A+ A A-

Istilah Tiongkok, Tionghoa, China, Chinese, dan Cina.

  • Written by  Sugiri Kusteja
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Budaya-Tionghoa.Net | Pemilihan penggunaan salah satu istilah penamaan Tiongkok, Tionghoa , China , Chinese dan China ,  sering menjadi bahan  pertanyaan yang kadang menjadi pembahasan berkepanjangan, kerapkali memberi kesan  rancu dan gamang. Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan mengenai alasan pemilihan  istilah Tionghoa-Tiongkok dalam penelitian ini.Pembahasan perlu sedikit pengetahuan lebih mendalam pada perspektip sejarah nasional  secara diakronis, pekat dengan suasana sosial politik tanah air Indonesia dari masa ke masa.  Dengan mengerti nuansa budaya dalam perspektip ini, barulah dapat dimengerti mengenai  munculnya komentar pada pilihan kata tsb. Pendekatan tidak dapat hanya murni sebagai  objek etimologi saja.

 

TIONGKOK-TIONGHOA

Artikel Terkait :

{module [201]}

Penamaan negara Tiongkok oleh masyarakat dalam negerinya sendiri berganti-ganti  mengikuti nama tiap dinasti. Kekaisaran agung Qing, atau Ming dst. Kata yang sering dipakai  adalah Zhōngguó ( 中国;  中國, [tʂʊ́ŋkwɔ̌]) yang arti harafiah “kerajaan tengah”, “negara  tengah”. (Dalam lafal Hokkian dibaca sebagai Tiongkok; ini yang umum digunakan di  Indonesia ).


Istilah Zhōngguó ini sudah ditemukan pada naskah sejarah klasik dari abad 6 BC,  penyebutan untuk kekaisaran dinasti  Zhou. Mereka merasa sebagai pusat kebudayaan  dibandingkan dengan keadaan daerah sekelilingnya. Kadang-kadang istilah  Zhōngguó  dipakai juga untuk menamai ibukota pusat kekaisaran yang membedakan   penamaan kota dibawah kuasa pangeran yang berinduk pada kaisar.


Kemudian hari istilah Zhōngguó  juga dipakai sebagai singkatan penamaan dari republik   tahun 1911 yang   didirikan Dr. Sun Yat Sen  Zhonghua Minguo 中華民國 . Selanjutnya hal  yang sama juga terjadi ketika tahun 1949 diplokamirkan Zhonghua Renmin Gongheguo 中华 人民共和国  (RRT)

Istilah  Tiongkok  menjadi  populer  untuk  Hindia  Belanda,  setelah  dr.  Sun  Yat  Sen  tahun  1911     memplokamirkan     berdirinya     republik     setelah     menumbangkan     kekaisaran  Manchu(Ching)  Da  Qing  Di  Guo  大清帝国,  negara  baru  diberi  nama  sebagai  Chung  Hwa  Ming   Guo   中 華 民 國 ,   arti   harafiah   ‘negara   rakyat   Chunghwa’,   atau   Republik  Chunghwa(sesuai istilah tata negara). Penyebutan singkat menjadi Chung Guo; dalam dialek Hokkian dibaca Tiongkok. Sedangkan warga masyarakatnya disebut Chunghwa atau dalam  dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa.


Sebutan  Chungguo  dan  Chunghwa  menjadi  populer  sebab  revolusi  perubahan  dari kekaisaran menjadi negara demokratis, memberikan harapan baru perbaikan pada masyarakat  umum. Tersirat juga agaknya perasaan persaingan primordial bahwa etmik Han terlepas dari  dominasi  etnik  Manchu.  Ini  sangat  jelas  terlihat  ketika  mereka  yang  merasa  memiliki  orientasi baru segera memotong rambut panjang (untunan), suatu adat yang dipaksakan oleh  perintah penguasa Manchu ketika mereka pada periode awal berhasil menguasai kekaisaran  Tiongkok.  Dengan istilah baru ini tersirat semangat membangun kembali harga diri bangsa  dan negara yang telah lama terpuruk sebelumnya.


Selama berabad-abad kekaisaran Manchu (1644-1911) mengalami pelapukan dari dalam,  dan   kekalahan   bertubi-tubi   ketika   bertempur   menghadapi   agresi   negara-negara   asing.  Masyarakat  dan  para  cendekiawan  merasakan  suasana  sangat  terhina  dan  terjajah  ketika  kekaisaran  tidak  berdaya  terhadap  negara  asing:  Hong  Kong  dikuasai  Inggris,  Makao  dikuasai  Portugal,  kota  Shanghai  yang  dibagi-bagi  antara  banyak  negara  asing.  Perjanjian  Shimonoseki  1895  kekaisaran  kalah  perang  (perang  Tiongkok–Jepang  1):  Korea  merdeka,  Taiwan  diambil  Jepang,  Port  Arthur  dikuasai  Rusia.  Banyak  wilayah  kekaisaran  dijadikan  enclaves international oleh negara-negara Eropah  yang mempunyai daerah khusus, Austria,  Hungaria,  Portugis,  Inggris,  Jerman,  Rusia,  Perancis,  Itali,  Belgia,  Jepang.  Akhir  1911  Mongolia melepaskan diri merdeka.


Di  Hindia  Belanda pada  saat  bersamaan  juga  sudah  mulai  timbul  pergerakan  nasionalis  yang  mendambakan  kemerdekaan  tanah  air,  lepas  dari  penjajahan  kolonial  Belanda.  Suara- suara  revolusioner  perjuangan  dari  Bapak  Bangsa  ini  mendapat  simpati  dari  berapa  media  masa yang memiliki pandangan sama di Nederland Indie masa itu.  Di Batavia koran Sin Po  ketika itu merupakan koran berbahasa Melayu pasar, para redaksinya sangat bersimpati pada  perjuangan  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  dan  dalam  masa  bersamaan  juga  berorientasi  mendukung  perjuangan dr. Sun Yat Sen di Tiongkok.


Koran  Sin  Po  ini  yang  pertama  kali  berani  memuat  teks  lengkap  lagu  Indonesia  Raya  karya W.R. Soepratman, lalu mengganti pemakaian kata inlander dengan boemiputera, serta  mempopulerkan kata Indonesia sebagai pengganti Nederland Indie (Hindia Belanda).

Para  redaktur  dan  beberapa  wartawan  Sin  Po  adalah  peranakan  dari  etnis  Tionghoa  dengan  dialek  Hokkian,  mereka  dengan  semangat  revolusioner  yang  sama  mengganti  kata  Cina  yang  berasosiasi  derogatory  (merendahkan)  dan  memilih  memakai  istilah  Chunghwa  dan  Chungguo  mengacu  pada  penamaan  negara  republik  yang  baru  diploklamasikan   mengikuti  pemakaian  istilah  sama  di  republik  baru.  Dalam  bahasa  Melayu  pasar  dialek Hokkian  ini  dipopulerkan  menjadi  Tionghoa  dan  Tiongkok.  Tersirat  semangat  cakrawala  baru  yang  lepas  dari  rasa  minder  sebagai  bangsa  loser  (pecundang)  dalam  tatanan  dunia  internasional.

Undang Undang Dasar 1945


Rasa  kebersamaan  dalam  perjuangan  ini  juga  tercermin  dalam  persiapan  pembuatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Para Bapak Bangsa memakai istilah  Tionghoa dalam naskah penjelasan UUD 1945.  

UUD 1945.

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK  

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa  lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.  
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.  

PENJELASAN .

BAB X  WARGANEGARA  
PASAL 26
Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan  Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan  bersikap setia kepada Negara, Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

 



Sikap Egaliter Masa Sukarno

Sikap  egalitar  dalam  pemakaian  istilah ini  berlangsung  hingga  akhir  masa  pemerintahan  presiden Republik Indonesia  pertama almarhum Soekarno.  Ketika tahun 1965 terjadi perubahan suasana politik di tanah air, muncul sebagai penguasa  baru  Soeharto  dari  TNI.  Gencar  di  tonjolkan  bahwa  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  telah  mencoba  memberontak  pada  Republik,  pada  masa  itu  PKI  sangat  dekat  dengan  presiden  Soekarno  dan  kedua  pihak  juga  dekat  dengan  Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT)  yang  berpaham  komunis.    Timbul  kecurigaan  bahwa  RRT  telah  mendukung  pemberontakan  ini,  suasana  ini  menimbulkan  hysteria  masa  sikap  anti  komunis,  anti  PKI,  dan  anti  RRT.

Kampanye  yang  berimbas  juga  pada  sikap  anti  etnik  Tionghoa  di  tanah  air,  sesama  warga  Negara di republik ini.

Dalam  suasana  demikian  ketika  diadakan  Seminar  Angkatan  Darat  II  di  Seskoad,  Lembang,  pada  25-31  Agustus  1966.  Muncul  pada  risalah  akhir  seminar  kesimpulan  :  "...  untuk  menghilangkan  perasaan  inferior  pada  orang  kita  dan  di  lain  pihak  menghapus  perasaan superior pada golongan yang bersangkutan dalam negara kita, maka adalah tepat  untuk melapor bahwa seminar memutuskan untuk menggunakan lagi sebagai sebutan untuk  Republik  Rakyat  Tiongkok  dan  warganya,  Republik  Rakyat  Cina  dan  warga  Negara  Cina.  Hal  ini  dapat  dibenarkan  dari  segi  historis  dan  sosiologi."  Laporan  ini  dipersiapkan  oleh  wakil panglima angkatan darat Panggabean.


Pernyataan   ini   kemudian   diterapkan   dalam   lingkup   kenegaraan   berupa   Keputusan  Presidium  Kabinet  no.:  127/kep/12/1966  Ketua  Presidium  Kabinet  tentang  Peraturan  ganti  nama bagi warga negara Indonesia jang memakai nama Cina,  Instruksi Presiden Nomor 14  tahun 1967, dan surat edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tgl 28  Juni  1967.  Intinya  berupa  larangan  pelaksanaan  dimuka  umum  segala  hal  yang  bertautan  dengan  budaya  dan  kepercayaan  etnik  Tionghoa  serta  penggunaan  istilah  resmi  kata  Cina  mengganti  kata  Tionghoa  dan  Tiongkok.  Sikap  politik  dan  peraturan  yang  didasari  oleh  pemikiran permusuhan dan pembedaan rasialis etnik; sesuai suasana politik nasional ketika  itu.

Ketika  tahun  1998  suasana  politik  bergulir  kearah  perubahan  demokrasi,  pada  masa  pemerintahan presiden almarhum Gus Dur ( Abdurrahman Wahid)   dengan Keppres 6 Tahun  2000  dicabut  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  14  tahun  1967.  Tetapi  tidak  turut  disebut  mengenai keppres dan surat edaran lainnya.   Setelahnya kembali masyarakat Indonesia dapat melaksanakan dan bersama-sama melihat  kegiatan budaya yang berhubungan dengan etnik Tionghoa.

Dalam  suasana  baru  ini  media  masa  kembali  menggunakan  istilah  Tiongkok  dan  Tionghoa  tercampur  aduk  dengan  istilah  China,  Chinese,  dan  Cina.  Sebagian    masyarakat  yang mengetahui mengenai sejarah dan nuansa gonta-ganti istilah ini lebih memilih memakai  kembali istilah Tiongkok dan Tionghoa.

 


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA[2000]



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967
TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.   bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan  bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
b.   bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat  Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang geraknya  dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya;
c.   bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi  Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina dengan Keputusan  Presiden;
Mengingat:
1.   Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2.   Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN
1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.
PERTAMA:
Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat
Cina.
KEDUA:
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi
Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut
dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA:
Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan
tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.
KEEMPAT:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2000
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA,
ABDURRAHMAN WAHID



Bagi  sebagian  lagi,  terutama  generasi  muda  yang  lahir  setelah  1965an  tidak  pernah  mengalami nuansa kata  pada pemakaian masa lalu yang bernada pejorative (merendahkan);  karena  ketidak  tahuan  bersikap  netral  tanpa  asosiasi  makna  atau  maksud  buruk  apapun.  Mereka yang bertumbuh dalam pendidikan  selama 30 tahun pemerintahan Soeharto, terbiasa  dengan pemakaian istilah yang muncul di media masa selama itu.  Sebagian  lain  lagi  menggunakan  istilah  China  secara  gamang  membaca  dengan  ejaan   yang dilafalkan “cina”, sebagian (yang benar) cara bahasa Inggris dilafalkan “ ‘tsai.ne ”. Hal  yang  sama  juga  pada  pelafalan  kata  Chinese.  Pengunaan  kata-kata  ini  sebagai  kosa  kata  bahasa Indonesia diuraikan pada bagian lain.  China – Chinese.

Kata dalam bahasa Inggris “China” diperkirakan berasal dari bahasa Persia Cin (چنѧѧѧѧي),  mungkin awalnya diperkenalkan oleh Marco Polo. Dalam tulisan bertahun 1555 sudah ada  sebutan china bagi benda-benda terbuat dari keramik ( porcelain). Pada bahasa Sanseketa  ada  kata Cīna ( चीन ), tercatat digunakan sejak AD 150. Pada abad ke 17 Martino Martin, seorang  missionaries Jesuit, menyatakan kata China berasal dari nama kerajaan "Qin" (秦,chin),  kerajaan disisi  barat Tiongkok masa dinasti Zhou, atau mungkin juga berasal dari nama  dinasti Qin ( 221 – 206 BC). Pada kebudayaan Hindu dalam naskah Mahabharata (abad 5 BC)  terdapat kata Cina dari bahasa Sansekerta, digunakan bagi penamaan daerah di timur India,  diperbatasan Myanmar dan Tibet sekarang.

Kata China dan Chinese ini mulai sering muncul dalam media masa berbahasa Indonesia  serta masuk dalam istilah kosa kata Indonesia baru pada masa setelah Agustus 1990, hal ini  berawal ketika Soeharto membuka kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok.   Pemerintah Tiongkok semula mengusulkan penyebutan sama seperti sebelum pembekuan  hubungan  diplomatik  tahun  1965  sebagai  Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT),  dari  pihak  Soeharto  menginginkan  pemakaian  istilah  Republik  Rakyat  Cina  (RRC).  Perbedaan  ini  menjadi  penghalang  dalam  perundingan  normalisasi  hubungan  diplomatik  saat  itu,  sampai  akhirnya  muncul  usulan  jalan  tengah  dari  pihak  Tiongkok  untuk  memakai  istilah  Republik  Rakyat China. Dengan kata China yang dimaksudkan agar dibaca sebagai kata dalam bahasa  Inggris :”tsaine”.   Maka  menjadi  resmilah  pemakaian  kata  China  (kata  bahasa  Inggris)  dalam  bahasa  Indonesia, tetapi sebagian pembaca tetap melafalkannya dalam gaya bahasa Indonesia yang -bunyinya  tetap  sama  “Cina”.    Bagi  mereka  yang  menyadari  dari  sejarahnya  makna  dan  nuansa  kata  Cina  ini  bersifat  merendahkan  (derogatory)  ;  terasa  kecanggungan  dalam  menggunakannya, mereka memilih memakai kata China (dari bahasa Inggris).

Demikian juga  untuk kata sifatnya, mereka lebih memilih kata yang tepat: masakan Chinese (bukan masakan  Cina atau makanan China), budaya Chinese (tidak budaya Cina atau budaya China), dst.   Pada  website  Kedutaan  Besar  Republik  Rakyat  Tiongkok  untuk  Indonesia  di  Jakarta,   digunakan  kata  Tiongkok  dan  China  secara  bersamaan,  dengan  perbandingan  2:1.  Sama  sekali tanpa ada pemakaian kata “cina”.  Pada sisi lain makin kusutlah kerancuan yang terjadi dalam pemakaian bahasa Indonesia  yang  benar  dan  baik;  dalam  memilih  kata  yang  tepat.  Padahal  banyak  cendiakiawan  yang
menyatakan  ketaat  asasan  pada  tata  bahasa  dan  kosa  kata  bahasa  suatu  bangsa  akan  tercerminkan pada budaya bangsa yang tertib juga.

 


ISTILAH CINA

Dalam  bahasa  Belanda  sebutan  geografis  bagi  Tiongkok  adalah:  Chi’na,  dan  warganya  Chinees/en. Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Belanda istilah ini di adopsi dalam bahasa  setempat masa kolonial:  Cina, Cino dst.  Pada rumpun bahasa kontinental Eropah terdapat  banyak  istilah  yang  mirip,  bahasa  Inggris: China;  Chinese,  bahasa  Jerman:  Chinesische,  bahasa Perancis: Chinois. Ada beberapa pendapat mengenai asal akar kata dari istilah ini.

Menurut  Prof.  Dr.  A.M.  Cecilia  Hermina  Sutami,  SS.,  M.Hum [1]  ,  pada  naskah  pidato  pengukuhan sebagai Guru Besar di Universitas Indonesia, tgl 15 Oktober 2008 hal. 2, tertulis  pada catatan kaki bahwa kata  "Cina",  berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "Daerah  yang  sangat  jauh".  Kata  "China"  sudah  berada  di  dalam  buku  Mahabharata  sekitar  1400  th  sebelum Masehi. Pada kesempatan itu Prof Agnetia Maria Cecilia Hermina Sutami (kelahiran  Palembang 15 Februari 1957), membacakan pidato pengukuhan berjudul “Linguistik Sinika:
Perkembangan   Teoretis   dan   Penerapannya   dalam   Pengajaran   Bahasa   Mandarin   di  Indonesia .” ia ditetapkan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Linguistik juga merupakan  pengajar tetap Program Studi Cina di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI.

Dalam buku The Cambridge History of China, Volume I, the Ch'in and Han Empires 221  BC  to  AD  220 .  Twitchett  Denis,  Loewe  Michael.    Ditulis  mengenai  naskah  kuno  India  Arthashastra,  penulisnya  Kautilya;  adanya  lempeng  logam   tembaga  bertulisan.  Prasasti  ini menyebut tentang  juru cina    sebagai orang yang bertugas mengurus pedagang/pemukim yang  berasal dari Cina. Diduga, istilah ini berasal dari bahasa Sansekerta, Cīna ( चीन ), yang sudah  dipakai menamai daerah Tiongkok paling tidak sejak 150M.[2]

Seorang  misionaris  Jesuit  Italia;  Martin  Martino  menulis   Novus  Atlas  Sinensis,  Vienna  1655.  Ia  dianggap  sebagai  pelopor  ilmu  geografi  dan  sejarah  Tiongkok  bagi  dunia  pengetahuan Eropah. Ketika itu ilmuwan Eropah mengetahui mengenai adanya Cathay dari  beragam  tulisan  cendekiawan  Arab  dan  Persia.  Dari  penjelasan  Martin  Martino  barulah  didapat  kesimpulan  bahwa  Cathay  adalah identik  dengan  Tiongkok.  (Dalam  bahasa  Inggris  lama: Cathay, bahasa Portugis: Catai, dan bahasa Spanyol: Catay) . Ia memperkirakan istilah  dari bahasa  Sanskerta ini dikutip dari  nama dinasti Qin (秦 dilafalkan tchin) yang berkuasa  (221 – 206 BC) atau salah satu kerajaan pada masa dinasti Zhou yang memiliki nama serupa.  Dalam kosa kata asli bahasa Tionghoa sendiri tidak pernah ada istilah Cina atau pun China.  Semua  istilah  yang  serupa  hanya  merupakan  kreasi  budaya  Eropah,  berupa  penamaan  dari  pihak asing luar.

Istilah yang awalnya bersifat netral ini, kemudian hari lambat laun di Indonesia berubah  maknanya  karena  pengunaan  yang  setereotip  bernada  mengejek  dan  negatip.  Akibat  politik  kolonial  Belanda  yang  menggunakan  pendatang  etnik  Tinghoa  menjadi  buffer,  alat  untuk  berhubungan  dengan  penduduk  setempat.  Sebab  kelompok  Tionghoa  ini  telah  lebih  lama  bercampur,  bergaul  dengan  penduduk  asli.  Dimanfaatkan    sebagai  perantara  perdagangan,  diberi  hak  memungut  pajak,  hak  monopoli  dst,  dalam  berjalannya  sejarah  memberi  kesan  negatip  pada  masyarakat.  Pengunaan  kata  Cina  masa  itu  sering  diasosiasikan  dengan  segi buruk.  (Bandingkan  dengan  kata  yang  bermakna  dan  nuansa  sama  dalam  bahasa  Inggris  :  Chink, chinky )

Pada awal abad 20 oleh warga etnik Tionghoa mulai dikemukakan istilah baru Tionghoa dan Tiongkok (lihat uraian sebelumnya). Pemakaian kata Cina menghilang dari penggunaan  bahasa Indonesia yang santun, baik dalam tulisan maupun lisan.

Pada   tahun   1965   ketika   terjadi   peristiwa   G-30S,   emosi   masyarakat   dipicu   oleh pernyataan  dari  pihak  Angkatan  Darat  yang  menuduh  bahwa  PKI  komunis  terlibat  dengan  gerakan  tersebut.  Berimbas  pada  kelompok  etnik  Tionghoa  juga,  sebab  pada  masa  itu  PKI  sangat dekat dengan almarhum presiden Soekarno dan negara RRT.

Setelah  seminar  AD  di  Bandung  Agustus  1966  menyimpulkan  usulan  penggantian  kata  Tionghoa  dan  Tiongkok  dengan  kata  Cina.  Kesimpulan  yang  didapat  dalam  suasana  bermusuhan  dan  konteks  panasnya  suasana  politik  ketika  itu.  Lalu  dikeluarkan  beberapa  keputusan oleh pemerintahan Soeharto.

Sejak ini dimulailah pemakaian kata Cina secara resmi dalam kosa kota bahasa Indonesia.  Hal ini berlangsung hingga berakhirnya  pemerintahan Soeharto. Dengan berjalannya waktu  selama  pemerintahan  Soeharto  perlahan  –  lahan  kata  Cina  ini  tidak  terasa  lagi  nuansa  perjorasinya (merendahkan).  Seiring dengan meredanya emosi anti PKI, anti komunisme dan  rasa permusuhan dengan negara RRT.

 


Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Tentang Masalah Cina

Baru setelah pemerintahan almarhum presiden Abdurrachman Wahid mencabut Instruksi  Presiden  (Inpres)  nomor  14  tahun  1967,  sebagian  masyarakat  kembali  menggunakan  kata  Tionghoa dan Tiongkok.  Bagi mereka yang selama 33 tahun  tidak pernah mengalami masa  sekitar  1965  dan  sebelumnya,  kurang  dapat  memahami  perbedaan  makna  dan  nuansa  pemakaian kedua kata tersebut dibandingkan dengan kata Cina.



SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA  TENTANG MASALAH CINA
NO. SE-06/Pres.Kab/6/1967
1.   Pada waktu kini masih sering terdengar pemakaian istilah “Tionghoa/Tiongkok” di samping istilah “Cina”
yang secara berangsur-angsur telah mulai menjadi istilah umum dan resmi.
2.   Dilihat  dari  sudut  nilai-nilai  ethologis-politis  dan  etimologis-historis,  maka  istilah  “Tionghoa/Tiongkok”  mengandung nilai-nilai yang memberi assosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia, sedang  istilah “Cina” tidak lain hanya mengandung  arti  nama dari  suatu dynasti dari mana ras  Cina tersebut  datang,  dan  bagi  kita  umumnya  kedua  istilah  itupun  tidak  lepas  dari  aspek-aspek  psykologis  dan  emosionil.
3.   Berdasarkan  sejarah,  maka  istilah  “Cina-lah  yang  sesungguhnya  memang  sejak  dahulu  dipakai  dan  kiranya  istilah  itu  pulalah  yang  memang  dikehendaki  untuk  dipergunakan  oleh  umumnya  Rakyat  Indonesia.
4.   Lepas dari aspek emosi dan tujuan politik, maka sudah sewajarnya kalau kita pergunakan pula istilah  “Cina” yang sudah dipilih oleh Rakyat Indonesia umumnya.
5.   Maka  untuk  mencapai  uniformitas  dari  efektivitas,  begitu  pula  untuk  menghindari  dualisme  di  dalam  peristilahan di segenap aparat Pemerintah, baik sipil maupun militer, ditingkat Pusat maupun Daerah  kami harap agar istilah “Cina” tetap dipergunakan terus, sedang istilah “Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan.
6.   Demikian, untuk mendapat perhatian seperlunya.
Jakarta, 28 Juni 1967
PRESIDIUM KABINET AMPERA
SEKRETARIS
Ttd.
SUDHARMONO, SH
BRIG.JEN TNI

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1967
TENTANG
AGAMA KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA
KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam  manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar.
Mengingat:
1.    Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 29.
2.    Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Bab III Pasal 7 dan Penjelasan pasal 1 ayat (a).
3.    Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967.
4.    Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1967. jo. 163 Tahun 1966.
Menginstruksi kepada:
1.    Menteri Agama
2.    Menteri Dalam Negeri
3.    Segenap Badan dan Alat pemerintah di Pusat dan Daerah.
Untuk melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina sebagai berikut:
PERTAMA:
Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara  intern dalam hubungan keluarga atau perorangan.
KEDUA:  
Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga.
KETIGA:
Penentuan katagori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadat agama, kepercayaan dan adat  istiadat Cina diatur oleh menteri Agama setelah mendengar pertimbangan JaksaAgung (PAKEM).
KEEMPAT:
Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Jaksa Agung.
KELIMA:
Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Desember 1967
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Jenderal TNI

Catatan Kaki :

1  Eddie Lembong, Istilah Cina, China dan Tionghoa.  Nabil news. Juni 2010. Halaman 27.

1. 2  Kautilya  was  the  key adviser  to  the  Indian  king  Chandragupta  Maurya  (c.  317-293  B.C.E.),  who  first  united  the  Indian  subcontinent in empire. Written about 300 B.C.E., Kautilya'sArthasastra was a science of politics intended to teach a wise  king how to govern. KAUTILYA's Arthasastra was one of the greatest political books of the ancient world.   Max Weber recognized this. "Truly radical 'Machiavellianism,' in the popular sense of that word," Weber said in his famous  lecture  "Politics  as  a  Vocation,"  "is  classically  expressed  in  Indian  literature  in  the Arthasastra of  Kautilya  (written  long  before  the  birth  of  Christ,  ostensibly  in  the  time  of  Chandragupta  Maurya:  compared  to  it,  Machiavelli's The  Prince is  harmless."   

Although  Kautilya  proposed  an  elaborate  welfare  state  in  domestic  politics,  something  that  has  been  called  a  socialized  monarchy,  he proved willing to defend the general good of this monarchy with harsh measures. His analyses are fascinating  and  far-reaching, such as his wish to have his king become a world conqueror, his evaluation of which kingdoms are natural  allies and which are inevitable enemies, his willingness to make treaties that he knew he would break, his doctrine of silent  war  or  a  war  of  assassination  and  contrived  revolt  against  an  unsuspecting  king,  his approval of  secret agents who  killed  enemy leaders and sowed discord among them, his view of women as weapons of war, his use of religion and superstition to  bolster his troops and demoralize enemy soldiers, his employment of the spread of disinformation, and his humane treatment  of conquered soldiers and subjects.  Roger Boesche.  Kautilya's Arthasastra on War and Diplomacy in Ancient India. The Journal of Military History 67.1 (2003)  9-37

Last modified onThursday, 04 October 2012 18:12
Rate this item
(0 votes)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/konten/esai/item/625-istilah-tiongkok-tionghoa-china-chinese-dan-cina

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Tionghoa

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto