A+ A A-

Perubahan Konsep Tempat Ibadah Masyarakat Tionghoa dan Pengaruhnya dalam Identitas

Perubahan Konsep Tempat Ibadah

Masyarakat Tionghoa dan

Pengaruhnya dalam Identitas

 

 

 

 

oleh:

Ardian Cangianto

 

Pendahuluan

            INPRES 14 tahun 1967 yang dikeluarkan pasca kejadian G 30 S/ PKI mengenai pembatasan kepercayaan orang Tionghoa serta peleburan paksa kepercayaan-kepercayaan mereka ke dalam agama Buddha membuat mereka mengalami perubahan-perubahan sosial. Permasalahan lain adalah pandangan masyrakat yang salah kaprah tentang kepercayaan orang Tionghoa yang selalu dikaitkan dengan agama Konghucu[1] juga tidak tepat. Mencari fakta-fakta sosial dalam kepercayaan orang Tionghoa terutama pada pasca G 30 S itu seperti yang diutarakan Durkheim ( dalam Rizter, 2014 ) mengacu pada : dalam bentuk material dan dalam bentuk non material. Selain itu juga fakta sosial mencakup ( Rizter, 2014 ) struktur dan pranata sosial. Dalam hal “kelas” masyrakat, para penganut kepercayaan Tionghoa itu menjadi kelas “paria” yang mana kepercayaannya sendiri dilecehkan oleh banyak oknum dari semua agama resmi negara dan tempat ibadah kepercayaan mereka yang pada masa Orde Lama bebas berdiri sendiri digiring untuk masuk dalam naungan agama Buddha.

            Kendala yang dialami oleh orang Tionghoa dan kepercayaannya terkait dengan faktor kekuasaan dan juga program “kambing hitam” mengurung mereka dalam penjara “idea” sehingga membuat banyak orang Tionghoa mengalami krisis identitas dan terpaksa melakukan perubahan-perubahan dalam kepercayaan mereka. Mereka melakukan pendobrakan dari penjara “idea” dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap “idea” mereka. Untuk memahami proses-proses perubahan ini penulis mengacu pada paradigma sosial Rizter ( Rizter, 2014 ) yakni: fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial.

            Dalam hal mengatasi permasalahan-permasalah dan penjara “idea” itu para tokoh kepercayaan Tionghoa melakukan upaya mengatasi permasalahan itu dengan aktif dan kreatif  dengan cara menilai dan mencari alternatif-alternatif tindakan serta evaluative ( lihat Voluntarisme Parson dalam Ritzer, 2014 ). Semua  itu akhirnya melahirkan PTITD ( Persatuan Tempat Ibadah Tri Dharma )[2] sebagai wadah atau institusi yang memayungi tempat ibadah kepercayaan Tionghoa dan bersinergi dengan lembaga agama Buddha yakni WALUBI ( Perwakilan Umat Buddha Indonesia ) yang diakui sebagai bagian dari agama Buddha.

Read more...

Sistematisasi “Agama Tionghoa” Tantangan yang dihadapi oleh Organisasi-organisasi “Tiga-Ajaran” Kontemporer di Indonesia ( bagian 2 tamat )

IV. Sumber-sumber Pengetahuan Keagamaan

 

1. Sumber-sumber Intelektual

 

Dalam masa pasca Soeharto, dan ditambah oleh faktor-faktor seperti pengakuan resmi terhadap Konfusianisme dan membangkitnya organisasi-organisasi Taosime, konfigurasi dalam “Agama Tionghoa” mengalami perubahan besar. Di bawah tekanan untuk mereorganisasi, organisasi-organisasi ini sibuk melakukan sistematisasi untuk memperoleh kemajuan sambil mempertahankan persatuan. Lebih banyak penelitian harus dilakukan untuk menyajikan kesimpulan yang komprehensif tentang situasi yang berlangsung ini. Namun sebagai studi awal, jika kita memperhatikan sumber-sumber pengetahuan bagi organisasi-organisasi masing-masing dalam usaha reorganisasi ini, akan menyoroti beberapa karakteristik dari gerakan ini ke arah sistematisasi keagamaan.

Read more...

Sistematisasi “Agama Tionghoa” Tantangan yang dihadapi oleh Organisasi-organisasi “Tiga-Ajaran” Kontemporer di Indonesia ( bagian 1 )

Kertas Kerja DORISEA oleh Tsuda Koji, terbitan 18, 2015, ISSN: 2196-6893

 

 

Tsuda Koji

 

Sistematisasi “Agama Tionghoa”

Tantangan yang dihadapi oleh Organisasi-organisasi “Tiga-Ajaran” Kontemporer di Indonesia

 

Penterjemah: Ratna Tri Lestari Tjondro

 

 

 

Sejak kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, kondisi sosial-politik etnik Tionghoa di Indonesia telah meningkat secara drastis, sementara pengawasan Pemerintah terhadap institusi-institusi keagamaan telah melemah. Artikel ini difokuskan pada perubahan-perubahan yang sedang terjadi yang relatif tidak menarik perhatian tapi penting mengenai “Agama Tionghoa (Chinese Religion)” di masa sesudah pemerintahan Soeharto. Pada awal abad ke-20 para cendekiawan Peranakan Tionghoa (etnik Tionghoa yang melokalisir baik dalam hal kebudayaan dan keturunan) di Hindia Belanda Timur menemukan Konfusianisme dan mengembangkan “Sam Kauw” dalam usaha mereka mencari “tonggak spiritual untuk orang Tionghoa”. Gerakan ini didorong oleh gerakan nasionalis Tionghoa, dan kristianisasi etnik Tionghoa. “Sam Kauw” atau “Tridharma” digambarkan sebagai “Agama Tionghoa tradisional” yang holistik, yang mencakup Buddhisme, Konfusianisme dan Taoisme, begitu juga penyembahan terhadap leluhur dan praktek-praktek agama rakyat di klenteng-klenteng Tionghoa. Namun, dari pertengahan tahun 1960 di bawah rezim Soeharto, organisasi-organisasi yang membawahi Tridharma hanya berfungsi sebagai pelindung klenteng-klenteng Tionghoa, dan melakukan sedikit “aktivitas-aktivitas keagamaan”. Setelah masa Soeharto, menyusul perubahan-perubahan pada susunan “Agama Tionghoa” yang disebabkan, antara lain oleh pengakuan kembali Konfusianisme sebagai agama yang diakui secara resmi, organisasi-organisasi Tridharma telah mulai mempertegas kembali alasan mereka dengan membangun doktrin-doktrin dan menstandardisasi upacara-upcacara. Dalam artikel ini saya menawarkan suatu gambaran tentang proses-proses sejarah, sebelum meninjau usaha-usaha penting untuk mensistematisasi keagamaan yang dilakukan oleh tiga organisasi Tridharma baru-baru ini; satu di Jawa Barat (Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia), satu di Jawa Timur (Perhimpunan Tempat Ibadat Tri Dharma se-Indonesia), dan cabang terakhir di Jawa Tengah. Selanjutnya, saya menganalisa sumber-sumber pengetahuan keagamaan yang didapat untuk menunjang usaha-usaha sistematisasi ini.

 

Kata-kata kunci: “Agama Tionghoa”, Tridharma (Tri Dharma), masa pasca Soeharto, etnik Tionghoa

Read more...

Menghayati Kelenteng Sebagai Ekspresi Masyarakat ( bag.ketiga-tamat )

Gender di Kelenteng

 

Banyak kelenteng-kelenteng yang dipimpin oleh imam perempuan, umumnya ada di

kelenteng cai ci ( pendoa perempuan dari sub etnis Hakka ) atau juga kelenteng Buddhisme

maupun Taoisme, disebut an 庵. Didalam masyarakat paternalistic yang menjunjung kaum pria

dan menekan kaum perempuan, kelenteng Taoisme dan Buddhisme maupun kelenteng rakyat

bisa menjadi jalan kaum perempuan untuk keluar dari penindasan dan bisa mencapai kesetaraan

dengan pria, bahkan dalam beberapa posisi, kaum biarawati perempuan ini menduduki tempat

yang lebih tinggi dibandingkan kaum pria.

Read more...

Agama Tionghoa

 

Photo Ilustrasi : Tay Kak Sie  , by  Chendra Ling Ling

Budaya-Tionghoa.Net | Agama Tionghoa itu apa ? Agama yang dianut oleh mayoritas Tionghoa itu ada tiga tapi esensinya sama saja : jing tiandi (menghormati langit dan bumi) , baizhu xian (menghormati leluhur) , li shenming (menghormati mahluk suci , dewa atau tokoh-tokoh yang berjasa). Dari agama tersebut ada yang dinamakan zhengtong atau mainstream , minjian xinyang atau sering disebut minjian daojiao. Tentunya bakal ada yang gerah mendengar istilah minjian daojiao atau agama Tao rakyat , sehingga terkadang digeser menjadi agama rakyat.

Read more...

Kelenteng , Siapa Yang Punya ?


Photo Ilustrasi : Jin De Yuan , by  Greysia Susilo Yunus

Budaya-Tionghoa.Net | Banyak sekali simbol-simbol agama Buddha yang masuk kelenteng dan bahkan ada yang sebelum kejadian G30S. Teratai adalah simbol agama Buddha, bisa dilihat di beberapa kelenteng yang menggunakan teratai sebagai salah satu ornamennya. Juga misalnya dengan bendera hitam sebagai ciri khas Daoism, juga tidak bisa dipakai di Indonesia. Mungkin di Taiwan, Hongkong, masih bisa dipakai, tapi itu juga rata-rata shentan yang menggunakannya. Jadi tidak bisa dianggap kelenteng dengan bendera hitam adalah kelenteng Daoism.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto