A+ A A-

Studi Kasus Mengenai Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa

  • Written by  Suma Mihardja
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Budaya-Tionghoa.Net |Para pendekar budaya yang budiman, perkenankan saya mengirimkan tulisan saya yang akan dimasukkan sebagai bahan koreksi kepada pemerintah berkenaan dengan diskriminasi hukum yang dirasakan masih mengganjal kalangan Tionghoa di Indonesia. Bahan ini jelas masih sangat jauh dari sempurna, dan mengingat keluasan wawasan dari para pendekar budiman di Mailing-List Budaya Tionghua ini, perkenankan saya meminta masukan dari para pendekar budiman ini.

Artikel Terkait :

{module [201]}

Mungkin isi dari tulisan tersebut masih terlalu subyektif dan dangkal, sehingga masukan anda semua sangat diharapkan. NB: bahan ini dimasukkan sebagai dokumen penelitian untuk BPHN untuk seterusnya dimasukkan ke Depkehham. Saya sendiri bertanggung jawab sepenuhnya atas isi tulisan yang mungkin terbilang cukup keras ini, namun apabila ada kesalahan data atau penulisan, harap para pendekar sudi membantu untuk meluruskannya.

Siancay,
Orang yang baru belajar


EVALUASI DAN ANALISIS KRITIS TERHADAP BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDAMPAK DISKRIMINASI RASIAL

Studi Kasus Mengenai Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa

Oleh: Suma Mihardja, Tim Analisis dan Evaluasi Hukum pada BPHN

Pengantar Mengenai Pengertian "Etnis Tionghoa" dalam TopikDiskriminasi Rasial (catatan: untuk memudahkan pembaca umum, istilah Tionghoa yang dipergunakan dalam tulisan ini kebanyakan berasal dari dialek Min [Hokkian] berlogat Chuan Ciu yang lebih familiar didengar di Jawa dan Sumatera ketimbang dialek Pu Tong Hua {Mandarin; meskipun menjadi dialek resmi] atau Hakka [meskipun jumlahnya juga cukup besar di Indonesia]. Pemakaian istilah lain seperti penyebutan nama Dinasti Ming [Mandarin] ketimbang dinasti Beng [Hokkian], adalah dikarenakan pemakaian istilah itu lebih populer dipergunakan sehari- hari)

Secara teknis dan apalagi akademis, merupakan persoalan yang cukup sulit untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai kalangan "etnis Tionghoa", apalagi untuk lebih spesifik mendefinisikan apa yang disebut sebagai Tionghoa Indonesia di sini (atau ada juga yang menyebutnya sebagai Indonesia Tionghoa; untuk membedakannya dari sudut konsep kewarganegaraan mengenai "Tionghoa asing" yang berarti etnis Tionghoa yang bukan WNI atau tidak memiliki persentuhan dengan negara Indonesia).


Apabila berbicara mengenai hubungan "darah" atau ciri-ciri fisik etnik semata-mata, juga kadang-kadang tidak begitu sesuai, karena kenyataannya ditemukan banyak juga terjadi akulturasi kebudayaan dan perkawinan antar komunitas. Mereka yang disebut sebagai kalangan Tionghoa sendiri adalah komunitas yang cukup majemuk dan dapat ditemukan di seluruh dunia. Bahkan di negara RRC sendiri (suatu konsep yang juga memiliki permasalahan mengingat komunitas kalangan Tionghoa di seantero sudah ada sebelum terbentuknya RRC, bahkan pada saat perbatasan negeri Tiongkok sendiri berubah-ubah sesuai dengan jaman kedinastiannya yang praktis menimbulkan kesulitan misalnya untuk mendefinisikan apakah seorang Vietnam adalah seorang Tionghoa atau bukan), kalau konsep etnisitas tersebut hendak dirujuk kepada konsepsi warga suatu bangsa yang paling bersentuhan dengannya, konsep etnisitas ini bukan hal yang mudah untuk dikategorikan, apakah hanya sekedar menginduk kepada ciri-ciri tubuh yang dimiliki oleh orang Han pada umumnya yang komposisinya menjadi 95% penduduk di sana, ataukah juga memasukkan suku-suku minoritas, mulai dari yang ciri tubuhnya paling berdekatan seperti suku Mongol di Utara, suku Miao di Selatan, suku Tibet di Barat dan juga Korea di Timur, sampai kepada mereka yang memiliki struktur tubuh agak berbeda seperti suku Uighur di Barat, suku Sa di Selatan, dan bahkan mereka yang memiliki struktur ras yang berbeda namun berkebudayaan Tionghoa.

Bahkan penamaan khusus terhadap kalangan etnis Tionghoa di luar RRC sendiri diberikan kepada komunitas yang sangat majemuk dan dapat ditemukan di seluruh dunia dan bisa jadi terbentuk selama berabad- abad lamanya. Ada yang dapat dengan mudah diidentifikasikan berdasarkan ciri ras pada umumnya dan didukung oleh ciri budaya yang dibawanya, ada juga yang secara ciri ras dikenali sebagai seorang Tionghoa namun sebenarnya mereka membawa kebudayaan yang sudah berbeda, bahkan ada juga yang menjalankan kebudayaan Tionghoa namun ciri fisik mereka "kurang mewakili" seorang Tionghoa.


Apalagi kenyataannya untuk kawasan Asia Tenggara dan khususnya Indonesia, ciri fisik kalangan Tionghoa dan kalangan "Pribumi" juga tidak berbeda jauh karena dari segi antropologis kenyataannya mereka berasal dari struktur genealogis yang hampir sama, sebagai sama-sama ras Mongolia, dan bisa jadi memiliki titik pertemuan darah yang berdekatan di daerah Yunnan sana yang diperkirakan merupakan daerah asal mula kalangan "pribumi" Indonesia yang dapat dipastikan bukan keturunan dari Meganthropus Palaeojavanicus sebagai penghuni "asli" dataran Jawa dan mungkin juga Sumatera (meskipun temuan arkeologis lain seperti Mojokertensis, Wajakensis, atau sebagainya yang lebih muda usianya juga masih menimbulkan kontroversi keterhubungannya dengan manusia modern yang menghuni daerah tersebut sekarang ini).

Akan sangat mudah bagi kalangan antropolog untuk menemukan mereka yang menamakan dirinya Tionghoa Benteng di Tangerang yang jumlahnya sangat besar dan menjadi mayoritas penduduk di Kotamadia Tangerang dengan ciri-ciri fisik yang akan menyesatkan karena warna kulitnya yang hitam, mata yang cukup lebar, perawakan yang pendek gempal, sampai saat mereka mengatakan "Owe"(saya dalam dialek pasar) dan mengajak antropolog tersebut ke rumahnya yang ditempeli Hu (kertas bertulisan untuk mengusir hawa jahat) dan memiliki meja abu dengan foto almarhum orang tuanya terpasang di sana.


Begitu juga akan sangat mudah bagi kalangan antropolog yang serupa untuk mampir di kota Menado dan bertemu dengan mereka yang bertubuh kuning langsat, mata yang agak menyipit, perawakannya kecil, namun saat ditanya akan dapat menguraikan kemargaan Menadonya secara panjang lebar dan menolak bahwa dirinya memiliki "darah" Tionghoa.

Dan tipuan-tipuan mata yang serupa dapat terjadi di mana saja di seluruh Indonesia ini, meskipun mungkin tidak dominan, tapi secara persentase tentu saja tetap besar secara keseluruhannya. Apalagi kalau antorpolog tersebut hendak memperluasnya dan mencoba membedakan antara orang Asia Tenggara yang satu dengan yang lain, dengan sampel yang sangat beragam pula berdasarkan suku yang ada di Asia Tenggara tersebut. Kajian yang dapat melengkapi misalnya dalam buku the Encyclopedia of the Chinese Overseas suntingan Lynn Pan, 2000.


Kemudian kalau kita berbicara mengenai persoalan "memiliki darah Tionghoa", kita juga bisa terjebak menganalisisnya, baik dari segi golongan darah A, B, AB dan O sebagaimana sering diperbincangkan oleh kalayak umum, ataupun bahkan lebih modern lagi dengan pemeriksaan pada struktur genetika pada kromosomnya juga, karena kenyataannya saja persoalan teknis biologi dan kedokteran seperti itu pun tidak bisa sepenuhnya menjawab persoalan definisi yang dikemukakan tadi. Untuk memudahkan kajian mengepa pendekatan seperti itupun tidak memuaskan, dapat dirujuk pada kenyataan sejarah berikut ini yang terkait dengan hubungan kalangan Tionghoa dengan masyarakat lainnya di Indonesia.


Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa berabad-abad lamanya telah berlangsung proses pengangkatan anak atau penganugerahan kebangsawanan antar bangsa dalam kedua komunitas ini. Kalau membaca nama Tan Jin Sing dan kemudian keluarga Secodiningrat di Yogyakarta misalnya, Sunan Kuning di Solo lalu Tumenggung Aria Wiracula di Cirebon, atau bahkan dalam silsilah yang dimiliki oleh marga Thung dan hubungannya dengan para Tubagus di Banten, bisa saja terjadi persepsi yang keliru apabila hanya dihubungkan sekilas dengan praduga tentang aliran "darah" atau trah silsilah.


Belum lagi kenyataan adanya perkawinan antar bangsa yang meskipun telah sedemikian jauh jaraknya juga dapat memberikan data kromosom dari etnis tertentu dari pihak perempuan, sementara nama keluarga yang dipertahankan justru misalnya dari yang laki-laki yang berasal dari suku yang lain, sementara orang tersebut tidak pernah tahu- meneahu mengenai silsilah kedua garis moyangnya itu yang sudah pasti sangat jauh dan beranak cabang sangat rumit pula. Dengan cara begitu, bahkan tentu saja kalangan antorpolog dapat dengan mudah mengklaim seluruh penduduk Indonesia adalah berdarah Tionghoa berdasarkan penelitian antropologis mutakhir yang membenarkan kemungkinan migrasi dari daerah di sekitar Tiongkok Selatan tersebut. Yang pasti, konsepsi darah bukan sumber akademis yang tepat untuk menentukan siapa yang disebut kalangan Tionghoa dan siapa yang bukan.

Lalu dengan cara apa diskriminasi di Indonesia selama ini dilakukan? Mengingat faktor fisik (meskipun sering jadi penanda awal untuk menentukan ke golongan mana dia dimasukkan) dapat terbantah berdasarkan konstruksi yang ada di muka, perhatian mau tidak mau kita tujukan kepada dasar pembentuk diskriminasi yang terjadi selama ini, yaitu kepada apa yang disebut sebagai "Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina". Secara mudahnya, persoalan tersebut dapat dikelompokkan sebagai Kebudayaan Tionghoa, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara umum terlebih dahulu sebelum masuk kepada pembahasan mengenai simbol diskriminasi orde baru tersebut.

Pertama-tama, pemakaian istilah Tionghoa dalam tulisan ini jelas untuk menegaskan konstruksi keberadaan kalangan "etnisitas" (dalam pengertian budaya) tertentu yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang Tionghoa. Pemakaian istilah Cina di sini, meskipun dianggap netral dari berbagai catatan yang ada dan polemik yang sempat berkembang pada lima tahun belakangan ini, akan dihindari untuk dipergunakan mengingat bahwa aspek pemberian kata "Cina" tersebut oleh kepentingan elite penguasa sebenarnya sempat menimbulkan rasa terdiskriminasi pada kalangan Tionghoa tersebut.


Kemudian mengikuti doktrin umum yang dipakai dalam penelitian sosiologi-antropologi, pengacuan penelitian budaya di sini meliputi aspek-aspek "himpunan pola-pola perilaku sosial yang merupakan kekhasan suatu komunitas tertentu" yang dapat meliputi perasaan dominan sebagai sebuah kelompok atas sistem pengetahuan, agama/kepercayaan, kesenian, tata kesusilaan, aturan hukum, tata cara adat istiadat dan kebiasaan lainnya yang dipelajari dan diwariskan dalam suatu komunitas tertentu. Dengan demikian, maka dalam keperluan ini, cukup memadai untuk menganggap bahwa aspek diskriminatif yang utama ada pada konsep kebudayaannya sebagai bagian hakiki hak dasar manusia dalam bermasyarakat.

Dalam pola pandang seperti itu, masyarakat Tionghoa harus dipahami sebagai pendukung suatu kebudayaan tertentu yang meliputi pemikiran dominan mengenai setidaknya rasa identitas yang terwujud melalui pemahaman mereka akan hal-hal yang disebutkan di muka. Seorang yang fasih berbahasa Hokkian saja tidak dapat dianggap sebagai orang Tionghoa (Hokkian) apabila dia tidak secara dominan menunjukkan bahwa dirinya adalah pengusung nilai-nilai kebudayaan Tionghoa.

Bahkan dalam konstruksi negatif, seorang yang lahir dari orang tua yang "Tionghoa" tulen (dalam arti sistem pengetahuan, bahasa, agama, seni, tata susila, adat secara keseluruhan) dapat dikatakan tidak lagi menjadi seorang Tionghoa apabila dirinya tidak menganggap lagi dirinya sebagai minimal berdarah Tionghoa, tidak punya nama marga atau penamaan khas Tionghoa lainnya, tidak punya tendensi sistem pengetahuan sebagaimana dikenal oleh orang Tionghoa, memiliki agama yang memiliki karakter berbeda, seninya mengambil dari kelompok lain, tata susilanya dan cara penyebutannya berbeda, begitu juga adat istiadatnya dalam berturur perilaku.

Apapun bentuknya, asimilasi totalkah(?) ataukah mengalami proses kehilangan identitas sama sekali (mengambil segala nilai tanpa rasa mengacu), pada dasarnya dia tidak lagi dikatakan sebagai seorang Tionghoa. Hanya dalam keadaan tertentu, perasaan Ke-Tionghoa-an itu dapat muncul lagi, misalnya saat anak keturunannya menelusuri silsilah dan menghidupkan kembali "budaya yang melekat dalam darah" itu.

Melihat titik pandang seperti itu, tentu masih menyisakan kesulitan untuk menyebutkan siapa yang Tionghoa dan siapa yang bukan, mengingat penerimaan dan kesertaan mereka terhadap sistem budaya Tionghoa dapat terbentuk dari derajat dan peminatan yang berbeda- beda, dan dari kacamata ekstern, bisa jadi juga ada stereotyping atau pencirian yang berbeda dengan apa yang dilihat dari sisi intern kalangan Tionghoa. Bahkan secara kontras, dari sisi sebaliknya, dalam hal khusus lainnya, seorang yang "berdarah Jawa" misalnya ketika dia beragama Tao, menguasai sistem tata susila Tionghoa, menjalankan tata peradatan Tionghoa dan menginduk sistem pengetahuan Tionghoa, dia sudah dapat disebut sebagai kalangan Tionghoa!


Meskipun demikian, setidaknya, pengertian kalangan Tionghoa di sini harus dilihat dari pengertian "rasa" dan setidaknya "kepemilikan unsur budaya secara minimal" yang dilakukannya. Rasa yang dimaksud di sini adalah setidaknya sesuatu yang di dalam dirinya menyatakan bahwa dia adalah seorang Tionghoa, sama halnya seperti seseorang merasa dirinya adalah seorang Sunda atau Batak. Kepemilikan unsur di sini juga minimal menunjukkan bahwa secara kebudayaan masyarakatnya dia dikenali sebagai seorang Tionghoa. Dari titik tolak pendekatan pandangan seperti itulah maka pendefinisian kalangan etnis Tionghoa dalam konteks diskriminasi hukum ini dapat dimulai.




Budaya Tionghoa dan Kekhasannya


Kalau bicara lebih jauh lagi mengenai nilai budaya apa yang dapat disebut sebagai budaya Tionghoa di Indonesia ini, kesulitan berikutnya dapat muncul. Cerita-cerita sejarah menunjukkan sudah terjadinya silang budaya yang sedemikian kerap antara daratan Tiongkok dengan daerah Asia Tenggara sejak jaman sejarah dimulai, termasuk juga terbentuknya kalangan Peranakan campuran (dalam hal ini dapat digeneralisasi berupa perkawinan antara kalangan laki-laki Tionghoa dan kalangan perempuan non-Tionghoa) di daerah Asia Tenggara pada masa-masa awal interaksi tersebut sekitar tahun 100- 1700 Masehi. Pada masa itu dapat dikatakan terjadi baik proses penyerapan ke dalam salah satu kebudayaan dari pasangan menikah tadi, atau dapat juga terbentuk suatu keluarga kecil yang akulturatif, meskipun kelompok kedua ini diperkirakan terbilang kecil sekali jumlahnya. Pada gilirannya nanti, penyerapan ke arah salah satu pihak dalam keluarga, akan menyebabkan kalangan Peranakan tersebut (dalam peristilah campuran, untuk membedakannya dengan istilah yang sama yang akan dipergunakan secara lebih luas dalam prauh jaman yang lain sebagai locally born) membagi dua ciri kelompok dirinya sesuai dengan pola budaya yang dianutnya.

Umumnya apabila mengalami "proses asimilasi" atau "melepas identitas", dia melepaskan ciri-ciri budaya "Tionghoanya" untuk kemudian diserap dan dianggap baik sebagai "Pribumi" atau membentuk sebuah komunitas yang lebih "akulturatif"yang tidak tergantung kepada budaya asal dari masing-masing pasangan tersebut misalnya ketika membuka wilayah baru (contohnya perkawinan laki-laki Tionghoa dengan perempuan Bali di daerah Batavia misalnya, justru terserap ke dalam masyarakat Betawi atau Sunda), itupun tergantung sekali kepada suku atau kondisi masyarakat terdekat di mana ia tinggal.

Sementara mereka yang lebih kuat meyakini tarikan kebudayaan Tionghoanya yang pada umumnya dianggap lebih tinggi (sama seperti hal proses terasimilasinya penjajah Mongol pada jaman dinasti Yuan ke dalam kebudayaan Tiongkok), tetap mengakui dan melestarikan ciri budayanya tersebut sebagai seorang Tionghoa. Untuk kajian yang lebih jauh dan luas mengenai pertemuan budaya ini dapat dibaca diantaranya dalam buku Nusa Jawa: Silang Budaya dari Dennys Lombard, 1990 atau juga dalam trilogi yang sudah diterbitkan karya Anthony Reid mengenai Asia Tenggara, dan tidak lupa karya klasik DGE Hall, 1988 mengenai topik serupa. Lombard secara khusus malahan menyebutkan bahwa proses interaksi tersebut berjalan sangat mulus dan alami, kedua komunitas hidup secara damai tanpa pertentangan berarti.

Kajian dari daerah lainnya misalnya dapat dikaji dari buku IndoCina, Persilangan Kebudayaan dari Bernard Philippe Groslier, 1961 dan Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia dari Peter Bellwood, 1997. Mengingat bahwa untuk keperluan penulisan ini penentuan terhadap diskriminasi dilakukan berdasarkan pendekatan ciri budaya (hal mana akan sesuai dengan aksioma dasar bahwa masyarakat adalah pendukung suatu budaya, sehingga apa yang disebut kalangan Tionghoa adalah masyarakat yang mengidentifikasikan diri sebagai pendukung kebudayaan Tionghoa), maka temuan tentang konteks serupa yang membicarakan sisi etnis yang lebih mendekati penelaahan sistem kemasyarakatan (budaya) Tionghoa di Asia Tenggara juga membantu, misalnya dalam Chinese Society in Thailand dari G. William Skinner, 1957, kemudian Chinese Pioneers on the Sarawak Frontier 1841-1941 dari Daniel Chew, 1990, Chinese Family and Marriage in Singapore dari Maurice Freedman, 1957, China and the Chinese Overseas dari Wang Gungwu, 1995, the Study of Chinese Society dari Maurice Freedman, 1979, Chinese Minority in a Malay State dari Tan Chee- Beng, 2002, Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara suntingan Jennifer Cushman dan Wang Gungwum 1991, juga Tionghoa Indonesia dalam Krisis dari Charles A. Coppel, 1994, lalu berturut- turut the Chinese in Southeast Asia dari Victor Pucell, 1950, the Chinese in Indonesia: Five Essays suntingan JAC Mackie, 1976, Southeast Asia's Chinese Minorities karya Mary F. Somers Heidhues, 1974, Sojourners and Settlers suntingan Anthony Reid, 1996 dan Early Chinese Immigrant Societies dari Lee Lai To, 1988.


Dalam masa-masa pertumbuhan itulah, khususnya sejak era dinasti Ming tahun 1400-an M yang menguatkan jalur perdagangan raksasa di Asia Tenggara (antara lain melalui jalur muhibah tokoh laksamana Ceng Ho; di mana jalur tersebut hanya dikerjakan oleh kaum laki-lakinya mengingat faktor teknologi dan keamanan saat itu) sebelum mengisolasi diri pada tahun 1435 M (dengan memusnahkan catatan bahkan membakar kapal-kapalnya yang legendaris), akhirnya mulai tumbuh kelenteng-kelenteng yang menjadi simbol budaya Tionghoa yang menandai semakin besarnya jumlah kalangan Tionghoa di nusantara. Kelenteng-kelenteng yang tumbuh selama jaman kedatangan besar era abad ke-15 (dalam berbagai nama, bentuk, ukuran dan tingkatannya seperti misalnya mulai dari Rumah Toa Pe Kong [berukuran kecil, bahkan ada yang hanya miniatur sebagai simbol penanda wilayah], bahkan, kelenteng keluarga, kelenteng abu, kelenteng peringatan, kelenteng bidang khusus, dan sebagainya; termasuk juga peristilahan Teng, Bio, Kong sebagai nama yang sering dipergunakan di wilayah Asia Tenggara; ingat juga bahwa Ceng Ho sebagai kasim beragama Islam juga mendapatkan bagian dalam tempat pemujaan berdasarkan kasanah Tionghoa) kemudian menjadi tempat pertemuan sosial dan manifestasi budaya yang dimiliki kalangan Tionghoa tersebut.

Kelenteng yang menjadi simbol masyarakat Tionghoa tadi pada khususnya mempertautkan apa yang dalam literatur keagamaan dunia disebut sebagai Chinese Religion yang mempertautkan kalangan penghayat Konfusianisme, Taoisme dan juga Budhisme Mahayana baik secara sendiri-sendiri maupun juga yang mengalami bentuk sinkretisme dalam tema yang nantinya dinamakan Sam Kauw (tiga agama/ajaran).

Untuk kajian mengenai hal ini, dapat dilihat lebih jauh dalam buku Chinese Religions dari Joseph A. Adler, 2002, Alam Pikiran Cina dari H.G. Creel, 1989, the Taoist Body dari Kristofer Schipper, 1996, the Religion of the Chinese People dari Marcel Granet, 1977, the Religion of China, confucianism and Taoism dari Max Weberm, 1951, the Books of Chinese Beliefs dari Freena Bloomfield, 1983.

Pembedaan yang dilakukan untuk mengenal kalangan Tionghoa Indonesia juga praktis harus merujuk kepada kenyataan bahwa yang dimaksudkan kebudayaan Tionghoa di sini pun cenderung lebih spesifik menjurus kepada kebudayaan Tionghoa Selatan (itupun lebih tepat disebut bagian Tenggara untuk membedakannya dari daerah bertradisi Tionghoa lainnya di Selatan dari suku Miao, Tibet atau Indo-China) yang secara corak agak berbeda dengan kebudayaan Tionghoa Utara. Mengapa demikian? Hal itu diakibatkan kebanyakan kalangan Tionghoa yang melakukan interaksi sosial internasional yang sedemikian tinggi itu, utamanya berasal dari dua daerah Selatan (Tenggara) yang bertetangga, yaitu penduduk Hokkian dan Kuangtung (Fujian dan Guangdong) yang mewarisi sejumlah sub-bahasa (Min, Teo Chiu, Ing Hoa, Hakka, Hok Cia, dan sebagainya) namun memiliki tradisi yang tidak terlalu jauh berbeda.

Sejarah Panjang Keberadaan Kalangan Tionghoa di Indonesia dan Sumbangsihnya kepada Masyarakat Indonesia yang Pluralis Di bagian muka sudah digambarkan bahwa kalangan Tionghoa dalam jumlah sangat terbatas diperkirakan sudah berdiam di bumi nusantara ini sejak awal abad pertama Masehi. Saat di mana kerajaan-kerajaan nusantara malahan belum berdiri dengan kukuh, bahkan pada saat di mana tradisi sejarah tulisan di Indonesia juga belum dimulai.

Catatan dinasti Han pada awal abad pertama Masehi sudah menyebutkan nama-nama pulau untuk daerah Jawa, Kalimantan dan Sumatera serta sejumlah tempat lainnya di nusantara. Perjalanan bersejarah yang dilakukan oleh sejumlah peziarah Budhis Tionghoa (lewat nama Fa Hsien) ke Jawa dan Sumatera yang bercorak Hindu-Budha pada abad ke-4 dan 5 serta beberapa kali sesudahnya secara rutin memperlihatkan bahwa jalur laut sudah dikenal pada masa itu, dan setidaknya juga memperlihatkan bahwa kegiatan transportasi dan migrasi sudah berjalan dengan lancar.

Catatan sejarah yang lebih muda juga menyebutkan adanya interaksi antara kerajaan-kerajaan di Nusantara, utamanya adalah Sriwijaya dan kemudian Majapahit dengan kekaisaran di Tiongkok, termasuk sejumlah pertukaran misi pada abad ke-9 sampai 11 (misalnya nama pengelana I Tsing). Cerita mengenai dinasti Yuan (dari suku Mongol) yang diperintahkan Kubilai Khan untuk membalas penghinaan kaisar Kediri dan perangkap yang dibuat oleh Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit juga menjadi catatan tersendiri pada bagian pertengahan sampai mendekati akhir abad ke-13, di mana tentara yang dikalahkan tersebut kebanyakan justru menetap di pantai Utara Jawa dan pantai Timur Sumatera serta memperkenalkan sejumlah teknologi baru dalam pelayaran, pertukangan dan mengenalkan juga persenjataan dan bahan peledak.


Akhirnya pelayaran muhibah armada raksasa di bawah pengawasan Laksamana Ceng Ho yang diperintahkan kaisar dinasti Ming untuk melakukan pemetaan, yang berlangsung tujuh kali sepanjang tahun 1405- 1433 M memberikan jaminan kelancaran pelayaran laut yang memancing juga migrasi perdagangan dalam jumlah besar-besaran. Meskipun dinasti Ming secara resmi kemudian menutup pintu dan mengisolasi diri setelah misi muhibah terakhir, namun jumlah emigran telah meningkat signifikan, apalagi warga di propinsi Selatan Tiongkok juga sudah terbiasa pergi secara diam-diam untuk merantau dan berdagang, khususnya di daerah di mana pemerintahan dinasti Ming tidak efektif melakukan pengawasan setelah menghancurkan kapal-kapal raksasa yang dipakainya menjalankan muhibah itu.

Komunitas Tionghoa pun (belum termasuk yang berkelana dan menetap sebagai pribadi atau kelompok keluarga kecil) tersebar cukup merata dalam jumlah signifikan mulai dari Sumatera khususnya di pantai Timur dari Utara sampai Selatan, Kalimantan khususnya di pantai Barat dari utara hingga Selatan (belum termasuk yang ada di wilayah Malaysia dan Brunei sebagai salah satu kelompok sangat besar [bahkan perkiraan menyebutkan sampai 40%]), lalu di pulau Jawa sendiri khususnya sepanjang pantai Utara mulai dari ujung Barat hingga Timur, pulau Sulawesi khususnya bagian pesisir mulai dari Selatan hingga Utara, kepulauan Maluku, Madura, Bali, Nusa Tenggara hingga pulau Papua.

Komunitas Tionghoa itu pun memiliki karakter yang juga berbeda, mulai dari spektrum yang sangat kental budaya dan bahasanya (khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura seperti Sumatera dan Kalimantan), yang kental budaya namun kurang menunjukkan bahasanya (misalnya di sebagian daerah Jawa bagian Utara) sampai yang kurang kental budaya dan bahasanya namun masih menyebut dirinya "keturunan" Tionghoa (misalnya sebagian yang tinggal di Menado atau di Jawa bagian pedalaman).

Pada masa itu, arus migrasi dapat dikatakan stabil, dan komunitas yang ada lebih tertarik untuk mengurusi kampung halaman keduanya di nusantara ini. Patut dicatat bahwa tindakan pemerintah kolonial Belanda pada tahun- tahun 1800-1900-an untuk memasukkan budak-budak Tionghoa baik laki- laki maupun perempuan dari Taiwan, Hokkian dan Kwangtung dalam jumlah besar ke Sumatera bagian Utara, Bangka dan daerah sekitarnya untuk mengelola perkebunan dan pertambangan menambah secara signifikan sebuah bentukan komunitas yang baru, seolah-olah bedol desa dan pada gilirannya juga menambah sebuah komunitas budaya baru di nusantara. Belum lagi kemudian ketika jalur pelayaran semakin ramai dan aman, kalangan budak yang mulai menjadi petani atau pengusaha kecil karena era politik etis Belanda, akhirnya dapat juga melakukan transportasi laut dengan daratan Tiongkok. Kalangan Tionghoa lainnya pun dapat mengirimkan anak-anaknya bersekolah di daratan, mengingat sistem pendidikan di Indonesia kala itu sangat terbelakang, padahal sistem budaya Tionghoa sangat mendorong proses pendidikan (bandingkan dengan Chinese Education in South-East Asia dari Douglas P. Murray, lalu Neo-Confucian Education: the Formative Stage dari suntingan Wm. Theodore de Bary dan John W. Chaffee, 1989).


Kesempatan yang sama juga akhirnya memungkinkan kalangan perempuan untuk datang dari daratan dan menikah serta menetap di Indonesia. Kajian yang membantu untuk mengenali komunitas tersebut dan dilema lokalitasnya dapat ditemukan dalam Growing Pains, the Chinese and the Dutch in Colonial Java 1890-1942 dari Mona Lohanda, 2002, the Kapitan Cina of Batavia 1837-1942 dari Lona Mohanda, 2001, lalu Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942 dari Leo Suryadinata, 1981, the Chinese of Semarang: a Changing Minority Community in Indonesia dari D.E. Willmott, 1960 dan the Chinese of Sukabumi: a Study in Social and Cultural Accomodation dari Melly Giok-Lan Tan, 1963.


Keadaan perhubungan transportasi yang semakin intens itu ditambah lagi dengan kenyataan bahwa ada proses transisi budaya baru yang terbentuk dari akulturasi antara dua komunitas Tionghoa yang sebelumnya bersaing dan saling kurang menyukai dan sekaligus menjadi titik tolak penguatan budaya Tionghoa kembali, khususnya yang diwakili oleh doktrin-doktrin Konfusianisme sebagai dasar ajaran filsafat dan moral dasar bagi kalangan Tionghoa yang dilengkapi dengan kepercayaan Taoisme (sebagai doktrin yang dikembangkan dari pokok ajaran Ji yang sama, yang dalam literatur disebut folk religion) dan Mahayana sehingga kebudayaan kalangan Peranakan Tionghoa yang terbentuk selama berabad-abad lamanya akhirnya menemukan persesuaian kembali dengan budaya dari kalangan Tionghoa yang datang lebih muda (Xinge).

Apalagi kemudian secara bertahap, dalam kurun waktu terakhir pertengahan abad ke-20 itu (khususnya dalam pembentukan kembali kebudayaan antara tahun 1900-1960 dalam era pergerakan nasionalisme yang diwakili Tionghoa Hwee Koan, untuk mana dapat dibaca dari buku Overseas Chinese Nationalism dari Lea E. Williams, 1960 dan Atsal Moehlahnya Timboel Pergerakan Tionghoa jang Modern di Indonesia dari Kwee Tek Hoay, 1938 juga Riwajat 40 Taon dari THHK Batavia 1900-1939 oleh Nio Joe Lan, 1940) menghasilkan corak budaya yang cenderung mapan dimiliki oleh mereka yang disebut sebagai Tionghoa Indonesia (penamaan mutakhir yang merujuk kepada mereka yang memiliki warisan budaya Tionghoa dengan kewarganegaraan ius soli Indonesia). Kaum Tionghoa inilah yang dapat disebut sebagai "Peranakan" Tionghoa di Indonesia (karena faktor kelahiran mereka, locally born) yang membedakannya dengan peranakan dalam peristilahan masa-masa sebelumnya (yang di sebagian daerah Malaya dikenal sebagai komunitas Baba-Nyonya)..


Keberadaan kalangan Tionghoa Indonesia tersebut adalah khas, meskipun struktur yang sama juga dapat ditemui dalam komunitas yang hampir berkemiripan di kalangan Baba dan Peranakan Tionghoa di Singapura, Siam, Brunei, Filipina dan Malaysia. Sampai dengan tahun 1960-an, keadaan kalangan Tionghoa Indonesia dengan negara-negara bertetangga tersebut hampir sama dan mengalami pasang surut serta dilema yang hampir sama juga.


Namun sejak terjadinya stigmatisasi salah alamat kepada kalangan Tionghoa Indonesia setelah tahun 1965 yang akhirnya menyebabkan diskriminasi luar biasa dalam kalangan ini, perkembangan yang dialami kalangan Tionghoa Indonesia itu menjadi agak berbeda dengan negara-negara tetangganya. Saat di mana kalangan Tionghoa di Malaysia, Singapura, Laos, Kamboja, Myanmar dan Brunei mengukuhkan identitasnya sebagai entitas budaya sekaligus warga negara, saat di mana kalangan Tionghoa di Siam dan Filipina membentuk hubungan asimilatif damai, di Indonesia justru terjadi pengekangan luar biasa yang memiliki buntut sangat hebat kepada kekayaan kebudayaan dan tradisi yang berabad-abad dijalani kalangan Tionghoa tersebut. Dan jumlah mereka yang mengalami diskriminasi itu sangat signifikan!

***

Persentase Kalangan Tionghoa dalam Penduduk Indonesia Semenjak berabad-abad yang lampau, kalangan Tionghoa yang berada di Indonesia berjumlah cukup besar. Tetapi, karena persoalan etnis seringkali dianggap peka, dalam era orde baru sampai dengan sebelum tahun 2000, jumlah suku bangsa/etnis dan agamanya di Indonesia tidak pernah dimasukkan ke dalam sensus penduduk Republik Indonesia.

Perhitungan jumlah etnik Tionghoa berdasarkan sensus tahun 1930 ditaksir sekitar 1,2 juta, kira-kira 2% dari total jumlah penduduk Indonesia. Ada juga pendapat lain bahwa jumlah etnik Tionghoa Indonesia berada di antara angka 2,5% dan 3% atau bahkan lebih besar, yaitu berkisar antara 4–5%. Penulis sendiri malah menduga angka tersebut sebenarnya dapat mencapai 8% apabila sensus diadakan dengan cara yang lebih akurat dan stigmatisasi sudah benar-benar dihilangkan.


Sensus penduduk tahun 2000 yang dilansir Leo Suryadinata dalam buku yang diterbitkan LP3ES pun tidak memberikan jumlah etnik Tionghoa yang lengkap, bahkan diperkirakan keliru baik dalam metodologi maupun proses penyaringannya. Hasil perhitungan Leo menunjukkan angka 1,7 juta, atau kira-kira 0,86%. Jumlahnya lebih besar daripada hasil sensus 1930, namun persentasenya jelas jauh lebih rendah (menurun secara persentase sebesar 60%!!!). Menurunnya persentasi etnik Tionghoa dalam versi Leo mungkin disebabkan oleh tiga faktor utama: angka kelahiran yang menurun seiring dengan kesadaran Keluarga Berencana dalam keluarga modern, imigrasi ke luar negeri akibat gejolak politik dan sosial, dan kebijakan asimilasi terpaksa selama Orde Baru. Dalam keadaan demikian, identitas sejumlah orang Tionghoa telah dibaurkan melalui politik pemerintah dan karenanya tidak merasa sebagai Tionghoa lagi.

Sebenarnya ada kesalahan siginifikan di dalam metode sensus yang kemudian dilansir Leo tadi, yaitu masih adanya kolom sensus perdaerah yang tidak mencantumkan pilihan suku bangsa Tionghoa, namun tergabung dalam "lain-lain" yang justru terbukti cukup besar jumlahnya (lihat misalnya hasil sensus di Medan dan Menado sebagai sample kasar untuk membuktikan cara pembacaan semacam itu agak riskan). Selain itu patut juga diperhitungkan masih adanya keraguan untuk menjawab pertanyaan petugas sensus seiring dengan suasana curiga yang masih sangat melekat.

Tentunya tidak heran apabila kalangan Tionghoa yang belajar dari traumatik sejarah lebih suka untuk menjawab suku daerah tempatnya tinggal misalnya Menado atau "suku bangsa: Indonesia"(?) ketimbang untuk menyebut dirinya Tionghoa, sementara sensus itu dilakukan pada masa transisi yang memiliki suasana traumatik setelah peristiwa Mei 1998 di berbagai daerah Indonesia.

Sejak jatuhnya rezim Soeharto yang terbilang diskriminatif pada tahun 1998 dan pelajaran yang dapat diambil dari Peristiwa Mei 1998, berubahnya kebijakan pemerintah sehingga menjadi lebih akomodatif, menjadikan kebangkitan identitas diri kalangan Tionghoa dalam bidang kebudayaan, adat istiadat dan agama bukan hal yang tidak mungkin. Media massa berbahasa Mandarin dapat kembali beroperasi dengan leluasa, hal mana meningkatkan juga jumlah kursus bahasa Mandarin. Media televisi pun mulai menyediakan berita mandarin atau film berbahasa mandarin tanpa dubbing.

Belakangan ini dapat disaksikan semakin meriahnya perayaan-perayaan tradisional kalangan Tionghoa, termasuk di antaranya yang memiliki aspek keagamaan khas Tionghoa seperti misalnya Tahun Baru Imlek dengan perayaan Cap Go Meh-nya, ziarah Kubur Cheng Beng, perayaan Perahu Peh Cun, sembahyang arwah Cio Ko dan festival onde Tang Ce. Barong dan Liong mulai menari kembali dengan semarak. Yang paling mengharukan tentu saja Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang praktis mencabut Inpresd Nomor 14 Tahun 1967 yang sebelumnya melarang berbagai adat, budaya, kesenian dan agama kalangan Tionghoa.


Kehadiran Abdurrahman Wahid sebagai simbol pengukuh pluralisme melalui Keppres tadi dalam perayaan Imlek Nasional yang dilakukan pertama kali pada tahun 2000 oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) setidaknya mengukuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan yang praktis mencoba menghapuskan persoalan diskriminasi yang selama itu melekat. Selanjutnya setelah Gus Dur dijatuhkan, Presiden barunya, Megawati pun mencoba merangkul kalangan Tionghoa dengan kehadirannya dalam perayaan-perayaan Imlek yang dilakukan berturut-turut sejak tahun 2001 sampai dengan terakhir hasil penelitian ini dibuat bulan September 2004, termasuk dalam kegiatan peringatan Hari Lahir Nabi Khonghucu yang diselenggarakan oleh lembaga yang sama yang selama masa orde baru praktis ditekan habis-habisan sehingga mengalami penurunan umat yang sangat signifikan.


Selain itu, sebenarnya aspek keseharian kalangan Tionghoa pun telah sangat lama memberi warna tersendiri kepada kazanah bangsa Indonesia, seperti misalnya sumbangan teknik pertanian seperti kapak, bajak, sosoh dan waluku, lalu pemakaian uang kepeng dan sulaman, kemudian juga cara berpakaian yang diserap oleh misalnya kalangan petani dengan celana komprang hitam dan baju tanpa kerah dan bahkan kebiasaan menyetrika (utau dari kata Hokkian yuntou).


Kemudian dikenal juga bahan pangan seperti kedelai (lihat istilah tahu, taoco), padi sawah, kacang hijau (coba saja istilah tauge), kacang tanah, tomat dan kapas, lalu kemudian makanan-makanan sehari- hari seperti mie, bihun, tahu, pia, silat, kuaci, hunkue, siomai, pisau, kemoceng, juhi, caysim, lobak, capcay, kuluyuk, cakue, bacang, soto, baso, bahkan kecap (manis).


Juga jangan dilupakan peran mengolah tebu menjadi gula, arsitektur (coba lihat Mesjid Demak atau Kraton Solo) sampai sejumlah praktek yang kemudian dianggap khas Indonesia yaitu bedug dan pesantren yang berasal dari kebiasaan memainkan tambur dan padepokan khas shaolin.

Bahkan ada indikasi kebiasaan main petasan saat Lebaran juga diwariskan dari kebudayaan Tionghoa untuk menyambut perayaan. Pemakaian bahasa lainnya juga patut diperhitungkan, mulai dari loteng, bakiak, cingcong, kongkow, cukong, giok, cepe, gope, gocap, ceban, lihai, licik, teko, tauke, lu, gua, engkong, encang, encing, cengli, dan sebagainya ragam melayu pasar. Juga patut diperhatikan karya-karya sastra yang dipergunakan baik dari cerita silat, sampai kepada cerita rakyat seperti kisah tujuh bidadari, cerita wayang (dalam berbagai bentuk dan bahan), , Lalu mengapa perjalanan sejarah yang damai antara kedua pendukung kebudayaan ini kemudian bisa berubah menjadi pertentangan hebat bahkan kerusuhan?



Tinjauan Keterkaitan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perlawanan
terhadap Diskriminasi Rasial

Apabila kita berbicara mengenai hak-hak (dan tentunya kewajiban- kewajiban) yuridis seorang manusia, perhatian dapat kita arahkan kepada persoalan kehidupan sehari-hari warga masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan dalam berinteraksi dengan komunitas yang lebih besar.

Dalam literatur yuridis, meskipun pembidangan ini tidaklah berlaku mutlak, hak-hak yuridis tersebut dapat digolongkan mengikuti pembagian di antara hak-hak yang ada dalam lingkup keperdataan dan kemudian hak-hak yang berada dalam lingkup hukum kenegaraan. Yang dimaksudkan hukum keperdataan di sini adalah hukum yang ruang lingkupnya kebanyakan berada dalam ruang interaksi manusia-manusia tersebut dalam berhadapan dengan manusia lainnya, sementara hak-hak kenegaraan dominan berkaitan dengan hubungan antara manusia tersebut sebagai warga dari suatu negaranya di dalam berhadapan dengan negara yang dalam hal ini ditentukan berdasarkan sistem dan administrasinya.

Oleh perbedaan cara pendekatan itulah, maka hak-hak yang bersifat keperdataan biasanya menyangkut persoalan mengenai status orang, kaitannya dengan keluarga, warisan, benda dan perikatan-perikatan yang dapat dibuatnya. Sementara itu yang bersifat hak kenegaraan berkaitan dengan persoalan mengenai status kewarganegaraan, peran serta dalam pemerintahan dan penentuan sistem serta bentuk negara, ditambah dengan jaminan keamanan dalam hukum pidana dan pelayanan publik.

Akan tetapi, pembicaraan mengenai pembidangan hukum seperti itu ternyata kurang memuaskan, dikarenakan ada sejumlah hak yang memiliki hubungan yang tidak serta-merta bersifat dikotomis antara publik dan perdata, misalkan saja mengenai persoalan hak untuk kawin berdasarkan kesepakatan pasangan tadi dan menentukan dengan tata
cara apa perkawinan tersebut dilakukan.

Kenyataannya, persoalan yang masuk dalam ranah perdata semacam itu, dalam konstelasi hukum Indonesia memiliki banyak sekali pertalian dengan persoalan kenegaraan yang terkait dengan pertanyaan apakah negara boleh menciptakan sekat-sekat dalam bentuk keharusan kawin seagama, kemudian batasan mengenai apa yang dimaksud dan didefinisikan sebagai agama dan kepercayaannya itu, termasuk apabila terjadi persoalan yang diakibatkan oleh ketiadaan pelayanan publik yang dapat melayani dan melindungi seluruh warga negarannya tanpa kecuali. Hal ini tentu saja seringkali dibuat lebih rumit lagi karena ada persoalan politik yang tidak berujung pangkal, misalnya saja mengenai belum kunjung tuntasnya rumusan praktek mengenai tidak diperlukannya lagi SBKRI dan seterusnya.


Berdasarkan titik pandang tersebut, dirasakan perlu untuk menarik persoalan yang terkait dengan tema diskriminasi rasial tersebut, bukan ke arah pembidangan antara ranah hukum perdata dan hukum publik (apalagi kenyataannya dalam sistem lain, Anglo Saxon misalnya, pembedaan seperti itu juga tidak terlalu signifikan dan dapat bercampur baur sehingga sulit untuk dipisahkan begitu saja; sementara itu, cara pembedaan seperti inipun dalam era belakangan sudah ditinggalkan dan lebih diarahkan kepada pembidangan hukum berdasarkan temanya), melainkan langsung kepada kajian terhadap hak- hak mendasar yang dimiliki seorang manusia, dan apakah produk hukum yang ada masih bertentangan atau sudah memadai untuk menjawab hak- hak asasi manusia tersebut.

Dengan jalan itu, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini mempergunakan standar ujinya pada pokok-pokok hak asasi manusia yang dianggap sudah menjadi patokan universal untuk menilai suatu produk hukum nasional Indonesia telah memenuhi syarat-syarat hak asasi yang non-diskriminatif ataukah tidak.

Pokok-pokok hak asasi manusia itu dapat ditemukan dalam berbagai kovenan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, yang sebagian kecil di antaranya sudah diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun cara ini dapat mengundang pertanyaan apakah tidak terlalu jauh melakukan standarisasi, padahal standar itu saja belum diratifikasi oleh Indonesia, dalam kenyataannya, semangat humanisme telah mewarnai perubahan paradigma hukum Indonesia semenjak 1998 sehingga lebih mendekat kepada pemakaian standar internasional tadi.

Apalagi kemudian dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia maupun dalam revisinya, pemerintah Indonesia telah menegaskan akan memasukkan produk-produk tersebut ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Jadi, pemakaian standar internasional ini dapat dikatakan tinggal menunggu waktu saja, dan tidak ada salahnya juga dipergunakan sebagai acuan untuk menilai keberterimaan produk-produk hukum nasional selama ini dalam cara pandang yang anti-diskriminasi.


Secara umum, patokan standar hak-hak asasi manusia tersebut dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948 (DUHAM; Universal Declaration of Human Rights) yang merupakan turunan langsung dari Piagam PBB. Deklarasi mana, nantinya akan lebih dilengkapi lagi dengan turunan utamanya dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 (KIHSP; International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR; dalam hal ini juga termasuk dua buah protokol yang dilekatkan kepadanya) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB; International Covenat on Economic, Social and
Cultural Rights, ICESCR) pada tahun yang sama.


Mengingat bahwa KIHSP dan KIHESB tersebut merupakan kovenan induk yang diturunkan langsung dari DUHAM dan menjadi payung dari berbagai konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional setelahnya, maka trio Dokumen HAM tersebut seringkali disebut sebagai International Bill of Human Rights, yang menjadi tolok ukur keberhasilan penegakan Hak-hak Asasi Manusia di seluruh dunia, dan sebagaimana disebutkan di muka, akhirnya persoalan ratifikasinya bukan menjadi titik persoalan utamanya, mengingat isi material dari trio ini telah diserap oleh sebagian besar negara di dunia, sehingga berlaku seolah- olah sebagai sebuah Hukum Kebiasaan Internasional yang juga memiliki kekuatan mengikat kepada seluruh negara yang ada di dunia, tanpa harus dinyatakan lagi melalui proses penerimaan primat hukum internasional klasik mengenai perjanjian internasional.

Selain itu, tentu saja tidak dapat dilupakan adanya sejumlah perjanjian internasional lainnya dalam berbagai nama dan tingkatan yang membicarakan topik-topik khusus yang terkait dengan penghapusan diskriminasi rasial, di antaranya adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965 (International Conventions on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination).


Di samping produk-produk kovenan atau perjanjian internasional yang memiliki sejumlah kaitan langsung dengan pembahasan diskriminasi rasial dalam penelitian ini, sebenarnya masih sangat banyak dokumen internasional lainnya yang termasuk ke dalam produk hukum internasional mengenai HAM, entah itu dalam sebuah isu hukum yang spesifik atau sebagai sebuah pernyataan umum atas suatu persoalan dan pemosisian yang dilakukan yang memiliki kaitan tidak langsung dengan persoalan diskriminasi rasial. Untuk itu akan diuraikan dulu mengenai tata urutan yang dikenal dalam hukum internasional, untuk memudahkan peletakan kajian mengenai keterhubungannya dengan pembahasan utama yang dilakukan di sini.



Peristiwa Spesifik Terkait dengan Diskriminasi Rasial terhadap
Kalangan Tionghoa


Persoalan utama penegakan HAM di Indonesia dalam hal perlawanan terhadap diskriminasi rasial, adalah banyak diakibatkan kepentingan politik elit yang memang berdiri sebagai akibat penindasan terus- menerus kepada komponen rakyat yang seharusnya diayomi dan dilayaninya. Sejarah Indonesia tidak pernah lepas dari pertentangan berdarah dan penindasan yang menyertai. Tidak ada suatu sikap jantan untuk benar-benar mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan merekonstruksinya. Yang ada hanya pernyataan demi pernyataan tanpa jalan keluarnya.

Tidak usah jauh-jauh, peristiwa 14 Mei 1998 yang memiliki kaitan dengan persoalan stereotyping terhadap kalangan Tionghoa (meskipun ada sisi lainnya yang juga patut diperhitungkan mengingat jumlah korban pembakaran dari "etnis lainnya" yang diperkirakan akibat tindakan terorganisasi dari "pelaku berambut cepak dan berbadan tegap" [lihat Laporan Eksekutif Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa 14 Mei 1998], dapat juga dilihat misalnya buku Negeri dalam Kobaran Api, LSPP, 1999 juga buku 14 Mei Disangkal, Komnas Perempuan, 2002) ternyata tidak kunjung mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Sementara korban traumatik dipaksa untuk terus bersembunyi dari dunia luar, pelakunya tidak juga diselidiki.


Selain itu, persoalan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) pun ternyata masih mengganjal. Bahkan terakhir kalinya setelah berbulan-bulan polemik yang dipicu oleh permasalahan bintang bulu tangkis Indonesia Hendrawan, diikuti dengan serangkaian penegasan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri dan berbagai rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kepada berbagai instansi teknis di bawah Departemen yang bersangkutan, ternyata hasilnya masih tidak seragam di daerah-daerah (lihat juga misalnya surat kabar Tempo tanggal 25 Mei 2004, Jakarta Post 1 Agustus 2004, Kompas 5 Mei 2004 sebagai contoh mutakhir permasalahan SBKRI). Padahal penegasan tidak dipergunakannya lagi SBKRI sudah jauh-jauh hari ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996. Kenyataannya, aparat di lapangan sendiri yang menghambatnya dengan berbagai alasan pembenar dan pemaaf!


Penelitian lapangan yang dilakukan sendiri oleh Suma Mihardja dalam kaitannya sebagai Koordinator Tim Sosialisasi Rancangan Undang- Undang Catatan Sipil ke Pontianak, Tebing Tinggi dan Menado (yang setidaknya mewakili daerah-daerah utama dalam tiga propinsi di tiga pulau besar di luar Jawa) antara bulan Mei sampai Juli 2004, menemukan indikasi bahwa petugas di lapangan masih memiliki kebingungan dan penerimaan yang berbeda terhadap instruksi tersebut.

Malahan sampai ada yang mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang melebar mengenai isu-isu politik berkenaan dengan stereotyping keterhubungan kalangan Tionghoa dengan negara Tiongkok dan kecurigaan terhadap orang asing yang sebenarnya juga dapat dikenakan sama kepada semua etnis bangsa yang lain, bahkan kepada misalnya kalangan Melayu Malaysia, Dayak Malaysia atau Papua PNG yang juga seringkali melakukan kegiatan lintas batas. Padahal sebagaimana diungkapkan dalam awal tulisan ini, pandangan mata saja bukanlah sebuah penentu yang mutlak, dan apalagi kalau menunjukkan adanya posisi apriori.


SBKRI sendiri praktis secara de facto lebih dominan ditujukan kepada kalangan Tionghoa dan bukan kepada etnis lainnya (misalnya Arab, Afrika, India atau Kaukasoid), yang akhirnya menjadi ganjalan sedemikian panjang terhadap persoalan penerimaan keanekaragaman yang seharusnya dilatarbelakangi falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan ruang apriori yang nyata kepada kalangan Tionghoa tersebut.


Kenyataan menunjukkan bahwa stereotyping terhadap kalangan Tionghoa tersebut tidak lain dilatarbelakangi oleh kepentingan politik penguasa untuk mencari kambing hitam atas berbagai persoalan yang terjadi. Hal itu terlihat sangat parah terjadi dalam era Orde Baru yang secara berturut-turut telah mengeluarkan berbagai produk hukum yang sangat diskriminatif terhadap kalangan Tionghoa.

Peristiwa penindasan oleh negara yang sempat terjadi dalam masa Orde Lama dulu mungkin masih dapat dipahami dalam kerangka revolusi dan pergolakan dunia yang menyertainya dan mungkin juga sebagai rentetan dari provokasi kalangan kolonial dalam politik devide et impera-nya, karena era kesederajatan pada waktu itu baru terbentuk dan semangat revolusioner sedang menyala-nyala, ditambah oleh kenyataan bahwa persoalan politik adalah kawah penggodokan yang memang menuntut kedewasaan kenegaraan yang bertahap sebagai pembentukan karakter kebangsaan.

Meskipun demikian, peristiwa pembantaian yang terjadi terhadap kalangan Tionghoa dalam jumlah massal di Tangerang, Mauk, Karawaci, Serpong, Krawang, Banten, Medan, Bagan Siapi-api, Cirebon, Kuningan, Garut, Sukabumi, Kuningan, Tasikmalaya, Banyumas, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Cilacap, Gombong. Salatiga, Jember, Malang, Menado, dan sebagainya sekitar tahun 1946-1948 sebagai hasil reaksioner atas tindakan polisional Belanda (untuk lengkapnya, sebagian dapat dibaca pada buku Benny G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, 2002 atau Kwee Thiam Jing, Tjamboek Berdoeri, Indonesia dalem Api dan Bara, 1947, Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan, Julianto Ibrahim, 2004 juga Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946) dari Andjaewati Noordjanah, 2004) harus dibaca sebagai pertanda mudahnya terjadi provokasi untuk mengadakan serangan terhadap kalangan Tionghoa dengan memanfaatkan isu-isu perbedaan yang tercipta sebagai akibat stereotyping yang keliru terhadap kalangan tersebut.

Selain itu dalam era orde lama dan transisi ke arah orde baru, persoalan serupa juga dapat ditemui di Kalimantan bagian Utara dan Menado yang menunjukkan mudah dipancingnya persoalan chauvinisme dan xenophobia terhadap kalangan Tionghoa oleh mereka yang diprovokasi secara ekonomi ataupun politik (misalnya kasus PGRS/Paraku, atau juga kasus berdirinya Republik Singapura dan penyusupan dua marinir Indonesia untuk menggagalkan pembentukan negara tersebut namun tertangkap dan kemudian dihukum mati di sana yang diprovokasi oleh propaganda perang dingin, periksa juga dokumen rahasia CIA yang dibukakan tahun 1998).


Selain itu dalam era Orde Lama, patut juga dicatat terjadinya pembuatan sebuah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1959 tentang Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan, yang merupakan salah satu puncak diskriminasi yang dikuatkan dalam bentuk aturan-aturan hukum oleh rezim Orde Lama dari perkembangan Politik Anti Tionghoa yang berkembang pada saat itu (lihat juga karya Pramoedya Ananta Toer, Hoakiau di Indonesia, 1960), padahal jelas sekali dalam ungkapan yang diberikan oleh Pramoedya: "[Orang-orang Tionghoa] bukan pendarat dari luar negeri. Mereka sudah ada sejak nenek moyang kita. Mereka itu sebenarnya orang-orang Indonesia, yang hidup dan mati di Indonesia juga. Tapi karena sesuatu tabir politik, tiba-tiba menjadi orang asing yang tidak asing."


Bahaya dari PP tersebut adalah sisi stereotyping-nya yang tidak dapat membedakan mana yang warga negara dan mana yang bukan, gebyah uyah, sementara efek dari pengejaran rasial dan pembuatan lokalisasi gheto tersebut adalah hancurnya perekonomian Indonesia yang disuplai oleh tenaga kalangan Tionghoa yang menjadi pedagang kelontong, pedagang kecil bahkan penjaja keliling yang selama itu melayani kebutuhan hidup masyarakat di pelosok-pelosok yang ada. Sementara itu, yang disebut kalangan pribumi ternyata tidak mampu, bahkan sebenarnya segan untuk menggantikan fungsi pekerja keras dalam perdagangan yang selama itu dijalankan oleh kalangan Tionghoa!

Pada buku yang sama yang merupakan gabungan hasil tulisannya di sebuah media massa, Pramoedya menggambarkan bahwa diskriminasi hukum tersebut yang mulai dikenalkan justru dalam era Indonesia merdeka, justru telah sangat mengurangi arti kebersamaan yang selama itu telah terbangun di kalangan Tionghoa dan masyarakat Indonesia lainnya dalam melawan penjajahan, sebagaimana misalnya dalam kata- kata:


"Penderitaan bersama telah menyebabkan hilangnya batas antara kelompok-kelompok dengan rakyat. Pada awal Revolusi di Surabaya, orang Tionghoa berjuang bahu-membahu dengan orang-orang Indonesia". padahal dalam perjalanan sejarah Indonesia pun, perjuangan bersama itu sudah ditemukan dalam Perang Cina dan hubungannya dengan Sunan Kuning dalam melawan tentara penjajah selepas terjadinya pembantaian massal kalangan Tionghoa di Pasar Baru tahun 1740 yang dilakukan oleh VOC (kajian dapat dilihat dalam buku the Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743, dari W. Remmelink, 1994. Lihat juga misalnya de Chinezen te Batavia en de Troebelen van 1740 dari J.T. Vermeulen, 1938).


Dalam orde yang sama, terjadinya peristiwa kerusuhan rasial di Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bogor, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis, tidak dapat dilepaskan dari sentimen yang menguat dalam rangkaian Politik Anti Tionghoa sebagaimana digambarkan di muka (bandingkan dengan hasil penelitian Gerakan 10 Mei 1963 di Sukabumi oleh Selo Soemardjan dkk), yang disebabkan oleh permasalahan sepele yang terjadi di Cirebon hanya gara-gara tabrakan dua buah kendaraan.

Tanpa menjadikan pemujaan terhadap Orde lama yang jelas-jelas menyisakan sejumlah kesalahan besar yang menjadi titik tolak diskriminasi negara saat itu akibat gelora revolusioner yang tidak terkendali dan menggerogoti, termasuk persoalan PP 10 tahun 1959 yang menyebabkan terusirnya kalangan Tionghoa dari daerah-daerah pedalaman, diskriminasi hukum yang lebih sistematis terhadap kalangan Tionghoa yang dilakukan Orde Baru justru menunjukkan kekejamannya yang sungguh luar biasa.


Dalam era orde baru, tercatat sejumlah peristiwa rasial yang terkait dengan kerusuhan terhadap kalangan Tionghoa, misalnya peristiwa kerusuhan yang terjadi hanya karena desas desus yang ternyata tidak benar atau bahkan intervensi politik penguasa seperti misalnya yang terjadi di Aceh tahun 1966 yang berakibat pengusiran paksa oleh militer dan eksodus besar-besaran ke luar Aceh dan Sumatera bagian Utara lainnya pada tahun 1966, kemudian munculnya sisi traumatik 1966-1967 sebagai akibat politik Anti Tiongkok akibat pengkambinghitaman RRT pada peristiwa G30S 1965, kemudian peristiwa 1973 di Bandung dan 1980 di Makassar.


Uniknya, yang disalahkan menjadi akar penyebab pada umumnya adalah persoalan perbedaan pendapatan (lebih kaya; bukan perbedaan pendapat apalagi soal agama atau adat istiadat), namun sasaran tersebut ternyata mengena kepada kalangan Tionghoa secara etnis, bukan sekedar posisi ekonomisnya. Peristiwa Solo-Semarang-Kudus tahun 1980, lalu Peristiwa Pelabuhan Ratu, Sukabumi pada tahun 1994, kemudian berturut-turut (namun dengan nuansa yang agak berbeda, kali ini lebih tepatnya juga disertai serangan terhadap simbol-simbol
keagamaan Nasrani yang juga menjadi agama "pelarian" kalangan Tionghoa setelah tahun 1966, yang secara tradisional justru menjadikannya lebih bernuansa tidak bersahabat dengan kalangan Muslim yang dapat diprovokasi dengan cerita mengenai perang salib) di Rengas Dengklok 1995, lalu Makasar, Kediri, Situbondo, Tasikmalaya, Pekalongan dan Purwakarta pada tahun 1996 yang akhirnya berpuncak kepada Peristiwa 14 Mei 1998 di Jakarta, Tangerang, Medan, Solo, Makasar (lengkapnya dapat dilihat dalam berbagai buku yang dikeluarkan berkenaan dengan masing-masing peristiwa tersebut, termasuk juga laporan Tim Pencari Fakta).

Bagaimanapun, apabila dirunut lebih jauh, persoalan diskriminasi rasial terhadap kalangan Tionghoa tersebut memberikan luka bangsa yang sangat besar, pembohongan, segregasi dan stigmatisasi luar biasa yang kemudian menjadi memori ketakutan kolektif sebagai salah satu komponen bangsa. Tidak kurang berbagai peristiwa berbau rasial terhadap kalangan Tionghoa tersebut menimbulkan sejumlah pelanggaran pokok Hak-hak Asasi Manusia yang utama, yang untuk mudahnya akan dikalkulasi sebagai berikut:
- Hak atas hidup: berapa banyak mereka yang mati?
- Non diskriminasi terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, keyakinan, asal-usul, kebangsaan, sosial, kekayaan, kelahiran, status: Kematian perdata, rasialisme, penghancuran perempuan, penistaan pandangan politik, penghancuran keyakinan, stigmatisasi asal-usul dan keturunan, penghilangan marga, perendahan status
- Hak bebas dari penyiksaan atau merendahkan, termasuk percobaan kedokteran: berapa banyak yang disiksa, dianiaya dan trauma?
- Hak tidak dipidanakan untuk persoalan perdata: berapa banyak yang dipidana dan hak miliknya disita karena dianggap subversi, padahal sebenarnya memiliki hak milik yang sah atas usaha yang halal?
- Hak untuk tidak dikenakan pidana surut: apa salahnya menjadi anggota parpol atau ormas yang sah? Mengapa misalnya Baperki disangkut-sangkutkan dengan PKI dan kemudian disangkut-sangkutkan dengan seluruh kalangan Tionghoa?
- Hak sebagai subyek hukum: berapa banyak kematian perdata, kehilangan akses sosial?
- Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama: jelas sekali!!! Hak-hak lainnya dengan akses maksimum yang mungkin sejauh keamanan dan ketertiban umum:
- Hak menentukan nasib sendiri sebagai bangsa: lihat efek militerisme sekarang
- Hak berkumpul: stigmatisasi terus dipelihara
- Hak berserikat: kalangan Tionghoa masih saja dicurigai
- Hak berpendapat dan berekspresi termasuk kebebasan informasi: pembunuhan karakter
- Hak bebas dari tindakan penahanan sewenang-wenang: tidak perlu disebutkan
- Hak mendapat akses pengadilan segera: idem
- Hak kesamaan di muka pengadilan: idem
- Hak kesamaan di muka hukum: idem
- Hak privacy, keluarga dan surat: sudah tidak ada harganya menjadi manusia
- Hak berkeluarga: lihat saja pengaruhnya terhadap anak mereka sampai sekarang
- Hak anak: dosa turunan yang sebenarnya juga bukan dosa
- Hak kepemiluan: hak untuk memimpin dihilangkan
- Hak perlindungan minoritas: imbas politiknya jelas
- Hak bermigrasi: ada kecurigaan terselubung


Hak-hak lain:
- Hak atas jaminan dan asuransi sosial: penghalangan akses
- Hak perlindungan keluarga: berkeyakinan saja sudah tidak bisa, dipaksa pula
- Hak hidup layak sandang, pangan dan papan: ekses dianggap sebagai kalangan kaya
- Hak sehat fisik dan mental: sudah terbaca, terdiskriminasi secara tidak langsung
- Hak atas pendidikan gratis: negara terlihat masih diskriminatif
- Hak partisipasi budaya, ilmu pengetahuan, dan penciptaan: lihat embel-embelnya

Konvensi khusus yang penting untuk dirujuk:
- Konvensi Hapus Diskriminasi Rasial
- Konvensi Hapus Diskriminasi Perempuan
- Konvensi Hak Anak
- Konvensi Anti Diskriminasi Pendidikan
- Deklarasi penghapusan intoleransi agama
- Deklarasi Mengenai Ras dan Prasangka Rasial
- Konvensi tentang Stateless
- Konvensi kebebasan berserikat
- Konvensi kebebasan berkumpul
- Konvensi perlindungan data individu

Alhasil, terbaca dari sudut itu, bahwa kalangan Tionghpoa di Indonesia mengalami diskriminasi dalam bentuk yang hampir menyeluruh mengenai aspek-aspek hak asasi manusianya. Dengan tidak terpenuhinya hak-hak yang tidak dapat dikurangkan tadi, maka seluruh hak yang "lebih rendah urutan prioritasnya" pun menjadi terkena juga
imbasnya.

Dengan bahasa yang lebih sinis, maka ketentuan dasar tersebut jelas tertuju kepada etnis Tionghoa, karena menyebabkan diskriminasi terhadap ras Tionghoa, warna kulit yang dianggap berbeda, bahasa, agama, pandangan politik, keyakinan, asal-usul, sosial, kekayaan, kelahiran, dan juga status yang lagi-lagi dimiliki oleh seorang Tionghoa.

***

Diskriminasi yang Ditimbulkan oleh Hukum terhadap Kalangan Tionghoa Sebelum Berlakunya Undang-Undang nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 Melihat alur yang sudah terbentuk di atas, terlihat bahwa diskriminasi rasial terhadap kalangan Tionghoa ternyata tidak saja mengena kepada hak-hak dasar dalam Kovenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik, tapi juga mengena kepada isi hak-hak dasar dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Mengapa bisa begitu?

Pertama-tama harus dilihat bahwa permasalahan Hak Asasi Manusia ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan jalinan dari berbagai faktor dan keadaan. Gangguan terhadap Hak Budaya saja sudah menyebabkan rusaknya kebebasan untuk menjalankan keagamaan dan menghayati agama dan kepercayaannya itu. Problemnya kemudian melebar kepada spektrum kurikulum pendidikan yang menyebabkan penghancuran lebih jauh hak-hak budaya, kemudian juga tersisihkannya hak asal- usul dan keturunan yang menyebabkan kemudian kehilangan identitas marga dan silsilah yang menjadi penanda ciri suatu suku bangsa tertentu.

Belum lagi kemudian efek dari kekacauan politik dan stigmatisasi tersebut menyebabkan hambatan untuk mendapatkan akses yang memadai kepada perlindungan hukum. Ternyata jaring-jaring yang terbentuk tertembus semuanya dan menjadi perangkap tersendiri bagi kalangan Tionghoa tersebut! Meskipun sebagaimana digambarkan di muka kita sudah memiliki berbagai UU tentang Hak Asasi Manusia, mulai dari UU HAM itu sendiri, lalu UU Peradilan HAM dan ratifikasi sejumlah konvensi dan peraturan tersendiri mengenai pokok-pokok HAM, pada kenyataannya semua itu masih diganjal oleh keengganan, ketidakmaupedulian, bahkan kesengajaan sejumlah oknum untuk menutupi kepentingan elite-nya sendiri, yang parahnya dikuatkan dengan berlindung di balik tembok hukum yang memang menyisakan persoalan diskriminasi..



Tinjauan terhadap Asal-usul Diskriminasi Hukum terhadap Kalangan Tionghoa Indonesia

Diperkirakan diskriminasi hukum yang akhirnya melekat kepada kalangan Tionghoa Indonesia dimulai sejak jaman penjajahan Belanda yang membagi tiga "kelas" penduduk Indonesia yaitu menjadi kalangan Eropa (termasuk Jepang yang dianggap maju dan setara dengan bangsa kulit putih), kalangan Timur Asing (vreemde oosterlingen dalam hal ini sebenarnya hampir semua kalangan Asia dan Afrika, khususnya
kalangan Tionghoa yang jumlahnya terbilang paling besar dan memiliki akar yang kuat dalam menetap di Indonesia) dan kalangan bumiputera (yang tidak lain dianggap sebagai native atau inheemse yang dipergunakan dalam era politik etis).


Kebijakan tersebut secara praktis sebenarnya tidak menjadikan kalangan Tionghoa sebagai warga yang kelasnya di atas bumiputera. Malahan kalangan Tionghoa ini dalam banyak hal adalah sama dengan bumiputera (misalnya keharusan ikut dalam pengadilan adat dan penundukan terhadap penguasa setempat), lebih-lebih karena kemudian berlaku aturan passenstelsel dan wijkenstelsel yang justru
menjadikan kalangan Tionghoa sebagai "anjing penjaga" bagi orang Belanda, sementara kalangan "pribumi" justru bebas mentap di wilayah mana saja.. Meskipun ketentuan mengenai sistem kartu pas dan lokalisasi benteng itu dihapus pada awal abad ke-20, watak pengawasan dan kecurigaan tersebut terlanjur melekat dan kemudian mempermudah kalangan Belanda untuk melanjutkan politik devide et
impera-nya.

Ternyata ketika Indonesia merdeka pun, kecurigaan yang ditanamkan tadi, terlanjur diserap oleh sejumlah elite pemerintahan. (sampai- sampai ada anekdot mengenai seorang Tionghoa yang bertanya kepada rekan "pribumi"-nya mengenai ciri-ciri orang Tionghoa. Rekan pribumi tadi menjawab dengan segala kejelekan yang kabarnya menjadi ciri- ciri orang Tionghoa. Ketika ditanyakan bagaimana pendapatnya mengenai si penanya tadi, rekan pribumi tadi menjawab, "kalau kamu lain", anekdot mana menggambarkan persoalan keberjarakan yang sebenarnya sudah salah kaprah, namun menggejala).

Kalangan Tionghoa oleh kalangan "pribumi"(?) yang sempit pikirannya itu dianggap sebagai "nonpribumi" dan pendatang baru yang tidak bisa diterima sebagai sukubangsa Indonesia sebelum mereka mengasimilasi diri karena mereka dianggap menduduki tangga ekonomi lebih tinggi dan terpisah dari pribumi. Implikasinya, konsep perbedaan kekayaan tersebut jelas hanya akan selalu menempatkan posisi kalangan Tionghoa sebagai orang asing, walaupun dia berstatus Warga Negara Indonesia.

Keadaan ekonomi yang dianggap lebih baik itu (padahal tentu saja dapat dibantah dengan fenomena Tionghoa miskin yang jumlahnya bahkan dominan di Tangerang, Belawan, Tegal Alur atau Singkawang misalnya) terkadang menimbulkan kecemburuan yang amat sangat yang dapat dengan mudahnya disulut. Kejadian persaingan dagang dengan kalangan Tionghoa pernah juga menyulut pembentukan Syarikat Dagang Islam dan konflik fisik di antara keduanya pada masa kolonial Belanda dulu.

Kecurigaan dan nasionalisme sempit mana ternyata berlanjut dalam masa kemerdekaan dan menyebabkan pemerintahan kabinet pada tahun 1959 mengeluarkan PP 10 yang kontroversial tersebut yang menyebabkan terjadinya kekosongan distribusi perdagangan yang akibatnya justru lebih menyengsarakan. Presiden saat itu, Soekarno nampaknya tidak kuasa untuk melawan kehendak kabinetnya, meskipun dirinya tidak menginginkan adanya tindakan kekerasan terhadap kalangan Tionghoa.

Meskipun pada saat itu kehidupan politik dan demokrasi berjalan dengan cukup baik, bahkan dengan hadirnya kalangan Tionghoa dalam pemerintahan dan kemiliteran bahkan sebagai menteri dan jenderal, persoalan diskriminasi hukum yang dibukakan dalam jaman orde lama ini menjadi bom waktu yang setiap saat siap meledak. PP 10 tahun 1959 tersebut tidak berdiri sendiri, namun juga memiliki keterhubungan dengan Politik Anti Tionghoa yang dilancarkan sejumlah kalangan politik yang juga memiliki keterkaitan dengan iklim persaingan global dari kubu Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyingkirkan Rusia dan Tiongkok (kajian lebih lengkap dapat dibaca dalam tulisan Siauw Giok Tjhan, Lima Jaman, Perwujudan Integrasi Wajar, 1977 atau juga dalam dokumen rahasia yang dibukakan Amerika Serikat yang ternyata ditarik kembali mengenai politik Amerika Serikat di Asia dan khususnya Asia Tenggara 1960-1968 dengan berbagai rekayasan dan kudeta), yang diejawantahkan dalam sejumlah peraturan yang mengebiri kembali hak-hak kewarganegaraan seorang Tionghoa Indonesia.

Tersebutlah misalnya UU tentang Dwi Kewarganegaraan Nomor 2 Tahun 1958 (dan kemudian UU Nomor 4 Tahun 1969) yang praktis melanggar isi batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan UU tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 jo. Nomor 6 Tahun 1947 yang sebelumnya telah menyatakan penduduk Tionghoa yang sudah menetap di Indonesia sebelum proklamasi praktis menjadi penduduk Indonesia selama mereka tidak menyatakan untuk menolaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Kebingungan demi kebingungan pun muncul dan pada gilirannya menyebabkan pemerintah Indonesia tidak lain adalah penerus tradisi kalangan penjajah barat dulunya dalam persoalan diskriminasi rasial. Keadaan yang menjurus kepada kerusakan hukum akibat politisasi tersebut kemudian menemukan titik puncaknya pada saat terjadi Peristiwa G30S. Meskipun sudah banyak versi yang menunjukkan bahwa
peristiwa tersebut dipicu kalangan internal Angkatan Darat sendiri dan keterlibatan PKI adalah minimal, kenyataannya pemerintahan militer yang baru di bawah kepemimpinan Soeharto telah menghadapkan kalangan Tionghoa pada posisi yang sangat terpojok dan tidak mampu berkutik sama sekali.

Dihubungkannya Peristiwa G30S tersebut dengan kalangan Tionghoa adalah sekedar pukul rata bahwa Baperki yang waktu itu menjadi ormas terbesar kalangan Tionghoa memiliki pucuk pimpinan yang kebetulan dekat dengan pimpinan PKI. Tidak heran dalam upaya propaganda dan semakin kuatnya Politik Anti Tionghoa yang diprakarsai kalangan barat tadi, maka dicari-cari ketersangkutannya meskipun tanpa bukti yang lebih kuat. Mirip dengan utak atik gathuk (coba-coba mencocokkan, ternyata cocok, padahal tanpa rasio pendukung yang benar).

Jadilah secara propaganda politik bahwa Baperki itu menjadi onderbouw PKI. Selanjutnya karena RRT adalah pemerintahan komunis, maka seluruh kalangan Tionghoa pun tiba-tiba adalah pendukung PKI. Lalu, katanya sebagai penguat, Baperki adalah wadah kalangan Tionghoa, karena itu juga menguatkan tudingan bahwa kalangan Tionghoa terlibat pemberontakan. Rekayasa yang sungguh-sungguh hebat
sekali.

Padahal dari risalah Baperki diketahui bahwa Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) adalah organisasi plural yang mandiri, yang jelas tidak melulu beranggotakan kalangan Tionghoa, khususnya Tionghoa Peranakan (dalam pengertian pertama). Selain itu orientasi politik kalangan Tionghoa pun terbagi, apalagi yang ada di dalam Baperki yang tidak lain adalah badan perumus
kebijakan integrasi dan karenanya melibatkan warna yang beraneka ragam. Pejuang Hak Asasi Manusia yang terkenal dan namanya diabadikan sebagai penghargaan, Yap Thiam Hien pun pernah berkecimpung di Baperki sebelum mengundurkan diri karena menanggap tidak sejalan dengan pucuk pimpinannya.

Hal itu sebenarnya sudah dapat menunjukkan bahwa Baperki sebagai organisasi tidak memiliki afiliasi bawahan dengan PKI. Selain itu, sebagaimana dikemukakan di depan, keterlibatan PKI dalam peristiwa itu pun terlihat minimal, dan tidak nampak sama sekali keterlibatan Baperki dalam peristiwa itu. Selanjutnya kalangan Tionghoa yang anti Baperki pun ada, begitu juga kalangan Tionghoa yang memiliki induk organisasi berbeda. Bagaimana bisa disambung-sambungkan dengan, pada akhirnya, kalangan Tionghoa secara keseluruhan?

Ternyata rezim Soeharto sebagai pihak yang mengambil alih kekuasaan, bermuka dua dan menjalankan pemerintahan yang bersifat munafik. Di satu sisi, secara administratif pemerintah terus membedakan antara warga pribumi dan non pribumi dengan alasan yang beraneka ragam dalam praktek KTP, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga, tetapi dalam keterangan-keterangan resminya pemerintah menyatakan tidak pernah membedakan warga negara berdasarkan asal-usul keturunannya.

Posisi dua muka ini dapat dipahami untuk melokalisasi gejolak dan dalam keadaan tertentu dapat menjadikan kalangan Tionghoa sebagai kambing hitam sekaligus bemper letupan sosial yang diakibatkan pemerintahan Orde Baru, sementara pada saat damai, kalangan ini yang dipaksa menjadi makhluk ekonomi, dapat terus-menerus diperah kantungnya oleh penguasa. Jadinya serba sulit, kalau ingin hidup,
mau tidak mau terpaksa mengikuti jalur yang disediakan seperti itu.

Posisi seperti itu disebut sebagai necessary evil, makhluk berwajah buruk yang dipelihara oleh penguasa untuk menjadi sasaran letupan kemarahan masyarakat yang sebenarnya diperbuat oleh penguasa tadi. Dalam kaitan itu, penguasa memainkan kalangan Tionghoa secara lihai. Kalangan Tionghoa ini diberikan peran sebagai pelaksana perusahaan yang dimiliki kalangan penguasa, keuntungannya untuk penguasa. Namun sebagai akibatnya, masyarakat luaran melihat bahwa pengusaha Tionghoa ini (yang sebenarnya tangan kanan saja) sebagai tukang kolusi dan korupsi sehingga kebencian tertuju kepada mereka. Sebenarnya yang mendapatkan banyak kucuran dan fasilitas negara adalah kroni Cendana dalam berbagai grup perusahaan dan bahkan yang berkedok yayasan sebagaimana dilansir oleh George Junus Aditjondro. Akhirnya nasionalisme dimaknai secara sangat sempit, sehingga selalu saja ada embel-embel mengenai "kesetiaan" dan "nasionalisme" dari kalangan Tionghoa kepada tanah air Indonesia, padahal dalam era modern sepeti sekarang ini, nasionalisme harus diberlakukan secara rasional sesuai konteks jamannya.


Terbukti dalam lapangan olah raga, nasionalisme kalangan Tionghoa telah dapat memberikan medali emas bagi Indonesia dalam Olimpiade. Tetapi balasannya? SBKRI pejuang bulu tangkis pun ternyata dipermasalahkan. Siapa yang tidak akan sakit hati? Apakah akan mengulang kejadian pada masa-masa awal kemerdekaan dulu yang menyebabkan seorang Tionghoa nasionalis Indonesia yang banyak jasanya dalam mempersiapkan dasar-dasar kenegaraan Republik Indonesia yang gigih pula melawan pendudukan Belanda dan Jepang, Liem Koen Hian akhirnya tidak bersedia menentukan (kembali) kewarganegaraan akibat dia merasa tindakan pemerintahan tersebut berlebihan dan berarti mempertanyakan nasionalisme Indonesianya yang seharusnya dapat dilihat dari tulisan-tulisan dan perjuangannya? Kenyataannya, selama orde baru berjaya, prasangka tersebut dikukuhkan melalui berbagai produk perundang-undangan yang meskipun dari segi isi kedengarannya indah dan masih "agak" menghargai hak- hak asasi manusia, kenyataannya menimbulkan penghancuran kepada kalangan Tionghoa Indonesia.


Selama Orde Baru berjaya melampaui lebih dari 30 tahun lamanya, waktu yang cukup untuk menghilangkan satu-dua generasi Tionghoa, selama itu pula kelangan Tionghoa mendapatkan diskriminasi sistematik dari segi hukum dan pelayanan publik yang dilakukan penguasa dan lambat laun kemudian menjadi prasangka budaya kalangan masyarakat lainnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya sejumlah
peraturan perundang-undangan yang mengatur kalangan Tionghoa di Indonesia.


Pertama-tama adalah Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1996 tentang Peraturan Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina. Jelas peraturan ini hanya ditujukan kepada pemakai nama Tionghoa, bukan misalnya kepada pemakai nama Thailand atau India atau Rusia atau Arab atau Belanda sebagai contohnya. Bahaya yang pertama dari peraturan ini adalah menghilangkan pemberian nama Marga yang sangat penting bagi seorang Tionghoa karena terkait dengan sejumlah aturan adat dan pantang- larang yang menyertainya. Sangat unik bahwa kenyataannya kalangan Batak misalnya atau Menado bisa memiliki dan mempertahankan identitas marganya, tetapi kalangan Tionghoa tidak. Pergantian nama Tionghoa pun tidak semudah kelihatannya pada saat menentukan apakah hendak memiliki suatu nama keluarga ataukah tidak dan untuk menemukan nama keluarga yang cocok dan dapat memberikan ciri budayanya. Nyata ketentuan semacam ini adalah sebuah bentuk kejahatan yang difasilitasi negara yang menyebabkan kehilangan hak
atas asal-usul.


Kedua, Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina (termasuk politik pengamanan yang dibuat berdasarkan payung hukum ini sebagaimana terangkum dalam tiga jilid buku Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut) yang membentuk Badan Koordinasi Masalah Cina, sebagai sebuah unit khusus di
lingkungan Badan Koordinasi Intelijen Negara yang sangat ditakuti pada masa itu. Pemakaian istilah Cina di sana bukanlah pilihan netral, karena meskipun dibungkus oleh alasan-alasan indah, pertimbangannya jelas ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi kalangan Tionghoa tersebut.


Ketiga, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina (bersama dengan aturan turunan- turunannya). Meskipun sekali lagi kata-kata yang ada dalam instruksi ini "memperkenankan" keleluasaan mememluk agama dan memnuaikan ibadat dan tata cara ibadah "Cina", kenyataannya tindakan tersebut harus dilakukan secara intern dalam keluarga atau perorangan, dan diatur oleh Menteri Agama setelah mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung!!! Jelas saja instruksi semacam ini adalah hambatan politik yang sangat menakutkan, lebih-lebih mengingat bahwa Inpres ini tidak dapat dibaca secara tersendiri dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan ketentuan mengenai Ganti Nama tadi dan pengawasan Bakin, serta kemudian semakin lengkap aspek diskriminasinya berdasarkan konstruksi keempat, kelima dan keenam berikut ini.

Keempat, Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang tempat-tempat yang disediakan utuk anak-anak WNA Cina disekolah- sekolah nasional sebanyak 40 % dan setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak daripada murid-murid WNA Cina. Nampak pemakaian istilah WNA di sini memiliki keterhubungan dengan UU Kewarganegaraan yang disebutkan di muka, yang secara praktek mengharuskan seorang Tionghoa untuk memiliki SBKRI yang tidak lain berarti tambahan uang dan bahkan bisa jadi juga pengorbanan harga diri lagi-lagi sebagai warga negara kelas dua.


Kelima, Instruksi Menteri Dalam Negara No. 455.2-360/1968 tentang penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia (termasuk peraturan- peraturan dengan semangat yang serupa bahkan lebih merusak). Praktis ketentuan ini bersama-sama dengan ketentuan terselubung lainnya dari Departemen Agama, menyebabkan terjadinya penutupan kelenteng- kelenteng di mana sebagian cara untuk menyelamatkannya, adalah terpaksa diubah menjadi Vihara-vihara bercorak Hinayana (Theravada dan sebagainya) dengan memajang patung Sidharta Gautama versi Selatan yang sebelumnya tidak dikenal dan menyingkirkan patung- patung yang sebelumnya ada di kelenteng tersebut. Lihainya, ketentuan hukum tertulis yang dibuat penguasa selalu menampakkan bahasa yang indah dan terkesan melindungi meskipun membatasi, namun kenyataannya, di lapangan, yang berlaku adalah instruksi keras penuh curiga dan syak wasangka dan juga intervensi Sosial-Politik dari berbagai instansi yang memaksa penghapusan identitas kultural kalangan Tionghoa tersebut, yang lucunya juga diimbuhi dengan politik uang.


Keenam, Surat Menteri Agama Nomor A/058/1978 tentang Pelaksanaan Pelajaran Agama di Sekolah-sekolah (dan peraturan sejenis lainnya). Uniknya surat ini bertitel rahasia yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Sekarang Departemen Pendidikan Nasional) dan menunjukkan bahwa penguasa mencoba menghapus mata pelajaran agama Khonghucu yang waktu itu ada dalam kurikulum dan pada umumnya dipergunakan oleh kalangan Tionghoa di sekolah-sekolah, lagi-lagi dengan cara-cara bawah tangan. Secara bersama-sama dengan pola-pola yang ditunjukkan di atas, semakin lengkaplah terlihat upaya untuk menghancurkan identitas kalangan Tionghoa di Indonesia. Sudah agama dan adatnya diutak atik dan dibatasi, generasi muda mereka juga dipaksa untuk mengambil agama baru yang tentunya berbeda dengan agama yang diyakini oleh kalangan pendahulu mereka.


Sebagaimana diketahui, agama menjadi pelajaran wajib di sekolah- sekolah berdasarkan kurikulum yang dibuat pemerintah. Dengan penghilangan kurikulum agama Khonghucu, maka praktis anak-anak kalangan Tionghoa dipaksa untuk mengambil dan meyakini agama lain yang disediakan pemerintah berdasarkan lima (sebelumnya empat) bimas yang diadakan di Departemen Agama. Konsekuensi tidak ikut dalam
pelajaran agama (dan di beberapa sekolah di mana keikutsertaan ritual adalah wajib dan disertai insentif-insentif khusus) adalah jelas tidak naik kelas dan tidak lulus.


Bahkan kalangan Tionghoa yang mengambil agama Budha sekalipun sebenarnya mengalami proses pemaksaan transisi identitas yang sama meskipun orang tuanya juga beragama Budha (Mahayana), karena doktrin yang umum dimiliki kalangan Tionghoa Budhis yang lama adalah Mahayana yang jelas berbeda, bahkan dalam hal-hal tertentu agak bertentangan dengan doktrin-doktrin yang ditanamkan di sekolah mengenai agama Budha yang bercorak Hinayana. Dalam kalangan ini, generasi mudanya akhirnya menjadi asing dengan misalnya Kuan Im dan tradisi-tradisi Budhisme Mahayana khas Tionghoa.

Apalagi generasi muda yang mengambil agama Nasrani atau Islam, perbedaan doktrin yang sangat besar kadang kala menimbulkan konflik karena perbedaan konsep yang besar mengenai keberadaan roh misalnya dan kebolehan untuk menjalankan ritual-ritual khas Tionghoa tertentu. Hilangnya kebiasaan ritual ziarah kubur saat Ceng Beng, pengabaian kuburan, pembongkaran altar leluhur, hilangnya pemberian penghormatan, hilangnya tradisi persembahyangan orang tua dan sebagainya menjadi bagian kecil dari peminggiran sistematik ini.

Belum lagi penghancuran di mana dalam mata pelajaran yang terkait persoalan peran serta masyarakat, etik dan budaya, peranan kalangan Tionghoa dalam sejarah kenegaraan Indonesia dihilangkan dan tidak dianggap sebagai salah satu unsur budaya nasional Indonesia. Apa boleh buat, terpaksa kalangan Tionghoa yang sangat mementingkan pendidikan bagi anaknya mengambil jalan seperti itu demi menyelamatkan masa depan anak-anaknya. Celakanya, yang menampung limpahan orang-orang muda Tionghoa yang mengalami kebimbangan seperti ini, memanfaatkan kondisi limbung tersebut dan memasukkan doktrin-doktrin baru yang terbilang asing bagi kalangan Tionghoa tadi dan menguatkan proses penghancuran identitas.

Akhirnya banyak generasi muda yang "terpaksa" mengambil agama-agama itu dan karena pendidikan yang sangat intensif di sekolah, membentuk generasi baru yang kemudian menyalahkan orangtuanya sebagai "tidak beragama". Mulailah juga generasi baru tersebut menyerang tata peribadatan yang dipergunakan orang tuanya. Mulai dari cara hormat, persembahyangan dan sebagainya mengalami distorsi sedemikian rupa yang diakibatkan oleh pemaksaan terselubung akibat kepicikan pandang dalam mendefinisikan agama menurut keinginan penguasa pada saat itu.

Ketujuh, Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/78 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan dan Mengedarkan Segala Jenis Barang dalam Huruf/Aksara dan Bahasa Cina (termasuk peraturan sejenis lainnya). Peraturan ini jelas sangat tendensius dan menunjukkan betapa kuatnya upaya sistematik propaganda Anti Tionghoa dalam segala aspeknya. Lagi-lagi yang terlihat secara telanjang di sini adalah sikap super diskriminatif dari penguasa. Tidak heran apabila sampai ada sindiran pada masa orde baru tersebut. Satu-satunya negara di dunia (sich!) yang tidak ada chinatown-nya adalah Indonesia! Entah saking tingginya Sinophobia atau saking kreatifnya penciptaan kebodohan seperti ini.

Kedelapan, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Btux 8/3/8-78 dan produk serupa yang menghalangi proses pengembalian tanah-tanah milik (dan sebenarnya harta kekayaan lainnya) yang dirampas secara tidak sah dari kalangan Tionghoa. Padahal jelas ada perbedaan antara kasus pengambilan tanah Belanda tahun 1958 (mengingat persoalan nasionalisasi tanah yang dulunya diambil kolonialis Belanda pra-1945 yang belum dituntaskan, termasuk persoalan pampasan perang dan sebagainya) dengan kejadian tahun 1965. Nyata sekali perampasan tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan elite semata dan tidak ada sangkut pautnya dengan politik perang, apalagi kenyataan mengenai keberadaan kalangan Tionghoa di Indonesia.

Harus diakui bahwa hal ini mungkin akan ditutup saja bahkan oleh kalangan pewaris Tionghoanya sendiri karena sudah terlalu lama berlalu. Namun setidaknya butir ini memperlihatkan bahwa kejadian perampasan serupa tidak boleh terjadi lagi karena jelas sekali tidak memiliki dasar dan salah, sementara faktanya banyak tanah dan bangunan tersebut adalah milik sosial atau merupakan lembaga pendidikan. Daftar peraturan perundang-undangan yang ada sebenarnya dapat lebih panjang lagi, dan dalam identifikasi kasar saja dapat disebutkan lebih dari 100 peraturan perundang-undangan mulai dari yang setingkat UU sampai dengan yang setingkat keputusan menteri. Namun pada intinya, kedelapan surat di atas sudah dapat menunjukkan bidang apa yang paling diserang dari kalangan Tionghoa di Indonesia tersebut



Kerancuan dalam Paham Asimilasi


Berakhirnya kolonialisme Belanda dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945 dan khususnya mulai tahun 1960-an ternyata justru membuat identitas Ketionghoaan menjadi baju panas untuk dikenakan! Paham asimilasi yang dikemukakan oleh kelompok Bakom PKB yang dekat dengan sumbu kekuasaan Orde Baru menjadi sesuatu paham yang dipaksakan dan tentunya dirasakan sebagai pemerkosaan hak asasi.

Berdasarkan Paham tersebut, asimilasi dimaksudkan untuk "menghilangkan segala sesuatu yang memiliki unsur asing" dan lucunya dikenakan untuk segala sesuatu yang ada embel-embel Tionghoanya! Oleh karena itu, berdasarkan runutan yang dibuat di atas, penguasa mengeluarkan peraturan penggantian nama yang memiliki dampak kepada penghilangan identitas budaya dan sekaligus perlahan-
lahan menghapuskan marga yang dimiliki dan menjadi kebanggaan kalangan Tionghoa.

Lebih jauh lagi, Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang perayaan- perayaan agama dan adat-istiadat "Cina" menyebabkan selama 33 tahun identitas Tionghoa menjadi sesuatu yang tabu. Paham seperti ini bergabung menjadi proses sistematik yang didukung oleh proyek sosial politik yang didukung oleh penguasa dan senjata melalui tekanan gabungan birokrasi dan militer terhadap kalangan Tionghoa.

Paham ini mamaksakan bahwa minoritas di suatu negara harus digabungkan ke dalam mayoritas dengan melarang kebudayaan minoritas tersebut dan mengharuskan mereka untuk mengadopsi sistem nilai dan gaya hidup kelompok mayoritasnya. Masalahnya tentu saja tidak sematematis dan sesederhana itu. Siapa yang disebut mayoritas itu?

Berdasarkan hitungan komposisi di tingkat RT, RW, Kecamatan, Propinsi atau apa? Lalu apa yang disebut nilai mayoritas itu? Agama, suku, adat atau apa? Bagaimana pula dengan gaya hidup yang mayoritas itu? Hedonistik, borjuis, priyayi, pedagang, pembecak atau apa juga? Kenapa bukan orang Madura di Singkawang yang diasimilasi ke dalam masyarakat Tionghoa? Dan banyak pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh kubu asimilasi penuh curiga macam ini.

Jelas konsepsi asimilasi seperti ini sangat keliru dan tidak berdasar. Budaya memang tidak dapat dikatakan statis termasuk kebudayaan kalangan Tionghoa Indonesia itu sendiri, namun proyek "paksa" asimilasi seperti ini adalah sebuah kekonyolan yang tidak lucu lagi. Nampak nyata bahwa politik yang dianut dalam asimilasi adalah politik serba curiga dan jelas sifatnya mewakili kepentingan elite berkuasa.

Negara harusnya bersifat netral di sini dan hanya menjaga agar pengembangan budaya dari suatu kelompok tidak mendiskreditkan kelompok lain. Bukannya malahan larut dalam pertarungan yang tidak memiliki dasar pembenar yang kukuh. Pilihan yang jauh lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah paham integrasi atau setidaknya paham sinergi, di mana perbedaan dan identitas masing-masing tersebut tidak dipaksakan hilang, namun dibiarkan untuk berjalan alamiah tanpa merusak komposisi warna yang ada. Malahan antar komunitas dapat saling menguatkan dan mendukung sehingga kecemerlangan pluralisme dapat tampak sebagai sebuah harmoni yang saling berbagi.

Untuk itu, kesadaran pemakaian nama marga Tionghoa dan bahkan penggunaannya kembali dalam nama resmi mereka tidak boleh dilarang oleh pemerintah, malahan harus dilindungi sebagai bagian budaya yang mewarnai keanekaragaman yang ada di bumi nusantara yang pada perjalanan sejarahnya juga dibentuk dari keanekaragaman yang serupa. Begitu juga mengenai penggunaan adat istiadat dan sebutan seperti Pe, Em, Cek, Cim Ko, Ci dan sebagainya juga pada kalangan Tionghoa sebagaimana panggilan yang melihat urutan generasi seperti pada Bude dan Bule pada masyarakat Jawa adalah pemberi warna yang serupa.

Pemakaian nama-nama Barat harus dipahami kembali bukan pertanda modernisasi sebagaimana sering dipersepsikan, karena itu bukan sekedar istilah gengsi atau lebih modern apabila dipanggil Oom atau Tante. Porsi kebudayaan hendaknya dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri karena tentunya sebutan dan tata cara yang ada akan lebih bersesuaian dengan tata nilai budaya yang lainnya yang ada dan diyakini oleh masyarakat tersebut.



Kondisi yang Melatarbelakangi Perlawanan terhadap Diskriminasi dan
Hasil Minimal yang Diperoleh dalam Masa Tersebut


Kerusuhan Mei 1998, memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada pengkajian kembali sikap anti etnis Tionghoa yang terkadang dianggap sebagai golongan yang kaya. Kalangan Tionghoa yang trauma akibat kerusuhan Mei 1998, memang banyak yang pergi ke luar negeri, malahan di antara mereka ada juga yang melarikan modal. Tapi hal ini tidak boleh disamaratakan. Jauh lebih banyak kalangan Tionghoa dari level menengah ke bawah yang bertahan di dalam negeri. Juga banyak dari kalangan beradanya pun bertahan di dalam negeri yang dianggapnya sebagai negeri mereka sendiri! Bagaimanapun peristiwa Mei 1998 tersebut memberikan pelajaran berharga (kembali) bahwa diskriminasi rasial kepada kalangan Tionghoa justru semakin merugikan Indonesia baik dari sisi politik, ekonomi maupun juga sosial-budaya.

Pada masa-masa krisis itu, kegiatan usaha yang memang banyak digerakkan oleh kalangan Tionghoa, baru dapat bangkit setelah ada jaminan keamanan dari Presiden saat itu, BJ Habibie. Pada saat itu jugalah dikeluarkan misalnya Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan
Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah. Inpres mana meskipun berlaku intern eksekutif, setidaknya menunjukkan angin segar bahwa kebijakan pendikotomian pribumi dan non pribumi adalah tidak benar dan merugikan karena selalu memancing kecurigaan buta.

Transisi politik terus bergulir. Untuk lebih menguatkan lagi kebijakan anti diskriminasinya, pemerintahan Habiebie kemudian bersama-sama dengan DPR mengundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) yang meskipun tidak disebutkan bentuk teknisnya, setidaknya secara prinsip perundang-undangan praktis menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang terjadi pada peraturan perundang-undangan lainnya sampai setingkat Undang-undang (mempergunakan prinsip hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum setingkat atau di bawahnya yang lebih lama, lex posterior derogat legi anteriori).


Transisi politik terus bergulir semakin kencang. Pada saat itu pertanggungjawaban Habiebie ternyata ditolak oleh DPR karena alasan kebijakan negaranya dianggap tidak sesuai dalam Sidang Istimewa. Pemerintahan baru yang kemudian dijalankan oleh Abdurrahman Wahid yang selama itu dikenal sangat vokal dalam persoalan anti- diskriminasi dan menjadi anggota kehormatan dari World Conference on Religion and Peace (yang mewakili hampir seluruh pemuka agama di dunia, termasuk juga dari kubu konservatif seperti Vatikan, sampai kepada yang paling spesifik dan minoritas dalam bentuk folk religion dari berbagai negara di dunia) menyadari bahwa pembuatan Undang- undang saja tidaklah cukup karena kultur birokrasi Indonesia yang sangat kaku menyebabkan adanya hambatan dalam peanfsiran.

Untuk itu Gus Dur bertindak lebih tegas dengan cara membuat sebuah Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Butir yang sangat penting dalam Keputusan Presiden tersebut adalah: "Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini"

Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2000 tersebut merupakan sebuah kado besar bagi kalangan Tionghoa Indonesia, di mana kemudian sebuah perayaan Imlek secara khusus untuk pertama kalinya secara nasional dilakukan di Indonesia setelah hampir 35 tahun lamanya terkubur. Perayaan tersebut dilakukan oleh organisasi keagamaan tradisional kalangan Tionghoa yang diwadahi dalam Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), organisasi yang selama 30 tahun lamanya berada dalam tekanan dan keadaan hidup susah, mati tak mau. Dari era itulah kemudian seakan-akan dalam kalangan Tionghoa terjadi euphoria lepas dari tekanan yang sangat menghimpit dan hampir-hampir saja memusnahkan aspek-aspek kebudayaan yang selama masa-masa pembentukan Indonesia justru sangat banyak memberikan sumbangannya. Untungnya euphoria seperti itu tidak memancing ekses berlebihan atau kemewahan yang tidak perlu, mengingat bagaimanapun kalangan Tionghoa Indonesia merasakan juga krisis yang menggelayuti Indonesia selama ini sebagai negara mereka.

Keadaan pengakuan pluralisme tersebut disusuli kemudian dengan dikukuhkannya Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 pada era pemerintahan Megawati yang "menggantikan" Abdurrahman Wahid. Tidak pelak, sejumlah kalangan yang dulu dekat dengan kelompok orde baru mengkritik pembuatan Keputusan Presiden ini dan menuduhnya hanya sebagai konsumsi politik. Bagaimanapun juga, kritik semacam itu setidaknya memperlihatkan kembali bahwa para pengkritiknya justru adalah kalangan yang memang bukan penganut agama/kepercayaan tradisional Tionghoa dan mereka selama itu justru berperan mempercepat penghancuran identitas budaya yang dimiliki kalangan Tionghoa tersebut (lihat tulisan Warga Baru dari Siswono Yudohusodo, kemudian Saya Seorang WNI dari Yunus Yahya dan berbagai buku lain dengan topik sejenis yang diterbitkan selama periode orde baru tersebut, lihat juga komentar-komentar Sindhunata, dan kalangan [mantan] Bakom PKB), sehingga bisa jadi hanya merupakan pertanda reaksi spontan atas kegagalan proyek asimilasi yang mereka dengang- dengungkan selama orde baru yang kemudian terbukti gagal karena sebenarnya tidak mampu menjawab kebutuhan mendasar negara Indonesia yang sangat heterogen ini untuk membentuk sebuah sususan masyarakat yang pluralis.

Dalam masa-masa belakangan inilah muncul kembali sejumlah buku yang membahas diskriminasi yang selama ini dialami oleh kalangan Tionghoa Indonesia. Sebutlah misalnya buku-buku berjudul Prasangka terhadap Etnis Cina dari Yusiu Liem, 2000, Jalan Panjang Penghapusan Diskriminasi Rasial dari Esther Indahjani Jusuf, 2001, Diskriminasi dalam Praktek dari Indradi Kusuma 2002, Hukum sebagai Alat Kekuasaan (Politik Asimilasi Orde Baru) dari Jafar Suryomenggolo, 2002, Diskriminasi Rasial Ethnis Tionghoa di Indonesia dari suntingan J. Babari dan Albertus Sugeng, 1999, Identities in Flux dari Thung Ju Lan, 1999, Kapok jadi Nonpri dari suntingan Alfian Hamzah, 1998, Etnisitas dan Integrasi di Indonesia dari LIPI, 2000, Negara dan Etnis Tionghoa dari Leo Suryadinata, 2002, Antara Prasangka dan Realita, 2002, Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia suntingan I. Wibowo, 2000, Dari Ahong sampai Ahmad oleh Zaiyardam Zubir dan Lindayanti, 2004, Memupus Silang-sengkarut Relasi Jawa-Tionghoa dari Maarif Jamuin, 2001, lalu Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina suntingan I. Wibowo, 1999, juga Kasus Pencatatan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Agama Khonghucu dari Suma Mihardja, 2004.

Hal itu belum lagi ditambahi dengan topik yang lebih khusus, utamanya mengenai perlawanan terhadap penghancuran kebudayaan dan keagamaan kalangan Tionghoa yang dilakukan melalui sisi agama seperti tergambar dari buku Kejahatan Genosida dari Jayadi Damanik, 2003, Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Khonghucu, 1998, Konfusianisme di Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri, 1995, Jalan Keselamatan melalui Agama Khonghucu dari Ikhsan Tanggok, 2000, juga Memahami Khonghucu sebagai Agama dari H. Muh. Nahar Nahrawi, 2003, Mengenal Hari Raya Konfusiani dari Hendrik Agus Winarso, 2000. Dari sisi yang spektrumnya lebih spesifik misalnya Sastra Cina Peranakan dalam Bahsan Melayu dari Claudine Salmon tahun 1985 disambut karya Perlawanan atas Diskriminasi Rasial-Etnik pada tahun 2000. Juga patut diperhatikan Membanting Tulang Menyembah Arwah dari Gondomono, 1996 dan Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia dari Hidajat ZM, membantu untuk memperlihatkan bahwa sisi budaya tersebut belum sepenuhnya hilang. Juga bisa dicatat misalnya Pelangi Cian Indonesia tahun 2002, serta masih cukup banyak buku lainnya yang patut menjadi pembahasan mengenai diskriminasi yang selama itu dialami oleh kalangan Tionghoa Indonesia.


Sudah Berakhir Tuntaskah Diskriminasi Hukum terhadap Kalangan Tionghoa?

Pertanyaan yang menggelitik sehubungan dengan keluarnya peraturan demi peraturan yang katanya anti diskriminasi tadi adalah pada sisi "adakah yang masih tertinggal baik dari segi teknis hukum maupun prakteknya?" Kenyataannya pembuatan UU, Keppres dan Inpres tersebut masih belum menuntaskan seluruh persoalan! Sampai saat ini, problem Agama dan Pendidikan bagi kalangan Tionghoa masih menjadi ganjalan yang sangat besar, karena kedua hal itu adalah fundamen bagi hak-hak asasi manusia yang lain.

Sebagaimana diungkapkan di muka, telah terjadi upaya penghapusan memori kalangan Tionghoa dengan melakukan penggiringan kepada agama- agama yang difasilitasi Departemen Agama ala Orde Baru, padahal di dunia ini pengakuan terhadap apa yang disebut sebagai Chinese Religion, khususnya kepada Konfusianisme dan Taoisme telah dibuktikan dari berbagai forum yang dihadiri para pemuka agama di seluruh dunia.

Lucunya, meskipun perayaan Imlek berulangkali telah dilakukan dan dihadiri oleh petinggi negara baik Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR dan seterusnya bahkan dengan memberikan kata sambutan yang tegas isinya dalam acara tersebut, kenyataannya sampai saat ini hak-hak untuk menjalankan hak-hak sipil berdasarkan isi Keppres Nomor 6/2000 tersebut ternyata masih dihambat oleh birokrasi.

Akibatnya adalah bahwa pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan menurut tata cara keagamaan Khonghucu misalnya atau yang hendak menjalankan tata peradatan Tionghoa (Cio Thau) atau secara Taois, tidak bisa juga mencatatkan perkawinannya di catatan sipil (pembahasan diskriminasi dalam bentuk pembedaaan golongan dalam catatan sipil akan dibahas dalam tulisan yang lain).

Keadaan seperti ini tentu saja sangat kontras dengan ucapan-ucapan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan pada perayaan-perayaan nasional Imlek misalnya selama tahun 2000-2004 ini. Malahan dalam beberapa kesempatan, sejumlah perwakilan Departemen Agama menolak untuk memberikan penghargaan mereka akan keberadaan keagamaan Khonghucu atau Tao (termasuk juga misalnya dalam kasus Penghayat Kepercayaan dan agama Kaharingan yang merupakan folk religion
Indonesia), padahal sejumlah kalangan dari Departemen yang sama telah memberikan klarifikasinya bahwa Khonghucu juga adalah suatu agama! (lihat misalnya tulisan H. Muh Nahar Nahrawi dan Johan Effendi sebagai orang Departemen Agama yang kepakarannya juga diakui).

Jelas hal ini semakin menambah runyam persoalan. Mengapa sejumlah Bimas di sana harus menyatakan keberatan secara diam-diam dan tidak berani menghadapi forum yang disediakan? Karena ketakutan bahwa umat mereka akan mengecil karena memiliki jalur untuk kembali kepada agama yang sama dengan orang tuanya dulu? Ataukah ada kepentingan lain? Akhirnya kecurigaan demi kecurigaan ini muncul mengingat jawaban yang diberikan oleh mereka sangat mengambang dan tidak
memiliki argumen teologis, filosofis bahkan yuridis yang kuat.

Padahal Indonesia sejak lama sudah memiliki satu dasar hukum yang tidak pernah dicabut keberadaannya hingga saat ini dalam produk hukum yang setingkat Undang-undang yaitu UU no. 1/PNPS/1965 yang jelas-jelas menyebutkan keberadaan agama Khonghucu sebagai agama besar yang dianut oleh penduduk Indonesia. Malahan secara khusus UU tersebut memberikan penjelasan:

"…Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Khonghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, ….Ini tidak berarti bahwa Agama- agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Taoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh
pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya…"

Akan sangat unik untuk membaca pendapat pribadi Claudine Salmon dan Dennys Lombard (alm.), sejarawan Perancis yang terkenal di dunia sebagai ahli kebudayaan Tionghoa yang banyak meneliti kazanah budaya seperti itu di Asia Tenggara, dalam kata-kata:


" Waktu kami pertama kali mengunjungi Jakarta pada tahun 1966, dua belas tahun yang lalu, suasana tidak menguntungkan utuk meninjau masyarakat Tionghoa….Sekolah-sekolah Tionghoa satu-persatu ditutup, begitu juga penerbitan dalam bahasa Tionghoa kecuali satu harian di Jakarta. Semua perkumpulan yang ada dibubarkan; pemakaian aksara Tionghoa di tempat-tempat umum dilarang….Sementara itu para penduduk keturunan Tionghoa didesak untuk menanggalkan nama asli mereka serta menukarnya dengan nama Indonesia….


…Sebagian yang lagi yang condong ke Barat dan sejak lama mengalami pengaruh Belanda, mencoba memperkuat hubungan mereka denmgan Eropa lewat agama. Beberapa kelompok masyarakat Tionghoa secara besar- besaran berpindah agama menjadi Kristen. Sisanya menderita secara diam-diam dengan mengandalkan bermacam-macam nilai Tionghoa, biarpun tak terelakkan bahwa anak-anak mereka makin lama makin jauh dari dunia orangtuas mereka….

Keadaan krisis hebat ini terpantul juga pada klenteng-klenteng yang terbuka bagi semua orang, tempat orang tak terkenal pun selalu diterima dengan sangat ramah dan hangat. Di mana-mana tulisan aksara Tionghoa dihapus, papan-papan nama ditanggalkan dan disimpan dalam gudang; naskah yang dipahat pada batu ditutupi dengan kertas. Di sebelah luar, papan tempat nama klenteng tertera dalam bahasa Tionghoa, secara sistematis diganti papan baru…tulisan aksara latin…
yang bunyinya aneh dan berbau Sansekerta…dengan menitikberatkan sifat Buddhis klenteng-klenteng tersebut.

…Untuk mencegah tuduhan…maka sebuah altar dengan arca Budha dipindah ke tempat yang menonjol. Kadang-kadang altar itu samasekali baru, sedangkan arca Budha bergaya Teravada…yang agak berbeda dari aliran lama, yakni Mahayana. Suatu tanda negatif…timbunan arca dewa-dewi (Kuan Im dll) yang terbengkalai dalam satu ruang tertentu…." (dalam Klenteng-klenteng Masyarakat Tionghoa di Jakarta, 1985

Dalam pengamatannya yang kemudian, ditemukannya tetap ada semangat dan kesadaran kalangan Tionghoa untuk memelihara tempat ibadah tersebut pada era selepas tahun 1980-an dan beberapa perayaan yang dilakukan meskipun terbatas. Meskipun demikian, gambaran tadi dapat melukiskan keadaan nyata termarginalisasikannya generasi muda Tionghoa dari proses budaya yang akan diwarisinya dalam keadaan normal (tidak dapat dilupakan juga bahwa ada kalangan non-Tionghoa pun yang memeluk keagamaan Tionghoa pada umumnya (Khonghucu, Tao, Mahayana) seperti misalnya keluarga "Jawa" di Cilacap, Singkawang, Semarang, Yogyakarta dan Tangerang, juga keluarga "Menado" atau "Dayak" dan tidak tertutup masyarakat lainnya yang tidak dipublikasikan).

Dari pengamatan yang ada, persoalan bahasa, aksara dan tulisan Tionghoa pada era Keppres 6/2000 tersebut sudah tidak mengalami masalah. Begitu juga persoalan pembedaan perlakuan publik sudah tidak terpampang terang-terangan (meskipun biaya pembuatan akta catatan sipil masih dibedakan oleh kalangan swasta yang menjadi makelar seperti rumah sakit dan calo, sementara di kantor penyelenggaranya sendiri sudah tidak dipergunakan lagi), namun aspek Agama dan Pendidikan ini sebagai dua fundamen dasar budaya, masih mengalami diskriminasi dalam bentuk pengabaian negatif.

Tidak heran sampai saat tulisan ini dibuat, kurikulum agama Khonghucu belum juga dimasukkan dalam konteks pendidikan nasional, bahkan setelah era berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang pengantarnya menyebutkan hendak mewujudkan hak-hak asasi manusia. Mata pelajaran budaya pun belum banyak menyebutkan kontribusi budaya Tionghoa dalam kebudayaan Indonesia yang sungguh-sungguh sangat majemuk dan jelas sangat diwarnai pemasukan unsur-unsur budaya Tionghoa itu. Kemudian pembuatan akta catatan sipil yang terkait keagamaan Khonghucu atau adat Tionghoa pun masih mengganjal karena penolakan dari sebagian besar kantor penyelenggaran catatan sipil tersebut.

Bukan itu saja, sampai-sampai juga penolakan untuk mencantumkan keagamaan Khonghucu dalam dokumen kependudukan yang lain (KTP misalnya), padahal sebelumnya sudah dikeluarkan surat edaran menteri mengenai penyediaan kolom agama tersebut dalam dokumen-dpkumen kependudukan, bahkan pada saat dilangsungkannya pendaftaran pemilih untuk menghadapi pemilihan presiden tahun 2004 ini! Jadi kapan beresnya?



Diskriminasi dan Represi Ganda terhadap Umat Khonghucu Sebagai
Kalangan Tionghoa pada Umumnya dan Penghayat Keagamaan

Pada bulan Mei tahun 2003, Departemen Agama kembali membuat kisruh persoalan dengan mengirimkan surat kepada Dewan perwakilan Rakyat yang isinya mengatakan bahwa negara tidak mengakui agama Khonghucu dan Kaharingan. Alasan yang dikemukakan juga mengada-ada, apalagi mengingat dilakukannya penyelewengan isinya mengenai "negara tidak mengakui agama Khonghucu dan Kaharingan sebagai agama resmi", padahal kenyataannya negara juga tidak pernah memberikan penyataan untuk mengakui agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha sebagai agama resmi.

Jadi sebenarnya makna di dalam surat tersebut telah diselewengkan, karena asasnya adalah bahwa negara memang tidak memberikan posisi pengakuan atau tidak-pengakuan atas agama, namun dalam surat itu dibuat menjadi berbunyi penafsiran yang lain dan dipelintir bahwa negara tidak mengakui soal dua agama yang ditanyakan. Selain itu, kasus penegasan keberadaan hak-hak penganut agama Khonghucu juga tidak segera dituntaskan oleh Catatan Sipil dan bahkan Departemen Dalam Negeri dengan alasan bahwa Departemen Agama masih berkeberatan untuk menyelesaikan pelurusan permasalahan.

Mau tidak mau, pertanyaan kembali harus kembali diarahkan kepada maksud politis di balik berlamban-lambannya pemerintah dalam hal ini khususnya melalui keberatan Departemen Agama dalam menuntaskan permasalahan yang mengganjal ini meskipun sudah ada ketentuan dalam UU no. 1/PNPS/1965 maupun nantinya Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang membatalkan Inpres Nomor 14 Tahun 1967.

Inpres Nomor 14 Tahun 1967 termaksud mula-mula seakan-akan tidak ditujukan kepada Agama Khonghucu, malahan pada saat itu MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) sebagai lembaga tertinggi pengayom umat Khonghucu, masih diikutsertakan dalam kegiatan Departemen Agama, meskipun ditempatkan secara keliru dalam Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha. Selain itu kegiatan umat Khonghucu pun kerap dihadiri oleh pejabat negara bahkan Presiden dan Ketua MPR/DPR saat itu, termasuk aparat pemerintahan lainnya dari pusat hingga daerah. Perayaan-perayaan, kongres, dan diskusi-diskusi terbatas (karena pengaruh Inpres) tetap dapat diadakan dengan "ijin" dan "restu" dari para pejabat yang menghadirinya, meskipun tentu saja tidak banyak diekspos media karena kondisi politik yang ada.

Cuaca suram semakin dirasakan pada tahun 1970-an ketika terjadi pemaksaan pelaksanaan program asimilasi sebagaimana diuraikan dalam bagian lain tulisan ini, yang secara sosiologis jelas keliru namun terus dijalankan juga karena kepentingan penguasa dan elit-elit yang ada. Pada saat itu dimunculkan isu bahwa agama Khonghucu selalu menjadi penghambat program tersebut. Selain itu diisukan pula bahwa Agama Khonghucu tidak mengajarkan surga-neraka, tidak mengenal kitab wahyu, tidak punya nabi, dan sebagainya, sehingga hanya bersifat aliran filsafat, dan oleh karena itu karenanya tidak dapat disebut sebagai agama. Pendek kata, segala sesuatu yang terkait dengan Tionghoa dan Khonghucu adalah sesuatu yang dianggap tidak beradab dan karena itu harus dibuang jauh-jauh.

Terkait dengan maksud politik penguasa itulah, maka pemerintah kemudian mendiskriminasi umat Khonghucu, menghapuskan mata pelajaran agama Khonghucu dari kurikulum sekolah pada tahun 1975. Imbasnya adalah bahwa murid-murid sekolah kemudian dipaksa untuk mengikuti pelajaran salah satu agama dari lima agama yang disebutkan dalam kurikulum (mengingat mata pelajaran agama adalah wajib, sehingga mau tidak mau harus diikuti dengan menginduk kepada buku ajaran yang ada), yang selanjutnya berbuntut juga kepada keharusan untuk mengikuti ritual yang bukan keyakinannya kalau tidak ingin disebut tidak beragama, dan kemudian secara sistematis digiring dalam pengingkaran terhadap keberadaan Khonghucu (dan chinese religion pada umumnya) sebagai agama!

Sejak kecil anak-anak umat Khonghucu didogmakan dengan pengingkaran dan apabila orang tua anak tersebut tetap mempertahankan agamanya, dibukakan friksi mengenai keagamaan yang menimbulkan kerenggangan dan kesalahpahaman seakan-akan orang tua bersangkutan "harus disadarkan" dan harus dibuat memilih agama baru!

Kalau pilihan agama dalam mata pelajaran tersebut tidak diikuti, mau tidak mau anak tadi tidak dapat meneruskan sekolahnya. Bagaikan buah simalakama. Terpaksalah orang tua ini mengalah demi anak, apalagi semangat untuk belajar yang diajarkan dalam agama Khonghucu menjadikan pilihan prioritas, lebih baik pindah agama daripada tidak dapat bersekolah. Terciptalah sebuah generasi yang tumbuh dalam krisis kepercayaan.

Lebih jauh lagi, kebijakan diskriminatif yang konspiratif-terpadu itu dijalankan dengan berbagai turunan derivatifnya seperti penghilangan kolom agama Khonghucu dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, lalu penggiringan perkawinan umat Khonghucu kepada agama lain karena Kantor Catatan Sipil menolak adanya perkawinan menurut agama Khonghucu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk intervensi negara dan pemaksaan pemurtadan oleh negara kepada umat Khonghucu yang berada dalam kondisi lemah secara hukum dan politik akibat peristiwa G 30 S yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka! Patut diketahui, bahwa ketentuan termaksud bukanlah sesuatu yang bersifat fakultatif, karena disertai dengan sanksi sosial, hukum dan bahkan intimidasi sistematis yang tidak dapat dielakkan akibat trauma yang ada. Tidak ada pilihan!

Dalam kolom KTP, tidak ada hak untuk memintakan pengisian kolom agama Khonghucu. Kalau pun petugas berkehendak untuk lebih halus menjawab keberatan umat Khonghucu, mereka akan mengelaknya dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti ketentuan dari pusat, tanpa bisa memberi tahu yang pusat itu siapa dan ketentuan hukum mana yang tegas-tegas menyebutkan larangan pencantuman agama Khonghucu tersebut. Yang lebih kasar, akan secara terang-terangan mengatakan bahwa Khonghucu bukan agama, malahan bisa-bisa sampai menyuruh umat Khonghucu untuk mencari agama yang baik dari lima agama "yang ada". Rasanya hal tersebut juga dikenakan kepada penganut agama di luar yang lima dan para penghayat Kepercayaan.

Kalau pun umat Khonghucu tersebut hendak mencari jalan keluar yang lebih elegan, karena tidak bisa meminta dicantumkan agama Khonghucu- nya, dia seharusnya bisa minta supaya kolom agamanya dikosongkan saja. Namun alih-alih berbuat demikian, dalam iklim kecurigaan yang sangat tinggi, bisa-bisa dirinya dikategorikan tidak ber-Tuhan, yang urusannya bisa lebih berbahaya lagi, apalagi di daerah di mana kesadaran intelektualnya masih rendah, dan di mana sentimen keagamaannya bisa disulut dengan mudah.

Selain itu, ternyata kolom agama dalam KTP tersebut bersifat wajib memilih di antara lima pilihan yang ada. Jadi dengan cara paksa yang "agak halus", umat Khonghucu pun dihadapkan kepada pilihan yang sangat sulit. Tidak punya KTP akan sulit berurusan dengan aparat (karena KTP menjadi komoditi yang wajib dimiliki dalam berbagai urusan, mulai dari mengurus akte, mengurus surat dagang, urusan tilang sampai urusan keuangan dengan lembaga bank atau menyambung telepon), sementara punya KTP pun (karena ketentuan agama yang memaksa untuk memilih tadi) berarti mengingkari keyakinannya.

Jangan heran apabila untuk kemudahan administrasi, seorang umat Khonghucu bisa memiliki isian agama yang berbeda-beda, kadang-kadang sesuai dengan kemauan sang pengetiknya karena umat Khonghucu tadi tidak bisa memilih karena bertentangan dengan keyakinannya, sementara petugas tadi tidak mau buang-buang waktu untuk menunggu. Celakanya, isian kolom agama dalam KTP itu juga yang dipakai saat melangsungkan perkawinan. Jadi represi tersebut sangat sistematis!

Kondisi semacam itu rupanya telah membekas dengan sangat kuat dalam darah daging instansi pemerintahan yang rupanya masih enggan untuk memperbaiki kinerjanya yang dari dulu sangat birokratis dan penuh nuansa diskriminatif (entah dengan alasan yang bermacam-macam, mulai dari indikasi politik, uang, kenyamanan, dan kombinasi yang sangat banyak kemungkinannya). Keadaan mana bertahan selama lebih dari 30 tahun lamanya, waktu yang cukup panjang untuk menghilangkan satu generasi umat Khonghucu dan menimbulkan keterasingan generasi barunya terhadap keyakinan yang dianut oleh generasi orang tua atau kakek moyang mereka, yang dalam keadaan normal akan lestari sebagai bagian pewarisan budaya dan keagamaan keluarga.

Umat Khonghucu dalam hal ini adalah korban dari penyiksaan sistematis yang dilakukan oleh negara. Bayangkan saja, untuk mengaku sebagai umat Khonghucu saja dituntut keberanian tersendiri, apalagi di daerah-daerah di mana kental tindakan represi akibat kesalahan memahami esensi agama yang terus dipompakan selama 40 tahun terakhir ini. Bayangkan juga, bagaimana hak-hak umat Khonghucu tidak juga dapat diperoleh dan selalu disamarkan seolah-olah menjadi umat Khonghucu adalah tindakan subversif, di mana kelenteng mereka dulunya telah diubah, di mana mereka juga tidak dapat mendirikan Kelenteng atau Lithang, di mana mereka tidak dapat mengadakan ritual terbuka tanpa mengundang syak wasangka dan mungkin intimidasi lebih lanjut dari mereka yang mengaku aparat.

Generasi baru yang lahir dalam masa-masa tersebut dibentuk dengan tekanan sosial yang sedemikian kuat untuk "dialihkan" kepada agama yang difasilitasi negara, dan dipaksa pula untuk "menghujat" agama leluhur-moyangnya dengan dalih bahwa Khonghucu bukan agama, memiliki bahaya laten dan berbagai isu negatif lainnya yang tidak bisa langsung dijawab, meskipun jawabannya mudah, yaitu hanya karena kebebasan untuk bersuara tidak ada.

Pembela keberadaan agama Khonghucu jangan-jangan akan disekap karena dianggap melawan penguasa. Belum lagi melawan tekanan masyarakat yang digiring untuk diskriminatif dan memandang sebelah mata kepada penganut agama Khonghucu! Dengan aparat yang selalu membawakan titipan pesan bahwa Khonghucu tidak diakui negara, seakan-akan merupakan sesuatu yang menjadi sampah masyarakat. Dan itu terjadi di negara Indonesia yang katanya merupakan negara modern!


Untungnya dalam perkembangan terakhirnya, Inpres no. 14 Tahun 1967 tersebut sudah dicabut seiring dengan terbitnya Keputusan Presiden nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2000. Keputusan Presiden mana juga sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-pribumi dalam Semua Prumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah. Keppres nomor 6 Tahun 2000 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/805/Sj yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2000 dengan kepala perihal: Pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 perihal Petunjuk Pengisian Kolom "Agama" pada Lembaran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975, sehingga praktis memungkinkan pengisian agama Khonghucu di
dalam kolom termaksud.

Seharusnya, berdasarkan aturan-aturan disiplin hukum yang baku, tidak ada lagi permasalahan yang ditimbulkan dalam administrasi negara, dalam hal ini khususnya mengenai pencantuman agama Khonghucu di dalam Kartu Tanda Penduduk. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Hambatan demi hambatan terus terjadi, baik itu dengan alasan teknis operasional "petunjuk atasan" yang selalu dikemukakan oleh aparat rendahan, atau malahan arogansi pemerintahan daerah dalam menerjemahkan otonomi daerah yang berbuntut kepada tiadanya kesepakatan yang sifatnya nasional mengenai persoalan kolom agama tersebut. Dalam bahasa sehari-hari, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut dianggap bukan pegangan apalagi instruksi oleh aparat daerah dan bahkan oleh Catatan Sipil yang dibina oleh Departemen Dalam Negeri, malah bisa jadi level-nya dianggap berada di bawah peraturan daerah yang justru berupaya melanggengkan praktek diskriminasi yang selama itu berjalan karena menguntungkan pemerintah daerah setempat.

Jangankan untuk yang sifatnya administratif seperti ini. Bahkanpun putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap saja masih sengaja diingkari oleh aparat yang ada dengan berbagai dalihnya yang jelas hanya dibuat-buat. Dapat diterka bagaimana Departemen Agama yang melalui surat Balitbangnya Nomor BD/Set.BD/HM.01/601/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang ditujukan kepada Komisi VI DPR, ternyata tetap saja ngotot menyebutkan bahwa Khonghucu (dan Kaharingan yang disebutkan dalam surat itu) bukan agama. Lucunya surat Kepala Balitbang pada tahun 2003 tersebut bertentangan sendiri dengan saat
Kepala Balitbang dipegang oleh orang lain dengan suratnya yang bernomor P/BA.02/548/1999 yang menegaskan pengakuan Khonghucu sebagai agama yang nyata keberadaannya.

Keadaan seperti ini jelas berseberangan dengan isi Keppres 6/2000 yang disebutkan di muka, dan dapat diklasifikasikan sebagai pengingkaran dan diskriminasi hukum terhadap kalangan Tionghoa yang terus dipraktekkan negara karena sampai saat ini tidak juga dituntaskan. Masih setengah hati. Belum lagi doktrin pembangunanisme juga terus dipakai sebagai alasan untuk menggusur situs-situs budaya atau umum yag menjadi warisan budaya Tionghoa dan bangsa Indonesia.

Sebutlah misalnya upaya untuk menggusur pemakaman Tionghoa yang sudah berusia tua di Cirebon dan Tangerang. Belum lagi praktek pemungutan retribusi dan lain-lain pada saat kesempatan ziarah kubur yang berbuntut kepada gejala premanisme untuk meminta uang secara paksa kepada para peziarah tersebut yang menyebabkan adanya keenganan untuk menjalankan ritual penting tersebut (apalagi saat di mana ada kebimbangan yang diprovokasi sejumlah pemuka agama di mana kalangan Tionghoa tersebut mendekatkan diri selama ini, yang memang berseberangan yang selalu menuturkan bahwa ziarah kubur tersebut sesat dan sebagainya propaganda negatif).

Akhirnya semua menjadi campur aduk. Tidak heran apabila Jayadi Damanik menyebutkan bahwa tindakan pengabaian seperti dilakukan pemerintah saat ini pun sama kualitasnya dengan apa yang dibuat oleh pemerintahan orde lama dan orde baru dulu, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dengan cara baik secara aktif atau pengabaian untuk tujuan melenyapkan kebudayaan masyarakat Tionghoa di Indonesia, dan tidak lain merupakan gejala ramifikasi dari genosida, tindakan sengaja untuk melenyapkan suatu kelompok.


Kapan lagi kita mendengar keindahan tata kebudayaan majemuk nasional Indonesia yang dibawakan kalangan Tionghoa Indonesia dalam nama-nama seperti Tjio Telly Nio, Oey Picis Nio, Tan Gobang, Liem Pengki, Yo Item, Be Burik dan sebagainya dengan pola akulturasi yang sudah berabad-abad berjalan sebelum ditindas oleh pemerintahan Indonesia merdeka yang harusnya justru mengayomi dan melayani warganya?

Apakah Cokek juga akan dianggap sebagai budaya sempalan? Apakah Lenong juga akan hilang karena memiliki unsur Tionghoa? Bagaimana juga dengan Tanjidor? Akhirnya semua jadi rusak apabila aspek moral utama yang dibawakan dalam misi budaya, adat istiadat dan keagamaan terus diombang-ambingkan seperti sekarang ini. Akhirnya temuan dalam tulisan ini menjadi jelas. Bahwa diskriminasi hukum bukan hanya sekedar diskriminasi di atas kertas, namun diskriminasi yang sistematis atas dasar pemahaman yuridis yang keliru. Sehingga oleh karena itu, penghapusan diskriminasi hukum pun bukan hanya bisa dilakukan di atas kertas dengan bunyi ketentuan yang kadang-kadang sedemikian indahnya namun mengambang sebagaimana kelihaian seorang pemain bahasa yang meniti di antara buih kata-
kata. Yang diperlukan dalam penghapusan diskriminasi hukum tersebut adalah penatalaksaan isi tulisan menjadi kebijakan dan pelaksanaan yang berlaku konkrit.

Apa artinya kebebasan menjalankan ibadah apabila akta perkawinan masih dihambat. Apa artinya kebebasan menjalankan agama apabila kurikulum keagamaan Tionghoa tidak diadakan dan tidak dibolehkan untuk memilih. Apa pula artinya kebebasan menjalankan adat istiadat apabila jaminan keamanan tidak disediakan pada saat ziarah kubur dan menghantarkan penghormatannya di sana. Bahasa Tionghoa sudah ada, kesenian Tionghoa sudah marak, tapi itu barulah pelengkap. Sementara bagian intinya yaitu keagamaan, tata peradatan, sistem pengetahuan masih dikekang dan dihambat. Jadinya yang dilakukan baru membentuk kulit, tapi tidak ada isinya.

Pelajaran yang Sementara Ini Dapat Diambil

1. Pemerintah belum serius untuk menghilangkan sepenuhnya diskriminasi hukum yang mengena kepada kalangan Tionghoa.
2. Masyarakat masih belum mendapatkan penyadaran mengenai hak- hak budaya kalangan Tionghoa dan sebagian masih memiliki persepsi yang keliru sebagai akibat politik curiga yang berpuluh tahun dipertontonkan kepada mereka.
3. Semangat yang hendaknya dikembangkan adalah sebagaimana yang diterakan dalam Lambang Negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika
di mana unsur kebudayaan Tionghoa adalah salah satu unsur budaya nusantara juga.
4. Merupakan hak kalangan Tionghoa Indonesia untuk menjalankan nilai-nilai Budayanya, Adat-istiadat dan Agamanya sendiri sambil menegaskan aspek Kewarganegaraan Indonesianya. Tidak perlu overacting, karena semuanya dapat duduk sama untuk memberikan sinerginya bagi kemajuan Indonesia.
5. Permasalahan yang terjadi lebih banyak diakibatkan propaganda elite, karena kenyataannya di masyarakat sendiri persoalan perbdaan sudah menjadi kazanah kekayaan hidup. Untuk itu yang perlu dikuatkan justru adalah keseriusan sikap pemerintah untuk melawan diskriminasi di tingkat pembuat kebijakan atau sarana
pertemuan umum yang dimanfaatkan hanya untuk menghasut dan mengumbar kebencian.


Terima kasih atas masukan anda....


hormat saya

Oleh: Suma Mihardja, Tim Analisis dan Evaluasi Hukum pada BPHN

***

Budaya Tionghoa : Mailing-List Budaya Tionghoa

Nomer Arsip : 7232

Diposkan oleh : Suma Mihardja , 29 September 2004

Kategori : Tionghoa

Partisipan : -

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghoa


Pihak yang ingin mempublikasi ulang tulisan dalam web ini diharapkan untuk menyertakan link aktif : www.budaya-tionghoa.net , NAMA PENULIS dan LINK aktif yang berada didalam tulisan atau membaca lebih jauh tentang syarat dan kondisi . Mempublikasi ulang tanpa menyertakan tautan internal didalamnya termasuk tautan luar ,  tautan dalam , catatan kaki , referensi , video , picture , sama dengan mengurangi konten dalam tulisan ini.


Last modified onWednesday, 25 July 2012 10:33
Rate this item
(0 votes)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/konten/esai/item/1378-studi-kasus-mengenai-diskriminasi-terhadap-etnis-tionghoa

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto