A+ A A-

Sekelumit Dengan Liem Koen Hian

  • Written by  Tan Swie Ling
  • font size decrease font size increase font size
  • Print
  • Email

Budaya-Tionghoa.Net | Menyorot permasalahan warga Negara Indonesia etnik Tionghoa, barangkali pada tempatnya untuk mengetengahkan peranan Liem Koen Hian, seorang tokoh peranakan Tionghoa Indonesia, sebagai sebuah kaca pembesar. Ia adalah pendiri “Partai Tionghoa Indonesia” (PTI) dalam tahun 1932, yang kearifannya mampu membaca tanda-tanda zaman di mana ia hidup. Liem meninggal pada tahun 1952 dalam usia 56 tahun, tidak lama setelah ia keluar dari penjara.

Artikel Terkait:

{module [201]}

Penjara yang merupakan sebuah bangunan kuno, sekuno keserakahan manusia yang membangunnya, yang kepengapannya kuasa menggiring Liem Koen Hian menyudahi karir politik dan seterusnya mengakhiri hayatnya. Ia melangkah keluar meninggalkan penjara dengan hati yang luka. Luka hati yang mendorongnya melakukan tindakan yang boleh disebut sebagai “bunuh diri” politik. Luka hati bernanah yang dirasakannya itu semakin bernanah saat disadarinya bahwa ia justru dipenjarakan di penjara Republik Indonesia yang ia ikut berjuang mendirikannya.

Sudah sejak masih remaja belia Liem malang melintang di dalam kancah perjuangan politik. Sehingga, sepertinya sungguh tidak masuk akal ketika ia tiba-tiba  begitu saja menghentikan seluruh kegiatan pollitiknya. Tapi demikian itulah kenyataan yang mengandung kemustahilan. Hati yang luka, kekecewaan larut yang melarutkan, membawa ia ke akhir hayatnya.

56 tahun adalah sebuah usia yang sungguh belum cukup tua bagi seorang pemikir dan pejuang seperti Liem Koen Hian. Sebagai anak seorang juru tulis, ia seperti kebanyakan anak sebayanya, menamatkan sekolah dasarnya. Yang luar biasa pada Liem ialah, ia seorang otodidak, sehingga ia tumbuh dewasa menjadi seorang cendikiawan. Ia mampu mengembangkan dirinya sampai menjadi seorang redaktur sebuah usaha penerbitan. Dan kemudian ia bahkan mampu menerbitkan mingguan dan sejumlah surat kabar. Pada tahun 1933, ia malah sempat memasuki sekolah tinggi hukum.

Keterbatasan sarana komunikasi pada zamannya, tidak membuat ia malas dan takut ketika harus bersusah payah untuk mengamati berbagai peristiwa penting yang sedang terjadi di dunia semasa itu, khususnya Tiongkok di awal abad ke-20. Tiongkok yang pada kurun waktu itu lagi diolah dan dibangunkan oleh sebuah kebangkitan nasional. Dan bersamaan dengan itu, dengan sendirinya ia juga menyimak apa yang sedang  terjadi di Rusia dengan revolusi Oktober 1917 kaum Bolsyewik. Dan tentunya juga kebangkitan nasional Indonesia sendiri, yang pada tahun 1926/1927 memuncak pada pemberontakan kaum komunis Indonesia terhadap kekuasaan kolonial Belanda, sekaliannya tidak lolos dari simakannya. Pengamatan serangkaian peristiwa dalam dan luar negeri yang membuat pengertian dan pemahamannya terhadap kebangkitan nasional di Tiongkok maupun di Indonesia tampil sangat inovatif untuk masa-masa yang sangat sulit itu.

Indonesia kurun masa itu sepenuhnya berada di bawah telapak kaki penjajah Belanda. Secara politik, ekonomi dan budaya, Indonesia sepenuhnya didominasi oleh kepentingan penjajahan Belanda. Bagi komunitas Tionghoa Hindia Belanda, terutama yang berkecenderungan hanya sekedar mencari kemudahan hidup di mana dan kapan saja, dampak umum sistem kolonial itu membuat mereka  mudah menempuh sikap menghamba kepada system kolonial itu. Sikap yang juga banyak diambil oleh kalangan bumi putera sendiri pada masa itu. Sebuah kondisi yang sungguh tidak mudah bagi komunitas Tionghoa Hindia Belanda untuk dituntut dapat mengambil sikap pada masa-masa itu. Termasuk Liem Koen Hian tentunya. Mengingat pada masa itu belum cukup data atau faktor yang mampu memikat dan mendorong anggota komunitas Tionghoa untuk memikir dan memahami status  kewarganegaraannya, seperti yang kita temui pada kurun ini.

Faktor lain yang pada masa itu juga membuat tidak mudahnya orang-orang berketurunan Tionghoa menentukan posisi kewarganegaraannya ialah “kebangkitan nasional Tiongkok” di bawah kepemimpinan Dr Sun Yat Sen yang tengah menggebu-gebu. Kebangkitan nasional Tiongkok semasa itu seolah bagai hembusan angin segar yang membelai para pejuang yang sedang kelelahan di teriknya padang juang. Ia membangkitkan rasa kagum dan merangsang banyak orang keturunan Tionghoa untuk ikut serta dalam “Romantisme Kebangkitan Nasional Tiongkok Sun Yat Sen” itu. Bangkit untuk menegakkan kepala dan berdiri di atas kaki sendiri. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini.

Komunitas Tionghoa yang tak berdaya di bawah penindasan kolonialisme Belanda, tentunyalah merupakan sebuah komunitas yang sangat lemah. Dalam ketidakberdayaan posisinya itu, mereka tidak memiliki alternative lain selain  memandang gerakan kebangkitan nasional “Tiongkok Sun Yat Sen” seakan “buah dewa” yang berkkhasiat ajaib, dapat memberi tenaga dalam bagi siapa saja yang berhasil memakannya, sehingga logikanya akan dapat meringankan penderitaan hidup di bawah penindasan kolonialisme Belanda Maka,.jadilah mereka menyantap  “buah dewa” itu dengan lahap tanpa dikunyah, maksudnya agar segera punya “tenaga dalam yang sakti” untuk dapat melindungi diri dari penindasan kolonial Belanda.

Revolusi 11 Februari 1911 di Tiongkok berhasil menutup riwayat kedinastian yang telah berlangsung selama ribuan tahun di negeri itu, dan mendirikan sebuah republik yang mempesona dunia masa itu. Membuat terutama pandangan mata bagian terbesar orang berdarah Tionghoa dengan sendirinya mengarahkan kiblat pandangannya ke Tiongkok. Tidak terkecuali mereka yang ada di Hindia Belanda. Mereka menyambut revolusi di Tiongkok tersebut dengan penuh gairah. Bahkan oleh pengaruh revolusi tersebut mereka berpendapat bahwa baik-buruknya nasib mereka di Hindia Belanda bersangkut paut erat dengan perkembangan negara baru di Tiongkok.

Terpupuk oleh kegairahan dan harapan akan  perbaikan nasib mereka yang tertindas di Hindia Belanda, maka tumbuhlah perasaan nasionalisme Tionghoa yang sesungguhnya mentah. Kementahan yang membawa mereka ke pandangan dan sikap-sikap yang tidak realistik. Nyata-nyata mereka makan-minum, tidur dan beranak pinak di bumi Nusantara, tapi mereka merasa bahwa rumah dan negerinya adalah Tiongkok. Kementahan nasionalisme Tionghoa  tersebut membuat pada umumnya mereka jadi Tiongkok sentries.

Namun tidak demikian halnya dengan Liem Koen Hian. Sudah semenjak tahun1925 ia telah merumuskan konsep mengenai “Indische Burgerschap” bagi mereka yang berketurunan Tionghoa. Konsepsi yang kemudian  ia kembangkan menjadi  kewarganegaraan Indonesia (Indonesierschap”)

Konsepsi kewarganegaraan Indonesia Liem Koen Hian ini menjadi luar biasa penting artinya, karena ia sepertinya menanamkan keyakinan yang bertentangan dengan  kondisi sistem penjajahan Belanda semasa itu yang praktis telah membangun anggapan pada kebanyakan penduduk Hindia Belanda yang meyakini bahwa kolonialisme Belanda bagai bukit karang yang tak mungkin tergoyahkan/teruntuhkan. Tapi bertentangan dengan keyakinan umum, dengan konsepsi kewarganegaraan Indonesianya, berpuluh tahun sebelumnya Liem telah melihat dengan pasti bahwa kolonialisme akan runtuh dan sejalan dengan itu Indonesia akan bangun. Karena itu ia membuat konsepsi kewarganegaraan Indonesia. Sebuah pekerjaan yang pada masa itu tidak pernah terpikirkan oleh para tokoh lain di Hindia Belanda, baik mereka yang peranakan maupun yang bumi putera.

Masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda merupakan sebuah komunitas yang sangat lemah. Mereka sangat butuh sandaran dan perlindungan hidup.Oleh sebab itu,di luar rutinitas kesibukan kesehariannya, komunitas Tionghoa ini selalu berharap suatu hari mereka akan menemukan apa yang diharap dan dicarinya. Yaitu sandaran dan perlindungan hidup yang mampu menyelamatkan dan membebaskan mereka dari penindasan kolonialisme Belanda.Oleh sebab itu, dalam kondisi gerakan kebangkitan nasional dalam negeri semasa itu yang  belum tampak tanda-tandanya, maka selekas mereka mendengar gegap gempitanya gerakan kebangkitan nasional di Tiongkok hal ini membuat mereka yang berdarah Tionghoa di Hindia Belanda, baik yang totok maupun yang peranakan, menyambut dengan gairah Kebangkitan Nasional Tiongkok di daratan sana.

Bahkan sebagian dari mereka merasa seakan nasib orang Tionghoa di Hindia belanda sangat ditentukan oleh keadaan di tanah leluhurnya. Mereka beranggapan ada dan tumbuh kuatnya sebuah Negara Tiongkok di daratan sana akan berperan turut menentukan nasib orang Tionghoa di Hindia Belanda. Oleh sebab itu sebagian dari komunitas Tionghoa di Hindia Belanda dengan antusias mengerjakan segala sesuatu demi tegak dan kuatnya Negara Tiongkok tersebut. Terbakar oleh nasionalisme Tionghoa mentah ini, sekalipun mereka makan minum, tidur, beranak-pinak di bumi Nusantara, tapi mereka beranggapan rumah dan negerinya adalah Tiongkok.

Di Hindia Belanda mereka tidak merasa perlu perduli dengan status kewarganegaraan mereka seperti halnya yang dipikirkan Liem Koen Hian. Yang mereka rasakan, mereka adalah orang Tionghoa yang mendukung nasionalisme Tionghoa. Sebagai akibat kementahan nasionalisme Tionghoa tersebut, jadinya mereka memperlakukan apa saja yang terjadi di Indonesaia menjadi bukan urusan mereka.

Namun yang demikian itu bukanlah sikap komunitas Tionghoa Hindia Belanda secara keseluruhan. Golongan lain dari mereka yang berdarah Tionghoa semasa itu adalah mereka yang pandangannya berkiblat pada kolonialisme Belanda. Berbeda dengan Liem Koen Hian yang meyakini kolonialisme suatu hari akan runtuh, bagian lain dari komunitas Tionghoa tersebut beranggapan bahwa kolonialisme Belanda di negeri ini, adalah sesuatu yang bagaikan gunung karang yang tidak akan bisa runtuh. Dimungkinkan oleh pandangan demikian, maka tidak perduli golongan penduduk apa  saja tidak terkecuali bagian dari komunitas Tionghoa, yang pada dasarnya selalu mencari kemudahan hidup, kapan dan di mana saja, mereka tidak merasa tertindas oleh kolonialisme Belanda. Bahkan lebih gawat lagi mereka menganggap kolonialisme sebagai pohon beringin yang di bawahnya mereka merasa nyaman berlindung.

Lahirnya kedua golongan di atas adalah akibat logis dari situasi dan kondisi yang mereka hadapi di zaman Hindia Belanda. Dari sudut sejarah,   komunitas Tionghoa di Hindia Belanda adalah komunitas yang selalu tidak bisa merasakan ketenteraman hidup. Hidup mereka selalu dihantui perasaan was-was. Pembantaian Tionghoa tahun 1740 di Batavia, penyerbuan VOC kepada komunitas Tionghoa di Kalimantan pada tahun 1850-an, kekerasan yang tertuju kepada komunitas Tionghoa baik di Ngawi maupun Jogyakarta kurun masa menjelang dan selama Perang  Diponegoro. Di samping sebagaimana kenyataannya, sampai dengan dekade kedua abad ke-20, komunitas Tionghoa di Hindia Belanda masih dipasung  kebijakan pas jalan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan kolonial yang tidak dialami semua golongan penduduk non Tionghoa.

Dalam situasi dan kondisi demikian Liem Koen Hian mensaripatikan kemilau cahaya kebangkitan nasional di Tiongkok. Ia sadar sesadar-sadarnya dirinya hidup di tanah jajahan Belanda yang diyakininya suatu saat akan merdeka, bukan hidup di Tiongkok. Berkat  kearifannya, Liem berhasil menangkap “tanda-tanda zaman”. Bahwa abad ke-20 adalah abad kebangkitan bangsa-bangsa tertindas. Abad nasionalisme melawan kolonialisme-imperialisme. Karena itu Liem sampai pada pada kesimpulan yang diyakininya benar, bahwa nasionalisme adalah idealismenya suatu nasion. Dan nasion itu memiliki bumi tempat ia berpijak dan tumbuh. Maka itu ia menentukan posisinya, bukan sebagai bagian dari nasion Belanda dan bukan pula sebagai bagian dari nasion Tiongkok. Melainkan Liem tampil sebagai bagian kongkrit dari nasion Indonesia yang di zaman Hindia Belanda itu sedang bertumbuh dan berjuang untuk memerdekakan bangsa dan tanah airnya. Api nasionalisme yang diperolehnya dari kebangkitan “Tiongkok Sun Yat Sen”, ia nyalakan bagi nasionl Indonesia, di mana ia berada.

Tanpa sedikit pun ragu ia dirikan PTI (Partai Tionghoa Indonesia). Kata Tionghoa di sini, sama sekali tidak mengandung aroma eksklusivitas. Ia wajar saja sewajar dengan “Jong Java”, “Jong Soemateranenbond”, “Jong Ambon” atau “Jong Celebes” dsb  Di zaman kebangkitan nasional dulu, tidak ada orang alergi mendengar kata “Tionghoa”seperti setelah zaman berubah menjadi zaman Orde Baru. Bahkan berbeda dengan kekerdilan para pemimpin Orde Baru, Dr Tjipto Mangunkusumo dalam surat ucapan selamatnya, dari tempat pembuangannya, atas berdirinya “Partai Tionghoa Indonesia” berkata: “kaum peranakan Tionghoa berjuang untuk Ibunda Indonesia, tetapi jangan melupakan ayahandanya yang di Tiongkok”.

Demikianlah Liem Koen Hian terus berjuang bahu membahu bersama kaum nasionalis Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka. Dan sejarah membuktikan betapa benar pendirian dan perjuangan Liem Koen Hian dengan Partai Tionghoa Indonesia-nya. Liem serta merta menyatakan bahwa menganggap penjajahan Belanda itu sebagai batu karang yang tidak teruntuhkan adalah keliru. Demikian pula sama kelirunya pendirian komunitas Tionghoa yang nyata-nyata makan-minum, tidur, beranak-pinak di bumi Hindia belanda, tapi mengaku “aikuok” pada tanah leluhurnya di Tiongkok sana.

Oleh karena itu harus disayangkan manakala pendirian dan perjuangan Liem Koen Hian dengan Partai Tionghoa Indonesianya yang sudah mendapat pembenaran sejarah itu, sampai hari ini masih belum saja berhasil mengantarkan orang-orang di Indonesia ke tanah air yang berudara bersih, bebas dari polusi SARA. Tanah air yang mampu memberikan jaminan ketenteraman dan kedamaian hidup bagi segenap warganegaranya yang sampai kini masih terus dihantui oleh berbagai perasaan was-was. Mengingat kenyataannya, kadar rasa tidak tenteram dan was-was tersebut, sepertinya menjadi lebih besar sekarang ketimbang masa-masa penindasan kolonial Belanda dahulu.

Jika pada zaman penjajahan Belanda dahulu orang-orang Tionghoa tidak pernah merasa ragu-ragu untuk mengakui dirinya sebagai orang Tionghoa dan menjalankan segala yang berkaitan dengan tradisi mereka tanpa perasaan was-was serta khawatir akan mendapat kesukaran ini-itu, tapi terutama sejak negeri ini berada dibawah kekuasaan rezim Orba, banyak orang Tionghoa di Indonesia serasa giat menyangkali jati dirinya yang Tionghoa. Seolah-olah ketionghoaannya telah berubah menjadi sesuatu yang merepotkan, yang karenanya cenderung merelakannya terbuang dan mengalir bersama hitam kotornya air kali Ciliwung.

Dan kini di zaman yang biasa disebut era reformasi, rupanya hantu was-was  masih terus dirasakan oleh komunitas Tionghoa di negeri ini serasa tak lepas terus nempel di tengkuknya.  Mereka merasa meskipun telah berada di era reformasi, namun mereka tetap  merasa bulu kuduknya selalu merinding. Mengingat di era reformasi ini pula seorang Bapak yang kini duduk di kursi Wapres bertanya pada dirinya: “Suka mana?” Suka didiskriminasi atau suka dibakarin, diburu-buru?”


Liem Koen Hian adalah tipikal pejuang politik Indonesia berketurunan Tionghoa. Yang umumnya tidak rindu apalagi haus kekuasaan politik bagi dirinya. Ia tidak dirasuk ambisi politik apa lagi gila kuasa. Ia hanya ingin menunjukkan kepada kaumnya, di mana sebenarnya tempat mereka seyogianya. Kepada komunitas bumi putera yang ia akui dan hormati sebagai pemilik sah bumi Nsantara ini, Liem Koen Hian hanya meminta pengertian akan hak-hak asasi mereka yang disebut WNI keturunan Tionghoa, sebagai golongan yang di dalam sejarah sama memikul beban derita penindasan kolonial Belanda dan sama ikut berjuang membangun dan menegakkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini. *Pemimpin Redaksi Majalah SINERGI INDONESIA/ Ketua Umum LKSI


 

Dalam tulisan  diatas disebutkan: “Ia melangkah keluar meninggalkan penjara dengan hati yang luka”. Demikian pula pada bagian akhir tulisan tersebut  terungkap kalimat: ..”Seolah-olah ketionghoaannya telah berubah menjadi sesuatu yang merepotkan, yang karenanya cenderung merelakannya terbuang dan mengalir ke laut bersama hitam-kotornya air kali Ciliwung. ”  Untuk memperjelas hal-hal dimaksud, berikut ini adalah beberapa hal lain seputar Liem Koen Hian.

Sebagai gambaran, betapa menyedihkannya kehidupan batin kelompok masyarakat Indonesia yang sejak berkuasanya rezim Orba ramai-ramai menyandang sebutan “Cina”, kisah berikut ini barangkali bisa dijadikan contoh.

Di Ciamis hidup sepasang suami isteri “pribumi asli”, mengingat sang suami lelaki Jawa tulen, sedangkan sang isteri, Sunda benar-benar Sunda. Pasangan tersebut  punya seorang anak bernama Tongki. Si Tongki ini oleh sebuah peristiwa kemudian dikenal sebagai anak atau orang Cina. Padahal bapak si Tongki seorang Jawa tulen yang di negeri ini biasa disebut atau menyebut diri sebagai Indonesia “asli”.Tapi gara-gara tingkah sang nasib, bapak si Tongki ini pernah berstatus sebagai pengemis. Ceritanya, semasa bapak si Tongki ini masih kecil, oleh ibunya ia selalu digendong ke mana-mana diajak ngemis. Dalam pada itu di Ciamis ada suami-isteri imigran dari Tiongkok yang kebetulan tidak punya keturunan, jatuh hiba melihat bapak si Tongki yang selalu diajak ngemis, lalu memungut anak pengemis tersebut sebagai anaknya. Setelah menjadi anak pungut keluarga imigran asal Tiongkok, bapak si Tongki sebutlah berubah menjadi “Akew”. Dan selanjutnya si Akew pun menjalani kehidupan seperti layaknya anak keluarga Tionghoa.

Saat suatu ketika timbul masalah kewarganegaraan, karena takut kalau jadi WNI suatu waktu akan dikenakan wajib militer, maka keluarga imigran tersebut lalu memilih status menjadi warga negara asing (WNA). Akew pun sebagai anak sang imigran status hukumnya ikut menjadi WNA juga, lengkap dengan segala kewajibannya, seperti membayar PBA (Pajak Bangsa Asing) dan lain sebagainya.

Demikian pula si Tongki, anak si Akew yang mantan pengemis, bersuku Jawa tulen dengan ibunya yang bersuku Sunda asli, hanya karena ia disebut anak “Cina” maka jadilah ia ikut-ikutan menyandang derita “Cina” yang benar-benar memang orang Tionghoa. Kulit si Tongki yang hitam, matanya yang bulat lebar, juga surat keterangan  dari bapaknya yang menerangkan bahwa ia adalah anak seorang pengemis Jawa dan ibunya perempuan Sunda, buruh jemur aci di pabrik tapioca, tetap tidak dapat membebaskannya dari derita  “dosa keturunan”yang harus disandang komunitas “Cina”. Terutama setelah meletusnya peristiwa G 30 S di tahun 1965.

Karena sejak itu, khususnya setelah  pemerintah baru membuat kebijakan melalui Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Tentang Masalah Cina nomor SE-06/Pres.Kab/1967, yang mengubah sebutan kata Tionghoa/Tiongkok menjadi Cina,  Tongki yang disebut sebagai “anak Cina” jadi mengalami kesulitan untuk mengikuti sekolah. Karena di mana-mana dia disebut “Cina”. Inilah sekelumit tragedi batin masyarakat yang disebut “Cina” di negeri kita sejak berkuasanya rezim Orba. Sebuah tragedi yang mungkin telah membuat yang bersangkutan lebih suka disebut anak pengemis, atau apa saja, asalkan jangan disebut “Cina”.(Saduran salah satu dari 18 kisah nyata  dalam buku “Perjalanan Anak Bangsa”yang diterbitkan oleh LP3ES. tahun 1982).

Demikian tragisnya nasib manusia yang disebut “Cina” di negeri ini. Sampai-sampai Umar Khayam,seorang budayawan kondang semasa hidupnya pernah berkata “betapa frustasinya ia seandainya ia jadi seorang Cina”. Demikian pula Abdurrahman Wahid berkata: “Jadi orang Cina di negeri ini dan di masa (orba) ini pula, memang serba salah”. Dan lain kisah si Tongki lain pula kisah seorang “Bapak” Harian Media Indonesia, 29 Agustus 1991. memuat sebuah head line berjudul: “Susu Sebelanga Dapat Rusak Oleh Nila Setitik”.

Peribahasa itu dikutip Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir. Siswono Yudohusodo dalam sebuah dialog guna mengungkapkan betapa perilaku segelintir WNI beretnik Tionghoa telah merusak citra pembauran ‘Pri dan nonpri” secara keseluruhan. Dan dialog Pak Menteri pun digodok menjadi kepala berita berbunyi: “Siswono Beberkan 8 Dosa Nonpri”. Menteri yang secara jelas mengemukakan  “dosa segelintir” namun tiba-tiba saja mengeneralisasinya menjadi  “dosa nonpri”,  tak urung tentunya

Bapak yang satu ini pun melengkapi sebuah gambaran betapa sulitnya kondisi hidup komunitas yang semasa itu disebut sebagai “nonpri” di Indonesia. Sehingga seandainya saja seseorang selagi dalam keadaannya sebagi janin yang masih dalam kandungan ditanya, “maukah kamu nanti dilahirkan dalam sebuah keluarga Cina yang kaya?” Barangkali janin itu akan buru-buru menjawab: “Jangan, jangan !! Daripada terlahir sebagai Cina di Indonesia, lebih suka aku dilahirkan di keluarga paling melarat pun asal “asli” bukan nonpri!”.Sebuah kondisi sosial, politik dan budaya (HAM) yang mengenaskan para manusia-manusia yang disebut “Cina”. Lalu, apakah kondisi kehidupan komunitas Tionghoa yang seperti itu memang sebuah takdir? Atau akibat adanya sejumlah kekeliruan? Misalnya saja, akibat terlalu mentabukan segala apa saja yang dianggapnya berkaitan dengan politik. Politik phobi. Lalu, dalam keadaan demikian dapatkah lahir  seorang Liem Koen Hian lagi? Walau pun untuk Liem Koen Hian yang  sudah pernah ada itu pun berlaku juga  peribahasa: “Tiada gading yang tak retak”, namun apa pun ialah tokoh Tionghoa yang konsisten sejak muda berjuang ikut serta mengantarkan  bangsa Indonesia mencapai gerbang kemerdekaan nasionalnya. Di dalam bimbingan gerakan kebangkitan nasional Indonesia bersama para pemimpin Indonesia yang lain, mengantarkan bangsa ini memasuki gerbang kemerdekaannya .

Jadi Liem Koen Hian adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sejati. Tak setitik pun ada noda bermain mata dengan penguasa kolonial Belanda maupun Jepang  yang akan mengotori langkah perjuangannya. Ialah tokoh Tionghoa pejuang Indonesia yang maju berjalan terus, lurus. Sehingga terkesan tangguh. Tapi sikapnya yang tiba-tiba saja menghentikan segala kegiatan perjuangan politiknya, karena ia dijebloskan ke dalam penjara politik, pada hakekatnya memang menerangkan bahwa Liem Koen Hian bukanlah seorang pekerja politik biasa seperti pada umumnya.

Walaupun benar ialah tokoh pendiri PTI (Partai Tionghoa Indonesia) di tahun 1932. Rupanya, ia adalah seorang tokoh pejuang HAM Indonesia yang selain gigih memperjuangkan HAM  rakyat Indonesia pada umumnya dari para penindas-penindasnya seperti kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang, ia juga tidak pernah melupakan memperjuangkan HAM etniknya sendiri yang Tionghoa.

Jadi seluruh kegiatan politik yang digelutinya, ternyata tak lain hanyalah medan atau sarana perjuangannya saja. Sebab, seandainya ia seorang pekerja politik dalam arti yang umum kita kenal sehari-hari, tentulah ia tidak akan terlalu terkejut, mana kala pada suatu hari ayunan langkah juangnya dihentikan oleh penguasa, dengan mengistirahatkan paksa dirinya dalam sebuah penjara dari sebuah republik yang susah-payah ikut serta dibangunnya sendiri. Seorang pekerja politik biasa, dengan sendirinya sadar dan tahu, bahwa politik, terlepas dari berbagai definisnya yang bersifa akademis, tak lain adalah sebuah upaya yang bersifat menghimpun serta memanfaatkan  kekuatan kelompok masyarakat tertentu demi membela dan memperjuangkan berbagai kepentingan  idiil maupun materiil kelompoknya sendiri.

Selanjutnya mengingat Negara adalah pusat himpunan segala kepentingan warganya, maka setiap kegiatan politik mau tidak mau akan bermuara pada hal-hal yang berada dalam lingkup kekuasaan Negara. Sedangkan kekuasaan Negara mempunyai seperangkat alat pemaksa, yang salah satunya adalah penjara. Lazimnya berupa sebuah bangunan dengan tembok tebal dan tinggi, berpagarkan kawat berduri atau sejenisnya.

Maka itu setiap pekerja politik seharusnya tidak akan menjadi terlalu kaget, mana kala pada suatu waktu dirinya harus menjalani masa tirakat di dalam penjara. Malah pekerja politik bersangkutan seyogianya  memanfaatkan masa tirakatnya di dalam penjara tersebut dengan melakukan perenungan-perenungan berkaitan  “salah atau benar” langkah politik yang ditempuhnya yang membawanya ke dalam penjara.

Jika terjadi kesalahan langkah politik, yang bersangkutan berkewajiban mawas diri. Akan tetapi bila ternyata tidak, pekerja politik haruslah tetap pada pendirian dan kebenaran yang telah menjadi pilihannya. Dengan demikian keberadaan seorang pekerja politik di dalam penjara menjadi tidak berkaitan dengan masalah moral atau etika sehari-hari, sebagaimana seharusnya itu menjadi beban bagi orang-orang yang dipenjarakan oleh sebab melakukan korupsi atau berbagai kejahatan lain. Sebab, salah benarnya pendirian atau pandangan politik yang dianut seseorang adalah masalah keyakinan.

Keyakinan politik seseorang tentunya tidak bisa tiba-tiba menjadi salah, hanya karena yang bersangkutan dijebloskan ke dalam penjara. Karena bahasa politik bagi pekerja politik yang meringkuk dalam penjara ialah “kalah”.Dan kalah tidaklah identik artinya dengan “salah”.Sekalipun benar kalah itu bertautan dengan salah, setidaknya kalau kita bersilat lidah seperti: “coba kau tidak salah langkah, tentu kau tidak akan kalah”.

Kesadaran akan sikap demikian akan menghindarkan seorang pekerja politik dari tekanan derita emosi yang akan berakibat menghancurkan diri seorang pekerja politik baik secara fiisik maupun mental seperti yang telah dialami oleh Liem Koen Hian. Sebuah kesadaran yang sangat dibutuhkan oleh para pekerja politik mengingat tahapan-tahapan pekerja politik lebih lanjut menuntut stamina yang lebih memadai. Berkaitan dengan masalah stamina  barangkali kita bisa melihat khususnya  ketika politik berkembang menjadi seni politik.       Seni dan politik maupun seni politik adalah sebuah hal ikhwal yang menarik untuk dipelajari dan diamati. Sekedar contoh. Misalnya, di desa ada “maling desa”.

Dari berbagai cerita orang desa dapat disimpulkan bahwa ternyata maling desa tersebut bekerja dengan dukungan pengetahuan yang memadai bagi profesinya. Maling desa tahu betul kapan waktu terbaik untuk memalingi korbannya. Jatuh pada hari Senin kliwon atau Kamis Legi. Masuk ke rumah sasaran harus lewat pintu, membobol atap atau menggangsir terowongan. Demikian juga andaikata kepergok, kearah mana ia harus menyelamatkan diri dan lain sebagainya. Pendek kata operasi maling desa merupakan sebuah peragaan seni yang matang.

Karena itu ada yang berkata, bahwa sesial-sial maling desa yang gagal memalingi rumah orang, tidak akan sesial nasib mereka yang dikatakan melakukan Gerakan 30 Semtember 1965. Karena ternyata G 30 S yang katanya dirancang oleh sebuah parpol yang sangat berpengaruh ternyata tidak memperagakan seni apapun, kecuali seni konyol, yang akibatnya menghancur leburkan parpol yang sangat berpengaruh  tersebut. Sehingga meninggalkan pertanyaan yang sampai kini belum terjawab. Yaitu, apa betul peritiwa G 30 S tahun 1965 itu dilakukan oleh sebua parpol yang sangat berpengaruh?

Mungkinkah selagi maling desa menyadari pekerjaannya berisiko gagal, sehingga yang bersangkutan mempersiapkan jalan penyelamatannya kalau ternyata menghadapi kegagalan, lalu sebuah parpol sangat berpengaruh, yang tentunya berisikan banyak pemimpin yang tidak segoblok maling desa, tapi ternyata ketika melakukan gerakan politik berbahaya,  taunya hanya maju dan sama sekali tidak mempersiapkan jalan mundur seperti yang dilakukan maling desa?

Sehingga konon kabarnya ketua parpol sangat berpengaruh itu menjadi sangat kalang kabut dan melarikan diri justru bukan kearah jalan yang aman, melainkan justru kearah jala yang terpasang memang untuk  meringkus dan mematikannya. Padahal, galibnya para pemimpin parpol sangat berpengaruh tersebut sangat paham, bahwa pekerjaan politik pada tahapan tertentu membutuhkan suatu mutu kerja politik yang sudah bertaraf seni. Yang didalamnya terjabar berbagai ilmu, termasuk ilmu berperang mengalahkan lawan-lawannya.

Seni politik pada tahap tertentu adalah seni memenangkan pertarungaan demi pertarungan dengan korban sekecil mungkin baik di pihak sendiri maupun di pihak lawan. Mengingat seni pertarungan politik tidaklah bertujuan untuk membinasakan sebanyak mungkin lawan politik. Mengingat kalau demikian itu yang terjadi, hal itu bukanlah politik apa lagi seni politik, melainkan sebuah pembantaian, sebagai akibat penyimpangan jiwa para pemimpin dan pelaku politiknya. Seperti George Bush misalnya, baik yang senior maupun yang yunior, demi ngalahkan lawannya di Irak, telah melakukan peperangan yang tidak kepalang tanggung buas dan kasaarnya. Mengingat kemenangan tersebut dicapai tanpa mempedulikan sama sekali manusia dan sarana kehidupannya yang sama sekali tidak pantas dikorbankannya begitu saja, walaupun itu mengenai kaumnya Saddam Hussein. Cara yang ditempuh Bush itu sungguh sangat berbeda dengan apa yang terkisah dalam epos Mahabarata.

Kisah Mahabarata dengan indah menggambarkan seni politik dari dua orang ahli strategi, yaitu Harya Sangkuni dan Batara Kresna. Kedua mereka tidak terpaku memperhitungkan imbangan kekuatan militer semata, tetapi juga menambahkan sejumlah factor lain yang memudahkan mereka bisa mencapai kemenangan. Keduanya sampai sama-sama memanfaatkan kepribadian dan watak suci Yudistira. Tentu saja secara etika perbuatan kedua ahli strategi tersebut tidak terpuji. Tetapi secara politik, pertimbangaan etika telah dikesampingkan oleh kedua tokoh ahli strategi teersebut. Malah Harya Sangkuni telah memanfaatkan kepribadian dan kesucian  Yudistira itu dengan amat efisien, sehingga sukses meraih keemenangan merebut sebuah Negara dengan korban nihil. Yaitu mengalahkan para satria sakti mandraguna Pandawa bukan di medan perang melainkan di atas meja judi, dengan cara mencurangi para Pandawa.

Ya, Amarta, Negara Pandawa berhasil direbut Harya Sangkuni tanpa pertumpahan darah prajurit kedua belah pihak. Amarta direbutnya hanya dengan menggunakan mata dadu. Dan ternyata toh bukan hanya Sangkuni saja yang bermoral perang demikian. Batara Kresna dalam peperangan juga menempuh cara yang sama. Demi menghindarkan jatuhnya banyak korban di dalam perang Baratayuda di padang Kuru Setra, Batara Kresna dengan licik memanfaatkan kesucian dan kejujuran Yudistira, sang tetua Pandawa.

Di saat-saat pertempuran memuncak dengan gawat, dalam upayanya melumpuhkan kiprah  Bagawan Drona yang amat berbahaya, Batara Kresna melancarkan perang urat syaraf dengan meneriakan berita kematian “gajah Aswatama” sebagai kematian putera kesayangan Begawan Drona yang juga bernama Aswatama. Dengan tujuan mengurangi dan menghindari jatuhnya korban lebih banyak, Batara Kresna membujuk Yudistira agar membenarkan berita tentang kematian ‘gajah Aswatama” apabila Bagawan Drona yang percaya pada kesucian dan kejujuran Yudistira bertanya kepadanya untuk mencari kebenaran kepastian kematian anaknya.

Dan benar saja, ketika dengan pertimbangan mengakhiri pertempuran selekas mungkin Yudistira menganggukan kepala menjawab pertanyaan Bagawan Drona “apakah benar Aswatama mati, pada detik itu juga semangat perang Bagawan Drona melempeo, sehingga perang dengan sendirinya beerakhir dengan cepat dan korban teercegah lebih banyak jatuh. Dengan kemenangan di pihak Pandawa.

Demikianlah nilai moral yang dikandung dalam pertarungan politik dan senjata kisah Mahabarata, sebuah karya sastra dunia yang sudah klasik. Pandawa menang bukan asal menang. Karena peperangan itu juga memenangkan moral dari kemanusiaan manusia yang beradab. Tidak seperti perangnya George Bush di Irak.

Maka itu, seandainya Liem Koen Hian sempat melihat bagaimana penjara dimanfaatkan oleh kekuasaan pihak yang menang (seperti pada proses perkembangan politik Indonesia segera setelah tahun 1965), Liem tentu tidak akan serasa menjadi orang yang melihat halilintar di siang bolong di tengah teriknya matahari. Mengingat ia akan sepenuhnya menyadari, ternyata ia bukan satu-satunya orang yang punya andil dalam mendirikan Republik Indonesia yang harus mencicipi tengik getirnya penjara yang merupakan perangkat  alat pemaksa pemangku kekuasaan Negara. Dan tentunya kalau saja Liem Koen Hian menyadari bahwa andil dan jasa tidak memberinya kekebalan dalam mengarungi sebab dan akibat suatu proses politik, tentu ia tidak akan mengakhiri karir politiknya dengan cara “bunuh diri” politik seperti yang ia telah lakukan.

Dan kalau saja Liem Koen Hian tidak berakhir demikian, tentu masih banyak sumbangan yang masih dapat diberikannya dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam memecahkan permasalahan WNI etnik Tionghoa di Republik bersama kita ini. Tapi tentu saja tidak patut menyesali hal-hal yang sudah tidak bisa diubah lagi. Kini hanya tertinggal sebuah sikap yang layak. Yaitu penghargaan dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada almarhum Liem Koen Hian atas segala sepak terjang yang telah dilakukannya semenjak zaman Kebangkitan Nasional Indonesia di Hindias Belanda hingga akhir hayatnya di tahun l952. Ya, rasa terima kasih dan penghormatan yang patut diterimakan kepadanya dari generasi-generasi penerusnya, tentu tidak akan berkurang.

Liem Koen Hian adalah tipikal pejuang politik Indonesia beretnik Tionghoa, yang cirinya tidak rindu apa lagi haus kekuasaan politik bagi dirinya sendiri. Ia tidak dirasuki ambisi politik apa lagi gila kuasa. Ia hanya ingin menunjukkan kepada kaumnya, di mana sebenarnya tempat mereka seyogianya. Kepada masyarakat  bumi putera, Liem Koen Hian hanya meminta pengertian akan hak-hak asasi etniknya yang disebut sebagai WNI keturunan Cina, sebagai golongan yang di dalam sejarah sama-sama memikul beban derita penindasan kolonial Belanda dan sama ikut berjuang menegakkan kemerdekaan NKRI ini.

oleh : Tan Swie Ling , Pemimpin Redaksi Majalah SINERGI ,

Diposting oleh HKSIS

Budaya-Tionghoa.Net | Mailing List Budaya Tionghua 10724

Last modified onWednesday, 25 July 2012 10:33
Rate this item
(1 Vote)
back to top
http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/1494-sekelumit-dengan-liem-koen-hian

Latest Articles

  1. Trending
  2. Feature
  3. News
  4. Random

Sejarah

Budaya

Seni

Filsafat

Sains

Esai & Opini

Resensi Buku

Album Foto