemarahan  tani  miskin  dan buruh kepada  golongan  minoritas Yahudi, yang pencarian nya berdagang. Ciri khas progrom ialah, bahwa  gerakan massal yang rasis dan biadab itu  tidak  timbul spontan,  melainkan  selalu secara  diam  diam  oleh  penguasa direncanakan,   dan   dilancarkan  dengan   cara   penyergapan pendadakan. Demo unjuk rasa mahasiswa Jakarta bulan  Mei  yang didukung rakyat itu, mendadak sontak oleh unsur unsur penguasa dapat  dibelokkan menjadi pogrom anti-Tionghwa,  sebab  adanya krisis ekonomi dan adanya anti-sinicisme yang laten.      Malapetaka bulan Mei 1998 bukan tindakan spontan massa. Omong  kosong  itu!  Tapi mengapa itu bisa terjadi?  Ini  yang mesti  dianalisa.  Yang satu bilang: itu gampang.  Kita  ganti nama  yang  kedengarannya Indonesia, beres soalnya.  Buktinya? Tiga  puluh dua tahun ini, mana buktinya? Terus menerus  sejak Orba  berdiri, masih selalu terjadi. Dan lho koq  aneh!  Orang keturunan   Tionghwa,  Ciputra,  yang   dengan   sadar   sudah menanggalkan  identitas kebudayaan nya  dengan  membuang  nama pemberian  ayah nya, sekarang minta jaminan hukum  agar  tidak didiskriminasi!

HS.: Kalau begitu, apa yang efektif untuk menangkal?


Go:  Untuk  menangkal itu harus mengubah masyarakat. Tadi  saya bilang,  ini  terjadi dalam masyarakat Indonesia.  Jadi  harus mengubah  masyarakat  itu.  Caranya bagaimana?  Struktur  mesti diubah  demikian rupa, sehingga tak mungkin  timbul  rasisme, atau sedikitnya dipersulit.      Apa  penyebab  utama  itu? Dalil saya,  pertama,  gejala rasisme ini terutama terjadi di kota. Di desa-desa kecil,  dua atau  tiga  warung Tionghwa tidak menjadi soal  bagi  penduduk desa.  Kalau  toh terjadi perampokan, hal itu  dilakukan  oleh unsur-unsur luar desa. Fenomena rasisme, anti-sinicisme  ini, adalah  khas  di kota. Karena di kota itu terasa  dan  nampak jelas, kapitalisme menimbulkan persaingan. Saya teliti sejarah Indonesia.  Kira-kira  baru dalam desenium  kedua  abad  kita, setelah  bangkitnya Serikat Dagang Islam,  kita  lihat  sering terjadi gerakan anti-Tionghoa. Kemudian sesudah 1917 muncul di Kudus.  Di  Jawa  Tengah yang digerakkan  oleh  persaingan  di kalangan  pengusaha batik. Di Kudus rokok kretek yang disaingi pengusaha  Tionghoa.  Sejak itu terus menerus   gerakan  anti- Tionghoa  timbul. Tidak secara spontan, tapi  dianjurkan  oleh pesaing pedagang Tionghoa.  Gerakan gerakan anti-Tionghoa yang dimulai dengan Serikat Islam  itu  ada penganjurnya. Namun semuanya itu  masih  dalam keadaan  proses permulaan. Belum sampai menjadi gerakan  anti- Tionghoa  yang hebat. Ini baru sesudah RI berdaulat  dan  klas menengah mulai berkembang pesat. Ketika itu mulai ada  gejala- gejala jelas yang dinamakan diskriminasi ras. Pengusaha  "pri" berkembang  maju tapi terbentur pada pengusaha "non-pri"  yang sudah   lebih  dulu  menjadi  pengusaha  menengah.  Terjadilah persaingan  kapitalis berdasarkan golongan etnis yang  terjadi di kota. Ini mesti dikurangi.

HS.: Caranya mengurangi?

Go:   Bung Karno menunjukkan jalan. Perkembangan ekonomi tidak boleh   separti  sekarang  di  jaman  globalisasi  ini,  bebas persaingan  dalam  pasaran.  Bung Karno  bilang:  Kita  bangun negara  ini  atas  dasar ekonomi terpimpin,  yang  berdasarkan Pasal  33  UUD  45  kita.   Malahan  harus  sosialisme  ala Indonesia, kata Bung Karno. Mestinya kira-kira ke jurusan itu. Lihat!  Di alam kemerdekaan jaman Bung Karno, menurut pendapat saya,  hanya  satu  kali terjadi gerakan  anti-sinicisme  yang betul-betul  besar. Yaitu peristiwa 10 mei '63 di Jawa  Barat. Itu yang paling besar. Dan kita tahu segera reaksi Bung Karno. Bung  Karno, dengan nada suara sangat marah, bicara  di  depan Kongres WANI - Wanita Nasional Indonesia dari Partindo.

HS.: Apa isi marahnya?


Go:   Ini,  kata  Bung  Karno,  pengrusakan  pengrusakan  ini, ditujukan  pada  saya. Kalian menyalahgunakan adanya  rasisme, perasaan perasaan anti-Tionghoa. Kalian ditunggangi!

HS.:  Jadi  kalau  begitu bermotif politik, bukan  semata-mata ekonomi?


Go:   Iya. Ada dasar  ekonomi  juga.  Kesenjangan   sosial, kongkretnya  dipakai. Itu yang terjadi tahun  63  ketika  Bung Karno  bicara tentang Amanat Penderitaan Rakyat. Itu pun belum sehebat seperti yang terjadi bulan Mei yang lalu. Tapi  lihat! Setelah  Bung  Karno  jatuh, 32 tahun Orba  ini,  berkali-kali terjadi hal ini. Semakin bebas tak mengenal batas, setelah apa yang  dinamakan  globalisasi, yang  artinya  masyarakat  boleh bebas  bergerak dalam pasaran bebas tak terbatas. Selama  tiga puluh  tahun belakangan ini perbedaan kaya miskin  luar  biasa hebat. Justru pada saat itu memuncak di mana-mana. Kalau tidak salah  dua  tahun  yang lalu, dimulai di  Situbondo.  Kemudian merambat  ke  mana-mana dan seterusnya.   Jadi,  saya  ulangi, kendalikan   perkembangan  masyarakat  kapitalis  ini   supaya berkembang  secara  wajar. Di Belanda sini tidak  mungkin  ada pencaplokan perusahaan oleh putera Ratu. Karena kalau terbukti ada  "vijandige  overname", pengambil-alihan yang  tak  wajar, hakim akan membatalkannya.

 

HS.:  Kalau  masyarakat kapitalis dipimpin,  apakah  itu  bisa disebut masyarakat kapitalis? Apa bisa kapitalis terpimpin?

Go:  Bisa.  Perkembangan di Eropa Barat  dibilang  bebas.  Itu tidak  betul.  Kita lihat sejarah Eropa Barat  sendiri.  Tidak sedikit  pemerintah mempengaruhi perkembangannya. Tidak  betul kapitalisme   Barat  berkembang  secara  bebas  sama   sekali. Pemerintah selalu campur tangan. Walau tidak seperti di negeri- negeri sosialisme yang sama sekali di bawah "komando ekonomi." Juga  di  Amerika,  liberalisme  murni  tidak  ada.  Susahnya, perkembangan  kapitalisme di Indonesia tidak  sama  dengan  di Eropa.  Kita  lihat di Eropa sedikit banyak memang  berkembang dari   perkembangannya  masyarakat  sendiri.  Tapi   di Asia kapitalisme modern muncul baru akhir abad XIX. Perkembangannya juga tidak spontan seperti di Eropa Barat dari klas burjuis di dalam  masyarakat.  Di  Asia perkembangannya  dengan  dorongan birokrasi. Yaitu apa yang di jaman Bung Karno dinamakan kabir, kapitalis  birokrat.  Contoh terbaik di Tiongkok  sejak  jaman Kaisar  sampai  dengan jatuhnya Guomindang Chiang  Kai  Shek. Rumusannya  kira-kira  begini.   Boleh  kaum  swasta  berusaha mendirikan  perusahaan, tapi mesti dipimpin  oleh  orang  yang memegang  kekuasaan politik, yaitu birokrat. Di  jaman  Kaisar itu  birokrat ini mandarin, yang sebenarnya cuma tahu  tentang Konfusianisme  tapi tidak paham tentang a-b-c  nya  usaha.  Di jaman   Guomindang   pentolan  pentolan   partai   itu.   Jadi perkembangannya tidak sehat.  Di Indonesia, sejak Bung Karno, pelan-pelan kita melihat itu  menjadi keterlaluan dan hebat. Baru setelah jatuhnya Bung Karno jelas sama sekali. Seorang pengusaha tidak bisa berusaha tanpa dukungan yang berkuasa, istilahnya "backing", yaitu yang memegang  kekuasaan pemerintahan. Contoh yang bagus Liem  Sioe Liong yang dikenal ganti nama Salim Sudono. Banknya itu, Bank BCA, sudah ada sejak jaman Sukarno. Kemudian menjadi besar dan bukan  hanya perbankan usahanya. Ini karena bantuan dan  kerja sama  dengan kekuasaan.  Kita tahu, misalnya dua anak  Suharto mempunyai saham juga di BCA. Yang satu 20% dan yang lain  30%. Saya  tidak tahu persisnya. Tapi yang perlu dilihat  di  sini, pembauran  antara  kapitalis swasta dengan pemegang  kekuasaan politik.  Ini  yang disebut birokrasi kapitalisme.  Ini  tidak wajar. Mengakibatkan apa yang sekarang disebut KKN itu.

HS.: Apa sebab ditempuh cara demikian?

Go: Jangan tanya apa sebab. Karena mumpung berkuasa. Ini tidak pernah  diberantas.  Sebab yang berkuasa berkepentingan.  Yang lebih  dahulu  menjadi pengusaha modern kapitalis  ini  memang orang  Tionghwa.  Tapi pengusaha "asli", seperti  Dasaad  atau rahman  Tamin,  berkembang terus, dengan  dibantu  pemerintah, segera  sesudah  kedaulatan  tercapai  tahun  '50.   Di  bawah pimpinan  Wakil  Presiden Perdana Menteri Hatta,  diberlakukan apa  yang  dinamakan  "sistem benteng". Yaitu  menganakmaskan pengusaha  pribumi  dengan jalan lisensi-lisensi  import.  Ini salah   satu   contoh  kemungkinan  pemerintah  meregularisasi perekonomian. Sedemikian rupa sehingga pegawai negeri, kadang- kadang  malah menteri, bisa mendapat untung juga. Inilah  yang sekarang dinamakan "kolusi".  Ya, "ngaji pumpung", bukan?

HS.:  Kembali ke "sistem benteng". Apa maksud pemerintah untuk membangun burjuasi nasional?


Go.: Ideologi atau faham ekonomi Wakil Presiden Hatta itu lain dari  Sukarno.  Orang bilang Bung Karno tidak ngerti  ekonomi. Tapi  kita  tahu  Bung  Karno selagi muda  banyak  mempelajari Marxisme.    Hatta   lain.  Melihat  revolusi Indonesia ia membandingkannya  dengan  revolusi Perancis. Indonesia sulit berkembang  makmur  jika tidak ada klas  burjuasi  yang  kuat. Karena  itu  musti  ditumbuhkan. Akibatnya  diskriminasi  ras. Kalau  Go Gien Tjwan minta ijin, tidak gampang. Baru  ia  akan bisa  dapat,  dengan jalan minta anggota partai "ini"  menjadi pemegang  saham  perusahaan saya. Sama-sama  enak, kan?  Saya sebagai pengusaha enak, si birokrat juga ongkang-ongkang enak!

HS.:  Siapa memberi nama "sistem benteng"?

Go:  Memang  nama  resmi itu. Yaitu yang menyebabkan  kemudian diadakannya perbedaan antara warga negara baru, WNI keturunan, dan warganegara "asli".

HS.:  Kenapa disebut "benteng"? Maksudnya membentengi  pribumi dari yang nonpri, begitu?


Go:  Ya,  tapi  juga  terhadap yang asing.  Jadi  tidak  hanya terhadap  Belanda,  melainkan  juga  terhadap  yang  dinamakan warganegara  asing, termasuk warganegara Taiwan. Tapi  anehnya tidak terhadap yang bernama Joop Ave, Alatas, atau Bawazier.


 

HS.:  Kita  kembali  ke  jaman  Sukarno.  Bagaimana  kebijakan "Baperki" dulu terhadap politik ekonomi "sistem benteng" waktu permulaan  pemerintah Sukarno, juga terhadap masalah pembauran atau asimilasi dari segi sosial politik?

Go:  Reaksi masyarakat keturunan atas adanya diskriminasi  ras tidak hanya nampak pada soal ekonomi, tentu saja di sini  yang paling  menusuk, tapi juga pada sektor-sektor lain penghidupan masyarakat.  Misalnya masuk sekolah tinggi. Ada jatah  sekian prosen "asli", dan sekian prosen "tidak asli". Itu antara lain alasan "Baperki" didirikan. Untuk menentang adanya macam-macam peraturan  yang  diskriminatif. Juga di bidang kebudayaan  dan pendidikan. Misalnya, piala hadiah tahunan bintang pelajar SMA di Jakarta suatu saat  dimenangkan pelajar  SMA  Pintu  Air. Karena  dia  kebetulan  seorang anak keturunan  Tionghwa,  dia tidak diterima masuk Fakultas Kedokteran UI Jakarta. Contoh di bidang ekonomi luar biasa banyaknya, terutama di bidang  impor barang  dari  luar negeri. Karena yang mendapat ijin  importir "asli",  maka terpaksa pengusaha "tidak asli" menyuap  seorang pegawai  pemerintah, atau mengangkat seorang anggota  parlemen menjadi  direktur  tanpa harus bekerja. Importir  semacam  ini disebut  "importir  aktentas".  Maka  lahir  lah  sistem  yang disebut "Ali Baba".

HS.: Itu akibat atau sebab?

Go:   Akibat.   Akibat  dari  struktur  politik   dan   sosial pemerintahan.  Karena itu kalau mau memberantas  akibat-akibat demikian, harus merubah struktur itu.

HS.: Caranya?

Go:  Bikin peraturan-peraturan yang tepat, dan ambil  tindakan tegas  jika  ada hal yang keterlaluan. Misalnya, mengapa  baru sekarang  koruptor  diperiksa?  Seperti  Bob  Hasan  misalnya. Monopoli  cengkih yang diberikan ke Tommy.  Kok baru  sekarang diambil tindakan. Atas perintah IMF lagi! Ya, karena Indonesia sekarang kan neo-koloni.  Tahun  '92  Pronk  ditolak.   Tapi sebentar lagi tentu diundang lagi. Tapi untuk apa? Apakah  175 milyun  yang  diminta  Habibie itu untuk  rakyat  yang  paling membutuhkan?  Tidak! Tapi untuk membangun kembali  perusahaan- perusahaan yang bangkrut dan melunasi hutang mereka dalam mata uang dolar. Untuk satu golongan masyarakat tertentu yang enak, supaya  mereka hidup lagi, tapi tidak untuk mereka  yang  kini makan bekicot dll.  Maka  saya  tidak  optimis.  Sekarang  katanya  diadakan reformasi.   Apakah  struktur  masyarakat   yang  direformasi? Tidak!  Semuanya  boleh. Asalkan justru dasar  masyarakat  dan struktur  politik  tidak berubah. Misalnya, dwifungsi.  Adakah orang  yang  menuntut dwifungsi dihapuskan?   Di  Eropa  sini, angkatan perang itu alat eksekutif. Mesti menjalankan apa yang diputuskan   legislatif,  pembuat  undang  undang.   Tapi   di Indonesia?  Saya  membaca, Gus Dur malah membayangkan,   nanti ABRI  akan  tetap  diwakili  di  parlemen  gaya  post-Suharto- Habibie.  Artinya, ikut membuat undang undang. Itu kan bukan reformasi? Orang orangnya juga sama. Yang mengangkat  Habibie juga  Presiden Suharto. Maka saya tidak begitu optimis  dengan berita  akan  dikeluarkannya undang undang  anti-diskriminasi, selama  masyarakatnya masih tetap begini. Undang  undang  itu hanya  bisa efektif, kalau masyarakatnya demokratis.   Artinya negara   mempunyai  institusi  yang  membuat   undang   undang (legislatif),   institusi   yang  mewujudkan   undang   undang (eksekutif), dan institusi yang secara bebas menghakimi apakah undang  undang  dilaksanakan  dengan  benar  (yudikatif).  Itu kapan? Mahasiswa mesti terus berjuang. Bersama dengan rakyat.


 

HS.:  Apa  yang  prioritas  pertama perlu  di-restrukturisasi? Politik dulu, ekonomi atau lainnya?

Go:  Tidak usah dikatakan ini atau itu dulu. Simultan! Masalah dwifungsi,  undang undang parpol, cepat rubah.  Ekonomi,  okay monopoli  sudah  dihapuskan,  katanya?  Tapi  kapitalisme  dan pasaran  bebas sebebas bebasnya, tidak! Justru ini yang  dunia luar  kehendaki.  Sistem  ekonomi kapitalis  jangan  disentuh-sentuh.  Supaya  sebebas-bebasnya kapital masuk,  globalisasi, hingga Indonesia bisa tetap menjadi neokoloni  lagi  selama- lamanya. Bung Karno pasti menangis di dalam kuburnya.

HS.:  Untuk  membebaskan  dari posisi demikian,  tindakan  apa perlu diambil?

Go: Merubah personalia pimpinan yang mesti menjalankan program itu.   Dan  adakah    blueprint  reformasi?  Tidak  ada.   Itu sebabnya.  Saya  ingat ada suatu kejadian  sejarah  modern  di Asia.  Yaitu waktu Tiongkok masih dikuasai oleh dinasti kaisar terakhir  Manchu,  akhir abad ke-19. Yang  memegang  kekuasaan bukan kaisar tapi ibu suri, Zhi Xi. Melihat Jepang maju, akhir abad  ke-19  di Tiongkok ada sarjana-sarjana - artinya  orang- orang yang menguasai Konfusianisme, semacam ulama Kuran lah  - yang  dinamakan mandarin. Seorang dari mereka itu, Kang Yuwei, mengagumi   kemajuan  Jepang,  dan  ia  berhasil  mempengaruhi kaisar.  Dekrit  dekrit  modern ditanda  tanganinya.  Misalnya dekrit  yang menghapuskan  sistem yang sudah 20 abad  berlaku, yaitu  ujian negara. Orang kalau mau jadi pegawai negeri harus diuji  pengetahuannya  tentang Konfusius.  Semua  mau  diubah. Sekolah  mesti  modern. Belajar ilmu bumi dan ilmu-ilmu  lain. Tapi hanya seratus hari berjalan. Waktu Ibusuri melihat segala "kegila  gilaan"  itu,  dan  ia meniadakan  reformasi.  Kaisar ditahan  rumah. Pengikut-pengikutnya dikejar dan ditahan,  ada juga yang dipenggal leher mereka. Itu yang dinamakan Reformasi Seratus   Hari  yang  berakhir  dengan  kontra-reformasi.   Di Indonesia,  adakah  jaminan tidak akan  ada  kontra-reformasi? Jaminan  reformasi berjalan lancar? Saya baca lagi  keterangan Gus  Dur,  "saya  khawatir  nanti bisa  terjadi  khaos  lagi". Apakah ramalan Gus Dur ini akan benar, saya tidak tahu. Semoga tidak.

HS.:  Kembali  tentang  "Baperki". Bagaimana  sikap  "Baperki" dulu?

Go:  Situasinya dulu itu begini. Di Jakarta ada  PDTI,  Partai Demokrat  Tionghwa Indonesia. Di Banjarmasin,  Padang,  Ujung Pandang,  Semarang (cabang PDTI), dan mungkin di  tempat  lain lagi ada juga organisasi serupa, yang eksklusif didirikan oleh dan  untuk  peranakan  Tionghwa  yang  warganegara  Indonesia. Tujuannya   pendek:   untuk  membela   kepentingan   peranakan Tionghwa,  minoritas  yang  merasa  -  dan  memang   benar   - didiskriminasi oleh pemerintah dan masyarakat.  Dalam  praktik ini berarti menentang diskriminasi ras. Pada tanggal 12 dan 13 Maret  1954  mereka  berkumpul di Jakarta, dan  sepakat  untuk membentuk  satu  badan  politik  yang  menentang  diskriminasi berdasarkan keturunan seseorang.


 

HS.: Kalau begitu satu partai politik?

Go:   Bukan.  Justru bukan. Sebab pemrakarsa,  terutama  unsur PDTI  sadar, bahwa tidak mungkin ada satu partai politik, yang ideologinya  "membela kepentingan golongan etnis Tionghwa"  di dalam  alam Indonesia Merdeka yang berlambang Bhineka  Tunggal Ika.  Yang mungkin ialah mendirikan ormas yang tidak mempunyai ideologi  tertentu, sebab anggota anggotanya ada yang Kristen, Katolik,  penganut  Sam Kau Hwee Tridarma, Islam,  dan  bahkan mereka yang sudah berpartai politik.

HS.:  Baiklah.  Jadi  badan,  bukan  partai.  Bagaimana  latar belakang nama "Baperki" itu sendiri?

Go:   Jawaban saya panjang. Tapi riwayatnya begini. Di  antara pengunjung  kongres tanggal 12-13 Maret 54 itu ada  dua  orang yang  tidak  mewakili  organisasi apa pun,  yaitu  Siauw  Giok Tjhan  dan saya Go Gien Tjwan. Sejak mula kami berdua  dikenal republiken.  Tahun  1946 kami berdua, dan  beberapa  peranakan Tionghwa lain, adalah anggota Partai Sosialis Syahrir  -  Amir Syarifuddin. Siauw diangkat anggota KNIP terus menerus, sampai RIS  berdiri,  dan otomatis dia pun menjadi anggota  parlemen. Dalam  kabinet Amir, semasa revolusi bersenjata, Siauw menjadi menteri  dengan  tugas  mengerahkan  funds  and  forces  orang Tionghwa  di dalam wilayah RI, demi suksesnya revolusi.  Saya, setelah  giat  di  dalam  Angkatan Muda  Tionghwa  di  malang, bersama berbagai macam organisasi pemuda seperti Pesindo, BPRI (Bung  Tomo)  dll.,  pada  tahun 47 ditugasi  Partai  Sosialis bekerja di Kementerian Luar Negeri, yang ketika itu  di  bawah Sutan  Syahrir.  Sesudah  Agresi  Militer  I  oleh  Kemlu  dan Kementerian  Pemuda (Supeno, Moh. Said) saya diberi  tugas  ke Negeri  Belanda.  Bersama Sunito, Dubes RI di  Belanda  dengan mandat Presiden Sukarno, saya di persona non grata dari negeri itu.    Kembali  ke  Kongres  tanggal 12-13  Maret  1954.  Ketua Kongres Sdr. Thio Thiam Tjong, yaitu ketua PDTI saat itu, yang di  kalangan  masyarakat Tionghwa gengsinya  tinggi,  walaupun sepulang  dari kamp tahanan Jepang diangkat menjadi  penasihat Van  Mook.  Sebelum  diinternir dia menghadapi  Jepang  dengan gagah,  dan sebagai penasihat Van Mook dia pun bukan penjilat. Ia  membela  kepentingan  orang Tionghwa,  namun  tetap  tanpa memusuhi Republik Indonesia. Siauw  Giok  Tjhan,  yang hakikatnya  memimpin  kongres, berkata al.: "Kita menentang diskriminasi ras. Itu baik.  Tapi apa   sebabnya  diskriminasi  bisa  terjadi?  Bagaimana   bisa warganegara yang satu mendiskriminasi warganegara  yang  lain? Itu  terjadi karena pemimpin pemimpin kita dan pemimpin partai politik   tidak  atau  kurang  menyadari,  bahwa  "warganegara keturunan" itu bagian dari nasion. Kita menentang diskriminasi terhadap  warganegara keturunan Tionghwa, sambil  mengingatkan semua  pemimpin  politik dari semua partai, agar  tidak  hanya rebutan kursi di parlemen untuk bisa mengantongi lisensi impor dsb.  Kita yang sekarang merdeka dan berdaulat harus membangun bangsa. Kita tidak boleh melupakan nation building. Kita  yang hari  ini  berkumpul di sini harus juga ikut membangun  nasion Indonesia, bersama sama dengan warganegara Indonesia keturunan Jawa, Sunda, Minang, dsb.     "Kalau kita sekarang menyadari, bahwa diskriminasi sesama warganegara  disebabkan faham warganegara  Indonesia,  anggota nation  state  Indonesia, tidak atau kurang  dimengerti,  maka marilah  kita mendirikan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Bukan badan khusus untuk keturunan Tionghwa,  bukan Baperwatt,   melainkan   Baperki   -   Badan   Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia."      Maka  pada waktu kita memperkenalkan diri pada  Presiden Sukarno,  saya tidak lupa sambutan Bung Karno di  istana.  Dia bilang:  "Terimakasih!  Kalian ingat kembali  perlunya  nation building. Sudah lupa memang!" Lantas dia bilang lagi, itu khas Bung  Karno: "Memang. Di dalam negara kita tidak boleh  adanya mayorokrasi, tapi tidak boleh juga minorokrasi ..." Itu memang yang dikehendaki "Baperki".       "Baperki"  didirikan  13  Maret  '54.  Sayangnya   yang mendirikan  memang  semuanya warga negara keturunan  Tionghwa. Sehingga tidak ada pribumi yang menyaksikan perdebatan kongres yang  mengubah nama  "Baperwat" menjadi "Baperki", yang segera perlu  harus dibuktikan. Tapi baru bisa dibuktikan  pada  hari berikutnya,  yaitu ketika "Baperki" cabang Jakarta didirikan, dengan  mengangkat  sebagai ketua Sudaryo  Cokrosisworo.  Tapi sudah   terlambat.  Sudah terlanjur mendapat  cap  "Tionghwa". Kemudian memang tidak semua cabang mempunyai wakil "asli".  Di Solo  ada, Projohartono; Tanjungkarang, dokter Darwis (Murba); Minahasa, dokter Richter, orang Indo.  Tapi memang susah kalau sudah  mendapat  stigma  perkumpulan orang  Tionghwa.  Apalagi waktu  jaman  Bung Karno bersahabat dengan RRT, Baperki  dicap Komunis  juga. Padahal Baperki hanya loyal menjalankan politik resmi  Nasakom.  Susunan pengurus cabang tidak bisa  disahkan, kalau  tidak  menunjukkan adanya tiga  unsur:  nas-a-kom.  Itu sebabnya dalam pengurus pusat bukan saja anggota Partindo  Oei Tjoe Tat, tapi juga Nyak Diwan dari Perti.


 

HS.:    Apa   yang   pertama-tama   diperjuangkan   "Baperki"? Perjuangan politik atau apa?

Go:   Perjuangan  politik. Sebab warganegara yang  baik  harus sadar politik, kalau mau ikut membangun negeri dan memberantas rasisme. Sejak tahun 60-an, dengan menghebatnya Manipol Usdek diskriminasi  ras  dalam peraturan peraturan  dan  penghidupan sosial  banyak berkurang. Sehingga pekerjaan politik berkurang juga,  dan  tenaga dapat dicurahkan pada pembangunan  sekolah, dari  tingkat  SD  sampai universitas. Tahun 1965  Universitas Baperki  "Ureka"  menjadi  universitas  swasta  terbesar   di Indonesia.      Tapi Baperki bukan parpol. Kepada para anggota kami beri kebebasan  memilih dan memasuki parpol yang cocok dengan  diri masing  masing. Boleh PSI, PNI, atau parpol apa saja  lainnya. Tapi  yang  sering terjadi sebaliknya. PNI atau parpol  parpol itu  yang  tidak  membolehkan  orang  mereka  menjadi  anggota Baperki. Yang populer adalah parpol parpol yang mendukung cita cita  Baperki,  yaitu  partai partai kiri  Partindo  dan  PKI. Karena  itu  Baperki dicap kiri dan merah oleh  parpol  parpol yang tidak atau kurang setuju dengan Manipol Usdek dan Nasakom nya Bung Karno, terutama PSI, partai Katolik dan ABRI.

HS.: Kenapa tidak menempuh organisasi politik? HS.: Sejak lahirnya cap kiri itu didapat?


Go: Tidak. Tapi sejak Bung Karno memanipolkan dan menasakomkan masyarakat,  dan  dalam politik luar negeri diperjuangkannya poros Jakarta-Hanoi-Pnom Penh-Beijing-Pyongyang. Dampak perang dingin terhadap penghidupan sosial  merupakan  faktor yang sangat penting.

HS.: Yap Thiam Hien kan tidak merah? Dan cukup tokoh. Juga Oei Tjoe Tat? Kenapa tidak ditonjolkan?

Go:   Tentu  kita  tonjolkan. Malahan nama Thio  Thiam  Tjong, Wakil Ketua Baperki, yang tadi sudah saya sebut, lebih penting dari  Oei  Tjoe  Tat atau Yap Thiam Hien. Ia sesepuh  Baperki, sebelum perang tokoh top elite di Semarang, anggota Chung  Hua Hui  yang  bermusuhan  dengan Partai Tionghwa Indonesia.  Dia orang  yang konservatif, tapi demokrat sejati, pernah  menjadi penasihat  Van Mook. Tentu saja dia bukan "orang  merah".  Toh sebagai  akibat peristiwa G30S dia harus meringkuk di  tahanan beberapa waktu.      Oei  Tjoe  Tat  tokoh Pesindo. Yap Thiam Hien  ini  soal tersendiri.  Pada  suatu saat demokrat  prinsipiil  ini  sulit menerima Demokrasi Terpimpin Bung Karno. Apalagi waktu Baperki menyetujui  SOB  untuk seluruh Indonesia. Dia lalu  non-aktif, tapi  tetap  anggota Baperki. Waktu tahun  65/66  tokoh  tokoh Baperki,  Siauw Giok Tjhan, Thio Thiam Tjong dan saya ditahan, dia  datang  ke  Kodam  dan bertanya: "Saya  anggota  Baperki. Mengapa saya tidak ditahan?"

HS.:  Waktu pemilihan umum "Baperki" ikut mencalonkan?


Go:  Tentu. Kita kan ormas yang berpolitik. Maju dengan  tanda gambar sendiri. Bunga teratai.

HS.:  Di jaman Sukarno bukan parpol boleh ikut dalam pemilihan umum?

Go:   Ya. malahan perorangan pun bisa. Misalnya nyonya  dokter medikus,   doktorandus  ekonomi,  hoofdakte  guru  pendidikan, bernama  Thung  Sin Nio ikut mencalonkan dengan  tanda  gambar sendiri.       Undang-undang  pemilihan  umum  waktu  itu  mempunyai ketentuan,  bahwa  golongan  minoritas  harus  diwakili.   Ini warisan  jaman  Volksraad. Minoritas terbesar ialah  keturunan Tionghwa.  Mereka dijamin mendapat 9 kursi, Arab 6, Indo kalau tidak  salah 3 atau sebaliknya, saya lupa. Jaminan  perwakilan minoritas  memang  dimaksudkan untuk  minoritas.  Tidak  untuk mewakili aliran ideologi ini itu. Tapi justru karena  itu  lah maka lalu menjadi rebutan parpol-parpol untuk bisa mengisinya. Misalnya  partai A, sudah punya calon dari keturunan  Tionghwa dan sudah gol. Sekarang melihat ada kemungkinan,  kalau yang 9 itu  tidak  terisi dalam pemilihan. Memang tidak terisi.  Maka oleh  Baperki dapat diisi liwat "penunjukan Pemerintah". Sebab pemilu  waktu  itu memang hebat. Kies quoti=EBnt  begitu  besar, sehingga untuk parlemen hanya ada satu: Siauw Giok Tjhan. Maka jadi  rebutan.  Sisa 8 mesti diangkat oleh  pemerintah.  Dalam sidang kabinet, parpol ini itu masing-masing mengusulkan calon-calon  nya.  Saya  jijik melihat perebutan  itu.  Misalnya  di Bandung,  ada  seorang  peranakan tionghwa  Beragama  Kristen, anggota  Baperki.  Karena tidak dicalonkan, maka  dia  membeli partai Islam NU sekedar untuk bisa dicalonkan.

HS.:  Pemilihan  umum  itu  juga  motivasi  bagi  didirikannya "Baperki"?

Go:   Tidak.  Motivasinya ada banyak. Satu perlu  saya  sebut. Waktu  Baperki  mau didirikan, dikeluarkan RUU Kewarganegaraan Indonesia. RUU ini penting. Setelah perjuangan politik Baperki yang  sengit, RUU disahkan menjadi UU. Sedikit berhasil. Yaitu yang  kemudian menelurkan Perjanjian Zhou En-lai dan  Sunaryo. Bertahun-tahun  baru  bisa disahkan.  Sebab  sesudah  itu  pun Baperki  masih harus berjuang lagi. Ini berkisar pada  sistem, aturan  mana  yang  dianut. Apakah secara  aktif  atau  pasif. Baperki    menghendaki   pasif.   Ini   sesuai    dengan    UU Kewarganegaraan Indonesia yang pertama, 10 April '46. Lahir di Indonesia ya, warga negara Indonesia. Seperti di Perancis juga begitu.  Tapi ada faktor lain lagi yang menyebabkan perjanjian di   atas  menjadi  UU,  setelah  perdebatan  bertahun  tahun. Sentimen anti-Tionghwa kuat sekali. Tidak mudah bagi peranakan Tionghwa untuk menjadi warganegara RI. Bahkan juga bagi mereka yang  sudah menjadi anggota parlemen, atau pemain bulu tangkis yang   dengan   gemilang  mewakili Indonesia di   gelanggang internasional.

HS.: Jadi yang dikehendaki Baperki asas "ius soli", bukan "ius sanguinis"?

Go: Ya. Ius Soli.

HS.: Apa tentang adanya UU itu tidak relevan sekarang diangkat kembali? Dalam situasi kemelut sekarang di Indonesia?


Go:  UU  itu  sudah  ada.  Tapi orang seperti  tidak  mengerti memang. Ini menunjukkan bahwa usaha nation building tidak ada. Dilupakan atau sudah sama sekali tidak digubris. Orang  asing, tidak  becus  berbahasa Indonesia, dan tidak  memenuhi  syarat lima  tahun berturut turut berdiam di Indonesia, asal membayar sekian  banyak  ...  jadi lah dia warga negara  Indonesia  dan cukong pula

 


 

HS.:  Kalau boleh saya simpulkan, jadi untuk mengatasi kemelut masalah ras di Indonesia sekarang, perlu membangkitkan kembali masalah urgensinya  pembangunan bangsa?

Go:  Juist! Itu sebabnya saya girang. Saya membaca  berita  NU mau  mendirikan parpol yang namanya bagus: Partai  Kebangkitan Bangsa,  yang  juga terbuka bagi yang bukan muslim.  Saya  ini tetap,  kalau  orang Jawa bilang, "ndh=E8r=E8k Bung Karno".  Tidak bisa  tidak  saya  setia  pada cita-citanya.   Permulaan  '66, ketika  saya  masih  meringkuk di Kilidikus (Kompi  Penyelidik Khusus)  Lapangan Banteng. Saya mendengar pidato  Bung  Kartno begitu  bagus, katanya: "Bangsa kita sekarang merosot  kembali 50  tahun!"  Itu artinya kan kira-kira jaman Budi Utomo.  Saya renungkan  kembali kata-kata itu setelah di  sini:  benar  apa yang  dikatakan Bung Karno itu. Pecah sama sekali  sudah.  Apa lagi  sekarang!  Dengan  munculnya  gejala-gejala  separatisme macam-macam. Kalau Timor Timur itu lain soal. Maka itu  betul. Bangkit  kembali sekarang.  Ayo nation building! Tapi ternyata yang  bersangkutan,  yaitu  warga negara  keturunan  Tionghwa, setelah  mengalami peristiwa pahit bulan Mei yang  baru  lalu, justru kurang sadar sendiri.

Hs.: Maksudnya?

Go:  Orang  sudah tahu, bahwa ada anti-sinisisme sama  seperti anti-Semitisme  yang  begitu,  malah  mendirikan  parpol  yang berdasarkan  keturunan, dengan menamakannya  Partai  Tionghwa! Sesudah    pogrom   anti-Tionghwa   Mei   1963   Bung    Karno memperingatkan: Awas rasialisme (anti-Tionghwa)  tetap  bahaya laten.  Katakanlah  sekarang  ada kemajuan  tidak  menggunakan istilah "cina", yang dengan sengaja dianjurkan oleh Orba untuk menghina. Tapi kan harus disadari masalah nation building ini. Tapi  kalau  ada perasaan "anti-cina", itu memang benar.  Baru saja terjadi malapetaka bulan Mei di Jakarta, Medan, Solo, dan tempat tempat lain. Pada waktu tahun '65 yang dikejar terutama anggota   Baperki,  walaupun  hakikatnya  yang  bukan  anggota Baperki  juga  ikut  terkena,  asal  bermata  sipit.  Taksiran pengarang Amerika, Shaplen, kira kira sepuluh ribu mata  sipit mati  menjadi  kurban. Tapi yang terjadi tahun ini,  ada  beda sedikit. Betul-betul ras! Nah sudah tahu begitu kok: "Ini gua, Partai  Tionghwa. Mau apa lu!?" Orang Jawa bilang itu "njarag" namanya. Provokasi!

HS.: Menurut Pak Go itu tidak bijaksana?


Go:  Bukan  saja  tidak bijaksana. Itu provokasi!  Tidak  tahu provokasi  terhadap siapa itu. Ditambah tidak ada sedikit  pun assessment,  menilai atau menafsirkan, kejadian Mei  ini  apa. Pertama,  kan  mesti  dinyatakan dulu, terbukti  politik  Orba mengenai   masalah  minoritas  Tionghwa  gagal  sama   sekali. Buktinya  ya  ini.  Kedua,  apa  rumusan  kebijaksanaan   Orba mengenai  masalah  minoritas. Yaitu  yang  dinamakan  "politik asimilasi".   Bahwa sudah sejak pagi  sekali, kira-kira  tahun '80  di Solo, dan tempat tempat lain di Jawa, peristiwa pogrom terbesar sejak Orba, sebagai buntut perkelahian antara  pemuda peranakan  yang  sudah  berasimilasi,  Kicak  Maryono,  dengan pemuda   "pri".  Peristiwa  itu  membuktikan,  bahwa   politik asimilasi itu gagal.  Sekarang yang terjadi sudah keterlaluan. Akuilah sekarang itu salah. Jadi perbaiki lah! Selalu digembar- gemborkan  "ganti nama" sudah beres. Itu lah asimilasi.  Malah ada  yang bilang, murtad, ganti agama. Jadilah Islam.  Tinggal kan Konghucu, tinggal kan Katolik, tinggal kan Kristen.

HS.: Itu kan bukan maksudnya dengan Bineka Tunggal Ika?

Go:  Itulah.  Kalau mereka tahu, bahwa lambang negara  RI  itu bagus, seharusnya mereka juga menyadari bahwa isi lambang  itu berarti:  semua  suku  atau  suku  bangsa  adalah  warganegara Republik Indonesia.      Hasilnya apa ganti nama segala macam itu? Terus  menerus ada letusan rasialisme. Itu sudah menunjukkan gagal dan salah. Teori  pembauran,  dengan segala macam  ganti  nama  dll   itu salah.  Yang  lebih  penting lagi, ini kan melanggar  hak-hak asasi  manusia.  Apa orang Batak tidak boleh lagi  menyanyikan lagu-lagunya  yang  bagus? Apa semuanya mesti  jadi  mayoritas "gending  Jowo"?  Kenapa salah jadi orang "keturunan"?  Kenapa saya   tidak  boleh  sembahyang  meja  pada  orang  tua  saya? Pernahkah  ada sengketa antara "asli" dan "tidak asli",  "pri" dan  "nonpri", karena yang "nonpri" makan babi dan bakmi? Kan tidak  ada dalam sejarah. Perbedaan kebudayaan? Yang ada yaitu banyak  macam  takhayul, kawin campuran  dsb,  abu  muda  (yi. "pri")  dan abu tua (yi. Tionghwa) tidak boleh, dsb. Tapi  itu tidak  menyebabkan  sengketa.  Sebenarnya kejadian  tahun  '80 yang lalu sudah cukup untuk menyimpulkan, teori asimilasi  itu gagal.  Tapi  sudah terjadi begini, sekarang masih  tidak  mau mengakui.  Masih  tetap  pembauran digembar-gemborkan.  Partai Pembauran. Menyedihkan!     Lagi pula saya ingat tahun '63. Resolusi Konperensi Pleno Dewan  Daerah "Baperki" di Semarang. Saya beri contoh di sana: Edith   Stein.   Perempuan  Yahudi  yang  sudah   menanggalkan keyahudiannya,  toh dibakar di kamar gas. Sudah  menjadi  non. Tapi  karena diketahui dia Yahudi, tetap saja dibakar.  Itulah rasisme. Sebab dasar negaranya, Nazi, itu rasis. Orde Baru itu pun  memang  sudah dasarnya rasis. Bukan jaman Sukarno.  Jaman Sukarno  tidak  ada.  Bung  Karno faham  tentang  ajaran  Empu Tantular "bhineka tunggal ika", "tat twan asi" (itulah engkau) inti   ajaran   Upanishad.  Tapi  pernah  kah   para   jutawan asimilasionis  mendalami  ajaran ajaran  itu?  Saya  khawatir, kesibukan  mereka menimbun kekayaan tidak memberi waktu  untuk merenungi falsafah lambang RI. Cukup KKN!

HS.:  Apa sebab Suharto rasis? Dan kedekatan dengan Bob  Hasan dan Liem?

Go:   Lihat itu Liem Sioe Liong dan Bob Hasan? Itu kalau orang Belanda  bilang kan "twee handen op een buik".  Akrabnya  luar biasa  kedua  mereka itu. Tapi jawaban saya. Di  jaman  Hitler dikenal,  yang  dalam bahasa Jerman disebut "Hofjude",  Yahudi kraton.  Sebelum Hitler, juga raja Friedrich II punya  Hofjude bernama  Ephraim.  Walaupun raja itu  anti-Semit,  tapi  untuk melakukan pat pat gulipat keuangan, digunakanlah orang  Yahudi kesayangannya: Ephraim. Misalnya mengedarkan uang  logam  yang nilainya  kurang dari harga nominal, sebagaimana tertera  pada uang logam itu. Maka rakyat bilang: von aussen schoen, von innen schlimm  aussen Friedrich, innen Ephraim dari luar cantik, dari dalam cerdik  di  luarnya  Friedrich,  di  dalamnya Ephraim

 


HS.:  Pendapat  Pak Go terhadap bahasa latah  "Cina  menguasai ekonomi pribumi"?


Go:   Ya.  Baik  koran koran di dalam maupun  di  luar  negeri sering   memberitakan  tentang  para  pemimpin,  yang   selalu mengucapkan  kata-kata  klise atau stereotip.   Stereotip  itu prasangka  rasial  yang bertentangan dengan kenyataan  sosial. Misalnya,  bahwa orang Tionghwa yang jumlahnya 3-4%  menguasai 70%  kehidupan perekonomian. Ini salah satu alasan  pembangkit kebencian   terhadap   Tionghwa.  Maka  terjadi   di   Jakarta perampokan, pembunuhan, perkosaan dll. Juga di Solo dan  lain- lain  tempat.  Sekarang harus ditanya, mereka yang  mengatakan demikian  itu  berdasar  angka  dari  mana.  Apa  Biro   Pusat Statistik?  BCA Liem Sioe Liong, misalnya. Berapa  prosen  dia punya?  Liem Sioe Liong itu memang nama Tionghwa. Tapi di  BPS barangkali  ia  pakai  nama  Indonesia,  Salim  Sudono?   Jadi dikategorikan di mana dia?  Indonesia atau Tionghwa?     Kemudian, pikirkan kalau itu betul. Penanaman modal asing apa  cuma 1-2 milyar? Kan ratusan! Sampai sekarang hancur, ini kan   karena   itu?   Perusahaan-perusahaan  yang   diusahakan berdasarkan  hutang dalam bentuk dolar. Siapa  yang  menguasai paling  banyak?  Modal Jepang tidak sedikit.  Sesudah  Jepang, nomor dua modal Jerman. Belanda tidak begitu banyak. Tapi  itu semua kan bermilyar-milyar.      Kemudian  minyak, mas, siapa yang punya? Pertamina  plus ini  dan  itu, mana yang dimiliki orang Tionghwa  dari  sumber sumber  ini?  Peranan orang Tionghwa yang paling  penting  kan dalam  distribusi. Dulu juga dalam koleksi, pengumpulan.  Tapi sekarang  sudah banyak berubah. Cengkih misalnya.  Pengumpulan dan distribusi cengkih dimonopoli oleh Tommy. Baru akhir-akhir ini  dihapuskan.  Mana buktinya? Bahwa ini disebabkan oleh  3% penduduk  Indonesia  menguasai  70%  perekonomian.  Ini   yang dinamakan  stereotip. Tak lain yaitu prasangka yang didasarkan atas  rasisme.  Tapi kalau dihadapkan dengan kenyataan  selalu tidak cocok.      Kalau  dibilang, semua orang Cina pedagang.  Lupa  bahwa tidak  sedikit  yang  kaum  buruh, petani  di  Kalimantan,  di Rengasdengklok, kuli di tambang timah Bangka. Jadi  itu  tidak betul. Itu rasisme.

HS.: Terakhir sedikit tentang biografi Pak Go?


Go:  Saya  lahir di Malang 78 tahun yang lalu. Tahun '45  ikut mendirikan  dan  berjuang  untuk  Angkatan  Muda  Tionghwa  di Malang.  Saya  bagian penerangan organisasi ini, dan  ketuanya adik  Siauw  Giok  Tjhan, Siau Giok Bie,  tapi  lebih  dikenal dengan nama Anton. Ini kegiatan politik saya dalam jaman  Bung Tomo.  Ikut  membantu perjuangan 10 Nopember 45  di  Surabaya. Saya  di  sana dengan dua kakak beradik Siauw. Melalui  radio, tiap  Rabu  jam 17:45, selama lima belas menit,  sebelum  Bung Tomo beragitasi atau berdemagogi, saya juga demikian. Beromong kosong: "dua puluh ribu pemuda Tionghwa di belakang saya"!      Kemudian saya menjadi anggota Partai Sosialis.  Itu masih Amir dan Sjahrir. Tan Ling Djie itu baru kemudian. Ketika  itu ada  dua Partai Sosialis: Partai Rakyat Sosialis (PARAS),  dan Partai  Sosialis  Indonesia. Suatu saat  saya  diminta  Partai pindah  ke  Jakarta untuk bekerja di Kementerian Luar  Negeri. Waktu itu Menlu nya Sjahrir. Tapi pecah agresi ke-1, Juli '47. Lalu  ditugasi pemerintah RI ke Eropa Barat dengan mandat dari Kementerian pemuda. Waktu itu Menteri nya Supeno,  yang  gugur dalam  agresi  itu,  dan di Jakarta diwakili  oleh  Sekretaris Hubungan  LN, Mas Bing (Moh. Said Taman Siswa). Dengan  mandat itu  saya dikirim ke Negeri Belanda, untuk propaganda revolusi Indonesia,  khususnya  mencegah pemuda  Belanda  agar  menolak dikirim   memerangi  Indonesia.  Itu  akhir  '47.  Di  Belanda ditampung  Dubes RI di Belanda, Sunito Joyowirono.  Dia  ketua Perhimpunan  Indonesia (PI), sekaligus Dubes RI -  tapi  tidak diakui  oleh  pemerintah  Belanda.   Saya  menjadi  sekretaris Sunito,  dan "voorman" (ketua) cabang PI terbesar di  Belanda: Amsterdam.  Staf  kantor  perwakilan  RI,  Raden  Mas   Rasono Wuryaningrat,  dan ada lagi seorang perempuan. Belanda,  Annie Jansen.  Kedudukan  kami  di  Amsterdam,  di  kota  cabang  PI terbesar.       Sekitar  tercapainya kedaulatan, '49,  oleh  Adam  Malik Jawoto,  Direktur  dan Hopdaktur KB. "Antara",  saya  ditunjuk sebagai   wakil  KB  "Antara"  di  Belanda.  Untuk   membangun perwakilan  "Antara" di Eropa. Sementara  itu  saya  berhasil, dengan  magna  cumlaude,  mempertahankan tesis Ph.D.  saya  di Brussel.  Dalam  keadaan itu saya ditahan pemerintah  Belanda. Tentu,  walaupun  sebagai wartawan KB tidak boleh  berpolitik, saya  dan Sunito juga pengurus PI. Kami memperjuangkan  buntut tuntutan  kita Irian Barat. Itu alasan penangkapan.  Saya  dan Sunito  diusir kembali ke Indonesia. Dan kembali saya  bekerja di "Antara", menjadi wakil Direktur Adam Malik. Sunito menjadi sekretaris  Parlemen,  yang waktu itu diketuai  oleh  Sartono. Selain  itu mengajar di sana sini, antara lain di "Airlangga", PTIP  Malang, kursus B1 dan B2 di Jakarta. Giat di  "Baperki", menjadi   anggota  Konstituante,  mendirikan   "Ureka"   yaitu "Trisakti" sekarang, dsb.       Ketika  itu  saya  baru  doktorandus  antropologi,  dari Leiden, yang saya peroleh sewaktu di Belanda bersama Sunito di PI.  Kerja  berjuang dan belajar. Makan dan semua  biaya  cari sendiri.  Sebulan  250  gulden.  Tiap  bulan  seringgit  untuk membiayai  kantor  perwakilan RI. Sunito tidak  mendapat  uang dari Jakarta. Mestinya kita dapat dari Sumitro Joyohadikusumo, yang  ketika itu ditugasi di Amerika. Mencari biaya,  termasuk untuk kami yang di Belanda.

HS.: Siapa pendiri "Ureka" sebenarnya?

Go:  Sebenarnya istri saya. "Universitas  Respublika".  Ketika itu  diskriminasi  sangat hebat. Anak-anak keturunan  Tionghwa susah  masuk  ke perguruan tinggi. "Si Ming Hui",  perkumpulan sosial  yang  besar  di Jakarta, mengundang beberapa  sarjana, untuk  mempelajari  kemungkinan  mendirikan  perguruan  tinggi sendiri.  Debat bertele-tele. Saya pulang, istri saya  bilang: "Kenapa  tidak berani? Dirikan, atas nama "Baperki"! Ketakutan tidak  akan  mendapat  dukungan  luas  ternyata  keliru.  Kita tempati  gedung  sekolah dasar dan sekolah menengah  di  Pasar Baru.  Itu sekolah Tionghwa-WNA, yang diserahkan kepada  kita, karena   memenuhi  Resolusi  Sutan  Takdir  Alisjahbana   dari Kotapraja  Jakarta. Anak-anak WNA itu tidak bisa sekolah.  Itu kan melanggar hak-hak asasi manusia?

HS.:  Apa  pokok pokok isi  Resolusi Sutan Takdir ?  Dia  dari Kotapraja Jakarta?

Go:  Ya.  Dia duduk di sana, wakil PSI. WNA tidak  bisa  masuk sekolah   nasional   Indonesia,  tapi   WN   Keturunan   malah diharuskan.  Sedangkan WNI tidak boleh  masuk  sekolah  asing. Sebenarnya  Takdir tidak rasistis. Juga karangan-karangan  nya tidak.  Saya kenal dia pribadi. Sebab buku terjemahan "Riwayat AQ" Lu Hsun, itu Slamet Sukoco dan saya yang menerjemahkan nya ke Indonesia. Yang menerbitkan "Pustaka Rakjat" Takdir.

HS.: Pak Go tahun berapa ditangkap Orba?

Go:   Akhir  '65  sampai  awal  '66.  Tanpa  tuduhan.   Berkat intervensi Adam Malik, saya bebas. Banyak orang "Antara"  yang ditahan.  Yang mati juga banyak. Adam Malik itu  kawan  sangat baik  saya. Dia direktur "Antara". Tapi yang mengerjakan semua pekerjaannya  saya.  Maka saya dia bebaskan.  Ketika  itu  dia dalam  kedudukan  sebagai salah seorang  triumfirat.  Suharto- Sultan-Adam  Malik. Begitu bebas dia peringatkan saya:  Jangan lama-lama. Pamitan keluarga dan cepat keluar. Sebab nanti saya tidak  bisa  membantumu lagi! Betul. Saya dibantu betul-betul. Sampai diantar ke plane dengan protokol.

HS.: Tahun '66 itu juga masuk ke Belanda lagi?

Go:  Tidak.  Tidak  bisa  masuk, kan saya  dulu  diusir?  Jadi berkeliaran. Satu tahun kira-kira menunggu di Brussel.  Ketika itu  saya mempertahankan tesis Ph.D. saya. Prof.Wertheim  yang membantu   saya.  Juga  mencarikan  pekerjaan,   menerjemahkan disertasi Kampto Utomo ke bahasa Belanda. 1 Oktober  '68  baru masuk  kembali ke Belanda, ditunggu Prof. Wertheim di  "Komite Indonesia".***

 

 

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghua 2018


Pihak yang ingin mempublikasi ulang tulisan dalam web ini diharapkan untuk menyertakan link aktif : www.budaya-tionghoa.net , NAMA PENULIS dan LINK aktif yang berada didalam tulisan atau membaca lebih jauh tentang syarat dan kondisi . Mempublikasi ulang tanpa menyertakan tautan internal didalamnya termasuk tautan luar ,  tautan dalam , catatan kaki , referensi , video , picture , sama dengan mengurangi konten dalam tulisan ini.



Last modified onWednesday, 25 July 2012 10:33
Rate this item
(0 votes)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/konten/esai/item/1138-wawancara-dengan-dr-go-gien-tjwan

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto