A+ A A-

Reformasi Perubahan : Mao Zedong Versus Liu Shaoqi& Deng Xiaoping

  • Written by  D.Y.Hsu | P.Y.Ching via HKSIS
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Budaya-Tionghoa.Net | Sidang pleno ke III dari Konggres ke XI Partai Komunis yang diselenggarakan pada bulan Desember 1978, menunjukan dimulainya ¡§Reformasi ¡¨ Deng Xiao-ping. Sejak tahun 1978, reformasi telah merubah politik secara drastis dan mengeluarkan undang undang pokok untuk membongkar sistim politik, ekonomi dan sosial yang dibangun selama 30 tahun pertama Republik Rakyat Tiongkok. Dan setelah itu, proyek proyek khusus yang dimulai oleh Deng dan para pendukungnya, semuanya bersifat kapitalis dan sesuai dengan kerangka besar dari reformasi.(1) Proyek proyek kapitalis itu adalah satu cara kongkrit untuk membalik perkembangan Tiongkok dari transisi sosialis ke kapitalisme. Kekuatan kekuatan klas yang berkumpul dibelakang ¡¨reformasi¡¨ kelihatannya kuat, tetapi pelaksanaan dari proyek proyek kapitalis menghadapi perlawanan kuat dari kaum buruh dan kaum tani.

ARTIKEL TERKAIT :

{module [201]}


Dibawah pimpinan Mao Tse-tung, Tiongkok mengambil beberapa langkah besar dalam
perkembangan menuju Sosialisme. Proyek proyek besar sosialis dilaksanakan selama 30 tahun , sebelum 1979. Salah satu diantaranya adalah reformasi perburuhan yang merubah sifat kerja dan posisi dari klas proletar dalam masyarakat Tiongkok. Mao menjalankan politik yang akhirnya akan menghapus secara bertahap kerja upah sehingga tenaga kerja tidak akan lagi menjadi barang dagangan. Sebelum 1979, buruh di perusahaan negara dibayar menurut skala bertingkat 8, berdasarkan kepada lamanya waktu bekerja dan pengalaman dan dijamin kebutuhan pokok hidup dan juga pekerjaan tetap. Lagi pula, buruh turut serta secara aktif dalam masalah masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan aspek lainnya dari kehidupan pabrik. Selama sepuluh tahun terakhir dari periode itu, pabrik pabrik Tiongkok mengambil praktek yang akan mengurangi perbedaan dalam peranan manajemen dan buruh; praktek praktek itu termasuk buruh turut serta dalam manajemen pabrik dan manajer melakukan kerja produktif.

Reformasi perburuhannya Deng yang diametral bertentangan dengan reformasinya
Mao, adalah untuk menegakan kembali kerja upah dan merubah tenaga kerja menjadi barang dagangan yang bisa dibeli dan dijual di pasar tenaga kerja. Begitu Deng berkuasa pada tahun 1979, dia dan para pendukungnya merubah Konstitusi dan menghapus hak buruh untuk mogok.(2) Kemudian reformasi meletakan kembali pembayaran bonus dan sistim upah borongan. Pada tahun 1986, dikeluarkan Undang Undang Tentang Kerja Kontrak yang mengambil beberapa langkah untuk secara syah menghapus status kerja tetap bagi pegawai negeri. Dibubarkannya Komune Rakyat di pedesaan dan kegagalan sistim tanggung jawab keluarga dibawah Deng telah mengakibatkan sejumlah besar petani meninggalkan pedesaan dan dengan demikian membantu terbentuknya pasar tenaga kerja. Politik buka pintu untuk penanaman modal asing termasuk penanaman modal padat kapital oleh korporasi korporasi  asing besar dan penanaman modal padat kerja oleh usaha busines dari Hongkong dan Taiwan di daerah pesisir adalah perkembangan yang mempercepat perubahan tenaga kerja menjadi barang dagangan.

Esei ini membahas masalah masalah sebagai berikut: (1) Selama 30 tahun dibawah
pimpinan Mao Tse-tung, berapa jauh transformasi yang dialami oleh buruh dalam perusahaan perusahaan negara? Apa saja kontradiksi kontradiksi yang ada dalam pelaksanaan proyek Mao supaya tenaga kerja tidak lagi menjadi barang dagangan?

Bagaimana kontradiksi kontradiksi itu dipecahkan atau tidak dipecahkan? (2) Apa perubahan perubahan yang terpenting dalam undang undang dan politik perburuhan sejak 1979 dan mengapa reformasi perburuhan merupakan proyek kapitalis penting dalam seluruh reformasi Deng? Bagaimana pelaksanaan dari politik reformasi perburuhan? Dan bagaimana kontradiksi kontradiksi yang timbul sebagai akibat dari politik reformasi perburuhan Deng dipecahkan atau tidak dipecahkan? (3) Bagaimana masa depan?


REFORMASI PERBURUHAN MAO

DAN PROYEK SOSIALIS LAINNYA

DALAM PERUSAHAAN PERUSAHAAN NEGARA.





ARTI DARI MILIK NEGARA

Pemilikan Negara berarti Negara mengontrol alat produksi secara efektif. Milik
Negara tidak harus berarti hubungan produksi sosialis. Hanya ketika satu Partai Proletar mempunyai kontrol yang ketat atas Negara, Negara itu akan membuat proyek proyek sosialis untuk merubah hubungan produksi. Dalam kasus yang demikian, melalui Milik Negara Partai prolear akan bisa turut serta dalam  proses produksi melalui kekuatan politik untuk mengarahkan tujuan produksi dari penetapan nilai menjadi memenuhi kebutuhan rakyat.

Berdasarkan kepada pengalaman di Tiongkok dalam periode dari tahun 1953 sampai 1978, walaupun perusahaan memiliki alat produksi, Negara membatasi dengan efektif apa yang dimiliki. Melalui kontrol politik, Negara melarang perusahaan untuk membeli atau menjual di pasar. Negara juga menentukan apa yang diproduksi oleh tiap perusahaan, termasuk kategori barang yang diproduksi dan jumlah dari tiap kategori. Negara menetapkan "harga" barang yang "dijual" oleh perusahaan kepada Negara, juga harga ¡¨bahan¡¨ mentah dan mesin mesin yang ¡¨dibeli¡¨ perusahaan dari Negara.

Perusahaan juga menerima dana upah yang digunakan langsung untuk gajih buruh dan tunjangan sosial. Pada akhir tahun, perusahaan menyerahkan ¡¨keuntungan¡¨ atau ¡¨pendapatan¡¨ dikurangi ¡¨biaya diluar biaya depresiasi¡¨. Negara memberi subsidi kepada perusahaan perusahaan yang menderita ¡¨kerugian¡¨. Kemudian, sesuai dengan plan ekonomi, Negara menempatkan dana di perusahaan perusahaan yang berbeda-beda untuk pembelian mesin baru , sarana /perlengkapan dan/atau pembangunan gedung gedung baru dan pabrik bagi perluasan reproduksi.

Di Tiongkok, Negara bisa melaksanakan semua pembatasan legal terhadap
perusahaan, Negara mendominasi penggunaan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, Negara mempunyai hak milik sah dan kontrol ekonomi terhadap alat produksi. Tetapi, masih ada elemen elemen kapital perorangan dalam perusahaan perusahaan yang dimiliki Negara. Sampai Revolusi Besar Kebudayaan Proletar, kapitalis masih menerima dividen tetap dan mereka masih terlibat dalam manajemen perusahaan perusahaan milik Negara, . Tetapi dengan meluasnya perusahaan perusahaan milik Negara, partisipasi relatif dari kapital perorangan  menurun.

Selama kenyataan ekonomi sesuai dengan pembatasan legal yang dikenakan kepada
perusahaan, Negara mengambil tanggung jawab atas ¡¨keuntungan¡¨ atau ¡¨kerugian¡¨ dari perusahaan (kesatuan peroduksi). Perusahaan tidak lagi mempunyai kepentingan langsung untuk memaksimalkan keuntungannya. (Tetapi ini adalah satu kontradiksi. Kaum birokrat mempunyai kekuasaan atas pemilikan ekonomi tetapi tidak bisa mengubah kekuasaan itu menjadi keuntungan materiel).

Tiap buruh yang bekerja di perusahaan berhak untuk mendapat gajih dan tunjangan sosial tertentu. Tiap perusahaan menerima dana gajih dari Negara untuk membayar seluruh upah dan biaya untuk memberi tunjangan sosial kepada buruh. Pemindahan dana gajih dari Negara kepada buruh berarti Negara mengambil tanggung jawab untuk pembayaran dan tunjangan sosial dan juga kekuasaan untuk menarik nilai lebih dari buruh buruhnya dari manajer perusahaan. Perusahaan menjual seluruh hasil produksi kepada Negara dengan harga yang sudah ditetapkan dahulu, oleh karena itu mereka tidak lagi terlibat dalam proses penentuan nilai. Pemilikan Negara dan intervensi Negara memungkinkan manajer dari perusahaan Negara untuk melepaskan dirinya untuk tidak menjadi agen kapital dan ini adalah langkah pertama menuju dihilangkannya secara bertahap kerja upah.




LINGKUNGAN SITUASI PABRIK DAN KEHIDUPAN BURUH


Begitu alat produksi di sektor industri secara sah dipindah ke Negara, buruh di Tiongkok mendapat perlindungan hukum dari Negara. Kaum buruh di perusahaan Negara dijamin status pekerja tetap, 8 jam kerja, skala upah bertingkat 8, tunjangan kesehatan, makanan dan perumahan yang disubsidi. Buruh juga berhak mendapat libur untuk melahirkan dan libur karena sakit, penitipan anak anak yang disubsidi, pensiun dan tunjangan lain untuk pensiun. . Kaum buruh di negeri negeri kapitalis harus berjuang lebih dari seratus tahun: satu perjuangan yang sering kali perjuangan berdarah, untuk mendapat hak dan tunjangan yang sama. Kaum buruh Tiongkok mendapatkannya dalam satu malam saja melalui kekuasaan politik dari Negara. Buruh industri di negeri negeri Barat tidak pernah dijamin pekerjaan yang menguntungkan dan dalam restrukturasi global sekarang ini mereka kehilangan banyak tunjangan yang mereka dapatkan melalui satu perjuangan yang berat.

Cara pembangunan pabrik di Tiongkok dan cara menjalankannya adalah unik.(3)
Setelah 1949, ketika satu pabrik baru dibangun atau satu pabrik tua diperluas, perumahan untuk buruh dan kader dibangun disekitar pabrik itu. Dengan berjalannya waktu, pabrik menjadi bukan saja tempat kerja bagi buruh tetapi juga rumah dan komunitas mereka. Sebuah pabrik tipikal (rumah sakit, universitas atau lembaga negara) mempunyai satu atau lebih dari satu kantin yang memberi pelayanan makanan kepada buruh dan kader yang tinggal dan bekerja di kompleks pabrik. Disitu juga ada toko toko, tukang cukur, tukang roti dan pelayanan untuk kebersihan. Hampir semuanya punya satu atau lebih dari satu penitipan anak anak , taman kanak kanak, bahkan sekolah dasar (di pabrik pabrik besar, ada juga sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas). Pabrik juga punya tempat tempat rekreasi yang memberi hiburan , poliklinik yang memberi pengobatan untuk penyakit ringan (rumah sakit menangani penyakit penyakit yang lebih serius).

Pelayanan yang diberikan kepada buruh dan keluarganya disini disubsidi oleh pabrik dan dibiayai oleh dana kesejahteraan buruh. Misalnya, untuk pelayanan makanan, pabrik membangun kantin, dapur dan membayar gajih tukang masak dan personil lainnya dan keperluan lainnya. Harga makanan di kantin yang dibayar oleh buruh dan kader kader kira kira sama dengan harga bahan makanan itu. Biaya rumah penitipan anak anak yang dibayar orang tua kira kira sama dengan harga makanan yang dimakan anak anak di rumah penitipan itu ditambah biaya kecil untuk membayar ongkos langsung lainnya. Demikian juga dengan sebagian besar pelayanan dan jasa. Masih ada lagi pelayanan dan tunjangan yang kecil kecil. Misalnya, pabrik menggunakan truknya untuk mengangkut buah buahan dan sayur sayuran dari tanah pertanian, kemudian menjualnya kepada semua orang dengan harga yang mereka berikan kepada petani. Selama bulan bulan musim panas yang panas, buruh mendapat minuman soda dingin gratis di toko dan beberapa yuan extra untuk kompensasi kesulitan yang mereka hadapi.

Walaupun kecil, tetapi pelayanan atau jasa dan tunjangan ini menunjukan satu
sikap dari pihak manajemen dan juga buruh bahwa pabrik harus memperlakukan buruhnya dengan baik. Baik buruh maupun manajemen percaya bahwa berapa baik kepala pabrik menjalankan pelayanan ini kepada buruh sama pentingnya dengan berapa baik dia menjalankan produksi itu sendiri. Buruh mengeluh kalau jasa pelayanan itu tidak dikelola dengan efisien atau dengan adil dan kalau manajemen melakukan tindakan pilih kasih. Apakah buruh berusaha keras untuk melakukan pekerjaannya dengan baik sangat tergantung sekali kepada bagaimana manajemen melakukan tugasnya dalam mengurus kehidupan pabrik mereka.

Pengawas dalam pabrik pabrik milik Negara di Tiongkok memainkan banyak peranan.
Pengawas tidak saja menjamin produksi berjalan lancar tetapi juga menyelesaikan perselisihan antara buruh bahkan antara suami dan istri dalam keluarga buruh. Orang diluar Tiongkok terkejut mendengar seorang istri mengeluh kepada pengawas tentang suaminya yang memperlakukannnya dengan tidak baik dirumah. Seorang pengawas di sebuah pabrik di Tiongkok rupanya bekerja sebagai manajer produksi, penasihat dan sekaligus sebagai pekerja sosial. Terjemahan harfiah dari kata ¡¨supervisor¡¨ (=pengawas) dalam bahasa tionghoa adalah ¡¨pemimpin¡¨ (¡¨leader¡¨). Seorang pemimpin dianggap harus bisa menunjukan kecakapannya dalam memimpin termasuk mempunyai kwalitas pemikir yang tepat, adil, menempatkan kepentingan buruh diatas kepentingan lainnya, dan seterusnya. Ketika politik reformasi sekarang menuntut manajer untuk menempatkan pencarian keuntungan sebagai prioritas dalam pekerjaannya, buruh tidak simpati dan ini merupakan satu dilema yang harus dihadapi oleh manajer manajer itu.



PERJUANGAN POLITIK DAN KESADARAN KLAS.

Dalam keadaan serupa itulah, di pabrik pabrik milik Negara, kaum buruh Tiongkok
melancarkan perjuangan politiknya. Sejak awal, kaum buruh Tiongkok terlibat dalam gerakan massa yang diorganisasi oleh Partai Komunis Tiongkok: Gerakan ¡¨Tiga Anti¡¨, Gerakan ¡¨Lima Anti¡¨ pada awal ahun 50-an dan kemudian Gerakan Anti Kanan dan Gerakan Lompat Maju Kedepan pada tahun 1958. Kaum buruh memainkan peranan penting dalam pemindahan hak milik secara hukum dari kapitalis ke Negara . Dalam berbagai tahap selama pemindahan itu berlangsung, hubungan antara buruh dan kader di pabrik pabrik berbeda dengan hubungan yang ada dalam korporasi korporasi di Barat. Buruh bisa mengkritik kader kalau gaya memimpinnya jelek dan manajemennya salah. Di banyak tempat kerja, pada akhir tahun diadakan penilaian yang memberi buruh kesempatan uintuk menilai manajemen. Oleh karena itu, adillah kalau dikatakan bahwa otonomi kaum buruh dan demokrasi di tempat tempat kerja, di pabrik pabrik Tiongkok, bahkan sebelum Revolusi Besar Kebudayaan Proletar, jauh lebih maju dari pada di pabrik pabrik di negeri negeri kapitalis maju.

Tetapi sebelum RBKP mulai pada tahun 1966, terdapat masalah yang serius dalam
hubungan antara buruh dan Partai Komunis Tiongkok yang mempunya kekuasaan dan kontrol dalam pabrik. Karena buruh mendapat hak hak dan tunjangan seperti disebut diatas,mereka, seperti juga orang orang penerima sumbangan murah hati, menjadi relatfi senang dan pasif. Mereka berterimakasih kepada Partai dan Negara atas semua yang mereka terima dan berpikir bahwa bekerja keras membangun negeri mereka adalah cara mereka untuk memperlihatkan rasa terima kasih itu. Khususnya bagi buruh buruh yang lebih tua yang bisa melihat perbedaan luar biasa antara pekerjaan di pabrik sebelum dan sesudah pembebasan. Rasa terima kasih terhadap Partai dan Negara diberikan kepada kader kader yang bertanggung jawab atas manajemen pabrik, yang mayoritas dari mereka terutama yang duduk ditingkat tinggi adalah anggota Partai Komunis.

Sepanjang sejarah feudalisme Tiongkok yang lama, pejabat pejabat Pemerintah selalu mempunyai kekuasaan penuh. Ideologi lama dan sudah ketinggalan jaman itu mempunyai (dan masin terus mempunyai) daya tahan dalam masyarakat baru dan bisa secara mudah dimanipulasi oleh pihak yang berkuasa untuk menegaskan kembali kontrolnya. Setelah pemindahan hak milik, kader kader yang mewakili Negara, mempunyai banyak kekuasaan dan wewenang. Kader kader baru sudah pasti berbeda dengan manajer manajer lama sebelum pembebasan: mereka , dengan berbagai cara, berusaha untuk membela kepentingan buruh. Tetapi, walaupun kaum buruh (petani dan sektor massa lainnya) turut serta dalam gerakan massa yang dipimpin oleh PKT selama tahun tahun 50-an dan awal 60-an, kesedaran klas kaum buruh masih tetap rendah. Buruh tidak sadar bahwa perubahan dalam hubungan produksi tidak terjamin setelah perpindahan hak milik ke Negara yang disahkan hukum dan mereka juga tidak sedar bahwa perjuangan politik terus berlangsung di tingkat tinggi PKT dan siapa yang menang dalam perjuangan itu akan menentukan arah transisi. Ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan diatas bahwa demokrasi di pabrik pabrik Tiongkok jauh lebih maju dari pada demokrasi di pabrik pabrik negeri negeri Barat. Tetapi, sebelum RBKP, buruh tidak mempertanyakan atau menantang hubungan kekuasaan (hubungan dominasi-subordinasi) yang ada di pabrik.

Sementara itu, karena produksi industri meluas, antara awal tahun 50-an dan
pertengahan tahun 60-an, jumlah buruh di perusahaan perusahaan milik Negara bertambah dengan cepat, lebih dari tiga kali lipat antara 1952 dan 1965. Karena produksi berkembang naik, peraturan menjadi lebih kaku. Pembagian kerja dalam pabrik mencerminkan pembagian kerja sosial dalam masyarakat pada umumnya. Tamatan Universitas dan Sekolah Teknik mendesain produk, mengembangkan teknologi dan menentukan proses kerja. Kader kader mengelola bengkel dan mengambil sebagian besar keputusan yang jarang mendapat tantangan dari buruh. Pabrik pabrik Tiongkok, seperti pabrik pabrik Soviet yang masih merupakan versi yang dimodifikasi dari pabrik pabrik modern yang ada di negeri negeri kapitalis, mulai berjalan dibawah satu hirarki kekuasaan dan kontrol.Adanya hirarki itu dibenarkan dengan alasan bahwa , pengelolaan satu pabrik tentu saja membutuhkan satu disiplin, maka manajemen perlu menegakan peraturan yang keras. Buruh tidak sedar bahwa kalau hirarki kekuasaan dan kontrol itu dibiarkan terus, kontradiksi pokok akan lebih berkembang dan akan menegasi kemajuan kemajuan yang sudah dicapai oleh kaum buruh Tiongkok sampai saat itu.

Proyek proyek kapitalis termasuk sistim kerja kontrak yang dilaksanakan sejak
dimulainya reformasi , bukan berasal dari reformis reformis sekarang. Sejak awal tahun 50-an, Liu Shao-chi sudah mulai menjajakan kebaikan kebaikan dari sistim kerja kontrak. Satu esei dari ¡¨Labour Contract System Handbook¡¨ yang diterbitkan baru baru ini, mengungkapkan sejarah dari usaha Liu untuk membentuk buruh kontrak sementara di pabrik pabrik milik Negara. Esei itu menyatakan bahwa pada tahun 1962 Liu mengirim sebuah tim ke Soviet Unie untuk mempelajari sistim perburuhan mereka. Begitu mereka kembali dari Soviet Uni, mereka mengusulkan penterapan sistim kerja kontrak yang ditiru dari apa yang telah dijalankan di Soviet Uni. Tetapi, ketika perubahan itu akan dilaksanakan, Gerakan Melompat Maju Kedepan dimulai, sehingga pelaksanaan itu tertunda.

Esei itu melanjutkan dengan menyatakan bahwa pada awal tahun 60-an Liu berusaha lagi untuk merubah status kerja permanen dengan mengambil sistim ¡¨dua jalur¡¨: perusahaan harus mempekerjakan lebih banyak buruh sementara dan lebih sedikit buruh tetap dan pertambangan harus mempekerjakan petani sebagai buruh sementara. Kemudian, pada tahun 1965, Dewan Negara mengumumkan satu peraturan baru tentang pemerkejaan buruh sementara, dengan mengajukan bahwa harus dipekerjakan lebih banyak buruh sementara dari pada buruh tetap. Peraturan itu juga memberi wewenang kepada pabrik pabrik untuk menggunakan dana gajih yang diberikan untuk mengganti buruh tetap dengan buruh sementara. Sekali lagi menurut penulis esei itu, Revolusi Besar Kebudayaan Proletar menunda usaha Liu untuk merubah sistim perburuhan dan pada tahun 1971, sejumlah besar buruh sementara diberi status buruh tetap. (4). Walaupun Liu tidak dapat sepenuhnya melaksanakan reformasi perburuhannya,dia mempunyai ¡¨proyek proyek eksperimen¡¨ yang dijalankan disana sini, dan sebelum RBKP mulai, sejumlah besar buruh sementara sudah dipekerjakan.

Bertentangan dengan usaha Liu untuk menegakan kerja kontrak, Konstitusi Anshan
merupakan satu usaha paling serius untuk merubah pengorganisasian kerja dan proses kerja ditempat kerja. Buruh di pabrik metalurgi Anshan mengambil inisiatif untuk meletakan peraturan baru untuk mengubah operasi yang ada ditempat kerja mereka. Pada tanggal 22 Maret 1960, Mao mengumumkan supaya peraturan baru itu digunakan sebagai panduan bagi operasi dalam perusahaan perusahaan Negara dan menamakannya Konstitusi Anshan. Konsitusi Anshan memuat element elemen yang paling pokok, juga langkah langkah kongkrit dalam merevolusionerkan pengorganisasian kerja dan proses kerja di perusahaan perusahaan milik Negara.

Ada 5 prinsip dalam Konstitusi Anshan: (1) Meletakan politik sebagai panglima,
(2) Memperkuat kepemimpian Partai, (3) Melaksanakan gerakan massa yang kuat, (4) Mendorong secara sistimatis partisipasi kader dalam kerja produktif dan buruh dalam manajemen, (5) Mereformasi semua peraturan yang tidak masuk akal dan menjamin kerjasama erat antara buruh, kader dan teknisi dan mendorong dengan kuat revolusi dibidang teknik. (5). Prinsip prinsip dalam Konstitusi Anshan mewakili satu semangat untuk akhirnya menghapus secara bertahap kerja upah.

Tetapi, sebelum RBKP dimulai, pabrik pabrik hanya pura pura mendukung Konstitusi
Anshan. Kalau manajemen mempunyai kontrol yang ketat atas proses pengambilan
keputusan dalam menjalankan pabrik, ia tidak melihat perlunya satu perubahan. Dipihak lain, kaum buruh yang sudah senang dengan hak hak dan tunjangan yang
diberikan Negara menganggap bahwa pekerjaan dan tunjangan yang diberikan itu akan langgeng. Perjuangan politik dalam PKT tentang arah transisi tercermin di
pabrik pabrik melalui perubahan dalam gajih dan politik pemekerjaan. Kadang kadang politik yang dikeluarkan dari atas mendorong pelaksanaan upah menurut harga borongan dan peluasan dalam mempekerjakan buruh sementara . Kemudian sering kali dalam gerakan massa, politik itu dikritik dan dibatalkan. Tetapi sebelum RBKP, buruh tidak mengerti alasan dibelakang pembatalan politik itu. Mereka tidak sedar bahwa Liu telah berkali-kali berusaha untuk menghapus status kerja tetap.

Tanpa Gerakan Melompat Maju Kedepan dan RBKP, Liu dan pendukungnya mungkin
berhasil dalam usaha mereka untuk mencabut undang undang yang melindungi pekerja perusahaan perusahaan Negara. Kalau itu yang terjadi, status kerja tetap dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sudah akan menjadi sejarah
puluhan tahun yang lalu.

Ketika kaum buruh ikut serta dalam gerakan massa pada tahun 50-an dan 60-an,
kesedaran klas mereka perlahan-lahan naik, tetapi mereka tidak sedar, sampai meletusnya RBKP, bahwa setelah pemindahan hak milik atas alat produksi kepada Negara yang disyahkan oleh hukum , perjuangan klas terus berjalan. Selama RBKP berlangsung itulah, satu periode perjuangan politik yang intensif di pabrik pabrik dan masyarakat pada umumnya, diajukan banyak masalah masalah yang sangat penting. Buruh dan kader di pabrik pabrik secara terbuka mendiskusikan dan berdebat tentang banyak masalah yang penting seperti rangsangan materiel, partisipsi kader dalam kerja produksi, partisipasi buruh dalam manajemen dan peraturan peraturan di pabrik. Untuk pertama kali buruh di perusahaan perusahaan Negara Tiongkok mencengkam arti menempatkan politik sebagai panglima dan prinsip prinsip lainnya dari Konstitusi Anshan. Sejak Deng memulai reformnya, terutama setelah kerja kontrak menjadi undang undang pada tahun 1986, buruh Tiongkok menjadi sedar bahwa hak dan tunjangan yang diberikan dulu perlahan-lahan telah diambil kembali. Transformasi proletariat Tiongkok yang terjadi dalam 30 tahun itu, walaupun masih dalam fase awal, telah membuat pelaksanaan politik reformnya Deng sulit.




REFORMASI PERBURUHAN:
UNDANG UNDANG BARU, PELAKSANAAN DAN PERLAWANAN BURUH


Deng memulai reformasinya di pedesaan Tiongkok dengan membubarkan sistim komune yang dibangun pada tahun 1958. Pada tahun 1984, dekolektivisasi dalam produksi pertanian sudah selesai, tanah dan sarana produksi lainnya dibagi kepada keluarga keluarga tani secara perorangan. Itu adalah satu strategi sangat penting yang digunakan oleh kaum reformis dalam mengubah arah transisi. Hancurnya komune berarti pecahnya persekutuan antara kaum buruh dan kaun tani.

Selama perang revolusioner dan kemudian dalam transisi sosialis, strategi Mao
Tse-tung adalah membentuk persekutuan yang erat antara kaum buruh dan kaum tani dalam perjuangannya melawan kaum borjuasi. Kolektivisasi dalam pertanian adalah kondisi yang diperlukan untuk mengkonsolidasi persekutuan itu. Ketika kaum tani dipedesaan Tiongkok mengorganisasi dirinya menjadi kesatuan kesatuan ekonomi, sosial dan politik, hal itu memungkinkan kaum buruh untuk membentuk persekutuan dengan kaum tani sebagai grup yang terorganisasi. (6). Bersamaan dengan itu, kolektivisasi menghancurkan persekutuan antara kaum borjuasi di kota kota dengan tani kaya di pedesaan. Koletivisasi di pedesaan Tiongkok telah meniadakan kemungkinan rekonsentrasi tanah ditangan pribadi dan menghindari akumulasi kapital primitif¡X satu kondisi yang tak dapat dihindarkan bagi perkembangan kapitalis.

Banyak pakar sosial di Tiongkok, sekarang mengakui akibat yang merusak dari
dekolektivisasi dalam produksi pertanian. Dengan pengertian yang sekarang, cendekiawan itu kelihatannya berpendapat bahwa di tempat tempat dimana produksi pertanian dulu mengalami mekanisasi tinggi, pembubaran kolektivisasi mungkin merupakan satu kesalahan. Pikiran semacam itu memperlihatkan ketidaktahuan akan alasan politik yang paling penting dibelakang reformasi pedesaan Deng, yaitu menghancurkan persekutuan antara buruh dan tani.

Ketika Deng dan pendukungnya memulai reformasinya, mereka menyatakan bahwa
periode perjuangan klas di Tiongkok telah selesai dan fokus dari pada reformasi adalah mengembangkan tenaga produksi. Dalam kenyataannya selama 14 tahun terakhir, Deng melakukan perjuangan klas yang paling sengit dalam sejarah Republik Rakyat Tiongkok. Tidak lama setelah Deng dan pendukungnya dalam PKT mengambil kekuasaan, mereka merubah konstitusi dan menghapus hak buruh untuk mogok dan melarang hak mengajukan pendapat secara bebas yang paling penting, yaitu 4 da: damin, dafang, dabianlun dan dazibao yang berarti ¡¨suara besar¡¨,
¡¨keterbukaan besar¡¨, ¡¨perdebatan besar¡¨ dan ¡¨poster berhuruf besar¡¨ (7). Kemudian kaum reformis menghancurkan persekutuan buruh tani dan tak lama kemudian reformasi langsung menyerang kaum buruh dengan mengambil kembali banyak hak dan hak istimewa dari kaum buruh yang telah mereka dapatkan sejak pembebasan.

REFORMASI DALAM UPAH


Reformasi perburuhan mula mula dimulai dengan dimasukannya rangsangan materiel
langsung kedalam sistim gajih pegawai negeri . Pada tahun 50-an, pembayaran upah pegawai negeri melalui kerja borongan cukup umum, tetapi selama Gerakan Lompat Maju Kedepan ditinggalkan. Kemudian pada awal tahun 60-an diterapkan kembali dan selama RBKP dilarang sepenuhnya. Dari tahun 1966 sampai 1979, buruh di perusahaan perusahaan negara digajih melalui sistim upah dengan 8 tingkat. Kenaikan upah seorang buruh dari tingkat rendah ke satu tingkat lebih tinggi tergantung kepada lamanya dia bekerja dan kecakapan dan pengalamannya. Buruh buruh yang membuat sumbangan penting untuk menaikan produktivitasnya melalui kerja keras, semangat tim dan/atau pembaruan teknik, dipilih menjadi buruh model yang menerima hadiah dan pujian, tetapi mereka tidak menerima hadiah material langsung, seperti upah lebih tinggi, bonus atau promosi.

Reformasi upah mulai dengan menambahkan bayaran bonus kepada upah buruh sebagai
rangsangan materiel langsung dan pada tahun 1979-1980 dimasukan kembali pembayaran upah borongan. (8) Kaum reformis percaya bahwa rangsangan itu akan mendorong buruh untuk berkompetisi satu dengan yang lain, dan dengan demikian menaikan produktivitas. Walaupun sebelum reformasi upah , kader dan buruh dibayar menurut skala yang berbeda, reformasi upah menambah satu aspek baru yang mengkaitkan jumlah bayaran seseorang dengan jabatan yang dia duduki. Sebelum reformasi, gajih kader hanya naik kalau mereka maju dari satu tingkat yang lebih
rendah ke satu tingkat yang lebih tinggi.

Sekarang ini, manajemen dari tiap perusahaan telah membentuk jabatan jabatan
seperti presiden, wakil presiden, insinyur senior, dan sebagainya, yang ditiru dari korporasi korporasi kapitalis modern, setiap jabatan memberi hak kepada orang yang menjabatnya satu pembayaran extra yang ditambahkan kepada upah tetapnya. Perubahan itu telah menciptakan perbedaan intern yang lebih besar dalam perusahaan. Kemudian, reformasi struktur ekonomi pada tahun 1985 (lihat bagian selanjutnya) memberi kepada manajemen kebebasan untuk membuat dana bagi mereka sendiri. Dana yang mereka tentukan sendiri itu berfungsi seperti daftar biaya pengeluaran di Barat. Dana yang ditentukan oleh manajemen sangat menjengkelkan buruh dan mereka namakan ¡¨tambang emas kecilnya manajemen¡¨. Reformasi struktur ekonomi juga memberi kepada manajemen wewenang untuk membayar buruh upah yang lebih tinggi dari keuntungan yang didapat perusahaan. Itu telah merusak skala upah 8 tingkat yang menjamin buruh upah yang sama (dengan perbedaan kecil yang mencerminkan perbedaan ongkos hidup daerah) disemua perusahaan Negara. Politik baru itu memungkinkan seorang buruh disatu perusahaan yang mendapat keuntungan untuk mendapat gajih 2 atau 3 kali lebih besar dari pada buruh lain yang bertingkat sama disatu perusahaan yang mengalami kerugian.

Tetapi 5-6 tahun setelah reformasi, kaum reformis menjadi sadar bahwa rangsangan materiel dalam sistim upah baru tidak berfungsi dalam menaikan produktivitas kerja. Justru sebaliknya, kenaikan upah tanpa kenaikan produktivitas kerja yang setara turut menyebabkan angka inflasi yang naik cepat pada pertengahan tahun 80-an. Kaum reformis mencapai kesimpulan bahwa selama buruh di perusahaan negara mempertahankan status kerja tetap, tunjangan dan upah yang terjamin, sulit bagi manajemen untuk menekan supaya produktivitas naik, maka itu ¡¨periuk nasi ¡¨ harus dihancurkan.




UNDANG UNDANG BARU :

PERUBAHAN DALAM UNDANG UNDANG YANG DIPAKSAKAN DARI ATAS


Reformasi perburuhan adalah satu bagian dari satu plan besar untuk mengubah
perusahaan perusahaan negara menjadi badan badan pencari keuntungan yang sah dan berdiri sendiri.

Pada tanggal 10 Mei 1984, Dewan Negara mengeluarkan peraturan sementara tentang
perluasan otonomi untuk perusahaan negara. Pada tanggal 28 Oktober 1985, Konggres ke XII dari PKT menyetujui Undang Undang yang bernama Reformasi Struktur Ekonomi. Undang Undang ini menegaskan kembali peraturan sementara yang terdahulu yang memberi otonomi kepada manajer perusahaan perusahaan negara untuk mengelola perusahaannya dan mengijinkan setiap perusahaan untuk menahan sebagian dari keuntungannya dan menggunakannya untuk apa saja yang dianggap cocok. Manajer bisa juga menyewakan atau menjual sarana produktif yang tidak digunakan.
Manajemen berhak untuk mendisiplin dan mempromosi buruh dan memilih sistim gajih mereka sendiri sesuai dengan pedoman yang longgar. Selanjutnya undang undang itu menyatakan bahwa Negara tidak akan turut campur lagi secara langsung dalam urusan perusahaan. Negara hanya akan mempengaruhi produksi melalui politik tidak langsung seperti harga, pajak, kredit dan politik dalam peminjaman uang (9). Dari apa yang dinyatakan diatas, ini berarti Negara mengambil langkah pertama untuk melepaskan hak miliknya atas alat produksi secara ekonomi dan syah.

Dalam tahun berikutnya, akhir tahun 1986, disetujui undang undang kerja kontrak.
Undang undang baru ini memperkuat kekuatan hukum dari manajemen dalam perusahaan perusahaan negara. Sejak dikeluarkannya undang undang, semua buruh baru diharuskan menandatangani kontrak dengan perusahaan yang mempekerjakan mereka. Waktu kontrak biasanya dibatasi pada satu tahun. Ketika kontrak habis, kedua pihak berhak untuk mengakhiri kontrak secara sepihak (baru bisa diperbaharui setelah satu tahun). Kaum reformis mengharapkan, dengan berlakunya undang undang baru itu, pertama, mengurangi dan kemudian menghapus status kerja tetap bagi pegawai negeri.

Kemudian, pada tanggal 13 April 1988, disetujui Undang Undang Perusahaan Bagi
Industri Milik Seluruh Rakyat . Undang undang itu mulai berlaku pada bulan Agustus tahun itu juga. Undang Undang Perusahaan itu kelihatan seperti satu pemisahan antara hak milik dan manajemen, tetapi hakekat dari reformasi adalah pemindahan hak milik secara hukum dari Negara ke perusahaan. Bagian pertama dari Undang Undang itu menyatakan:¡¨Perusahaan diberi hak untruk mengelola kekayaan milik Negara, termasuk hak pemilikan, hak menggunakan dan menjual kekayaan tersebut. Perusahaan menjadi satu badan yang bebas secara hukum. (10).

Dengan berlakunya undang undang baru itu,perusahaan perusahaan yang dulunya
milik Negara menjadi terpisah dari Negara secara hukum dan menjadi badan yang berdiri sendiri. Undang Undang Perusahaan memberi otonomi kepada manajemen dan tiap perusahaan untuk mengambil keputusan keputusan penting yang berhubungan dengan produksi termasuk tindakan disiplin dan pemecatan terhadap buruh. Hak ¡¨menggunakan¡¨ dalam undang undang itu berarti hak mengambil dan membayar gajih (11), Ketika Negara menyerahkan hak kepemilikannya atas perusahaan, ia tidak lagi mempekerjakan buruh di perusahaan perusahaan itu. Setelah Undang Undang Perusahaan berlaku, buruh di perusahaan perusahaan yang dulu dimiliki Negara, kehilangan perlindungan hukum dari Negara: secara hukum mereka tidak lagi berhak atas tunjangan dan hak hak yang dulu diberikan.

Pada bulan Juni 1988, reformasi mengambil langkah lain lagi untuk memperketat
penguasaan atas pegawai negeri: mereka mengumumkan satu dekrit yang dinamakan ¡¨Proyek Perbaikan Dalam Organisasi Kerja¡¨ (WOIP = work organization improvement project), satu proyek yang dirancang untuk mencapai ¡¨kombinasi kerja optimal¡¨. Harian Rakyat menggambarkan WOIP: untuk memperbaiki pengorganisasian dalam perusahaan, setiap buruh akan ditempatkan disatu kedudukan yang sudah ditetapkan. Pekerjaan akan diorganisasi sedemikian rupa sehingga gajih seorang buruh bisa dihubungkan langsung dengan produktivitasnya. Kalau seorang buruh mencapai target produksi yang ditetapkan dalam 2 bulan berturut-turut, atau kalau seorang buruh melanggar peraturan perusahaan dengan serius, perusahaan berhak untuk memecat buruh. Selama buruh menganggur, bonus
tidak akan dibayar lagi, untuk bulan bulan selanjutnya gajih akan turun setiap bulan (12). WOIP memberi kekuasaan baru kepada manejemen untuk mendisiplin buruh, dan lebih lanjut meletakan dasar hukum bagi sistim kerja upah.


PELAKSANAAN POLITIK REFORMASI DAN PERLAWANAN BURUH


Ketika kaum reformis melakukan reform dalam upah, mereka berharap buruh akan
berkompetisi untuk upah borongan dan bonus. Tetapi sebaliknyalah yang terjadi. Dalam sebagian besar kasus, buruh malah melakukan berbagai cara untuk membatasi produksinya (cukup mendekati angka targetnya)) dan mencerai berai produksi, bukannya berkompetisi untuk dapat bonus. Ketika harga barang barang konsumsi mulai naik dengan cepat pada tahun 1984 dan 1985, buruh menganggap bonus sebagai subsidi untuk kompensasi turunnya daya beli mereka. Ketika bisnis swasta dan joint-venture dengan bisnis asing mulai berkembang, orang orang yang bekerja di
perusahaan asing atau usaha patungan/joint venture mulai mendapat penghasilan beberapa kali lipat lebih besar dari gajih rata rata seorang buruh di perusahaan negara. Misalnya, seorang supir taxi (bekerja sendiri atau bekerja untuk satu hotel), bisa mendapat gajih 3 atau 4 kali lebih besar dari pada gajih seorang supir di perusahaan negara.

Lagi pula, pada pertengahan tahun 80-an, korupsi dan penggelapan uang negara
dikalangan pejabat tinggi Pemerintah dan anggota Partai merajalela. Kekayaan dan hak istimewa yang diperoleh oleh orang orang yang berkuasa dapat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Kuomingtang sebelum Pembebasan. Dulu, gerakan massa membuat korupsi dikalangan pejabat tinggi sebagai sasarannya dan mengutuk gaya hidup mewah yang dibiayai dengan mencuri uang Negara. Tanpa gerakan semacam itu, massa merasa tak berdaya untuk berbuat sesuatu dan tenggelam dalam frustasi dan ketidak puasan.

Buruh menyalurkan ketidak puasan dan frustasi mereka dengan sengaja mengurangi
kecepatan produksi yang jumlahnya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik Rakyat Tiongkok. Sebuah artikel dalam Harian Rakyat bulan Januari, 1988 yang berjudul ¡¨Semangat buruh sudah habis¡¨, melaporkan hasil penelitian yang dilakukan oleh serikat buruh Tiongkok. Hanya 12 % dari 210.000 buruh di 400 perusahaan di 17 provinsi yang ditinjau, mengatakan bahwa mereka telah berusaha keras untuk bekerja dengan baik (13). Mereka meletakan sebab bagi rendahnya semangat itu pada kesenjangan dalam masyarakt yang terus meningkat. Di Harbin,
sebuah kota industri di Tiongkok timur laut, dilaporkan bahwa buruh menambahkan  ¡¨kerja lembur¡¨ kedalam ¡¨8 jam kerja sehari¡¨ mereka untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu yang sebetulnya bisa mereka kerjakan hanya dalam waktu 2 jam , kalau mereka berusaha sungguh sungguh dalam mengerjakannya. Menurut walikota Harbin, buruh dikotanya hanya bekerja rata rata 3 jam sehari dan menggunakan 5 jam untuk mengerjakan hal lain. Pengurangan kecepatan produksi merupakan sesuatu yang biasa dihampir semua perusahaan negara (14).

Setelah Undang Undang Kerja Kontrak berlaku pada tahun 1986, buruh baru di
perusahaan negara harus menandatangani satu kontrak untuk satu tahun. Pada akhir kontrak satu tahun itu, manajemen berhak untuk tidak memperpanjang kontrak itu lagi. Tetapi ketika kaum reformis menjalankan undang undang itu, mereka menghadapi perlawanan keras. Laporan terakhir menunjukan bahwa pada bulan April 1992, 14.6 % dari pegawai negeri bekerja berdasarkan kepada kontrak (15). Tetapi dalam kenyataannya, kontrak kerja itu otomatis sudah diperpanjang ketika masa kontrak itu habis. Pada tahun 1988, satu laporan berita di Harian Rakyat mengumumkan bahwa 28 perusahaan di Peking telah menterapkan sistim kerja kontrak, termasuk pegawai lama dan juga pegawai baru (16). Selanjutnya laporan menyatakan bahwa tujuan yang mau dicapai adalah penterapan sistim kerja kontrak
untuk semua pekerja disemua perusahaan di Peking dalam waktu 5 tahun. Laporan melanjutkan dengan pernyataan bahwa sistim kerja kontrak akan memaksa buruh untuk menghadapi resiko pemecatan; dengan demikian mereka akan berusaha lebih keras.

Tekanan untuk menterapkan sistim kerja kontrak terus bertambah dan mesin
propaganda menjelaskan serangan serangan baru terhadap hak hak kaum buruh dengan cara yang masuk akal . Pada tahun 1992, jumlah seluruh staf dan buruh yang kena ¡¨sistim kerja kontrak bagi semua staf¡¨ hanya 4.4 juta, hanya 2% dari jumlah seluruh staf dan buruh. (17). Dalam satu pidato di Shanghai pada bulan Januari 1992, wakil Perdana Menteri Zhou Jia-hua harus mengakui bahwa ¡¨sistim kerja kontrak masih menghadapi banyak tantangan¡¨. ¡¨Mendorong reformasi ini ¡¨ , kata dia, ¡¨ adalah sesuai dengan pandangan orthodox bahwa klas buruh adalah tuan dirumahnya sendiri¡¨.

¡¨Proyek Perbaikan dalam Pengorganisasi kerja¡¨ yang diajukan dalam beberapa
pabrik melibatkan kira kira 10 juta buruh, 6% dari jumlah total buruh. WOIP adalah satu langkah lagi untuk membongkar sistim pemekerjaan tetap. Reorganisasi kerja di pabrik pabrik bertujuan untuk menyingkirkan buruh yang ¡¨tidak cakap¡¨. Sampai tahun lalu, jumlah total dari buruh yang diturunkan tingkatnya sebagai akibat dari berbagai bentuk reformasi perburuhan, termasuk WOIP, kurang dari 1 juta, kira kira 1/6 dari 1% jumlah total tenaga kerja.

Selama periode pengurangan kecepatan produksi pada akhir tahun 80-an, bahkan
ketika setengah dari production line (= deretan buruh dan mesin yang dilalui oleh barang yang diproduksi dalam pabrik) lumpuh, jumlah buruh yang dipecat sedikit. Pada awal tahun 1986, kaum reformis mengeluarkan politik asuransi pengangguran dalam rangka mempersiapkan pemecatan besar besaran yang akan terjadi.Setiap tahun, perusahaan negara menyisihkan 1% dari upah pokok total untuk dana pengangguran yang akan dibayar kepada buruh yang dipecat.

Tunjangan pengangguran hanya kira kira 25% dari upah buruh rata rata yang dibawa
pulang kerumah, tidak cukup untuk keperluan hidup buruh selama masa penganggurannya (20) Sebagai kompromi, kadang kadang buruh tidak datang kerja selama periode pabrik lumpuh dan mereka tetap mendapat gajih pokok tanpa bonus. Tetapi gajih pokok hanyalah 60% dari gajih yang dibawa pulang kerumah (40% terdiri dari bonus dan macam macam subsidi) dan seorang buruh tidak bisa hidup dengan gajih pokok untuk satu periode waktu yang panjang (21). Kaum reformis sangat sedar akan situasi yang explosif itu, maka itu seringkali buruh yang sudah dipecat dipanggil kembali dengan bayaran penuh supaya mereka tidak berkeliaran dijalan jalan. Ada juga buruh yang menemukan cara lain untuk mendapat uang tambahan gajih tapi terus tinggal dirumah rumah sewaan murah yang disubsidi Pemerintah.

Selama beberapa tahun belakangan ini, kaum reformis mencoba melakukan reformasi
dalam perumahan, mengubah rumah menjadi barang dagangan. Ongkos pemeliharaan dan sewa apartemen apartemen yang didiami buruh dan kader telah dinaikan beberapa kali; sewa naik tinggi sekali tahun ini. Setiap kali sewa naik, gajih harus dinaikan untuk kompensasi. Sebagai bagian dari reformasi dalam perumahan, buruh didorong untuk membeli apartemen yang mereka tinggali. Kaum reformis berpikir pembelian itu akan menyerap uang simpanan keluarga , dengan begitu akan membatasi daya beli konsumen dan mencegah inflasi. Tetapi karena buruh sudah menggunakan sebagian besar dari simpanannya untuk barang barang yang tahan lama, sangat sedikit sekali yang bisa membeli apartemennya.


REFORMASI DAN SITUASI PELIK

YANG DIHADAPI OLEH KAUM REFORMIS


Reformasi perburuhan adalah satu bagian integral dari keseluruhan reformasi
Deng. Alasan alasan yang ada dibelakang reformasi perburuhan Deng adalah sama dengan alasan alasannya Liu 20 tahun yang lalu. Apa yang ingin dicapai Liu ? Dari luar, rencana Liu untuk mereformasi sistim perburuhan bisa dijelaskan dengan mudah melalui pikirannya yang menitik beratkan kepada perkembangan tenaga produksi. Menurut Liu, efisiensi adalah kunci untuk meningkatkan kecepatan dan akumulasi kapital. Bagi dia dan pengikutnyam efisiensi berarti memaksimalkan produksi dengan ongkos produksi minimum melalui teknologi baru dan /atau mengurangi ongkos produksi. Buruh tetap di perusahaan perusahaan negara mempunyai satu skala gajih bertingkat 8 yang tetap dan menerima banyak tunjangan. Menggantikan buruh tetap dengan buruh sementara berarti menurunkan ongkos produksi. Upah buruh sementara yang rendah bisa terus dipertahankan, karena ada cadangan buruh tani yang hampir tak terbatas. Kalau Liu berhasil dalam usahanya untuk menegakan dan meluaskan sistim buruh sementara, akan sudah
terbentuk satu pasar tenaga kerja yang lumayan besarnya; itu akan menggagalkan proses menghapuskan kerja upah. Persediaan tenaga kerja yang besar sekali dari pedesaan akan memaksa buruh di perusahaan negara untuk menyerahkan banyak hak dan tunjangan yang sudah mereka dapat, termasuk status kerja tetap mereka. Dengan mengikuti argumentasi itu, Liu menentang kolektivisasi dalam produksi pertanian. Dalam komune dulu, petani mengorganisasi produksinya secara kolektif dan ¡¨kelebihan tenaga kerja¡¨ dikerjakan untuk membangun infrastruktur dipedesaan, bukannya pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Seperti sudah dikatakan diatas, kolektivisasi memperkuat persekutuan antara buruh dan tani dan memperlemah persekutuan antara kaum borjuis di kota kota dan tani kaya di pedesaan.

Liu gagal menjegal kolektivisasi pertanian dan usahanya yang berkali kali untuk
menegakan kerja kontrak juga gagal. Deng berhasil menghancurkan komune pada tahun 1984, tetapi itu hanya tahap pertama dari reformasi desanya. Tahap kedua adalah pembentukan tanah pertanian swasta komersial yang luas. Tanah pertanian komersial yang luas itu akan dikelola seperti di Barat dan motivasinya adalah pencapaian keuntungan maksimum. Menurut Liu dan Deng, rangsangan untuk angka angka keuntungan yang lebih besar adalah satu satunya kekuatan yang merangsang tanah pertanian itu untuk meningkatkan teknolohgi dan memperbaiki efisiensi.
Menurut kaum reformis, perkembangan dari tanah tanah pertanian komersial besar yang efisien adalah juga satu satunya cara untuk memaksa tanah pertanian keluarga kecil yang tidak efisien keluar dari bisnis. Petani yang tidak bisa mempertahankan tanah pertaniannya akhirnya harus meninggalkan tanahnya dan bekerja di tanah tanah pertanian yang besar. Berbagai macam politik ditetapkan dan dipropagandakan untuk membantu tanah tanah pertanian besar dalam bentuk kredit dengan bunga rendah, sarana pertanian murah, bantuan teknik, dan harga tinggi bagi hasil pertaniannya. Tetapi, pembentukan besar besaran dari tanah pertanian komersial swasta yang luas tidak pernah terjadi, walaupun ada subsidi negara dan rangsangan lainnya yang diberikan oleh Negara. Mayoritas dari petani menolak untuk meninggalkan tanahnya. Sampai sekarang mereka masih bisa melawan
tekanan tekanan untuk mengusir mereka dari tanahnya. Pemerintah menyerah kepada kaum tani dan beberapa kali menyesuaikan harga produksi pertanian. Ini memungkinkan kaum tani untuk mempertahankan sepetak kecil tanahnya dan hidup dari tanah itu. Exodus besar besaran kaum tani meninggalkan tanahnya , seperti yang terjadi di negeri negeri Dunia Ketiga, adalah sesuatu yang secara politik tak terpikirkan di Tiongkok. Memang betul terjadi perpindahan tenaga kerja dari daerah pedesaan miskin ke kota kota besar dan daerah pesisir dan pasar tenaga kerja ada di kota kota dan di pedesaan. Tetapi akumulasi kapital primitif dalam skala yang luas belum terjadi. Di kota kota, walaupun jumlah orang yang mencari pekerjaan dari pedesaan telah meningkat tinggi, baik Pemerintah di kota kota maupun dipusat masih membatasi dengan keras sekali perpindahan itu karena takut
akan timbulnya huru hara. Sampai sekarang pasar pasar tenaga kerja di kota kota belum cukup besar untuk memberi dampak penting kepada penerimaan pekerja di perusahaan perusahaan negara. Buruh di perusahaan perusahaan negara sampai hari ini terus melawan banyak usaha kaum reformis dalam menghancurkan ¡¨jaminan periuk¡¨ dan mengubah tenaga kerja menjadi barang dagangan. Persoalannya adalah berapa lama mereka bisa terus melawan?

Berapa kuatnya klas proletariat Tiongkok? Walaupun sebelum reformasi telah
terjadi satu transformasi yang penting dalam proletariat Tiongkok sebagai klas, namun proletariat Tiongkok masih tetap lemah. Hal ini menjelaskan mengapa Mao dan pengikutnya hanya mewakili satu minoritas kecil dalam PKT dan mengapa Deng dan pengikutnya dapat mengambil alih mesin Negara pada tahun 1979, dan dengan demikian membalik arah transisi. PKT didirikan untuk mewakili kaum proletariat Tiongkok. Seberapa jauh buruh di Tiongkok turut serta dalam Revolusi dan turut serta dalam menentukan politik selama transisi setelah kemenangan perang revolusioner? Memang benar bahwa selama Revolusi, kaum buruh di kota kota industri besar menyokong PKT dalam perjuangannya untuk memenangkan Revolusi dengan mengorganisasi demonstrasi demonstrasi dan pemogokan. Tetapi mereka tidak secara langsung berjuang dalam perang revolusioner. Basis Revolusi Tiongkok berada di pedesaan dan prajurit dari Tentara Route Kedelapan juga direkrut di pedesaan. Setelah Pembebasan, sebelum berakhirnya proses pemindahan hak milik atas alat produksi dari klas kapitalis ke Negara, kaum buruh memainkan peranan yang penting dengan jalan mengawasi operasi perusahaan perusahaan swasta. Selama berlangsungnya proses pemindahan itu, kaum buruh mendukung Negara sepenuhnya dengan jalan menjaga ketertiban dan meningkatkan produksi.Tetapi, tidak seperti buruh industri di negeri negeri kapitalis yang harus berjuang untuk setiap hak dan tunjangan, kaum buruh di Tiongkok mendapatkan perlindungan hukum dari Negara sejak awal ketika proses pemindahan hak milik atas alat produksi selesai.

Perjuangan kaum proletariat Tiongkok selama sepuluh tahun sebelum reformasi 1979
adalah unik. Kaum buruh ,dipimpin oleh PKT, turut serta dalam gerakan massa yang mencapai puncaknya dalam Revolusi Kebudayaan. Adalah sesuatu yang adil kalau kita mengatakan bahwa dengan perjuangan politik itu kesedaran kaum buruh agak meningkat tetapi perjuangannya untuk mendapatkan atau mempertahankan hak dan hak hak istimewanya sampai Reformasi, bukanlah satu ujian yang sungguh sungguh bagi kekuatannya karena PKT dan Negara ada dibelakang mereka. Mao menamakan Revolusi Kebudayaan satu latihan sebelum pertempuran yang sungguh sungguh. Sekarang menjadi ujian yang sungguh sungguh ketika PKT dan Negara berusaha untuk menarik semua hak dan hak istimewanya. Untuk pertama kalinya kaum buruh harus berjuang sendiri untuk mempertahankan hak dan tunjangannya dan sampai sekarang mereka bisa memperlihatkan kekuatannya dengan melawan berbagai perubahan penting yang dipaksakan dari atas. Pertunjukan kekuatan ini membuat kaum reformis enggan untuk berhadapan secara agresif dengan buruh karena takut akan adanya huru hara skala besar. Kaum reformis mengerti bahwa mereka hanya dapat menjalankan reformasinya dengan mempertahankan ketertiban. Demonstrasi mahasiswa sampai musim semi 1989 mengkhawatirkan kaum reformis, tetapi sesudah kaum buruh memberi dukungan besar kepada mahasiswa baru Deng menjadi panik dan mengirim pasukan untuk menindas demonstrasi dengan kejam.

Sampai sekarang perjuangan buruh melawan mesin Negara kelihatannya agak pasif.
Buruh terus mencoba melindungi diri dari gelombang serangan serangan kaum
reformis. Ada banyak pemogokan pemogokan skala nasional yang tidak diberitakan. Pemogokan merupakan aksi kolektif dari buruh tapi kelihatannya agak terpencar-pencar dan tak terorganisasi. Setelah pembunuhan Tian An Men tanggal 4 Juni 1989, Rejim Tiongkok sekarang tidak mengijinkan adanya keragu-raguan tentang apa yang akan dilakukan kalau dihadapkan kepada satu oposisi yang terorganisasi, tak perduli macamnya. Ini berarti semua oposisi yang terorganisasi harus bekerja dibawah tanah.

Kurangnya oposisi aktif yang terorganisasi dari kaum buruh terhadapa
reformasinya Deng bisa dicari sebabnya pada bagaimana gerakan massa dulu berkembang. Gerakan massa dulu dipimpin dan diorganisasi oleh PKT. Selama 30 tahun, PKT mengorganisasi dan memimpin massa untuk turut serta dalam gerakan gerakan yang mendorong maju usaha rakyat pekerja dan meningkatkan kesedarannya. (22). Segala usaha yang terorganisasi yang mewakili kepentingan buruh yang terpisah dari PKT tidak pernah berhasil.Pada akhir tahun 60-an ketika gelombang tinggi Revolusi Kebudayaan sudah surut, komite revolusioner didirikan untuk menggantikan hierarki organisasi Partai di pabrik pabrik. Komite Revolusioner itu tidak pernah mendapat kekuasaan riil. PKT tetap berfungsi sebagai pengambil keputusan di pabrik pabrik. Pada waktu Deng dan pengikutnya mengambil kepemimpinan dalam PKT, anggota Partai dibawah mengerti bahwa kalau mereka tidak mengikuti perintah dari atas, maka mereka mengambil resiko dipecat dari Partai.

Ada baiknya juga untuk melihat peranan serikat buruh di pabrik pabrik Tiongkok.
Serikat buruh berdiri sendiri seperti serikat buruh di negeri negeri Barat tidak pernah ada di Tiongkok, juga tidak ada gerakan serikat buruh yang berkembang saat ini. Ketika kaum reformis menegakan sistim kerja kontrak di pabrik pabrik, hal itu merupakan satu perubahan dalam syarat syarat kontrak kerja. Kalau serikat buruh mewakili kepentingan buruh, maka, atas nama kaum buruh sebagai satu kesatuan kolektif dengan kapasitas tawar menawarnya, serikat buruhlah yang akan berunding dengan manajemen. Perundingan tak pernah terjadi. Politik kerja kontrak yang baru dengan jelas menyatakan bahwa ketika masa satu kontrak berakhir, perusahaan akan berunding dengan buruh satu persatu..

Di negeri negeri kapitalis, serikat buruh mempunyai 2 peranan: 1) mewakili buruh
dalam perjuangannya melawan kapitalis untuk mendorong hasil sebesar mungkin bagi kaum buruh, 2) mendorong produksi dengan menyalurkan perselisihan antara buruh dan manajemen melalui peundingan resmi. Di Tiongkok, selama periode transisi sebelum tahun 1979, peranan serikat buruh terbatas pada nomer dua, ditambah peranan kecil dalam mengurus kesejahteraan buruh. Karena kepentingan buruh dan kepentingan perusahaan negara dianggap satu dan sama, jadi tidak ada kebutuhan bagi serikat buruh untuk memperjuangkan kepentingan buruh; oleh karena itu serikat buruh di Tiongkok adalah satu lengan dari perusahaan milik negara dengan pusat perhatian mendorong produksi.

Kaum reformis telah mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan bagi
transisi. Disamping undang undang yang disebut diatas, undang undang tentang kebangkrutan juga disetujui pada tahun 1986. Tetapi ketika menterapkan undang undang itu, kaum reformis mendapat perlawanan yang kuat. Perusahaan negara tidak bisa memecat buruh, walaupun perusahaan itu tidak bisa lagi berjalan sepenuhnya dan menderita kerugian.Menurut undang undang perusahaan, perusahaan bertanggung jawab atas kerugiannya, tetapi dalam kenyataannya Negara harus memberi kredit kepada perusahaan supaya buruh bisa dibayar. Ketika perusahaan tidak bisa membayar pinjaman itu, maka pinjaman itu diprogram kembali dan seringkali pinjaman baru diberikan lagi. Kaum reformis tidak berhasil memaksa banyak perusahaan negara untuk menyatakan perusahaannya bangkrut. Selama beberapa tahun belakangan ini kaum reformis dan buruh berada seperti dalam satu pertandingan tarik tambang, dan kaum buruh berusaha untuk bertahan. Untuk mempertahankan ¡¨ satu keadaan yang stabil bagi reformasi dan kondisi yang menguntungkan untuk penanaman modal asing¡¨, Rejim Tiongkok sekarang tidak mempunyai pilihan lain kecuali berjalan perlahan-lahan dalam melaksanakan langkah langkah hukum baru karena takut akan timbulnya huru hara. Pada pihak lain, karena buruh hanya melawan secara pasif, maka hak dan tunjangan mereka perlahan-lahan dipotong habis.




PANDANGAN MASA DEPAN

Angka resmi menunjukan Produk Nasional Bruto (GNP) meningkat cepat dan tingkat
hidup rakyat juga naik dalam beberapa tahun belakangan ini.Gambar indah dari
ekonomi Tiongkok digunakan sebagai contoh untuk menunjukan bagaimana satu negeri dapat mengambil manfaat kalau dilakukan transisi yang ¡¨halus¡¨ dari satu
¡¨ekonomi komando¡¨ ke ¡¨ekonomi pasar¡¨. Tetapi, banyak pengamat Tiongkok cenderung mengabaikan kontradiksi kontradiksi pokok yang tidak dipecahkan dalam ekonomi. Karena perusahaan perusahaan besar dan sedang masih memproduksi 46% dari hasil industri total Tiongkok dan bertanggung jawab atas lebih dari 60%
dari pajak yang dibayar oleh semua perusahaan kepada Negara, keberhasilan dari Reformasi bergantung kepada transformasi dari perusahaan perusahaan itu menjadi
badan badan yang bebas untuk mencari laba. Tetapi, diantara 11.540 perusahaan industri negara ukuran besar dan sedang saat ini, sepertiga sampai setengah dari
perusahaan perusahaan itu menderita kerugian¡Xdan kerugian itu menjadi semakin serius sejak tahun 1985. Sejak pertengahan tahun 80-an, banyak perusahaan negara meminjam uang banyak sekali dari Negara untuk membayar buruh buruh mereka dan pada tahun 1988, hutang total perusahaan perusahaan itu kepada Negara meningkat dengan cepat. Pada bulan Maret 1988, akumulasi total dari hutang perusahaan perusahaan tersebut mencapai lebih dari 100 billion ren min bi. Selama tahun
1990 Negara membayar lebih dari 60 billion dari hutang itu (barangkali ini dilakukan hanya dengan menghapus hutang itu). Tetapi, enam bulan kemudian, hutang melonjak dan mencapai rekord setinggi lebih dari 200 billion RMB.

Bagaimana memutar dan membalik situasi adalah salah satu tantangan yang paling
gawat yang dihadapi oleh kaum reformis, begitu gawatnya sehingga mereka menempatkan ¡¨memperdalam reformasi dari perusahaan perusahaan negara ukuran besar dan sedang¡¨ sebagai prioritas untuk tahun 1992. Pada musim semi 1992, PBB dan Dewan Negara Tiongkok (dan lembaga negara lainnya) bersama-sama mensponsori sebuah konferensi di Peking tentang bagaimana memperbaiki efisiensi dalam perusahaan negara Tiongkok. Wakil wakil dari Pepsi, Shell, IBM, Japan Railroad, perusahaan perusahaan negara dan swasta dari Italia dan Kanada menghadiri
konferensi itu. Tidak ada pertentangan yang mendasar dikalangan peserta konferensi tentang apa yang perlu dikerjakan. Tetapi, masalahnya tetap sama,
yaitu tentang bagaimana meneruskan reformasi itu. Sekarang kaum reformis harus menghadapi satu krisis ideologi yang sudah mereka ciptakan sendiri.

Pada saat kaum reformis bersikeras bahwa Tiongkok masih tetap satu negeri
sosialis dan PKT adalah wakil sah dari kaum proletar Tiongkok, mereka harus mengakui, paling tidak dalam propagandanya sendiri, bahwa kaum buruh masih tetap tuan dari negeri itu. Kaum buruh menyatakan bahwa kalau mereka adalah tuan dari Negara dan kalau Negara masih memiliki pabrik secara hukum, maka pabrik pabrik itu adalah milik mereka.Manajemen mempunyai kebebasan untuk pergi (sudah terjadi
sering sekali di masa lalu), tetapi buruh akan terus disitu. Jadi, walaupun manajemen sudah mendapat wewenang hukum untuk mengelola pabrik dan memecat buruh
kalau dianggap perlu, wewenang hukum itu masih harus dipaksakan.

Pada pihak lain, sulit untuk mengatakan berapa lama buruh akan dapat terus
melawan. Sekarang ini kaum reformis sedang ofensif. Mereka merencanakan strategi
dana taktik baru, sementara itu buruh melawan dengan pasif. Jadi, kalau buruh tidak mulai mengambil peranan lebih aktif dalam merancang strateginya dalam
perjuangannya melawan kaum reformis, mereka akan berada dalam posisi yang semakin tidak menguntungkan. Hal ini sungguh benar sekali, apalagi sejak
hancurnya sistim komune rakyat kaum buruh telah kehilangan persekutuannya dengan kaum tani dalam perjuangan mereka bersama melawan mesin negara yang sekarang dikontrol oleh kaum borjuisi.

Hasil perjuangan kaum proletar Tiongkok dimasa depan tergantung pada berapa
dalam perjuangan masa lalu mereka berakar dikalangan kaum proletar sendiri dan
apakah mungkin bagi kaum proletar untuk mengorganisasi dirinya dan bersekutu dengan kaum tani untuk kedua kalinya. Pandangan saat ini tidak begitu cerah. Ini
tidak berarti kaum reformis bisa dengan lancar dan mudah mendorong maju proyek-proyek kapitalis mereka.

Sementara itu, dipedesaan, boom pendek sebagai hasil dari reformasi pedesaan
Deng pada pertengahan tahun 80-an sudah berakhir. Kaum tani terus berusaha meneruskan produksi dengan infrastruktur yang memburuk, persediaan mesin mesin pertanian ukuran besar yang makin menyusut dan tanah yang makin
terpecah-pecah dengan perkecualian manufaktur padat kerja yang meluas didaerah pesisir dan dipinggiran kota kota besar. Lagi pula, sebagai akibat dari harga
sarana pertanian yang meningkat terus, dan hutang besar yang ditanggung Negara, kehidupan sehari-hari kaum tani menjadi makin sulit. Dalam beberapa bulan
belakangan ini dilaporkan banyak pemberontakan dipedesaan Tiongkok yang menyangkut jutaan tani.

Dengan makin dalamnya reformasi, kontradiksi antagonis antara kerja dan kapital
(sekarang dikontrol oleh kaum birokrat dalam Partai) akan meluas. Kalau buruh didorong terus sampai terbentur pada tembok dan tak bisa kemana-mana lagi, akhirnya mereka harus melawan. Pada saat esei ini ditulis, laporan dari Tiongkok mengabarkan 200 buruh wanita yang sudah pensiun dari Capital Iron and Steel Corporation pada tanggal 15 Februari menggelar demonstrasi di pintu gerbang
komplex Zhong Nan Hai di Peking, kantor pejabat pejabat tinggi Pemerintah; sejak demonstrasi di lapangan Tian An Men pada tahun 1989, aksi itu merupakan satu
protes besar ditempat itu yang dilaporkan (24). Wanita wanita itu memprotes Capital Iron and Steel Corporation karena pensiun mereka tidak dibayar. Capital Iron and Steel Corporation, satu konglomerat berukuran besar dengan 200,000 buruh, dianggap sebagai model oleh kaum reformis karena menghasilkan laba yang tinggi, yang pada tahun 1991 mencapai 1.82 billion RMB. (25). Tidak heran kalau protes buruh terjadi pada perusahaan dimana reformasi mencapai sukses.

Disampaikan oleh HKSIS , http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/message/18680

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghua | HKSIS

CATATAN

  1. Tujuan dari proyek proyek kapitalis adalah mengarahkan transisi ke kapitalisme. Proyek proyek ini adalah satu cara kongkrit untuk merestorasi dan meluaskan hubungan produksi kapitalis (dan hubungan antara yang mendominasi dan yang didominasi, antara pemilik alat produksi dan produsen langsung). Pelaksanaan proyek kapaitalis akhirnya akan memindahkan produsen langsung dari posisi mengontrol alat produksi dan hasil produksi dari kerja mereka. Proyek kapitalis secara diametral bertentangan dengan proyek sosialis yang bertujuan mengarahkan transisi ke sosialisme dimana produsen langsung akan mempunyai kontrol atas alat produksi, hasil produksi dari kerja mereka dan distribusi menurut jumlah kerja, jadi bukan menurut besarnya kapital seperti dalam proyek kapitalis. Proyek sosialis adalah proyek yang dirancang untuk memperkuat kepentingan klas jangka panjang dari kaum proletar dan proyek itu tidak sama dengan apa yang dinamakan program kesejahteraan sosial di negeri negeri kapitalis maju. Sejarah Tiongkok menunjukan bahwa proyek sosialis hanya bisa dilakukan oleh satu mesin negara yang dipimpin oleh kaum proletar. Tetapi, selama periode transisi sebelum 1978, kekuatan klas yang menginginkan transisi kapitalis tidak bernah berhenti mencoba untuk mendorong maju proyek proyek kapitalis. Kekuatan klas ini sering menemukan wakilnya dalam PKT yang memegang kekuasaan. Kontradiksi dalam hubungan produksi selama transisi sosialis, kalau tidak dipecahkan, akan memperkuat kekuatan klas kapitalis. Seperti terjadi di Tiongkok, kekuatan klas kapitalis akhirnya mengambil alih Partai dan Negara. Di Tiongkok, perjuangan klas yang terus berlangsung sejak awal Republik Rakyat sampai hari ini tercermin dalam kompetisi antara proyek proyek sosialis dan proyek proyek kapitalis. Tujuan dari proyek proyek kapitalis bertolak punggung dengan tujuan proyek proyek sosialis dan metode pelaksanaan proyek kapitalis juga berbeda secara drastis dengan metode pelaksanaan proyek sosialis. Pelaksanaan proyek kapitalis dalam reformasinya Deng pertama-tama bersangkutan dengan pengambilan langkah langkah hukum dan kemudian mendorong dari atas sampai ke kesatuan kesatuan produksi. Pelaksanaan dari proyek sosialis dari 1949 sampai 1978 dilakukan melalui gerakan massa dimana keinginan massa diuji, dicek dan diartikulasi. Gerakan massa di masa lalu menciptakan ideologi baru yang dimiliki oleh massa. Walaupun memang benar bahwa dalam kedua periode itu, pelaksanaan dari proyek proyek menitik beratkan peranan ideologi dalam merubah hubungan produksi, dan menggunakan propaganda dalam media massa sebagai taktik, tetapi terdapat perbedaan pokok antara mereka. Dalam periode sebelumnya (sampai akhir periode itu), massa didorong untuk mengekspresikan dirinya, sedangkan dalam reformasinya Deng, expresi massa ditekan. Sebelum tahun 1978, 4 Da: damin, dafang, dabianlun dan dazibao yang berarti ¡¨suara besar¡¨, ¡¨keterbukaan besar¡¨, ¡¨perdebatan besar¡¨ dan ¡¨koran dinding besar¡¨ adalah cara cara kongkrit untuk expresi itu. Semua 4 Da dan hal buruh untuk mogok dilarang ketika grupnya Deng mengambil alih mesin Negara dan mengubah Konstitusi pada tahun 1979 (lihat catatan no.6)
  2. Lihat catatan kaki 7
  3. Kami memilih menggunakan ¡¨past tense¡¨ untuk gambaran yang  berikutnya,walaupun banyak aspek dari kehidupan di pabrik masih berlaku. Tetapi, buruh telah kehilangan atau sedang dalam proses kehilangan banyak hak hak dan hak istimewa yang mereka miliki dimasa lalu. Misalnya, sekolah sekarang sering sekali menarik bayaran besar bagi keperluan yang bermacam-macam. Tarif listrik, gas, air, telpon dan sewa rumah melejit naik dan kaum reformis mendorong swastanisasi semua perumahan, memaksa buruh untuk membeli apartemen mereka.Sistim kesehatan yang pernah ada dulu berada dalam proses keruntuhan atau sudah runtuh. Ada banyak contoh.
  4. ¡¨Sejarah sistim kerja kontrak kita¡¨ (Labor Contract System Handbook,  ed. Liu Chiang-tan (Science Publisher, 1987), 1-18.
  5. Lihat Charles Bettelheim, Cultural Revolution and Industrial Organization  in china (Monthly Revieuw Press, 1974).
  6. D.Y. Hsu dan P.Y. Ching, ¡¨Persekutuan buruh tani sebagai strategi untuk  perkembangan pedesaan di Tiongkok¡¨, Monthly Revieuw (Maret, 1991), hal.27-43
  7. Hak untuk mogok dan 4 Da yang dijamin dimasukan dalam Konstitusi pada tahun 1975 ketika untuk pertama kalinya Konstitusi mengalami perubahan (Konstitusi dikeluarkan pada tahun 1954). Hak hak ini dihapus dalam Konstitusi 1979. China New Analysis. No.1114 (Maret 1978): hal.6-7 dan No:1188 (Agustus, 1980), hal.7
  8. Selama hampir seluruh periode tahun 50-an, upah berdasarkan kepada kerja borongan diterapkan secara luas dalam industri milik Negara tiongkok; selama periode itu buruh yang kena sistim upah itu meningkat dari 32% sampai 42%. Pembayaran melalui kerja borongan naik dari 1% pada tahun 1984 dan dari semua personil pada tahun 1981 menjadi 11% pada tahun 1984 dan 1985. David Granick, ¡¨Multiple Labor Market in the Industrial State Enterprise Sector¡¨, the China Quarterly (June, 1991), hal. 283.
  9. Lihat ¡¨Dokumen-dokumen penting sejak Konggres ke XI¡¨, jilid 2, hal 747-750
  10. Harian Rakyat (Ren Min Re Bao) , (6 Mei, 1988):hal.2
  11. Ibid
  12. Harian Rakyat (23 Juni 1988), hal.1
  13. Harian Rakyat (4 Januari 1988); hal 1
  14. China¡¦s New Analysis, No: 1370 (15 Oktober, 1988) hal 1
  15. Harian Buruh (20 April dan 14 Mei, 1992) hal 1
  16. Ibid (13 Agustus 1988), hal.1
  17. China¡¦s New Analysis No:1461 (1 Juni, 1992), hal.3
  18. Ibid. Pidato Zhou di Harian Rakyat (6 Januari, 1992) hal.2
  19. Ibid
  20. Ibid. Hal 24-25
  21. Pada tahun 1988, gajih pokok rata rata adalah 56.1 persen dari  gajih buruh yang dibawa pulang. Lihat Yi Bu Zheng ¡¨Masalah Pengangguran dan Asuransi Pengangguran pada tahap perkembangan ini¡¨. Fu Dan Academic Journal No:1 (1992): hal 25
  22. Lihat D.Y. Hsu dan P.Y.Ching, ¡¨Gerakan Massa- Strategi Sosialis  Mao untuk Perubahan¡¨
  23. ¡¨Reformasi Struktur Ekonomi Tiongkok (Juni, 1992),hal.46-42
  24. Beijing, UPI, dari This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (David R. Schweis Berg)
  25. ¡¨Reformasi Struktur Ekonomi Tiongkok¡¨ (Agustus, 1992), hal. 7




TRANSISI SOSIALIS


1. Apa yang kami maksud dengan transisi sosialis? Transisi sosialis adalah
periode dimana satu masyarakat bukan komunis diubah menjadi satu masyarakat komunis. Selama transisi sosialis, tidak ada satu jalan tertentu yang sudah ditentukan lebih dulu yang bisa dipakai untuk menilai politik dan kejadian kejadian dan untuk menentukan apakah jalan itu yang sedang diikuti. Analisa terhadap transisi sosialis tergantung kepada arah umum dari transisi. Oleh karena itu, satu kejadian sendiri tidak bisa menentukan apakah transisi itu sosialis atau kapitalis (lihat diskusi tentang proyek proyek kapitalis dan proyek sosialis dibawah). Kita tidak mempunyai satu jalan yang sudah ditentukan lebih dulu dan oleh karena itu tidak ada ukuran khusus untuk mengukur evaluasi kita. Seperti dikatakan oleh Lenin:¡¨Kita tidak menyatakan bahwa Marx atau kaum Marxis tahu jalan menuju sosialisme dalam keseluruhannya. Itu adalah omong kosong. Kita tahu arah jalan itu; kita tahu kekuatan klas apa yang memimpin sepanjang jalan itu, tetapi secara kongkrit dan praktis pengalaman dari jutaan orang orang yang melaksanakan tugas itulah yang akan memberi pelajaran¡¨ (Kaum Tani dan Kaum Buruh¡¨ Pilihan Tulisan (NY: Internasional Publisher, 1932) Jilid 21, hal 133)

Dilihat dari keseluruhan, politik dan kejadian di Tiongkok selama periode dari
tahun 1952 sampai 1978 menunjukan dengan jelas bahwa arah transisi adalah menuju Komunisme, maka itu kami menganggap transisi dalam periode tersebut sebagai transisi sosialis. Pada pihak lain, setelah pengamatan selama 14 tahun, kami tidak ragu ragu lagi bahwa reformasinya Deng adalah merubah Tiongkok dari satu masyarakat bukan kapitalis menjadi satu masyarakat kapitalis. Jadi, arah dari reformasi Deng adalah menuju kapitalisme dan kami namakan periode dari 1978 sampai sekarang transisi kapitalis.

2. Kami tidak menganggap perubahan dalam hukum sebagai titik tolak bagi
transisi Sosialis. Disinilah kami berbeda dengan cara tradisional Tiongkok dalam menggunakan terminologi itu. Pada tahun 1949, Pemerintah baru mensita semua modal birokrat dan modal asing. Ia juga menasionalisasi semua aset besar dalam transport, komunikasi dan semua yang berkaitan dengan industri. Kemudian pada tahun 1952, Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menasionalisasi sisa kapital swasta. Pada tahun 1958, sudah selesai nasionalisasi industri dan kolektivisasi pertanian. Pemerintah secara hukum memindahkan hak milik atas alat produksi kepada Negara dan kolektif. Tiongkok menamakan periode antara 1952 dan 1958, transisi ke sosialisme, dan periode sejak 1958, sosialisme.

Pemindahan secara hukum dari hak milik pada tahun 1958 memberi kemungkinan untuk
adanya perubahan yang besar dalam hubungan produksi. Tetapi menganggap bahwa pemindahan secara hukum dari hak milik atas alat produksi sebagai titik tolak untuk dimulainya sosialisme adalah salah. Ketika pemindahan secara legal terjadi, tidak ada cara untuk menilai watak dari transisi itu, sosialis atau kapitalis. Apakah transisi itu sosialis atau kapitalis tergantung kepada kejadian kejadian kongkrit setelah terjadi perpindahan secara hukum itu. Oleh karena itu perubahan secara hukum dalam hak milik hanyalah satu titik referensi, hanya satu index yang menandai satu perkembangan sejarah sampai saat itu.

Perubahan secara hukum dalam hak milik hanya memberi
kemungkinan bagi perubahan dimasa yang akan datang.

Perubahan yang terjadi kemudian setelah perubahan legal bisa membawa perubahan
perubahan dasar dalam hubungan produksi. Ini hanya bisa terjadi kalau dalam kenyataannya ada kediktaturan proletariat. Sebaliknya, kalau kaum borjuasi yang mempunyai kontrol atas mesin Negara, transisi sosialis tidak akan terjadi. Marx mengkritik Proudhon yang berasal dari buruh karena Proudhon menganggap aspek legal, dan bukan bentuk yang sesungguhnya, sebagai hubungan produksi. (Karl. Marx ¡¨Tentang Proudhon, (surat kepada J.B. Schweitzer¡¨, 24 Januari , 1865, The Poverty of Philosophy (Foreign Language Press, 1978), hal. 215

3. Kami menentang pembagian transisi sosialis dalam tahap tahap. Marx memang
berkata bahwa dalam transisi dari kapitalisme ke komunisme akan ada tahap awal dan tahap maju. Tiap tahap memiliki ciri ciri tertentu. Tetapi kami menentang dibaginya tahap tahap seolah-olah mereka terpisah satu sama yang lain. Ini adalah yang dilakukan oleh Deng dan pendukungnya. Mereka berkata bahwa Tiongkok masih berada pada tahap awal dari Sosialisme, dan mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk memperluas produksi barang dagangan dan menegakan proyek kapitalis mereka.

Deng dan Liu dalam periode waktu yang lalu, juga mencoba membagi Revolusi
Tiongkok dalam dua tahap yang terpisah: Revolusi Demokrasi Baru dan Revolusi Sosialis, seolah-olah Revolusi Demokrasi Baru bisa dipisahkan dari Revolusi Sosialis.

Tetapi, menurut Mao, dua tahap itu tidak bisa dipisahkan secara jelas. Itulah
sebabnya maka disebut Revolusi Demokrasi Baru. Mao tidak setuju dengan apa yang ditulis dalam ¡¨Soviet Political Economy: a Textbook¡¨, tentang sifat Revolusi Tiongkok segera setelah Republik Rakyat didirikan. Mao berkata: ¡¨ Pada akhir halaman 330, Textbook membawa transformasi dari Revolusi Demokratis kedalam Revolusi Sosialis, tapi tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana tranformasi itu dijalankan. Selama Perang Pembebasan berlangsung, Tiongkok menyelesaikan tugas Revolusi Demokratis. Untuk menyelesaikan Reformasi Agraria diperlukan 3 tahun
lagi (setelah 1949), tetapi begitu Republik didirikan dengan segera kami mensita perusahaan perusahaan kapitalis birokrat-80% dari aset tetap (aktiva tetap) dari industri dan transport kami- dan mengubah mereka menjadi milik seluruh rakyat¡¨. Mao meneruskan:¡¨tetapi salahlah kalau berpikir bahwa setelah Pembebasan seluruh negeri, Revolusi pada tahap awalnya hanya mempunyai karakter sebuah Revolusi Borjuis Demokratis dan hanya kemudian secara perlahanp-lahan berkembang menjadi Revolusi Sosialis (Mao Tse-tung:¡¨ Sebuah kritik kepada ekonomis Soviet¡¨ terjemahan Moss Roberts (NY:Monthly Revieuw Press, 1977), hal.39-40.


Bahkan selama periode perang pembebasan, Revolusi berisi elemen elemen sosialis.
Revolusi Tiongkok melawan Feodalisme, Imperialisme ( dan agen agennya, komprador) dan Birokratisme.Kapital asing dan kapital birokrat adalah kapital terbesar saat itu (dibanding dengan kapital borjuis nasional). Jadi, pada tahap Revolusi itu ketika PKT menjadikan kapital asing dan kapital birokrat sebagai sasarannya, Revolusi Demokrsi Baru berisi elemen elemen sosialis.

Ini tidak berarti kami tidak menyetujui adanya dua tahap dalam Revolusi
Tiongkok: Revolusi Demokrasi Baru dan Revolsui Sosialis. Sebaliknya, kami ingin menekankan adanya kesinambungan antara dua tahap itu dan dualitas (keadaan rangkap) pada tiap tahap. Oleh karena itu dengan alasan yang sama, ada proyek proyek kapitalis dan proyek proyek sosialis dalam transisi sosialis. Baik proyek kapitalis maupun proyek sosialis hanya bisa menunjukan aspek pokok dari sifat rangkap itu.

4. Dalam transisi sosialis, proyek proyek sosialis dan proyek proyek
kapitalis hidup bersama-sama dan berkompetisi.

Selama transisi sosialis proyek proyek sosialis hidup bersama-sama
dengan proyek proyek kapitalis. Misalnya: reformasi agraria, dipandang dari dirinya sendiri secara terisolasi, adalah satu proyek kapitalis. Tetapi reformasi agraria adalah satu bagian yang diperlukan dari strategi jangka panjang sosialis. Regu saling bantu dan koperasi elementer adalah proyek kapitalis, tetapi mereka juga bagian dari strategi sosialis secara keseluruhan.
Koperasi yang maju adalah satu proyek sosialis karena pada tingkat itu distribusi hanya menurut kerja yang diberikan dan uang akumulasi dikurangi dari pendapatan bruto total sebelum dibagi kepada anggota koperasi.

Dibawah keadaan tertentu, mungkin perlu untuk membuat proyek proyek
kapitalis lebih banyak. NEPny a Soviet adalah satu contoh. NEP adalah satu langkah mundur dan harus dilihat seperti itu. Oleh karena itu, satu kejadian
atau satu politik tidak bisa digunakan untuk menentukan arah transisi.

Antara tahun 1979 dan 1984, Deng mengambil beberapa langkah untuk
mendistribusi kembali tanah kepada keluarga tani. Seperti reformasi agraria dari tahun 1949 sampai tahun 1952, distribusi kembali atas tanah itu adalah satu proyek kapitalis. Argumentasi yang dipakai oleh Deng dan pendukungnya untuk membongkar Komune adalah ¡¨makan dari satu periuk besar melahirkan kemalasan¡¨. Walaupun itu mungkin benar di beberapa tempat, Deng membongkar semua Komune sekali sapu, meskipun dalam kenyataannya mayoritas dari Komune berjalan dengan baik. Kalau kita lihat distribusi kembali atas tanah dan proyek proyek kapitalis lainnya yang dibuat oleh Deng dan pendukungnya (seperti dihapuskannya secara bertahap sistim pembelian yang disatukan, swastanisasi industri desa, dikuranginya dukungan Negara kepada produksi mesin mesin pertanian dan sarana pertanian lainnya, dan akhirnya pengontrakan perusahaan perusahaan negara dan digantinya buruh tetap dengan buruh sementara di perusahaan perusahaan negara), kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah satu proyek kapitalis dalam strategi
kapitalisnya Deng secara keseluruhan. Strategi kapitalisnya Deng memperlihatkan garis klas dari reformasinya. Reformasinya Deng dengan sengaja menghancurkan persekutuan buruh dan tani, dan memperkuat persekutuan antara kapitalis birokrat dan ¡¨pengusaha¡¨ baru (pejabat Partai atau orang yang mempunyai koneksi kuat dengan Partai) dipedesaan.

Selama transisi sosialis berlangsung, membangun proyek proyek kapitalis
adalah perlu.

Satu contoh adalah reformasi agraria yang baru saja kita sebut.
Reformasi agraria diperlukan sebelum kolektivisasi pertanian. Maka itu, reformasi agraria adalah satu proyek kapitalis dengan sifat rangkap. Mao memberi
komentar tentang kapitalisme negara pada bulan Juli 1953. Mao berkata:¡¨Ekonomi kapitalis di Tiongkok saat ini adalah satu ekonomi kapitalis yang sebagian besar ada dibawah kontrol Pemerintah Rakyat dan yang berkaitan dengan ekonomi sosialis milik Negara dalam berbagai bentuk dan diawasi oleh kaum buruh. Itu bukan satu ekonomi kapitalis yang biasa melainkan satu macam khusus dari ekonomi kapitalis, yaitu ekonomi kapitalis negara tipe baru. Ia berada pertama-tama tidak untuk membuat laba untuk kaum kapitalis, tetapi untuk memenuhi kebutuhan Rakyat dan Negara. Benar bahwa sebagian dari laba yang dihasilkan oleh kaum buruh untuk kaum kapitalis, tetapi itu hanya satu bagian kecil, kira kira seperempat dari laba total. Tiga perempat selebihnya dihasilkan untuk buruh (dalam bentuk dana kesejahteraan), untuk Negara (dalam bentuk pajak pendapatan) dan untuk
memperluas kapasitas produktif (satu bagian kecil dari itu menghasilkan laba bagi kaum kapitalis). Oleh kaena itu, ekonomi kapitalis negara tipe baru itu sebagian besar memililiki sifat sosialis dan menguntungkan kaum buruh dan Negara¡¨. (Mao Tse-tung, ¡¨Tentang Kapitalisme Negara¡¨, 9 Juli 1953, Pilihan Karya Mao Tse-tung, Peking, Lembaga Bahasa Asing, 1977, jilid !V, 101).

Periode antara awal Republik Rakyat dan 1979 adalah satu periode transisi
sosialis dimana proyek proyek sosialis bertanding dengan proyek proyek kapitalis. Sampai akhir periode itu, Tiongkok masih mempunyai dua macam hak milik: hak milik negara dan kolektif dan masih belum mungkin melakukan distribusi menurut kerja pada skala nasional.

Jelaslah bahwa apa yang didapat seorang buruh disektor negara dari satu jam
kerja berbeda dengan apa yang diterima seorang petani untuk 1 jam kerja. Perbedaan juga terdapat diantara petani dari komune yang berbeda. Nilai dari satu point angka kerja dalam satu komune yang kaya (regu atau brigade) bisa beberapa kali lipat lebih besar dari pada nilai yang didapat dalam satu komune yang miskin (regu atau brigade). Juga ada 8 tingkat gajih yang berbeda bagi buruh negara. Kalau transisi sosialis terus berjalan, dua macam hak milik bisa dihapuskan secara bertahap dan menjadi satu macam hak milik. Masih akan memakan waktu bertahun-tahun lagi untuk memungkinkan satu distribusi menurut kerja pada skala nasional. Ketika akhirnya distribusi bisa dibuat sesuai dengan kerja, masih akan ada hak borjuis, satu elemen bukan komunis.

Tetapi sudah sejak awal 1958 rakyat pekerja di Tiongkok mengabaikan prinsip
tukar yang sama. Dalam Gerakan Maju Melompat Kedepan, rakyat begitu antusias dalam usaha kerasnya untuk membangun satu Tiongkok sosialis sehingga mereka bekerja sampai larut malam dan tidak pernah bertanya apakah mereka menerima nilai tukar sama bagi kerja mereka. Oleh karena itu, adalah mungkin memiliki elemen elemen komunis bahkan dalam tahap awal dari transisi sosialis. Masih banyak lagi contoh contoh heroik lainnya, termasuk pembangunan pertanian sosialis di Dazhai. Dibawah pimpinan Chen Yong-gui, petani di Dazhai mengatasi kondisi sulit yang serius dan bekerja untuk membuat tanah mereka menjadi teras teras dan membangun sistim irigasi untuk mencegah banjir dan kekeringan.

Mereka bekerja berjam-jam tanpa istirahat dalam satu udara yang sangat
dingin sekali.

Pikiran untuk membuat satu perhitungan yang teliti berapa banyak setiap
orang akan menerima sebagai ganti dari 1 jam kerja tidak pernah terlintas dalam kepala mereka. Bagi Mao, elemen elemen komunis ini adalah mungkin dalam transisi sosialis. Mao tidak menekankan rangsangan materiel dalam pekerjaan. Tetapi, Liu dan Deng, yang selalu berusaha untuk memisahkan tahap tahap dari transisi, menolak adanya kemungkinan adanya elemen elemen komunis dalam apa yang dinamakan tahap awal. Mereka, sebaliknya terlalu menekankan rangsangan materiel dalam kerja.

Lagi pula, seperti kami katakan dalam reformasi perburuhan, beberapa
tunjangan yang diterima buruh negara berdasarkan kepada kebutuhan, seperti perumahan murah, makanan yang disubsidi, penitipan anak anak gratis dan banyak lagi. Juga dalam sistim komune, petani dijamin jatah gandum, walaupun mereka tidak mencapai angka cukup untuk ditukar dengan konsumsi gandum minimum mereka. Disamping itu, selama transisi sosialis, banyak dibuat proyek proyek sosialis untuk mengurangi perbedaan antara kerja fisik dan kerja mental, antara kota dan desa, dan antara industri dan pertanian. Sebaliknya, proyek proyek kapitalisnya Deng telah memperlebar perbedaan perbedaan itu.

Proyek proyek sosialis dan proyek proyek kapitalis bertanding sepanjang
periode transisi sosialis di front front politik, ekonomi dan ideologi. Kekuatan klas yang berbeda (atau grup grup dengan kepentingan berbeda) mendukung atau menentang proyek yang berbeda (sosialis atau kapitalis) dan perjuangan antara mereka adalah isi dari perjuangan klas selama berlangsung transisi sosialis.

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing-List Budaya Tionghua

Last modified onWednesday, 25 July 2012 10:33
Rate this item
(0 votes)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/konten/esai/item/1755-reformasi-perubahan--mao-zedong-versus-liu-shaoqi-deng-xiaoping

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto